Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa pemerintah pusat telah menelusuri dana mengendap milik pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dari penelusuran ini, Tito menemukan ada perbedaan waktu dalam penyampaian data simpanan Pemda ini. Patut diketahui, data simpanan Pemda di perbankan bersifat dinamis dari waktu ke waktu, sehingga perbedaan waktu saat data disampaikan mempengaruhi besarannya. Seperti diketahui, perbedaan data dana Pemda yang mengendap ini menimbulkan polemik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi beda waktu antara sumber dari bank sentral, Bank Indonesia, seperti Jawa Barat itu ya. Itu beda waktunya yang singkat terbaca Rp 4,1 triliun," papar Tito setelah Kickoff KATALIS, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyangkal bahwa data BI yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada APBD yang mengendap di perbankan sebesar Rp 4,1 triliun.

Dalam contoh kasus Jawa Barat, Tito menjelaskan dari penelusurannya menemukan bahwa dana Pemda Jawa Barat hanya sebesar Rp 3,8 triliun dan sisanya Rp 300 miliar adalah dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit dan lainnya.

"Dan itu tidak dibawa kendali dari Provinsi. Nah, itu data itu ada data 31 Agustus, September," kata Tito.

Tito menyampaikan bahwa sisa uang Pemda Jawa Barat yang tersimpan di perbankan saat ini sebanyak Rp 2,7 triliun. Masalah perbedaan data ini disebabkan oleh dinamika waktu.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,33 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," jelas Tito.

Kondisi ini mungkin terjadi karena jumlah pemerintah daerah di Indonesia sangat banyak sekali, mencapai 512 Pemda.

"Jadi Rp 18 triliun dalam waktu 1 bulan berbeda itu sangat mungkin sekali," tambahnya.

Selain itu, Tito menemukan adanya kesalahan input oleh bank pembangunan daerah (BPD). Adapun, BPD yang melakukan kesalahan itu adalah BPD Kalimantan Selatan. Dalam data mereka disebutkan sebanyak Rp 5,1 triliun, ternyata setelah dicek tidak mencapai nilai tersebut.

"Nah setelah kita telusuri di Bank Indonesia masuk Rp 5,1 triliun. Di daerahnya, kita cek nggak segitu. Mereka anggarannya aja Rp 1,6 triliun naik BPD. Sisa 800 miliar. Kok bisa?" paparnya.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD, Bank Bangunan Daerah Kalsel, meng-input Rp 5,1 itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjar Baru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjar Baru," paparnya.

Kasus kesalahan input juga ditemukan di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Menurut Tito, Pemda Talaud memiliki kode rekening sendiri dari Kemendagri. Sementara itu, kode rekening di BI berbeda. Padahal, kode rekening tersebut sama-sama 4 angka.

Ternyata, kode rekening Kabupaten Talaud tertukar dengan Kabupaten Barito Utara yang memiliki Rp 2,6 triliun.

"Itu daerah (Barito Utara) yang kaya dengan batubara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Sulwesi Utara Rp 2,6 triliun," tegasnya.

Tito pun telah mengonfirmasi ke Bupati Talaud dan Bupati tersebut menyangkal uang tersebut. Alih-alih marah, Bupati Talaud justru berharap uang Rp 2,6 triliun benar-benar menjadi milik daerahnya.

"Memang waktu saya ke Menado lucu juga Bupatinya. Saya tanya Pak Bupati, itu betul Pak punya Rp 2,6 triliun? Meskipun saya tahu, kami udah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar. Dia bukan menyatakan, 'Pak itu salah. Bukan'," ungkap Tito.

" Kalau bisa 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami. Bisa jadi kami punya uang kami beneran. Jadi salah input."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ambil pusing dengan beberapa kepala daerah yang membantah data simpanan hingga Rp233 triliun di perbankan.

Sebagaimana diketahui, data simpanan pemda Rp233 triliun itu berasal dari Bank Indonesia (BI).

Sebelum disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), Purbaya pernah menyampaikan data serupa dengan sekaligus perincian jenis simpanannya baik giro, tabungan maupun deposito.

Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu menyarankan, kepala daerah yang tidak terima atas data tersebut agar menyampaikannya langsung ke BI.

"Tanya saja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu per satu," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10/2025).

Purbaya lalu menyebut ada kepala daerah yang membantah menaruh uangnya di simpanan deposito. Padahal, berdasarkan data yang disampaikan olehnya pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), simpanan pemda di bank umum sampai dengan Agustus 2025 mencapai Rp254,3 triliun.

Secara terperinci, simpanan itu meliputi Rp185,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan serta Rp57,5 triliun di deposito.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan? Kenapa di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] itu," ujar Purbaya.

Sebelumnya, BI menyebut simpanan kas daerah baik provinsi, kabupaten dan kota merupakan data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," jelas Ramdan melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Tanggapan Dedi Mulyadi

Salah satu kepala daerah yang merespons data BI itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia memastikan tidak ada dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang disimpan di dalam deposito.

"Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito," katanya, Selasa (21/10/2025).

Dedi pun menyampaikan bahwa dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR) senilai Rp2,4 triliun. Data itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh Mendagri Tito pada Rakor Senin lalu, yang mana simpanan Pemprov Jabar senilai Rp4 triliun lebih sampai dengan akhir September 2025.

Sementara itu, Pemprov Jakarta, yang saat ini dipimpin Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa dana tersimpan di perbankan mencapai Rp14,6 triliun.

Melalui keterangan tertulis, pihak Pemprov menyatakan bahwa mereka memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," demikian dikutip dari keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Michael menjelaskan bahwa sisa lebih penghitungan anggaran aliasn Silpa akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya. Hal itu seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan di dua bulan terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menjamin kebenaran data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan. Pernyataan ini diungkapkan bank sentral setelah

adanya laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai selisih data simpanan pemerintah daerah di perbankan.

Selisih ini cukup besar, yakni sekitar Rp18 triliun. Alhasil, ini menimbulkan pertanyaan dari kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menilai angka simpanan pemerintah provinsinya tidak sebesar data BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data dikumpulkan dari laporan bulanan seluruh bank, kemudian diverifikasi ketat sebelum dipublikasikan secara agregat dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

"Sehubungan dengan pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank," kata Denny melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Denny mengungkapkan, data dana simpanan pemda itu dilaporkan pihak bank berdasarkan posisi akhir bulan. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan.

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," tegas Denny.

Purbaya sebelumnya telah melakukan cross check dengan BI. Menurutnya, data simpanan Pemda yang dia paparkan sudah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh BI. Dia pun meminta kepada Dedi Mulyadi yang mempermasalahkan data ini untuk melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

"Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).

Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk depostio serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi.

Awal Permasalahan

Polemik ini berawal dari laporan Tito kepada Purbaya. Dia menuturkan bahwa simpanan daerah di perbankan tidaklah setinggi catatan Bank Indonesia (BI) yang dipegang Purbaya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang rutin dilaksanakan tiap awal pekan, dan kini dihadiri Purbaya, Tito mulanya mengungkapkan BI mencatat simpanan Pemda di perbankan per September 2025 senilai Rp 233,97 triliun.

"Dari BI itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak Rp 233 triliun," kata Tito, Senin (20/10/2025).

Foto: Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu) Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu)

Simpanan Pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang dilaporkan BI mengendap di perbankan itu kata Tito terdiri dari giro Rp 178,14 triliun, deposito Rp 48,4 triliun, dan tabungan Rp 7,43 triliun.

Setelah mengecek detail angka simpanan yang dicatat BI itu hingga ke tingkat kota, Tito mengaku menemukan data yang janggal. Salah satunya ialah simpanan pemerintah Kota Banjarbaru yang mencapai Rp 5,16 triliun.

Padahal, ia mengatakan, pendapatan asli daerah atau PAD pemda kota Banjarbaru itu bahkan tak sampai Rp 5 triliun. Masalah inilah yang ia sebut membuat Kemendagri melakukan pengecekan ulang total simpanan pemda yang langsung ada di kas nya masing-masing.

"Ini menurut kami data yang kurang valid, karena pendapatannya saja enggak sampai Rp 5 triliun tapi dari BI itu menyampaikan Rp 5 triliun, sehingga kami juga melakukan checking ke kas nya masing-masing daerah," tegas Tito.

