Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan sidang kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memasuki tahap akhir setelah empat prajurit TNI dinyatakan bersalah pada Rabu (10/6/2026).

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Berdasarkan kronologi perkara, Andrie Yunus merupakan aktivis KontraS yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan. Dia dikenal sebagai aktivis yang berani menyampaikan aspirasi maupun keresahan masyarakat di ruang publik.

Salah satu aksinya terjadi saat pembahasan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Bisnis sempat menyaksikan aksi Andrie Yunus dan sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil. Saat itu, aksi berlangsung sekitar pukul 17.49 WIB.

Andrie dan beberapa anggota koalisi masyarakat sipil berteriak di depan pintu ruang rapat sambil membawa poster berisi tuntutan. Bahkan, Andrie sempat masuk ke dalam ruangan dan terus menyuarakan agar rapat dihentikan.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar motif keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dalam fakta persidangan, Terdakwa I, Edi Sudarko, disebut tersulut emosi setelah melihat video aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont.

Awalnya, Edi Sudarko berniat memukul Andrie Yunus. Namun, niat tersebut berubah setelah bertemu dengan Lettu Budhi yang menyarankan pemberian efek jera melalui penyiraman air keras. Kapten Nandala dan Sami Lakka kemudian turut terlibat dalam rencana tersebut.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (12/3/2026). Serda Edi Sudarko yang dibonceng Lettu Budhi menjalankan aksi sekitar pukul 23.30 WIB saat Andrie melintas di Jalan Salemba I sepulang dari kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, Andrie mengalami luka bakar serius dan salah satu matanya mengalami cacat permanen.

Divonis Beragam, Dua Prajurit Dipecat

Pembacaan amar putusan dilakukan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair.

Namun, keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," ujar Fredy.

Dalam putusan tersebut, hanya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan [Terdakwa I dan II], dipecat dari dinas militer," katanya.

Untuk pidana pokok, Serda Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara. Lettu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir sebelum menerima putusan atau mengajukan banding.

Hal yang Memberatkan Vonis

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Dari aspek kepentingan militer, hakim menilai tindakan para terdakwa telah mengkhianati tugas sebagai prajurit yang dididik dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai citra TNI karena menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Selain itu, tindakan para terdakwa dianggap merusak sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.

Dari aspek pelaku, hakim menilai penyiraman air keras dilakukan secara sengaja dan sadar tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun institusi.

Sementara dari aspek perbuatan, majelis hakim menyebut tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menyelesaikan persoalan dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dari aspek akibat tindak pidana, hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, merusak ketertiban masyarakat, menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban, serta menyebabkan cacat berat permanen pada mata kanan Andrie Yunus.

Hal yang Meringankan

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman para terdakwa.

Pertama, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, seluruh terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak serta istri yang tidak bekerja.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Keempat, Terdakwa I, II, dan III memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan TNI AL, sedangkan Terdakwa IV di TNI AU. Sebagian di antaranya juga pernah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo.

Kelima, para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KaBais TNI, masyarakat Indonesia, dan Andrie Yunus.

Andrie Yunus Dinilai Tidak Kooperatif

Hakim anggota Mayor Laut M. Zainal Abidin menilai sikap Andrie Yunus yang tidak hadir dalam persidangan menunjukkan ketidakkooperatifan dan dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Majelis hakim sebelumnya berharap Andrie dapat hadir langsung untuk memberikan keterangan sehingga fakta hukum dapat digali secara lebih komprehensif. Bahkan, pengadilan disebut telah menawarkan opsi pemeriksaan secara daring karena Andrie masih menjalani rawat jalan.

Menurut hakim, ketidakhadiran Andrie memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan.

"Bahkan terkesan telah melecehkan proses yang sah yang diberikan wadah oleh negara. Majelis Hakim dalam hal ini menilai sikap Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan," ujar Zainal.

Kubu Andrie Yunus Kecewa

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan kecewa terhadap proses persidangan hingga putusan yang dijatuhkan kepada empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Anggota TAUD Jane Rosalina menilai persidangan militer tidak berhasil mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Menurutnya, vonis 1,5 tahun hingga tiga tahun penjara tidak sebanding dengan dampak yang dialami Andrie Yunus yang mengalami cacat permanen pada penglihatannya.

