Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp90 miliar yang menyeret sejumlah pegawai perbankan di Sumatra Selatan (Sumsel) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencoreng reputasi bank pelat merah.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap dugaan fraud di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) wilayah Palembang yang melibatkan pegawai internal bank dan sejumlah pihak eksternal dalam pengajuan kredit menggunakan data serta dokumen debitur yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Pemimpin BRI Cabang Palembang A Rivai, Agus Herman Pribadi mengatakan perseroan telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas fraud.

"BRI merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut, baik dari sisi kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Sebagai bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan zero tolerance to fraud, BRI telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan dimaksud kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Kasus tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya risiko penyimpangan dalam proses penyaluran kredit di industri perbankan. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan pembiayaan, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu hingga menimbulkan kerugian yang signifikan.

Dalam perkara ini, Polda Sumsel telah menetapkan 15 tersangka. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengusul, perantara, hingga pihak yang terlibat dalam proses pencairan kredit bermasalah.

Agus menegaskan BRI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara tersebut.

"Kami menghormati [proses hukum], serta mengapresiasi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti perkara tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, BRI akan terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional bisnis.

“Dalam operasional bisnis, BRI menerapkan zero tolerance to fraud serta menjunjung tinggi GCG (goodcorporategovernance) dan prudential banking,” katanya.

JAKARTA - Kendaraan listrik Amble One memiliki desain terbuka, dibanderol mulai dari USD25.000, dan menargetkan kebutuhan perjalanan jarak pendek di resor kelas atas.

Amble, sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Lisbon, Portugal, telah meluncurkan Amble One, sebuah kendaraan listrik mini. Tim pendirinya terdiri dari individu-individu yang sebelumnya bekerja diApple, Audi, Ford, dan produsen sepeda listrik Cowboy.

Julian Hoenig, direktur desain Amble, terlibat dalam proyek mobil listrik Project Titan milik Apple yang akhirnya dibatalkan. Sebelumnya, ia juga bekerja di Audi, berkontribusi pada pengembangan model-model seperti A4, R8, dan Q3.

Amble One dirancang untuk digunakan di jalan-jalan pesisir, kawasan perumahan pribadi, resor, dan rute pendek di mana mobil konvensional tidak cocok. Kendaraan ini dapat melaju di jalan umum, mencapai kecepatan tertinggi sekitar 64 km/jam dan menempuh jarak lebih dari 96 km dengan sekali pengisian daya.

Baterai kendaraan dapat terisi penuh dalam waktu sekitar 5 jam menggunakan stopkontak listrik rumah tangga standar. Dengan berat kurang dari 450 kg, kendaraan ini memenuhi standar Eropa untuk kendaraan listrik ringan.

Desain Amble One terinspirasi oleh kendaraan penjelajah bulan NASA. Sasis listriknya terlihat jelas dan tidak tersembunyi di bawah bodi, sementara kabinnya tidak memiliki pintu untuk mengurangi bobot. Kendaraan ini menggunakan material seperti aluminium, kulit, kain katun, dan gabus.

Kursi belakang dapat dilipat rata, memungkinkan pengguna untuk mengubah ruang penumpang atau bagasi. Amble juga sedang mengembangkan atap kain tahan cuaca dan kotak penyimpanan yang dapat dikunci di bagian depan.

Menurut CEO Adrien Roose, perusahaan telah menerima pesanan lebih dari 500 kendaraan dari 12 pelanggan, dengan total pendapatan yang telah disepakati melebihi 10 juta euro. Beberapa resor di AS,Prancis, dan pulau-pulau wisata telah memesan Amble One.

Kendaraan pertama untuk sektor perhotelan diperkirakan akan dikirimkan mulai pertengahan tahun 2027. Pelanggan di Eropa danASsekarang dapat melakukan pemesanan di muka, dengan pengiriman kendaraan individual dijadwalkan mulai tahun 2028.

Amble juga sedang merancang model kedua, yang diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2029, yang akan menampilkan pintu yang dapat dilepas, atap keras, dan desain yang lebih mendekati mobil tradisional

PT Pegadaian (Persero) menyatakan telah memastikan bahwa tak ada nasabah maupun masyarakat yang dirugikan dalam kasus dugaan kecurangan laporan hasil audit internal yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pondok Jaya, Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pondok Aren, Kantor Wilayah Jakarta 2.

Saat ini, kasus tengah ditangani oleh pihak berwajib, dan layanan di UPS Pondok Jaya tetap berjalan baik dan aman.

Pegadaian juga menegaskan tidak mentolerir tindak kejahatan dan perilaku oknum karyawan yang bertentangan dengan Undang-Undang, serta peraturan internal maupun nilai budaya Perusahaan yang menjadi pedoman seluruh Insan Pegadaian.