Dari hasil pengecekan secara langsung ke kas masing-masing daerah, Tito mengatakan, sebetulnya uang pemda yang tersedia di rekeningnya masing-masing secara total di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota hanya senilai Rp 215 triliun, atau ada selisih sekitar Rp 18 triliun dari laporan BI, Rp 233,97 triliun.

"Data melalui kas nya langsung, ke rekeningnya itu Rp 215 triliun, Rp 64 triliun di tingkat provinsi, kabupaten Rp 119,92 triliun, dan kota Rp 30,13 triliun," kata Tito.

Purbaya mengatakan, perbedaan data yang ditunjukkan Tito justru menggambarkan adanya kesalahan Pemda dalam melakukan pencatatan kasnya sendiri, karena BI sebetulnya mencatat data uang di perbankan sudah sesuai dengan sistem seluruh bank.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara terkait dengan polemik data simpanan pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp233 triliun.

Data mengenai simpanan kas daerah baik provinsi, kabupaten dan kota itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, data serupa pernah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Bedanya, data itu lebih memerincikan ihwal jenis simpanannya baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka.

Kedua data itu berasal dari BI. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa bank sentral memeroleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," jelas Ramdan melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Selanjutnya, Ramdan menerangkan bahwa data posisi simpanan perbankan itu secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website bank sentral.

Adapun berdasarkan data BI mengenai simpanan pemda yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), dana mengendap Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito mengungkap dana mengendap jelang akhir tahun bisa mencapai ratusan triliun karena dicairkan guna pembayaran terhadap kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya menyebut uang dari pemda-pemda itu justru tidak ditaruh di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

"Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya enggak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyeluruhkan kebusinessmenatau pelaku usaha di kawasan itu," ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya mengaku selama ini kerap bertanya-tanya mengapa uang di sistem perekonomian hanya berada di pusat ibu kota. Dia kini mengetahui pemda kerap mengendapkan uangnya, namun justru dialihkan ke pusat.

Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu berpesan, pemda perlu memperbaiki kualitas BPD di daerah mereka agar tidak selalu mengalihkan uangnya ke pusat.

"Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya. Jangan taruh di Bank Jakarta tetap aja di bank daerah. Kalau bank-nya jelek dibetulin supaya uangnya betul-betul muter di sana," terangnya.

Sementara itu, Tito memaparkan ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelatikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru.

Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS.

Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun.

"Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat," terang Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perbedaan data pencatatan simpanan pemerintah daerah (Pemda) antara Bank Indonesia (BI) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sorotan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat pada akhir September 2025. Dana pemerintah daerah atau Pemda tercatat meningkat 12,17% dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun.

Namun, data yang dikutip Purbaya dari BI ini berbeda dari catatan Tito. Dia mencatat dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai Rp 215 triliun.

Hal ini pun membuat Purbaya bingung. Dia mempertanyakan terkait selisih pencatatan dana ini yang mencapai Rp 18 triliun.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin Pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan Kementerian Keuangan masih melakukan rekonsiliasi data simpanan Pemda ini.

"Dua-duanya sih kita harus cek, even kita kalau dari Kemenkeu lihat masih yang Rp 233 triliun," katanya, saat ditemui di Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

Terkait dengan simpanan Pemda yang banyak menumpuk di bank ini, Askolani mengatakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya sudah memberikan arahan, termasuk pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin, Senin (20/10/2025).

"Pak Menteri udah ngasih pengingat ke semua Bupati, Gubernur dan Wali Kota. Intinya satu, Pak Menteri mengingatkan untuk bisa percepatan belanja," katanya.

Kedua, Askolani menuturkan Menkeu sudah mengingatkan kepada Pemda untuk kemudian segera mempercepat pelunasan semua kewajiban pada pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan program ataupun proyek daerah.

"Kan kadang-kadang bayarnya agak lambat," ujarnya.

Ketiga, lanjut Askolani, Menkeu juga mengingatkan untuk bisa menggunakan dana simpanan tadi. Terakhir, Menteri meminta kepada Pemda untuk terus memonitoring APBD 2025.

Adapun, mengenai alasan Pemda lamban mengeksekusi belanjanya, Askolani mengatakan Kemenkeu dan Kemendagri masih harus mendalami dahulu.

"Nanti itu masih kita itu, maksudnya kita sama Kemendagri harus dalamin dulu persisnya ya. Supaya nanti nggak salah ya," ujarnya.