"Ditunjukkan juga lewat putusan hari ini yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman yang rendah dan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan," ujar Jane di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Jane juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada Andrie Yunus. Menurutnya, pertimbangan tersebut bermasalah dari perspektif hak asasi manusia karena para pelaku tetap mengetahui risiko dan dampak dari perbuatannya.

"Majelis hakim menyatakan bahwa luka berat yang dialami oleh Andrie Yunus itu bukan merupakan niat atau tujuan mens rea para terdakwa, karena mereka hanya bermaksud memberikan pelajaran dan efek jera. Itu merupakan pertimbangan yang sangat problematik jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia," ujarnya.

TAUD menyatakan akan terus mendorong agar perkara tersebut dapat diadili di peradilan umum sehingga seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat terungkap secara menyeluruh.

"Jangan sampai dengan adanya putusan peradilan militer ini kemudian menutup kasus rapat-rapat dan tidak berhasil menyentuh para pelaku sesuai dengan rantai komando," pungkasnya.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum aktivis KontraS Andrie Yunus menyerahkan surat penolakan keterangan kliennya dalam persidangan perkara penyiraman air keras. Diketahui, Andrie merupakan korban penyiraman air keras yang dilakukan 4 prajurit TNI.

"Bersama dengan kuasa hukum Tim Advokasi untuk Demokrasi, KontraS mewakili Andri Yunus mengirimkan surat penolakan untuk pemeriksaan sidang di Pengadilan Militer II No-08 Jakarta," ujar Perwakilan TAUD Jane Rosalina di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (11/5/2026).

Penolakan kehadiran dalam persidangan merupakan permintaan langsung dari Andrie Yunus. Kondisi Andrie saat ini belum sepenuhnya dinyatakan pulih.

"Per minggu kemarin, Andrie Yunus telah mengalami operasi kembali, itu operasi pada bagian kanan wajah, leher, dan beberapa bagian lainnya termasuk bibir korban yang harus dijahit di RSCM," katanya.

"Dalam hal ini juga Andrie Yunus menyampaikan penolakannya yang secara konsisten sejak awal proses peradilan terhadap kasus yang menimpa dirinya," sambungnya.

Selain kondisi kesehatan, dia menilai kasus yang menimpa Andrie merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diadili melalui peradilan umum, bukan di pengadilan militer. Atas dasar itu, yang meyakinkan TAUD menyerahkan surat penolakan sebagai bentuk keberatan terhadap proses persidangan.

Jane juga menyinggung pernyataan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam persidangan perdana yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Fredy dalam persidangan menyampaikan majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta memiliki kewenangannya menghadirkan korban dalam hal ini Andrie Yunus secara paksa.

"Dalam persidangan Majelis Hakim ingin melakukan upaya paksa yang ditujukan kepada Andrie Yunus dan perlu ditekankan bahwa Andrie Yunus dalam konteks ini adalah saksi korban. Kemudian, dia justru mengalami pemanggilan paksa dan dapat diancam pidana," katanya.

TAUD menilai ancaman pemanggilan paksa terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk reviktimisasi terhadap korban. Padahal, secara jelas kondisi Andrie saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSCM.

"Perlu kami tekankan bahwa pemanggilan paksa maupun ancaman pidana yang ditujukan kepada Andrie Yunus merupakan upaya reviktimisasi korban terhadap Andrie Yunus yang hari ini masih terbaring sakit dalam konteks pemulihan di RSCM," ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion tidak setuju dengan rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM. Mafirion menilai rencana itu berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

“Rencana pembentukan tim asesor ini harus dikaji secara serius. Tidak ada negara demokratis yang menjadikan status aktivis HAM sebagai hasil seleksi negara. Peran negara seharusnya adalah melindungi, bukan menentukan siapa yang boleh menjadi pembela HAM,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (3/5/2026).