Dalam rilis resmi, Pegadaian menjelaskan menemukan indikasi kecurangan yang berpotensi merugikan perusahaan hingga Rp1,6 miliar, yang diduga dilakukan oleh Tri Arief Budiyanto (TAB) yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin Unit UPS Pondok Jaya pada 30 Juni 2025.

Melalui proses investigasi internal, setelah mendapati bahwa tak ada nasabah maupun masyarakat yang dirugikan dari dugaan kecurangan itu, Pegadaian pun menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadao TAB per 1 November 2025.

TAB kemudian dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada 18 Desember 2025. Menyusul serangkaian proses penyidikan, TAB ditetapkan sebagai tersangka per 22 Juni 2026.

Sikap tegas manajemen Pegadaian itu diharapkan menimbulkan efek jera, serta menjadi peringatan keras bagi seluruh Insan Pegadaian agar bekerja dengan jujur dan penuh integritas.

Lebih lanjut, Pegadaian menyatakan komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dengan berlandaskan budaya Melayani Sepenuh Hati, guna menjaga kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.

RIYADH - Kabinet Kerajaan Arab Saudi , yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri operasi militer dan memulai negosiasi yang bertujuan untuk mengamankan kesepakatan permanen.

MBS juga menyampaikan apresiasi atas upaya mediasi yang dilakukan oleh Pakistan dan Qatar untuk membantu memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Kabinet menegaskan kembali pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz ke kondisi yang ada sebelum 28 Februari, hari pertama perang.

Melansir Al Arabiya, MBS menyatakan harapannya agar perdamaian dapat dicapai dengan cara yang memperkuat keamanan baik di kawasan maupun di dunia yang lebih luas, sambil mempertimbangkan kepentingan keamanan negara-negara regional dan menghormati urusan internal mereka.

Pada pertemuan di Jeddah, Kabinet juga menyambut baik pernyataan yang dikeluarkan oleh para ahli Dana Moneter Internasional (IMF) setelah selesainya konsultasi Pasal IV IMF tahun 2026 dengan Arab Saudi. Pernyataan tersebut menyoroti ketahanan ekonomi Saudi dan kemampuannya untuk menghadapi perkembangan regional, yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, cadangan yang cukup, infrastruktur yang beragam, dan kelanjutan reformasi di bawah Visi 2030.

Kabinet meninjau hasil diskusi dan konsultasi yang diadakan dalam beberapa hari terakhir antara Arab Saudi dan sejumlah "negara sahabat dan saudara." Menurut MBS, keterlibatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dan memperluas kerja sama bilateral dan multilateral di berbagai bidang dengan cara yang melayani kepentingan bersama, memberikan manfaat bersama, dan mendukung upaya keamanan dan stabilitas regional dan internasional.

Kabinet juga menyambut baik terpilihnya Riyadh sebagai markas besar kantor pertama yang didedikasikan untuk keamanan siber di Institut Pelatihan dan Penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNITAR). Kabinet menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan kepemimpinan Arab Saudi di bidang keamanan siber dan dibangun di atas upaya dan inisiatif Kerajaan untuk meningkatkan stabilitas dunia maya sekaligus mendukung kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, keraguan berputar-putar di sekitar kesepakatan sementara AS-Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah dengan peringatan bahwa pengiriman dan ekspor energi dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih, meskipun Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa teks tersebut akan segera dipublikasikan.

Kesepakatan sementara tersebut akan memperpanjang gencatan senjata yang rapuh yang diumumkan pada bulan April selama 60 hari lagi dan membuka kembali Selat Hormuz, yang secara efektif telah diblokir Iran sejak AS dan Israel menyerang Iran pada bulan Februari.

Trump mengatakan teks kesepakatan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Teheran tidak akan memiliki senjata nuklir, dan kesepakatan lengkap akan dipublikasikan secara resmi dalam beberapa hari mendatang.

Berbicara pada pertemuan G7 di Prancis, Trump menambahkan bahwa ia menyukai gagasan untuk mengirimkan kesepakatan Iran ke Kongres untuk ditinjau, sebuah permintaan dari beberapa anggota parlemen Republik.

Para negosiator akan membahas isu-isu sulit seperti masa depan program nuklir Iran selama fase pembicaraan selanjutnya, yang menurut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akan dimulai di Swiss pada hari Jumat setelah penandatanganan resmi kerangka kesepakatan.

Dua isu lain yang digunakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membenarkan perang – mengakhiri dukungan Iran untuk proksi bersenjata regional dan mengekang program rudalnya – diperkirakan tidak akan masuk dalam agenda negosiasi tersebut.

“Iran ingin menyelesaikannya,” kata Trump kepada wartawan tentang fase negosiasi selanjutnya dengan Iran. “Mereka harus kembali berbisnis, dan hubungan sekarang telah dinormalisasi, jadi saya pikir itu akan berjalan cukup cepat.” Sebelumnya ia menggambarkan kesepakatan itu sebagai “benteng terhadap senjata nuklir” bagi Iran.

Wakil Presiden JD Vance dan negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf diperkirakan akan menghadiri penandatanganan resmi pada hari Jumat.

Harga minyak merosot lebih dari 2 persen ke level terendah tiga bulan baru pada hari Selasa, sehari setelah anjlok hampir 5 persen menyusul berita tentang kesepakatan tersebut, meskipun para pejabat industri mengatakan produksi minyak dan gas Timur Tengah akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menulis di media sosial pada hari Senin bahwa perjanjian sementara itu adalah "langkah penting" untuk menghentikan pertempuran tetapi mencatat kesepakatan akhir belum akan terwujud.

Vance mengatakan kepada CNN bahwa memorandum yang ditandatangani itu adalah “dokumen yang sangat umum.” Rinciannya akan dirilis dalam dua hari ke depan, kata para pejabat AS.

Kedua belah pihak masih menghadapi tekanan setelah konflik yang menewaskan sedikitnya 7.000 orang, sebagian besar di Iran dan Lebanon, dan mengacaukan pasar energi global.

Kesepakatan tersebut membuat Trump rentan terhadap kritik dari dalam partainya sendiri, sementara para pemimpin Iran dapat menghadapi risiko protes baru jika mereka gagal mengurangi tekanan ekonomi setelah perang yang menghancurkan.

Para pejabat AS dan Iran mengatakan kesepakatan itu pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi yang substansial bagi Iran dengan mencabut sanksi dan mencairkan aset asing.

Para pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Iran harus memenuhi tuntutan AS untuk tidak pernah membangun senjata nuklir dan menghentikan dukungan untuk milisi seperti Hizbullah di Lebanon untuk mendapatkan manfaat tersebut.

Para pejabat Iran, yang selalu membantah berniat membangun senjata nuklir, mengatakan mereka hanya sedikit berkompromi dengan menyetujui untuk melanjutkan diskusi diplomatik mengenai program pengayaan uranium Iran yang terhenti akibat perang.

Kedua belah pihak mengatakan Selat Hormuz, yang biasanya dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas alam cair dunia, akan dibuka mulai Jumat.

Pada hari Selasa, televisi pemerintah Iran melaporkan operasi untuk mencabut blokade maritimnya, sambil menekankan bahwa kapal-kapal masih harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Trump sebelumnya mengatakan bahwa kapal tanker mulai bergerak keluar dari selat, dan Reuters melaporkan bahwa AS – yang telah memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran – telah mengawasi sejumlah transfer minyak antar kapal secara rahasia untuk menjaga agar ekspor energi Teluk tetap mengalir.

AS mengatakan selat tersebut akan dibuka tanpa biaya selama 60 hari dan mereka mengharapkan ketentuan tersebut menjadi bagian dari perjanjian akhir. Iran telah mengisyaratkan akan mempertahankan kendali bersama Oman atas selat tersebut.

Para pengirim barang mengatakan bahwa kembalinya lalu lintas normal akan bertahap.

Salah satu kekhawatiran adalah kemungkinan adanya ranjau di jalur air sempit antara Iran dan Oman. Operasi penyapuan ranjau yang menyeluruh akan "membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan," kata seorang pejabat dari perusahaan keamanan maritim Yunani, Diaplous, kepada Reuters pada hari Selasa.

Konflik antara sekutu AS, Israel, dan milisi Hizbullah yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, yang telah menyebabkan 1,2 juta orang mengungsi, tetap menjadi komplikasi lain.

Iran mengatakan kesepakatan itu mensyaratkan penghentian penuh permusuhan di sana, tetapi Netanyahu mengatakan Israel akan mempertahankan pasukannya di Lebanon selatan dan mempertahankan hak untuk menanggapi serangan Hizbullah.

Trump telah menyatakan kekecewaannya atas kampanye militer Israel, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia "tidak senang" dengan cara Israel menangani dirinya sendiri. Israel belum berpartisipasi langsung dalam pembicaraan damai dengan Iran.

Seorang pejabat AS mengatakan penarikan Israel dari Lebanon, yang diinvasi pada bulan Maret setelah Hizbullah bergabung dalam perang, bukanlah syarat dari kesepakatan tersebut.

Araghchi mengatakan serangan Israel harus segera dihentikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi kesehatan sedang berada pada situasi yang cukup menantang. Tantangan itu datang dari meningkatnya inflasi biaya kesehatan, kondisi ekonomi yang masih sangat dinamis, hingga perubahan kebutuhan masyarakat.

