Bisnis.com, SURABAYA – Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait belanja wajib atau mandatory spending.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin menuturkan berdasar Pasal 146 UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yasin membeberkan dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat baru tujuh pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan patuh terhadap beleid tersebut. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru tujuh daerah yang sudah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30%. Sisanya masih berada di atas batas tersebut," beber Yasin, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB juga tengah merumuskan kebijakan baru untuk memberi relaksasi bagi masing-masing pemda untuk melakukan penyesuaian kas daerah.

Yasin menambahkan kebijakan tersebut harapannya akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada awal 2027 mendatang. Masing-masing pemda yang belum memenuhi ambang batas maksimal dari alokasi belanja wajib tersebut diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian anggaran hingga ambang batas waktu yang ditentukan.

"Akan melakukan regulasi yang bisa membuat relaksasi pemberlakuan ketentuan ini. Januari 2027 kemungkinan akan ada relaksasi, sehingga bagi daerah yang memang betul-betul belum mampu masih diberikan toleransi perpanjangan untuk penyesuaian kemampuan anggaran," ucapnya.

Namun begitu, Yasin menegaskan bahwa relaksasi bukan berarti pemda dapat serta-merta mengabaikan efisiensi anggaran. Mereka tetap diminta melakukan pemetaan beban kerja serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai agar struktur organisasi berjalan efektif.

“Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskalnya secara bertahap. Namun, tetap harus dibarengi pemetaan beban kerja dan evaluasi kebutuhan pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian belanja pegawai tidak akan dilakukan lewat tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, mekanisme yang ditempuh adalah secara alami, yakni tidak secara serta-merta mereplikasi pegawai yang memasuki masa pensiun apabila beban kerja tersebut masih dapat ditangani oleh aparatur yang ada. “Dengan langkah itu, keseimbangan antara jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan publik bisa tercapai tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan tambahan penghasilan karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Deaerah (KPPOD) menilai mandatory spending untuk program pemerintah pusat semakin meluas bahkan di dalam penyusunan APBD 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan desentralisasi fiskal.

Direktur Eksekutif KPPOD Herman Suparman menyoroti kelemahan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) atau local taxing power.

Pada waktu yang sama, alokasi belanja wajib atau mandatory spending oleh pemerintah pusat semakin meluas baik dari implementasi Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) serta peraturan turunannya.

"Misalnya kalau melihat Permendagri soal pedoman penyusunan APBD 2026, mandatory spending terutama untuk mendukung program-program pemerintah pusat nampak sekali di sana," ujar Herman dikutip dari siaran daring di YouTube KPPOD, Rabu (17/12/2025).

Kemudian, Herman turut menyoroti soal mismanagement pengelolaan belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan polemik besarnya simpanan pemda di perbankan yang dinilai sebenarnya adalah isu struktural setiap tahun.

Adapun sejak 2025, terang Herman, semakin terkikisnya kemampuan pemda terlihat dari penerapan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Inpres terkait dengan efisiensi APBN dan APBD itu turut menyasar anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun ini yang dipotong senilai Rp50,59 triliun dari pagu anggaran Rp919 triliun.

Pemangkasan ini pun berlanjut pada APBN 2026 ketika TKD turun hingga sekitar 24% dari pagu 2025 ke hanya Rp693 triliun. Herman menggarisbawahi utamanya pemangkasan secara signifikan atas dana bagi hasil (DBH).

Padahal, lanjutnya, DBH bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal pusat dan daerah. Ini pun dinilai tidak sesuai dengan UU HKPD dan bisa memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

"Karena kapasitas fiskal itu dihitung berdasarkan penjumlahan PAD dengan dana bagi hasil," terang Herman.

Untuk itu, Herman menilai pemangkasan TKD justru inkonsisten dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2024 tentang RPJMN yang merupakan terjemahan dari visi misi Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita. Salah satunya yakni tentang komitmen pemerintah untuk penguatan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah.

"Pemangkasan ini sudah tidak sejalan dengan semangat Asta Cita," pungkasnya.

Alasan Efisiensi

Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sebenarnya di balik keputusan Presiden Prabowo untuk memotong anggaran TKD besar-besaran.