Menurut standar internasional, kata Mafirion, setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa memerlukan pengakuan administratif dari negara. Ia menegaskan, status pembela HAM bukanlah identitas yang ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme seleksi.

“Jadi jangan bikin klasifikasi yang justru membatasi kebebasan dan hak individu dalam menyuarakan komitmen, pembelaan, hingga penyikapan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka,” tegas Mafirion.

Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, kebijakan sertifikasi tersebut sangat berisiko menciptakan konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, sikap aktivis sering berada pada posisi kritis terhadap penguasa.

Ia menilai, kewenangan negara dalam menentukan legitimasi aktivis dapat membuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Selain itu, Mafirion khawatir munculnya diskriminasi hukum dalam perlindungan aktivis. Ia memprediksi, pembela HAM yang kerap menyuarakan isu HAM tidak terdaftar secara administratif dan akan terabaikan.

“Ini berisiko menggeser makna HAM dari hak yang bersifat universal menjadi sekadar status administratif yang bergantung pada pengakuan negara. Jika ini terjadi, maka ada ketidakadilan dalam konsep perlindungan HAM,” terang Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion mendorong pemerintah untuk fokus pada dua langkah proporsional. Pertama, menegakan hukum kepada siapa pun oknum yang menyalahgunakan isu HAM melalui koridor hukum yang berlaku.

Kedua, negara harus memastikan mekanisme perlindungan yang setara bagi setiap warga negara yang memperjuangkan hak-haknya tanpa diskriminasi. “Terkait akuntabilitas organisasi masyarakat sipil bisa diperkuat melalui penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan yang terbuka bukan intevensi negara,” pungkasnya.

JAKARTA - Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebutkan Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat mendatangi RSCM, Jakarta Pusat untuk menjenguk aktivis KontraS Andrie Yunus . Namun, Gibran tak bisa bertemu Andrie Yunus karena sejumlah alasan.

"Itu sudah terjadi di tanggal 14 Maret, Mas Gibran datang. Kami menolak dengan alasan yang memang sesuai dengan protokol kesehatan rumah sakit," ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, alasan penolakan karena Andrie baru saja dipindahkan ke ruang High Care Unit RSCM. Apalagi penanganan di ruang high care unit steril, intensif, dan untuk menjaga keselamatan pasien.

"Kedua, Mas Andrie berpesan waktu Mas Gibran datang, dia tidak bersedia ditemui pejabat atau siapa pun yang tidak punya kepentingan untuk menjenguk dia selama proses perawatan di high care unit RSCM," katanya.

Alasan ketiga, sebagai aktivis KontraS dan tim Advokasi untuk Demokrasi, pihaknya tidak mau situasi yang terjadi pada Andrie dijadikan sebagai celah untuk memoles citra politik seseorang atau sekelompok orang tertentu yang pada akhirnya mengaburkan iktikad atau atensi dari negara untuk mendorong supaya kasus ini selesai secara tuntas dan maksimal. "Jadi, (Gibran) tidak bertemu sama Mas Andrie Yunus," ujar Dimas.

JAKARTA - Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkap kondisi terkini aktivis KontraS Andrie Yunus setelah mengalami penyiraman air keras. Korban mengalami penurunan penglihatan. Saat ini, Andrie menjalani operasi kelimanya di RSCM, Jakarta Pusat.

"Minta doanya juga hari ini sekitar pukul 10.00 WIB sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima yang dilakukan tim dokter RSCM pada Mas Andrie. Operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang," ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, secara keseluruhan kondisi Andrie sudah perlahan semakin stabil setelah penyiraman air keras yang dialaminya. Namun, KontraS tetap khawatir pada Andrie lantaran kini rekannya itu mengalami penurunan penglihatan.

Pasalnya, terdapat rembesan air keras yang menipiskan dinding hingga pupil mata Andrie. Maka itu, KontraS meminta semua masyarakat Indonesia sama-sama mendoakan proses pemulihan dan penyembuhan Andrie dapat berjalan dengan baik ke depannya.

"Cuma yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Karena ada rembesan air keras yang itu sudah menipiskan dinding mata, dinding bola mata atau pupil milik Mas Andri, terutama di mata kanan. Jadi prosesnya masih dirawat juga di High Care Unit RSCM," ungkapnya.

"Kita doakan tim RSCM juga bisa melakukan kerja-kerja pemulihan dan juga kerja-kerja medis dengan cepat tanggap sekaligus efektif," tambah Dimas.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

Pendahuluan

KASUS penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus pada pertengahan Maret 2026 lalu, adalah peristiwa kekerasan yang meninggalkan penderitaan fisik dan trauma mendalam. Oleh karena itu, satu pesan yang harus ditegaskan sejak awal adalah: kasus ini harus dituntaskan secara adil.

Dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan yang melanggar martabat kemanusiaan. Setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya penting bagi korban, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap negara.

Kejernihan Berpikir

Di tengah tuntutan keadilan tersebut, penting untuk menjaga kejernihan berpikir. Kasus ini harus ditempatkan sebagai perbuatan individu terlebih dahulu, bukan langsung atau serta-merta digeneralisasi dan memvonis dengan asumsi sebagai cerminan institusi. Kita kawal proses hukum yang dilakukan Polisi Militer dan peradilan militer tanpa prejudice (prasangka).

Singkirkan terlebih dahulu sikap, perasaan, atau penilaian negatif yang tidak berdasar terhadap seseorang atau institusi. Apalagi penilaian "a priori" atau praduga sebelum mengetahui fakta sebenarnya, yang cenderung sulit diubah.

Dalam konteks ini, TNI sebagai organisasi negara memiliki sistem, nilai, dan mekanisme yang jelas dalam menegakkan disiplin serta hukum terhadap setiap anggotanya. Kita kawal proses hukumnya agar trasparan. Peradilan militer itu jauh lebih berat hukumannya daripada peradilan umum. Kita awasi bersama demi keadilan hakiki.

Jelas tidak adil apabila sebuah institusi yang selama ini menjadi pilar pertahanan negara, kemudian diseret dalam penilaian publik sebelum ada fakta hukum yang jelas. Bukankah prinsip dasar dalam hukum adalah praduga tak bersalah. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus dijunjung dalam menilai institusi.

Menjaga objektivitas berarti tidak mencampuradukkan antara tanggung jawab personal dan kehormatan organisasi. Bahkan untuk menjaga kehormatan militer, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, secara kesatria.

Sebuah contoh baik untuk ditiru oleh para pejabat negeri, baik militer, kepolisian, pegawai negeri, dan para penegak hukum, tanpa harus diminta. Sebagai institusi, TNI memiliki kepentingan yang sama dengan masyarakat luas, yaitu memastikan hukum ditegakkan secara adil.

Profesionalisme TNI justru ditunjukkan melalui komitmennya untuk mendukung proses hukum yang berjalan, serta tidak memberikan ruang bagi pelanggaran oleh siapa pun di dalamnya. Dengan kata lain, menjaga TNI tetap profesional adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus ini. Kritik dan pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Agen Asing

Ketika aktivis diduga menjadi proksi pihak asing, maka di negara mana pun, dia tidak hanya dianggap sebagai aktivis yang kritis. Melainkan akan dianggap menjadi musuh negara dan akan berhadapan dengan aktor negara.

Terdapat kemiripan narasi antara tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok dan demonstrasi di Iran awal 2026. Terutama dalam hal tuduhan pemerintah terhadap "agen asing" sebagai dalang kerusuhan. Apalagi di tengah situasi politik global yang memanas.

Protes besar-besaran pada akhir Desember 2025 dan memanas pada Januari 2026 di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, dipicu oleh krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan melemahnya mata uang rial.

Otoritas Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian, menuding Amerika Serikat (Donald Trump) dan Israel (Mossad) berada di balik demonstrasi untuk menciptakan kerusuhan dan menggulingkan rezim.

Begitu juga demonstrasi pro-demokrasi oleh mahasiswa dan warga terjadi di Beijing, Tiongkok, pada April hingga Juni 1989, menuntut reformasi politik dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Tiongkok saat itu menjustifikasi penindasan brutal dengan menuduh bahwa protes tersebut adalah "konspirasi" yang direncanakan oleh agen asing dan elemen kontra-revolusioner yang memanfaatkan situasi ekonomi.

Rumah Bersama

Penyebaran spekulasi, narasi yang tidak utuh, atau bahkan provokasi yang mengarah pada delegitimasi institusi negara, hanya akan memperkeruh suasana dan berpotensi merusak kohesi sosial.

Kita juga perlu menyadari bahwa dalam era informasi tanpa batas sekat negara saat ini, sebuah kasus dapat dengan cepat berkembang menjadi isu yang lebih luas dan sensitif.

Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara menuntut keadilan dan merawat persatuan menjadi sangat penting.

Kasus Andrie Yunus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu peristiwa kriminal, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa meresponsnya. Menuntaskan kasus secara hukum adalah keharusan, tetapi menjaga keutuhan institusi negara juga merupakan tanggung jawab bersama.

Keduanya tidak saling bertentangan, justru harus berjalan beriringan. Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita rawat. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sementara institusi negara yang tidak terlibat harus tetap dijaga kehormatannya.

Dengan sikap yang adil, rasional, dan tidak mudah terprovokasi, kita dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan baik tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Pada akhirnya, ketika keadilan ditegakkan dan kebijaksanaan dikedepankan, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum sekaligus menjaga keutuhan negaranya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini menyusul adanya keterlibatan anggota TNI dalam perkara itu.

"Komnas HAM dalam waktu dekat akan segera memanggil panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait dengan keterlibatan anggotanya dalam kasus Andrie Yunus sebagai pelaku," ungkap Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Kamis (19/3/2026).

Anis menambahkan hal ini dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi. Apalagi, Komnas HAM juga telah membentuk tim independen untuk menguak perkara ini.

"Jadi ini sangat penting untuk informasi ya, karena Komnas HAM kan juga melakukan penyelidikan dalam kasus ini," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM juga mendorong agar penegakan hukum kasus ini melalui pengadilan umum. Hal ini dilakukan agar tidak ada impunitas terhadap para pelaku penyiraman air keras.

Lihat video: 4 Prajurit TNI Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Ditahan

"Kalau membaca kasus ini, ini kan tidak terkait dengan delik militer ya, terkait tindak pidana militer karena dalam kasus ini korbannya adalah sipil, kemudian juga aktivis HAM yang selama ini melakukan upaya-upaya advokasi terkait dengan HAM, terutama terkait dengan kerja kerja TNI dan perbuatannya merupakan perbuatan yang diatur dalam KUHP, tidak terkait dengan tugas kedinasan militer," tandas dia.

JAKARTA - Polisi memastikan masih mengusut kasus penyiraman air keras ke aktivisKontraS, Andrie Yunus. Saat ini 15 saksi dalam kasus ini telah diperiksa.

"Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

Iman mengatakan dua pelaku yang menjadi eksekutor penyiraman air keras ke Andrie berinisal BHC dan MAK. Hal itu diketahui dari analisis dengan Satu Data Polri.

"Saat ini kami menduga dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari Satu Data Polri ini satu inisial BHC, dua inisial MAK," ujar dia.

Iman menambahkan, pihaknya menduga total pelaku yang terlibat dalam aksi penyiraman ini lebih dari empat orang.

Lihat video: Aksi Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras Dapat Sorotan dari United Nation



"Saat ini kami menduga dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu Data Polri ini satu inisial BHC, dua inisial MAK. Namun demikian dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari empat," jelas dia.

JAKARTA - Advokat Senior Todung Mulya Lubis menduga ada pelaku intelektual dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Ia meyakini, pelaku penyiraman air keras ke Andrie tak mencarkan aksi hanya berdua.

"Kita juga mesti tahu bahwa dua pelaku itu, dia tidak bertindak sendirian. This is part of organized crime. Pertanyaannya adalah, siapa yang merencanakan ini? Mesti ada apa yang disebut invisible hands, aktor intelektualis. Siapa aktor intelektualisnya?" ujar Todung saat konfrensi pers bertajuk "Indonesia Mendesak: Segera Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus," yang digelar Amnesty Internasional Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).