Pengamat asuransi Dedi Kristianto menilai kondisi tersebut sering kali berpengaruh pada penyesuaian atau kenaikan premi asuransi kesehatan. Menurutnya, kenaikan menjadi konsekuensi dari meningkatnya biaya kesehatan di Indonesia.

“Ketika biaya rumah sakit, dokter, obat-obatan, dan klaim kesehatan terus naik, perusahaan asuransi perlu menyesuaikan premi agar tetap dapat membayar manfaat kepada nasabah secara berkelanjutan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2026).

Namun, lanjutnya, kenaikan premi tidak selalu menjadi satu-satunya solusi pengendalian biaya kesehatan. Justru, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta pencegahan fraud juga dapat membantu menekan kebutuhan kenaikan premi.

“Singkatnya, semakin tinggi biaya kesehatan, semakin besar tekanan terhadap premi asuransi, meskipun masih dapat diimbangi dengan upaya efisiensi dan pengendalian risiko,” jelasnya.

Walau demikian, Dedi menilai asuransi kesehatan komersial tetap memiliki prospek yang baik karena kebutuhan perlindungan kesehatan terus meningkat. Meskipun, tingginya inflasi medis menjadi tantangan utama yang dapat menekan profitabilitas.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis, dia mendorong perusahaan asuransi untuk menyesuaikan premi secara wajar, mengendalikan biaya klaim, memperkuat pencegahan fraud, dan berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Dengan demikian, keberlanjutan bisnis ke depan akan bergantung pada kemampuan industri mengelola kenaikan biaya kesehatan secara efektif,” tutupnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai di tengah tingginya inflasi medis, industri asuransi kesehatan kini menghadapi peningkatan biaya layanan kesehatan yang berpotensi menekan beban klaim.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi lini usaha kesehatan pada industri asuransi jiwa sebesar Rp14,73 triliun per April 2026.

Nilai tersebut, kata Ogi, mengalami pertumbuhan sebesar 7,20% secara tahunan. Sementara itu, nilai klaim mencapai Rp8,51 triliun. Sebab demikian, dia menilai rasio klaim asuransi kesehatan kini mulai terkendali.

“Jadi cukup terkendali ya setelah di tahun-tahun sebelumnya rasio klaim cukup tinggi, sekarang di-maintain di level 57,78%,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rp100 juta disita dari salah satu tersangka Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta dan sisanya dari Mulyono selaku perantara pengondisian hasil audit BPK.

Selain uang, turut disita mobil Mitsubishi model SUV dan beberapa barang bukti elektronik (BBE). Uang hingga foto mobil yang disita turut ditampilkan saat konferensi pers pengumuman tersangka.

"Barang bukti yang ditampilkan ini total ada sekitar Rp200 juta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).



Saat ditampilkan, terlihat uang dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu yang terbungkus dalam plastik bening.

"Uang-uang ini juga merupakan bagian dari pemberian pihak swasta kepada saudara ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) selaku pihak dari Pemkab Muara Enim. Yang kemudian dari total Rp500 juta, Rp200 jutanya diberikan oleh sodara ABN kepada saudara AGG dan MJN (Mulyono perantara) dengan total sekitar Rp200 juta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan sidang kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memasuki tahap akhir setelah empat prajurit TNI dinyatakan bersalah pada Rabu (10/6/2026).

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Berdasarkan kronologi perkara, Andrie Yunus merupakan aktivis KontraS yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan. Dia dikenal sebagai aktivis yang berani menyampaikan aspirasi maupun keresahan masyarakat di ruang publik.

Salah satu aksinya terjadi saat pembahasan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Bisnis sempat menyaksikan aksi Andrie Yunus dan sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil. Saat itu, aksi berlangsung sekitar pukul 17.49 WIB.

Andrie dan beberapa anggota koalisi masyarakat sipil berteriak di depan pintu ruang rapat sambil membawa poster berisi tuntutan. Bahkan, Andrie sempat masuk ke dalam ruangan dan terus menyuarakan agar rapat dihentikan.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar motif keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dalam fakta persidangan, Terdakwa I, Edi Sudarko, disebut tersulut emosi setelah melihat video aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont.

Awalnya, Edi Sudarko berniat memukul Andrie Yunus. Namun, niat tersebut berubah setelah bertemu dengan Lettu Budhi yang menyarankan pemberian efek jera melalui penyiraman air keras. Kapten Nandala dan Sami Lakka kemudian turut terlibat dalam rencana tersebut.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (12/3/2026). Serda Edi Sudarko yang dibonceng Lettu Budhi menjalankan aksi sekitar pukul 23.30 WIB saat Andrie melintas di Jalan Salemba I sepulang dari kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, Andrie mengalami luka bakar serius dan salah satu matanya mengalami cacat permanen.

Divonis Beragam, Dua Prajurit Dipecat

Pembacaan amar putusan dilakukan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair.

Namun, keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," ujar Fredy.

Dalam putusan tersebut, hanya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan [Terdakwa I dan II], dipecat dari dinas militer," katanya.

Untuk pidana pokok, Serda Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara. Lettu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir sebelum menerima putusan atau mengajukan banding.

Hal yang Memberatkan Vonis

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Dari aspek kepentingan militer, hakim menilai tindakan para terdakwa telah mengkhianati tugas sebagai prajurit yang dididik dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai citra TNI karena menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Selain itu, tindakan para terdakwa dianggap merusak sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.

Dari aspek pelaku, hakim menilai penyiraman air keras dilakukan secara sengaja dan sadar tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun institusi.

Sementara dari aspek perbuatan, majelis hakim menyebut tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menyelesaikan persoalan dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dari aspek akibat tindak pidana, hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, merusak ketertiban masyarakat, menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban, serta menyebabkan cacat berat permanen pada mata kanan Andrie Yunus.

Hal yang Meringankan

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman para terdakwa.

Pertama, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, seluruh terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak serta istri yang tidak bekerja.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Keempat, Terdakwa I, II, dan III memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan TNI AL, sedangkan Terdakwa IV di TNI AU. Sebagian di antaranya juga pernah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo.

Kelima, para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KaBais TNI, masyarakat Indonesia, dan Andrie Yunus.

Andrie Yunus Dinilai Tidak Kooperatif

Hakim anggota Mayor Laut M. Zainal Abidin menilai sikap Andrie Yunus yang tidak hadir dalam persidangan menunjukkan ketidakkooperatifan dan dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Majelis hakim sebelumnya berharap Andrie dapat hadir langsung untuk memberikan keterangan sehingga fakta hukum dapat digali secara lebih komprehensif. Bahkan, pengadilan disebut telah menawarkan opsi pemeriksaan secara daring karena Andrie masih menjalani rawat jalan.

Menurut hakim, ketidakhadiran Andrie memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan.

"Bahkan terkesan telah melecehkan proses yang sah yang diberikan wadah oleh negara. Majelis Hakim dalam hal ini menilai sikap Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan," ujar Zainal.

Kubu Andrie Yunus Kecewa

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan kecewa terhadap proses persidangan hingga putusan yang dijatuhkan kepada empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Anggota TAUD Jane Rosalina menilai persidangan militer tidak berhasil mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Menurutnya, vonis 1,5 tahun hingga tiga tahun penjara tidak sebanding dengan dampak yang dialami Andrie Yunus yang mengalami cacat permanen pada penglihatannya.

"Ditunjukkan juga lewat putusan hari ini yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman yang rendah dan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan," ujar Jane di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Jane juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada Andrie Yunus. Menurutnya, pertimbangan tersebut bermasalah dari perspektif hak asasi manusia karena para pelaku tetap mengetahui risiko dan dampak dari perbuatannya.

"Majelis hakim menyatakan bahwa luka berat yang dialami oleh Andrie Yunus itu bukan merupakan niat atau tujuan mens rea para terdakwa, karena mereka hanya bermaksud memberikan pelajaran dan efek jera. Itu merupakan pertimbangan yang sangat problematik jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia," ujarnya.

TAUD menyatakan akan terus mendorong agar perkara tersebut dapat diadili di peradilan umum sehingga seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat terungkap secara menyeluruh.

"Jangan sampai dengan adanya putusan peradilan militer ini kemudian menutup kasus rapat-rapat dan tidak berhasil menyentuh para pelaku sesuai dengan rantai komando," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama ini Xiaomi lebih dikenal sebagai perusahaan pembuat smartphone, skuter listrik, dan berbagai perangkat elektronik rumah tangga.

Namun kini, perusahaan asal China tersebut membuat kejutan di dunia kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari Decrypt, Xiaomi baru saja memperkenalkan MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed, sebuah model AI yang diklaim mampu menghasilkan lebih dari 1.000 token per detik.

Dalam pengujian, kecepatannya bahkan sempat mendekati 1.200 token per detik, menurut laporan tersebut.

Sebagai gambaran, token adalah potongan teks yang diproses AI saat membaca atau menulis jawaban.

Satu token biasanya setara dengan sekitar tiga perempat kata. Semakin banyak token yang dapat diproses per detik, semakin cepat AI memberikan respons kepada pengguna.

Menariknya menurut laporan, kecepatan MiMo jauh melampaui sejumlah chatbot AI populer saat ini.

Berdasarkan data Artificial Analysis, GPT-5.5 yang digunakan banyak pengguna ChatGPT memiliki kecepatan sekitar 68 token per detik.