Hal itu dilakukan kendati pemerintah pusat mengklaim manfaat anggaran ke daerah tetap dirasakan melalui anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya menghadap Presiden untuk menaikkan [anggaran TKD], pasti enggak dikasih," ujarnya kepada kader Golkar yang menduduki jabatan di DPR hingga DPRD, Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Minggu (14/12/2025).

Untuk itu, dia meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memperbaiki tata kelola di daerah khususnya penyerapan anggaran mulai dari kuartal IV/2025.

Apabila kondisi ekonomi membaik, di mana diyakini Purbaya terjadi pada kuartal II/2026, maka dia membuka peluang untuk menghadap Presiden. Purbaya memberi waktu pemda untuk bisa menunjukkan perbaikan tata kelola dan belanja daerah sampai dengan kuartal II/2026.

Apabila pemda berhasil, dia akan mengajukan ke Prabowo untuk menaikkan anggaran TKD.

"Doain supaya saya berhasil, triwulan kedua saya bisa ngomong [ke Presiden] sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran Anda bisa berubah. Tanpa penaikan ekonomi dan belanja, hampir pasti ditolak. Jadi, teman-teman daerah di DPRD tolong awasi pemdanya dan bantu saya untuk bantu anda semua," paparnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan sejumlah kabupaten atau kota di Jatim terdampak kebijakan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berlaku mulai tahun 2026.

TKD Jatim 2026 turun drastis dengan dipangkas Rp2,8 triliun. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pun harus putar otak untuk mencari solusi.

"Jadi dana transfer daerah di Jawa Timur bukan hanya Pemprov (Pemerintah Provinsi), tetapi termasuk semua kabupaten atau kota totalnya Rp16,7 triliun. Secara nasional, TKD Jatim turun Rp2,8 triliun," kata Khofifah di Surabaya, Minggu (12/10/2025).

Khofifah membeberkan, penurunan nilai TKD pada 2026 yang mencapai nominal Rp2,8 triliun tersebut, belum termasuk juga penurunan nilai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp4,8 triliun.

"Kami dengan Pak Purbaya (Menteri Keuangan) itu kawan lama, saya sudah komunikasi, bertelepon bahwa ini berkurangnya sangat signifikan karena adanya perubahan skema opsen PKB dan BBNKB itu di balik antara untuk Pemprov dan pemerintah kabupaten atau kota," ucap Khofifah.

Dari jumlah keseluruhan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, Khofifah mengungkapkan sebanyak 14 daerah mengalami penurunan yang signifikan atas opsen pajak di atas.

Walau tidak merinci daerah-daerah mana saja yang terdampak, tapi kondisi paling berat disebutnya dialami oleh Kabupaten Lumajang.

Bahkan, Khofifah menyebut dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hanya Kabupaten Sumenep yang mengalami keadaan atau kondisi TKD yang surplus atau bertambah menjadi sekitar Rp20 miliar.

"Lumajang itu untuk operasional rutin gaji pegawai mungkin cukup sampai Agustus atau September [2025]. Jadi, hal-hal yang seperti ini beliau (Menkeu Purbaya) sangat terbuka untuk menerima masukan itu," ucapnya.

Khofifah juga menjelaskan, Menkeu Purbaya pun telah meminta untuk menyusun catatan resmi mengenai dampak dari pengurangan TKD terhadap daerah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pengurangan TKD tersebut dapat berefek besar terhadap nilai mandatory spending atau belanja wajib daerah, utamanya dalam pelayanan dasar terhadap publik, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Setelah pertemuan itu (dengan Menkeu Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya), saya sampaikan setelah kita kalkulasikan ulang, kita khawatir itu akan masuk pada pengurangan spending mandatory," tegas Khofifah.

Untuk itu, Khofifah pun mengusulkan supaya pemerintah pusat dapat menaikkan porsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dari 3% menjadi 10% untuk menutup defisit fiskal daerah yang menyusut akibat pengurangan TKD 2026.

"Saya bilang opsinya adalah DBHCHT. Jadi kalau misalnya dana transfer daerahnya itu berkurang, tapi DBHCHT dinaikkan dari 3% menjadi 10%, kira-kira untuk bisa memenuhi kebutuhan kabupaten kota relatif masih bisa ter-cover," pungkasnya.

Alokasi dana TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Sebagai kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui Kementerian/Lembaga (K/L), yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun.