Bisnis.com, SURABAYA – Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait belanja wajib atau mandatory spending.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin menuturkan berdasar Pasal 146 UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yasin membeberkan dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat baru tujuh pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan patuh terhadap beleid tersebut. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru tujuh daerah yang sudah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30%. Sisanya masih berada di atas batas tersebut," beber Yasin, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB juga tengah merumuskan kebijakan baru untuk memberi relaksasi bagi masing-masing pemda untuk melakukan penyesuaian kas daerah.

Yasin menambahkan kebijakan tersebut harapannya akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada awal 2027 mendatang. Masing-masing pemda yang belum memenuhi ambang batas maksimal dari alokasi belanja wajib tersebut diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian anggaran hingga ambang batas waktu yang ditentukan.

"Akan melakukan regulasi yang bisa membuat relaksasi pemberlakuan ketentuan ini. Januari 2027 kemungkinan akan ada relaksasi, sehingga bagi daerah yang memang betul-betul belum mampu masih diberikan toleransi perpanjangan untuk penyesuaian kemampuan anggaran," ucapnya.

Namun begitu, Yasin menegaskan bahwa relaksasi bukan berarti pemda dapat serta-merta mengabaikan efisiensi anggaran. Mereka tetap diminta melakukan pemetaan beban kerja serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai agar struktur organisasi berjalan efektif.

“Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskalnya secara bertahap. Namun, tetap harus dibarengi pemetaan beban kerja dan evaluasi kebutuhan pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian belanja pegawai tidak akan dilakukan lewat tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, mekanisme yang ditempuh adalah secara alami, yakni tidak secara serta-merta mereplikasi pegawai yang memasuki masa pensiun apabila beban kerja tersebut masih dapat ditangani oleh aparatur yang ada. “Dengan langkah itu, keseimbangan antara jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan publik bisa tercapai tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan tambahan penghasilan karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah terus memantau potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor usaha di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 orang.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

Menurut dia, koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk memantau persoalan di sektor pertambangan dan industri lain yang berpotensi memicu tekanan terhadap tenaga kerja.

Kemnaker juga akan kembali membuka Program Magang Nasional 2026 dengan target 150.000 peserta sebagai salah satu upaya memperluas akses kerja bagi lulusan baru.

Sebelumnya, Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak PHK setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan langkah ini dilakukan untuk menentukan mitigasi risiko yang sesuai ketentuan regulator.

Adhika menjelaskan bahwa dalam proses tersebut, Bank Mandiri menjaga koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana.

Koordinasi ini diperlukan agar setiap opsi relaksasi dapat diterapkan secara hati-hati dan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Bank Mandiri menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan relaksasi yang digagas Pemerintah sebagai respons cepat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Adhika dalam keterangan resminya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut akan dilakukan melalui proses verifikasi internal yang komprehensif, guna memastikan implementasinya tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 103.613 debitur terdampak langsung banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan asesmen terbaru yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK).

Temuan ini menjadi dasar regulator menetapkan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank di tiga provinsi tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa RDK OJK telah menyetujui penetapan Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai wilayah yang memerlukan perlakuan khusus.

“Penetapan ini mempertimbangkan data bahwa dari 70 kabupaten/kota, terdapat 52 yang sudah terdampak, dan angkanya masih berpotensi bertambah, untuk jumlahnya sementara bisa dapat kami laporkan berdasarkan asesmen OJK terdapat kurang lebih 103.613 debitur yang terdampak langsung” kata Dian dalam RDKB, Kamis (11/12/2025).

Dian menegaskan bahwa angka tersebut menjadi dasar pemberian perlakuan khusus untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di kawasan bencana.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan perlakuan khusus ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah Tertentu yang Terkena Bencana (POJK Bencana).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah melakukan asesmen terhadap kondisi di lapangan yang menunjukkan bencana tersebut memengaruhi roda perekonomian daerah secara signifikan dan berdampak langsung pada kemampuan membayar para debitur.

"Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu," ujarnya dalam konferensi pers bertema "Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) November 2025" di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Mahendra menuturkan perlakuan khusus tersebut meliputi penilaian kualitas kredit dan pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar.

Pihaknya juga memberikan penetapan kualitas lancar atas kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana.

"Untuk penyelenggara LPBBTI (layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi) atau pindar, pinjaman daring, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana," lanjutnya.

Mahendra mengatakan perlakukan khusus lainnya yang diberikan adalah diperbolehkannya penyaluran pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru dan tidak menerapkan one obligor.

Ia menyatakan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Sementara di sektor perasuransian, OJK juga telah menginstruksikan perusahaan asuransi untuk melakukan layanan "jemput bola" melalui pemetaan pemegang polis terdampak dan menyederhanakan proses klaim untuk membantu pemulihan kerugian yang dialami masyarakat.

Tidak hanya nasabah, kelonggaran administratif juga diberikan bagi pelaku jasa keuangan di wilayah bencana, yakni perpanjangan batas waktu penyampaian laporan bulanan selama 10 hari kerja.

Untuk laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025, batas waktu penyampaian yang semula 12 Desember 2025 diundur menjadi 30 Desember 2025.

"Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa bebani operasional OJK dan atau pelapor SLIK SLIK yang terdampak langsung bencana," kata Mahendra Siregar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025