Sementara Claude Opus 4.6 berada di kisaran 71 token per detik, sedangkan Gemini Flash mencapai sekitar 192 token per detik.

Yang membuat pencapaian Xiaomi semakin menarik adalah teknologi ini tidak membutuhkan perangkat keras khusus yang mahal. Xiaomi berhasil mencapai kecepatan tersebut hanya menggunakan satu server standar yang berisi delapan GPU.

Biasanya, perusahaan seperti Cerebras dan Groq mengembangkan chip khusus untuk meningkatkan kecepatan AI.

Namun Xiaomi mengandalkan optimasi perangkat lunak melalui sistem bernama TileRT serta sejumlah teknik kompresi dan pemrosesan data yang lebih efisien.

Salah satu teknik yang digunakan adalah FP4 Quantization. Sederhananya, Xiaomi mengecilkan ukuran sebagian data model AI sehingga membutuhkan memori lebih sedikit dan dapat bekerja lebih cepat tanpa mengurangi kualitas jawaban secara signifikan.

Selain itu, Xiaomi juga menggunakan teknologi DFlash, yang memungkinkan AI memprediksi dan memproses beberapa kata sekaligus dalam satu langkah. Cara ini membuat proses menghasilkan jawaban menjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode AI konvensional.

Menurut Xiaomi, kombinasi berbagai teknologi tersebut memungkinkan model AI berukuran lebih dari satu triliun parameter tetap berjalan sangat cepat.

Parameter sendiri merupakan angka-angka internal yang membantu AI mengenali pola dan menghasilkan jawaban. Semakin banyak parameter, biasanya semakin canggih kemampuan AI tersebut.

Menariknya, MiMo-V2.5-Pro bukanlah versi AI yang diperkecil untuk mengejar kecepatan. Model yang digunakan tetap memiliki kemampuan setara model AI kelas atas dan disebut mampu bersaing dengan Claude Opus dalam berbagai pengujian pemrograman (coding).

Kecepatan tinggi seperti ini berpotensi membuka berbagai penggunaan baru bagi AI, mulai dari analisis data real-time, deteksi penipuan, sistem perdagangan otomatis, hingga agen AI yang dapat berpikir dan bertindak lebih cepat.

Saat ini Xiaomi telah membuka program uji coba API MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed untuk pengembang dan perusahaan. Sementara itu, sebagian teknologi yang digunakan juga telah dirilis secara open source sehingga dapat diuji oleh komunitas pengembang di seluruh dunia.

MILAN - Mobil super Audi Nuvolari Spyder versi konvertibel telah secara implisit dikonfirmasi oleh CEO merek tersebut sebagai bagian dari rencana produksi di masa mendatang.

Audi baru saja mengejutkan semua orang dengan secara resmi meluncurkan supercar Audi Nuvolari yang serba baru. Dianggap sebagai penerus spiritual Audi R8, model ini akan memiliki kelangkaan dan eksklusivitas yang lebih besar, dengan produksi yang terbatas hanya 499 unit.

Tak lama setelah memperkenalkan Audi Nuvolari, CEO Gernot Döllner secara implisit mengkonfirmasi bahwa Audi sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan versi konvertibel, kemungkinan besar bernama Audi Nuvolari Spyder, mirip dengan pendahulunya, R8 Spyder.

Namun, angka ini mungkin bukan keseluruhan cerita. Dalam sebuah wawancara denganTop Gear, CEO Gernot Döllner mengisyaratkan kemungkinan pengembangan versi konvertibel yang disebut Audi Nuvolari Spyder.

Ketika ditanya apakah Audi berencana memproduksi tambahan 499 model Nuvolari Spyder di samping 499 unit coupe, Bapak Döllner hanya menjawab "tidak." Ketika wartawan mendesak lebih lanjut, menanyakan apakah itu berarti Audi tidak akan membuat Spyder atau hanya tidak memproduksi 499 unit, CEO tersebut dilaporkan tertawa dan menjawab: "Bukan 499."

Baik Audi Nuvolari maupun Audi Nuvolari Spyder didasarkan pada Audi Concept C. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa versi konvertibel dari Nuvolari akan dilengkapi dengan mekanisme atap hardtop.

Pernyataan ini hampir memastikan bahwa Audi Nuvolari Spyder sedang direncanakan dan akan memiliki jumlah produksi yang lebih kecil daripada versi coupe. Jika terwujud, ini akan menjadi salah satu supercar paling eksklusif yang pernah dibuat Audi.

.

Informasi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang desain versi konvertibelnya. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah jenis atap yang akan dipilih Audi. Sebelumnya, Audi R8 Spyder menggunakan atap lunak, sedangkan model Concept C menampilkan atap keras yang dapat dilipat.