Kendati demikian, Todung menilai, keadilan tak akan didapat bila polisi hanya menangkap dua pelaku lapangan yang menyiram air keras terhadap Andrie. Menurutnya, pelaku intelektual mesti diungkap polisi bila ingin menyelamatkan demokrasi dan HAM.

"Kalau polisi hanya menyelidiki dua orang pelaku di lapangan tanpa membongkar jejaring ini, konspirasi ini, ya, kita tidak akan mendapatkan keadilan. Kita tidak akan mendapatkan apa, resolusi yang tuntas soal hari ini," ucap Todung.

"Jadi yang disebut invisible hands itu mutlak mesti dibongkar secara tuntas dan semuanya dipertanggungjawabkan. Ini kalau kita ingin menyelamatkan republik, ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan negara hukum, dan ingin menyelamatkan HAM," terang Todung.

Todung menyatakan, publik tak boleh membiarkan teror air keras semacam ini. Pasalnya, teror ini dianggap membunuh sikap kritis masyarakat sipil.

"Tidak boleh membiarkan teror semacam ini membunuh gerakan masyarakat sipil kita semuanya. Jadi saudara-saudara, kalau ini dilakukan, yang namanya culture of fear, budaya ketakutan, itu akan semakin meluas di Indonesia ini, dan ini yang kita tidak inginkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan tengah mendalami insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus oleh orang tidak dikenal alias OTK.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa pendalaman itu dilakukan melalui Satreskrim Polres Jakarta Pusat tengah mendalami peristiwa tersebut.

"Saat ini sedang didalami oleh Sat Reskrim Polres jakpus, mendalami saksi dan TKP. Kita semua mengecam kejadian tersebut. Semoga pelaku segera tertangkap," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (13/3/2026).

Di samping itu, Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menyampaikan penyerangan itu terjadi usai Andrie menghadiri kegiatan di Kantor YLBHI, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

"Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andrie Yunus usai melakukan podcast di Kantor YLBHI bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” yang rampung pada sekitar pukul 23.00 WIB," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2026).

Dia menambahkan insiden penyerangan ini telah luka serius di sekujur tubuh Andrie terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.

Setelah itu, Andrie juga sempat dibawa ke rumah sakit setempat untuk melakukan penanganan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka bakar 24%.

"Dari hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24%," imbuhnya.

Adapun, Dimas menilai insiden ini merupakan upaya untuk membungkam suara kritis pembela HAM, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dia pun mendesak agar kasus ini bisa mendapatkan atensi publik maupun aparat karena penyiraman air keras terhadap aktivis HAM ini bisa menyebabkan luka serius hingga meninggal dunia.

"Peristiwa ini harus segera mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil telah melaporkan peristiwa genosida di Palestina ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Perwakilan pelapor sekaligus aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti mengatakan pelaporan ini dilakukan sebagaimana implementasi KUHP dan KUHAP baru tentang penindakan pelanggaran HAM.

“KUHP baru Indonesia secara jelas membuka ruang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional berat, termasuk genosida, meskipun terjadi di luar wilayah Indonesia,” kata Fatia di Kejagung, Kamis (5/2/2026).

Dia menambahkan, dalam aturan hukum teranyar di Tanah Air itu Kejagung dinilai memegang peran penting dalam menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana KUHP dan KUHAP baru.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari mengatakan yurisdiksi universal memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Feri menambahkan, salah satu syarat penerapan yurisdiksi universal itu karena adanya kepentingan atau entitas Indonesia terdampak. Adapun, entitas Indonesia yang terdampak di Gaza yaitu fasilitas rumah sakit yang didirikan Indonesia.

“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, kita [ada] rumah sakit dibom di sana, ada warga negara kita pernah menjadi korban di sana juga karena ditahan oleh mereka, ditembak. Jadi, bagi kita ini sudah memenuhi syarat semua untuk diberlakukan," kata Feri.

Sementara itu, Aktivis HAM, Wanda Hamidah menegaskan dengan adanya penegakan penegakan hukum, maka diharapkan dapat mencegah zionis, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu beraktivitas di Indonesia.

"Paling tidak kalau Netanyahu berani datang ke Indonesia dan semua para pelaku genosida di Palestina berani datang ke si Indonesia, kita punya hak untuk menangkap mereka semua," ungkap Wanda Hamidah.

Sekadar informasi, setidaknya ada 10 orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang melaporkan peristiwa genosida ini ke Kejagung.

Mereka yakni mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman; mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas; Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari; Dosen HAM dan Perdamaian Heru Susetyo; dan aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti.

Selanjutnya aktivis Eka Annash; aktivis HAM, Wanda Hamidah; Ketua Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA) Sri Vira Chandra; Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra; serta General Manager Dompet Dhuafa Arif Rahmadi Haryono.

JAKARTA - Penulis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Andreas Harsono menjelaskan sejumlah pendekatan yang digunakan dalam memastikan laporan pelanggaran HAM tetap objektif dan terverifikasi. Andreas menegaskan akurasi informasi merupakan prinsip utama sebelum sebuah laporan dipublikasikan kepada publik.

Andreas mengatakan, langkah awal yang ditempuh adalah menerapkan prinsip cover both sides. Namun, Andreas mengakui metode tersebut tidak selalu efektif ketika kedua pihak memberikan keterangan yang saling bertentangan.

“Metode Human Rights Watch mewajibkan kami harus datang ke lapangan serta lakukan verifikasi kepada para korban, mencari dokumen dan seterusnya,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Terkait keseimbangan antara kritik terhadap aparat dan kelompok sipil, Andreas menegaskan kedua isu tersebut berada pada ranah berbeda. “Pelanggaran hak asasi manusia adalah kriminalitas yang dilakukan oleh aparat negara. Bila kejahatan dilakukan oleh kelompok sipil maka ia adalah kejahatan (biasa). Ia adalah tugas polisi buat mencari bukti, mendakwa mereka, serta diputuskan di pengadilan. Dua isu ini adalah dua bidang yang berbeda,” katanya.

Andreas menyebut klarifikasi ini penting untuk dipahami agar fokus kegiatan pemantauan tidak disalahartikan sebagai keberpihakan kepada kelompok tertentu. Saat ditanya mengenai penggunaan rujukan lembaga internasional, Andreas menjelaskan standar hukum yang digunakan berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Rujukan yang kami pakai adalah hukum internasional buatan Perserikatan Bangsa-bangsa. Artinya, ia juga mengikutkan semua negara lewat konsultasi dan rapat,” ujarnya.

Andreas menyebut 197 negara dan teritori turut menyepakati standar tersebut sehingga tidak mewakili kepentingan negara tertentu. Menanggapi risiko kesalahan data dalam laporan, Andreas menegaskan bahwa mekanisme ralat merupakan bagian dari etika jurnalisme.

“Ralat adalah praktik yang biasa dalam jurnalisme. Bila salah harus ralat. Makin lama ralat dilakukan makin besar dampaknya pada reputasi organisasi kami. Minta maaf adalah bagian mendasar dalam jurnalisme,” ujarnya.

Menurut dia, langkah perbaikan yang cepat menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas lembaga. Andreas mengakui laporan HAM sering dimanfaatkan berbagai pihak untuk tujuan yang beragam. Namun Andreas menekankan hal tersebut berada di luar kendali penyusun laporan.

“Laporan Human Rights Watch sering dipakai oleh banyak pihak, sesuatu yang lazim, dari masyarakat sipil sampai aparat hukum, dari media sampai masyarakat adat,” katanya.

Andreas memastikan fokus utama tetap pada disiplin metode penyusunan laporan. “Soal siapa yang mengutip, tentu saja, tergantung pihak yang mengutip. Laporan ini terbuka, bisa dibaca dengan bebas,” ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut, Andreas menegaskan objektivitas, disiplin verifikasi, dan komitmen terhadap standar internasional tetap menjadi landasan utama dalam kerja advokasinya di bidang hak asasi manusia.