JAKARTA, iNews.id - PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Adapun, salah satu agenda RUPST adalah perubahan susunan pengurus perseroan.

Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Rozi Sparta menjelaskan, RUPST memberhentikan dengan hormat Bob Arthur Lombogia sebagai Komisaris dan Alloysius Suko Widigdo sebagai Direktur Operasi I, 

RUPST menyetujui pengangkatan Alexander Ruby Setyoadi sebagai Komisaris. Selain itu, pemegang saham juga menetapkan perubahan nomenklatur dan susunan Direksi Perseroan, yaitu Vera Kirana sebagai Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko, Harimawan sebagai Direktur Operasi I, dan Yan Arianto sebagai Direktur Operasi II.

"Seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan Perseroan ke depan," ucap Rozi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan Saham Seri B sejumlah 54.087.737 lembar saham milik BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Baca Juga

Adhi Karya Lunasi Utang Rp5,9 Triliun Sepanjang 2024

Berikut susunan terbaru pengurus Adhi Karya hasil RUPST, Kamis, 7 Mei 2026:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Dody Usodo Hargosuseno
Komisaris: Alexander Ruby Setyoadi
Komisaris: Amelia Tetriana
Komisaris Independen: R Erwin M Singajuru
Komisaris Independen: Elan Suherlan
Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait

Direksi

Direktur Utama: Moeharmein Z.C
Direktur Operasi I: Harimawan
Direktur Operasi II: Yan Arianto
Direktur Keuangan: Bani Iqbal
Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata
Direktur Portofolio Bisnis dan Manajemen Risiko: Vera Kirana.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menyiapkan rencana divestasi di tengah program penyehatan BUMN Karya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Strategi tersebut sekaligus untuk memperkuat bisnis inti perseroan di bidang jasa konstruksi.

Corporate Secretary ADHI, Rozy Sparta menuturkan, perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bisnis secara menyeluruh melalui penguatan bisnis inti konstruksi, inovasi proses bisnis, serta perampingan usaha melalui divestasi.

"Langkah ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan program transformasi bisnis perseroan yang berkelanjutan," kata Rozy dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Di tengah proses transformasi tersebut, kinerja operasional ADHI disebut tetap menunjukkan ketahanan. Perseroan mencatatkan EBITDA positif sebesar Rp763,8 miliar, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional. 

Laporan kinerja tersebut, kata Rozy, telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk memperkuat likuiditas, ADHI menjadikan pencairan piutang dari sejumlah proyek besar sebagai prioritas utama untuk meningkatkan arus kas. Beberapa proyek yang menjadi fokus antara lain LRT Jabodebek dan Tol Aceh-Sigli.

“Realisasi piutang dari proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan arus kas perseroan,” tuturnya.

Selain itu, Adhi Karya juga memiliki pipeline proyek di berbagai segmen infrastruktur dengan fokus pada hilirisasi dan green construction. Sejumlah proyek yang tengah digarap antara lain proyek PUSRI III-B, Coal Handling ICB PTBA, serta PL TMG Tobelo. 

Adhi Karya juga terlibat dalam proyek pengelolaan lingkungan di kawasan industri Medan sebagai bagian dari penguatan portofolio berbasis keberlanjutan.

Ke depan, ADHI akan terus memperkuat bisnis inti konstruksi dengan mengedepankan inovasi proses, efisiensi operasional, serta pengembangan proyek-proyek bernilai tambah, termasuk yang berbasis hilirisasi dan green construction.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk (PTPP), Novel Arsyad buka suara terkait nasib merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur atau BUMN karya. Sebagaimana diketahui, PTPP direncanakan digabung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Novel menuturkan, rencana merger tersebut masih berjalan sesuai proses. PTPP masih rutin berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan sejumlah konsultan terkait.

“Kita berkoordinasi rutin dengan Danantara, kemudian konsultan-konsultan yang terlibat juga sekarang berproses dan progres sampai dengan saat ini masih sesuai dengan rencana,” ucap Novel dalam konferensi pers di Plaza PP, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Novel menambahkan, merger BUMN Karya diperkirakan mulai berlangsung pada 2026. Hingga saat ini, masing-masing perusahaan masih melakukan evaluasi internal dari sisi risiko, pasar, dan prospek bisnis ke depan.