Sebelumnya, Audi R8 Spyder, yang dikembangkan selama dua generasi, keduanya menggunakan mekanisme atap lunak. Hal ini membantu mengurangi bobot dan menurunkan pusat gravitasi mobil secara lebih efektif dibandingkan dengan atap keras.

Dengan desain yang memiliki banyak kemiripan dengan Concept C, Audi Nuvolari Spyder sangat mungkin mengadopsi atap hardtop yang dioperasikan secara elektrik. Namun, solusi ini akan secara signifikan meningkatkan bobot kendaraan, yang merupakan faktor penting untuk mobil berperforma tinggi.

Audi Nuvolari dilengkapi dengan mesin V8 biturbo 4.0L. Dikombinasikan dengan tiga motor listrik, supercar ini memiliki daya keluaran maksimum 1.001 tenaga kuda. Akselerasinya dari 0 hingga 100 km/jam membutuhkan waktu 2,6 detik, sebelum mencapai kecepatan tertinggi lebih dari 350 km/jam.

Jika pengungkapan CEO tersebut akurat, Audi Nuvolari Spyder akan memiliki jumlah produksi yang lebih kecil daripada 499 unit versi coupe, menjadikannya salah satu model Audi paling eksklusif yang menyandang logo empat cincin.

Sesuai rencana, model Audi Nuvolari pertama akan dikirimkan kepada pelanggan mulai tahun depan. Jika versi Spyder disetujui, varian ini menjanjikan akan menjadi lebih langka dan lebih layak dikoleksi dalam jajaran supercar baru Audi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara jasa pinjaman daring di sektor multiguna, RupiahCepat (PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau KUFI) mencatat total penyaluran pinjaman kumulatif lebih dari Rp40 triliun. Di saat yang sama, jumlah pengguna yang telah dilayani perusahaan telah melampaui 7 juta orang di seluruh Indonesia.

Direktur RupiahCepat Anna Maria Chosani mengatakan capaian tersebut menjadi indikator pertumbuhan bisnis perseroan sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital yang cepat, aman, dan mudah diakses.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, PT Kredit Utama Fintech Indonesia (KUFI) selaku pengelola platform RupiahCepat memperkuat kerja sama penyaluran pinjaman (channeling) dengan PT Bank DBS Indonesia guna memperbesar kapasitas pembiayaan dan memperluas akses keuangan masyarakat.

Anna Maria Chosani mengatakan penguatan kerja sama dengan Bank DBS Indonesia merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat layanan pembiayaan digital sekaligus menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Bank DBS Indonesia merupakan mitra pendanaan strategis bagi RupiahCepat. Peningkatan kerja sama ini mencerminkan kepercayaan terhadap komitmen kami dalam menjaga kepatuhan, kualitas layanan dan perlindungan konsumen,” ujar Anna dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, perusahaan akan terus mendorong inovasi untuk menghadirkan layanan pembiayaan digital yang aman, mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Kerja sama dengan Bank DBS Indonesia telah membuka akses pembiayaan bagi masyarakat umum, pelaku usaha mikro, wiraswasta hingga pekerja lepas (freelancer) di berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi tersebut juga dinilai mampu memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Head of CBG Ecosystem and Digital Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Willy Lawy mengatakan kemitraan tersebut menjadi bagian dari komitmen bank dalam mendukung inklusi keuangan nasional.

“Kami berkomitmen untuk memberdayakan individu dan memperluas akses mereka ke layanan finansial esensial, sehingga secara signifikan meningkatkan kapabilitas pembiayaan RupiahCepat,” ujarnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, RupiahCepat menerapkan teknologi digital seperti electronic know your customer (e-KYC), credit scoring, dan sistem anti-fraud guna mendukung proses pengajuan hingga pencairan dana secara daring.

Selain itu, perusahaan bersama mitra pendanaannya menerapkan prinsip manajemen risiko, transparansi biaya pinjaman, keamanan informasi, serta perlindungan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Saat ini, RupiahCepat tercatat memiliki enam mitra pendanaan perbankan, yakni Bank Neo Commerce, BNI, Bank Ganesha, SeaBank, Superbank, dan Bank DBS Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana mendesak supaya pemerintah dapat menyusun dan menetapkan regulasi hukum yang terang dan komprehensif mengenai pengawasan serta pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut mencuat seusai Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program prioritas pemerintah yang menelan anggaran hingga Rp268 triliun itu.

Satria menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah jajaran pimpinan BGN tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menilai pelaksanaan program MBG sejak awal telah menyimpan sejumlah persoalan mendasar, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola anggaran.

“Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan dan sudah dapat diprediksi sejak awal. Kita memahami bahwa program MBG merupakan bagian dari proyek mercusuar yang menjadi program andalan Presiden Prabowo selama masa kampanye. Namun, sejak awal pengaturannya sudah terdapat sejumlah kejanggalan," tutur Satria, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan pengaturan Program MBG yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang tidak lazim, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan hingga terlalu luasnya cakupan penerima manfaat yang ditargetkan.

Menurutnya, dalam perkembangan pelaksanaan program tersebut, justru ditemukan berbagai persoalan dalam komponen pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti bahwa porsi anggaran untuk makanan sebagai tujuan utama program tersebut dinilai tidak sebanding dengan sejumlah pengadaan lainnya yang saat ini menjadi objek perkara hukum Korps Adhyaksa itu.

"Dalam perkembangannya ternyata porsi anggaran untuk makanan justru lebih kecil dibandingkan sejumlah pengadaan lain yang kini menjadi objek perkara. Karena itu, kasus yang menjerat mantan petinggi BGN ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program," tegasnya.

Tak hanya itu, Satria juga menilai bahwa pelaksanaan program tersebut secara konstitusional dan yuridis masih memiliki kelemahan yang kemudian membuka ruang terjadinya potensi-potensi penyimpangan.

“Potensi fraud dan korupsi sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Yang terjadi bukan hanya praktik mark up, tetapi juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya yang perlu didalami aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Untuk itu, Satria menilai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Dadan cs tersebut seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Dirinya pun berpendapat agar program tersebut difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dengan prevalensi stunting, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.

"Konsolidasi data antarkementerian dan lembaga penting dilakukan agar bantuan dapat tepat sasaran. Program ini seharusnya ditujukan kepada targeted people, yaitu kelompok yang memang membutuhkan. Karena itu, diperlukan konsolidasi data antara Kementerian Sosial, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.

Selain itu, Satria mendorong kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir agar kasus yang menjerat para petinggi BGN tidak berhenti sebagai peristiwa yang hanya ramai sesaat.

“Jangan sampai tertangkapnya Dadan dan kawan-kawan hanya menjadi peristiwa yang ramai di media, sementara proyek-proyek yang sarat persoalan tetap berlangsung. Harus ada perombakan total, termasuk dari aspek regulasi dan pengawasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan jelas agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.

Satria juga menyoroti pentingnya menjaga amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Ia mengingatkan agar kebijakan refocusing anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan, termasuk di antaranya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, maupun revitalisasi sekolah.

Di akhir pernyataannya, Satria pun mendorong aparat penegak hukum lintas lembaga untuk dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai seluruh aliran dana yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran program MBG.

“Tidak hanya Kejaksaan, tetapi juga KPK, BPK, dan BPKP perlu menelusuri berbagai transaksi keuangan yang tidak jelas, baik yang berkaitan dengan BGN maupun SPPG. Langkah ini penting untuk mengungkap berbagai potensi fraud yang mungkin terjadi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan agar program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

“Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran dan justru menjadi bahan bakar politik yang digunakan oleh penguasa untuk kepentingan suksesi politik maupun kepentingan politik pragmatis lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin (8/6/2026).

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 06.51 WIB dengan episenter berada pada koordinat 6,59 Lintang Utara dan 126,91 Bujur Timur atau sekitar 333 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 64 kilometer.

Wilayah berstatus Siaga meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, Bolaang Mongondow bagian utara, Gorontalo bagian utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, Donggala bagian utara, Kota Ternate, serta Kota Palu bagian barat.

Sementara itu, wilayah yang berstatus Waspada antara lain Halmahera, Halmahera Utara, Minahasa Selatan bagian selatan, Kutai Timur, Berau, Bolaang Mongondow bagian selatan, Kota Tidore, Bone Bolango, Bulungan, Donggala bagian barat, Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan.

BMKG menjelaskan status Siaga mengharuskan pemerintah daerah segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Adapun wilayah berstatus Waspada diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai hingga ada informasi lebih lanjut dari otoritas.

BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang masuk dalam cakupan peringatan dini agar tetap tenang dan menjauhi area pantai hingga ada informasi lebih lanjut dari otoritas.

Guncangan berkekuatan magnitudo 8,2 terjadi di wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) waktu setempat dan memicu peringatan tsunami di sejumlah kawasan sekitar Samudra Pasifik.

Peristiwa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10 kilometer. Pusat Penelitian Geosains Jerman (GFZ) menyatakan pusat guncangan berada di wilayah Mindanao dan sempat memicu peringatan ancaman tsunami dari US Tsunami Warning System.

Aktivitas seismik itu terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), jalur tektonik yang dikenal memiliki tingkat aktivitas geologi tinggi dan kerap memicu gempa bumi besar serta tsunami di kawasan Asia Pasifik.

BMKG mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses informasi resmi dari BMKG maupun otoritas terkait serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai potensi tsunami maupun dampak bencana tersebut.