“Perkiraannya nanti akan berlangsung di 2026, karena cukup banyak yang harus dilakukan baik secara internal, eksternal, dan bagaimana mengevaluasi secara detail baik dari sisi risiko, dari sisi market, dari sisi prospek ke depannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memastikan merger BUMN karya tidak bisa diselesaikan tahun ini. Dia menuturkan, setelah Danantara resmi terbentuk, proses merger tersebut masih dalam tahap pengkajian. 

Tidak hanya itu, sejumlah BUMN karya yang bermasalah pada kinerja keuangannya juga didorong untuk memperbaiki kondisi perusahaan terlebih dahulu. Namun ia memastikan merger akan tetap dilakukan.

"Khusus untuk karya, kita masih melakukan proses pengkajian bentuk terbaik daripada merger. Mergernya sudah pasti, karena kita akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya kita menjadi lebih kuat ke depannya,” ucap Dony. 

Editor: Aditya Pratama

RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Selasa, 16 Desember 2025 mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Moeharmein menggantikan Entus Asnawi Mukhson sebagai bos perusahaan konstruksi pelat merah ini. Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan dewan komisaris dan direksi mengucapkan terima kasih kepada Entus atas dedikasinya. “Dewan Komisaris dan Direksi ADHI mengucapkan terima kasih kepada Entus Asnawi Mukhson atas dedikasi dan dukungannya kepada ADHI selama menjabat sebagai anggota Direksi ADHI,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 17 Desember 2025. Rozi mengatakan seluruh keputusan RUPSLB ini bagian dari langkah perseroan memastikan tata kelola perusahaan tetap selaras dengan perubahan regulasi. Di samping itu, Adhi Karya ingin memastikan kelancaran eksekusi strategis bisnis perseroan ke depan. Selain mengubah susunan pengurus, Rozi mengatakan pemegang saham menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini termasuk penyesuaian pengelolaan operasional BUMN oleh Holding Operasional sesuai ketentuan Pasal 3AK ayat (2) UU BUMN serta perubahan ketentuan Anggaran Dasar lainnya dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan UU BUMN dan peraturan lainnya yang berlaku dan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Kemudian, RUPSLB juga menyetujui Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, termasuk dengan perubahannya. “Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 15G ayat (3) sampai dengan ayat (5) UU BUMN,” kata Rozi. Berikut ini susunan pengurus ADHI hasil RUPSLB pada 16 Desember 2025.

Dewan Komisaris

1. Dody Usodo Hargosuseno, sebagai Komisaris Utama

2. R. Erwin M. Singajuru, sebagai Komisaris Independen

3. Bob Arthur Lombogia, sebagai Komisaris

4. Rustam Sofyan Sirait, sebagai Komisaris Independen

5. Elan Suherlan, sebagai Komisaris Independen

6. Amelia Tetriana, sebagai Komisaris

Direksi

1. Moeharmein Z.C, sebagai Direktur Utama

2. Ki Syahgolang Permata, sebagai Direktur Human Capital dan Legal

3. Bani Iqbal, sebagai Direktur Keuangan

4. Yan Arianto, sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman

5. Alloysius Suko Widigdo, sebagai Direktur Operasi I

6. Harimawan, sebagai Direktur Operasi II

7. Vera Kirana, sebagai Direktur Operasi III

PT ADHI Karya (Persero) Tbk mengantongi kontrak baru senilai Rp 14,1 triliun hingga akhir November 2025. Jumlah ini meningkat dari perolehan emiten berkode ADHI ini pada Oktober sebesar Rp 7,8 triliun.

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta mengatakan perolehan ini mencerminkan strategi perseroan memperkuat portofolio proyek, serta menjaga kesinambungan usaha di tengah dinamika industri konstruksi.

“Dengan pipeline proyek yang semakin solid, ADHI memandang pencapaian ini sebagai penguatan kinerja operasional dan keuangan Perseroan ke depan, sekaligus memperkuat posisi ADHI dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu, 3 Desember 2025.

Perolehan kontrak baru ADHI ini didominasi oleh proyek gedung sebesar 65 persen, infrastruktur 20 persen, EPC (Engineering, Procurement, Construction) 5 persen, serta kategori lainnya sebesar 10 persen.

Dari sisi sumber pendanaan, kontribusi terbesar berasal dari pemerintah sebesar 74 persen, disusul oleh BUMN atau Daerah sebesar 19 persen, dan sektor swasta sebesar 7 persen.

Adapun berdasarkan lini bisnis, perolehan kontrak masih ditopang oleh segmen engineering dan konstruksi sebesar 93 persen, property dan hospitality 4 persen, manufaktur 1 persen, serta investasi dan konsesi sebesar 2 persen.

Rozy mengatakan peningkatan perolehan kontrak baru ini antara lain berasal dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah, seperti Gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, perolehan in didorong proyek Sekolah Rakyat Tahap II Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahap II, dan Pembangunan Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru.

DIREKTUR Utama PT PP Properti Tbk (PPRO) Dyah Rahadyannie mengatakan rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menggabungkan usaha atau merger Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya bagian dari restrukturisasi. Ada tujuh BUMN Karya yang bakal digabung. Mereka adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Perseo) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Dyah mengatakan perseroan sebagai entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menjalankan penyesuaian internal untuk menyesuaikan terhadap arah kebijakan pemegang saham. “PPRO memandang Program Danantara sebagai bagian dari agenda restrukturisasi BUMN Karya yang bertujuan memperkuat fundamental industri konstruksi secara keseluruhan,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat, 28 November 2025.

Secara strategis, Dyah mengatakan PPRO berfokus pada penataan portofolio proyek agar perseroan memiliki fokus kuat pada segmen dengan perputaran arus kas cepat dan capex yang efektif. Dia mencontohkan penataan portofolio ini seperti proyek landed house.

Selain itu, PPRO ingin meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Menurut Dyah, langkah ini untuk memastikan kinerja perseroan lebih sehat dalam jangka menengah. “Perkuatan governance agar kesiapan perusahaan dalam proses konsolidasi dapat terpenuhi sesuai ekspektasi regulator maupun pemegang saham,” katanya.

Dengan langkah ini, kata Dyah, perubahan restrukturisasi di level BUMN Karya bisa berjalan baik. Dia berharap langkah ini juga meningkatkan nilai bagi seluruh stakeholder.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PP Joko Raharjo mengatakan saat ini seluruh BUMN Karya dan konsultan sedang mengevaluasi semua proses dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. “Proses merger saat ini masih dalam proses kajian,” katanya dalam paparan publik seperti di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Ahad, 21 September 2025.

Joko mengatakan evaluasi ini meliputi kinerja operasional, keuangan, dan proyeksi proyek ke depan. Di samping itu, BUMN Karya, konsultan, dan Danantara juga menggali potensi risiko yang timbul dari merger ini. “Serta potensi risiko-risiko yang mungkin timbul dikemudian hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Joko mengatakan pembahasan merger ini intensif dan detail. Dia memastikan proses penggabungan usaha ini memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance. “Perseroan berharap hal ini juga bisa segera diselesaikan dan segera diambil keputusan oleh Danantara,” katanya.

Adapun, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho mengatakan proses penggabungan BUMN Karya masih berlangsung. Sembari menunggu, Hanugroho mengatakan Waskita Karya fokus mempercepat divestasi untuk menekan beban utang dan cosf of fund tinggi. “Sambil menjaga dukungan berkelanjutan selama proses integrasi dengan Danantara dan BP BUMN,” katanya dalam paparan publiknya di Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin, 10 November 2025.

Hanugroho mengatakan merger BUMN Karya ditargetkan rampung pada 2026. Penggabungan ini meliputi penyatuan aset, sumber daya manusia, dan kepatuhan.

Berbeda dari BUMN Karya lain, Hanugroho mengatakan, Waskita sebagian besar dibiayai secara komersial. Karena itu, disiplin finansial menjadi kunci perseroannya. Prioritas divestasi Waskita saat ini proyek KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar) dan Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) .

Di sisi lain, Hanugroho menambahkan, Waskita Karya terus menjaga ekuitas agar tidak negatif melalui mitigasi risiko dan keterlambatan divestasi. “Serta mengoptimalkan piutang dari anak usaha untuk memperkuat kas dan kepercayaan kreditur,” katanya.

CORPORATE Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rozi Sparta mengonfirmasi bahwa perseroannya mendapat dua gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua perusahaan itu meliputi PT Dinamika Prakarsa Mukti dan PT Sinergi Karya Sejahtera.

Rozi mengatakan gugatan ini masing-masing telah terdaftar dengan nomor perkara 373/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst dan 374/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

“Hingga surat ini diterbitkan, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi (relaas) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin, 24 November 2025.

Rozi mengatakan perseroannya bakal memverifikasi secara menyeluruh terhadap gugatan ini. Dia mengatakan Adhi Karya juga bakal menyampaikan perkembangan permohonan ini. “Serta akan menyampaikan perkembangan secara transparan kepada para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Di samping itu, Rozi memastikan tidak ada dampak signifikan dari gugatan ini terhadap operasional dan kondisi keuangan perseroan.

Dari segi kinerja, Adhi Karya membukukan laba Rp 21,3 miliar pada kuartal III 2025. Jumlah ini turun dari laba Rp 92,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2025, ADHI mencatatkan pendapatan usaha Rp 5,6 triliun. Pendapatan ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 9,1 triliun.

Pendapatan ini berasal dari teknik dan konstruksi Rp 4,6 triliun, properti dan pelayanan Rp 256 miliar, manufaktur Rp 552 miliar, dan investasi serta konsesi Rp 211 miliar.

Hingga 30 September 2025, Adhi Karya memiliki total aset Rp 33,6 triliun. Jumlah ini turun dari Rp 35 triliun pada akhir Desember 2025. Sementara itu, ekuitas ADHI tercatat sebesar Rp 9,7 triliun dan liabilitas Rp 23,9 triliun.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis di 152 lokasi. Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto mengatakan sebenarnya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, tapi tahun ini kementerian hanya bisa membangun di 222 lokasi. Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (Pemda) yang masih berlangsung.

"Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis, yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya," kata Bisma mengutip Antara, Jumat, 21 November 2025.

Bisma mengatakan paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi. Pada penandatanganan kali ini, pemerintah menyepakati dua paket fisik dan dua paket supervisi.

Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan. Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp 639,23 miliar. Sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp 7,31 miliar.

Lalu Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 581,23 miliar. Sementara supervisi dikerjakan PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp 6,31 miliar. Sedangkan Paket SPPG 3 yang berada di 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Bisma menyampaikan prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden Prabowo agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis. Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy.

Lalu dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

DIREKTUR Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho mengatakan proses penggabungan BUMN Karya masih berlangsung. Ada tujuh BUMN Karya yang bakal digabung, di antaranya Adhi Karya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Perseo) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Sembari menunggu, Hanugroho mengatakan Waskita Karya fokus mempercepat divestasi untuk menekan beban utang dan cosf of fund tinggi. “Sambil menjaga dukungan berkelanjutan selama proses integrasi dengan Danantara dan BP BUMN,” katanya dalam paparan publiknya di Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin, 10 November 2025.

Hanugroho mengatakan merger BUMN Karya ditargetkan rampung pada 2026. Penggabungan ini meliputi penyatuan aset, sumber daya manusia, dan kepatuhan.

Berbeda dari BUMN Karya lain, Hanugroho mengatakan, Waskita sebagian besar dibiayai secara komersial. Karena itu, disiplin finansial menjadi kunci perseroannya. Prioritas divestasi Waskita saat ini proyek KLBM (Krian-Legundi-Bunder-Manyar) dan Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) .

Di sisi lain, Hanugroho menambahkan, Waskita Karya terus menjaga ekuitas agar tidak negatif melalui mitigasi risiko dan keterlambatan divestasi. “Serta mengoptimalkan piutang dari anak usaha untuk memperkuat kas dan kepercayaan kreditur,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi mengatakan proses merger BUMN Karya masih menunggu keputusan Danantara. Ia mengatakan Adhi Karya sendiri tengah melakukan berbagai persiapan, termasuk mengenai proyeksi ke depan.

"Saat ini memang kami sedang melakukan persiapan-persiapan berbagai hal, termasuk proyeksi-proyeksi kami ke depan untuk masing-masing entitas. Memang kami sedang menunggu keputusan dari Danantara bagaimana nantinya," ujarnya dalam public expose virtual pada Senin, 8 September 2025.

Entus juga menyinggung perihal beberapa dari BUMN Karya merupakan perusahaan terbuka. Oleh karena itu, kata dia, prosesnya mungkin akan sedikit lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang non-Tbk. "Karena di dalam integrasi ini ada perusahaan Tbk. yang terbuka seperti Adhi Karya dan lainnya, kemudian ada juga yang bukan Tbk," ujarnya.

Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membukukan laba Rp 21,3 miliar pada kuartal III 2025. Jumlah ini turun dari laba Rp 92,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2025, ADHI mencatatkan pendapatan usaha Rp 5,6 triliun. Pendapatan ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 9,1 triliun. Pendapatan ini berasal dari teknik dan konstruksi Rp 4,6 triliun, properti dan pelayanan Rp 256 miliar, manufaktur Rp 552 miliar, dan investasi serta konsesi Rp 211 miliar. Hingga 30 September 2025, Adhi Karya memiliki total aset Rp 33,6 triliun. Jumlah ini turun dari Rp 35 triliun pada akhir Desember 2025. Sementara itu, ekuitas ADHI tercatat sebesar Rp 9,7 triliun dan liabilitas Rp 23,9 triliun. Pada semester I 2025, Adhi Karya membukukan pendapatan sebesar Rp3,8 triliun menurun 33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar pendapatan Adhi Karya yakni berasal dari proyek infrastruktur Jalan Tol Yogyakarta Bawen Paket 1, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, dan Pabrik PUSRI III-B.Turunnya kinerja pada periode ini merupakan dampak dinamika perolehan kontrak. Total aset Adhi Karya pada triwulan II 2025 mencapai Rp 34,4 triliun menurun 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Liabilitas Adhi Karya pada triwulan II 2025 mencapai Rp 24,7 triliun, atau menurun 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak pelunasan kewajiban.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bertemu dengan pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membahas rencana pembongkaran tiang eks monorel. Pertemuan itu sekaligus membahas pendampingan hukum atas rencana pembongkaran oleh pemerintah DKI Jakarta. Corporate Secretary Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan skema final dari pembongkaran tiang masih dibahas. “Saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis, 23 Oktober 2025. Rozi mengatakan tiang monorel tercatat pada pos aset tidak lancar lainnya bagian persediaan panjang pada laporan keuangan ADHI. Dia mengatakan perseroannya saat ini juga masih mengkaji pembongkaran ini sembari membahas dengan para pemangku kepentingan. Dia memastikan tak ada dampak dari pembongkaran tiang monorel ini. “Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan,” kata Rozi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pentingnya menertibkan seluruh lokasi pekerjaan lapangan yang tidak aktif, seperti galian kabel dan proyek sumber daya air, agar tidak memperparah kemacetan lalu lintas. Pramono mengungkapkan, berdasarkan putusan pengadilan negeri dan arahan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkewajiban membongkar tiang monorel itu adalah Adhi Karya.Jika Adhi Karya menyatakan tidak sanggup melaksanakannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turun tangan. “Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka Pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan,” kata Pramono.

Asal muasal tiang monorel yang mangkrak ini berawal pada 2004. Ketika itu, pemerintah ingin melakukan modernisasi transportasi di Jakarta. Salah satunya adalah dengan pembangunan monorel.Konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura ditunjuk sebagai pelaksana proyek monorel. Presiden Megawati Soekarnoputri meresmikan proyek itu. Proyek monorel kemudian mulai dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.Jalur awalnya dirancang sepanjang lima kilometer dari Casablanca hingga Karet dengan 14 titik pemberhentian. Namun, hanya dalam waktu singkat, pembangunan mulai tersendat. Pada 2005, uji beban fondasi di jalur Asia Afrika terhenti karena kendala pendanaan.Jakarta Monorail gagal memperoleh modal tambahan karena pemerintah tidak turut serta dalam investasi. Dari total nilai investasi sekitar US$ 670 juta, sebagian besar (sekitar US$ 470 juta) berasal dari pinjaman luar negeri.Pada 2007, proyek resmi mandek. Gubernur DKI saat itu, Fauzi Bowo, menghentikannya karena tidak ada kejelasan lanjutan. Pada 2013, Gubernur Joko Widodo mencoba menghidupkan kembali proyek ini dengan nama baru, Jakarta Eco Transport (JET).Namun, inisiatif tersebut juga berakhir pada 2015 setelah penggantinya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menghentikannya. Alasan penghentian kala itu adalah ketidakmampuan kontraktor memenuhi 15 syarat yang ditetapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan tak satu pun syarat dipenuhi.Adhi Karya selaku kontraktor sudah mengerjakan pembangunan 90 tiang beton sejak 2007. Tiang monorel itu berdiri sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hingga Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat. Keberadaan tiang-tiang itu dianggap mengganggu estetika kota dan memperburuk kemacetan, namun tak kunjung ditangani secara tuntas selama hampir dua dekade.