Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg).

Sekretaris Jenderal GOPANSugeng Wahyudi menyebut sngka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang mencapai sekitar Rp20 ribu per kg.

"Kemarin harga ayam hidup di kandang peternak di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg," kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (30/6).

Akibat kondisi tersebut, peternak rakyat kini harus menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kg ayam yang dijual. Dengan biaya pokok produksi sekitar Rp20 ribu per kg dan harga jual hanya Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kg, usaha peternakan ayam dinilai semakin tertekan.

Menurut Sugeng, harga ayam anjlok bukan disebabkan oleh tata kelola impor bahan baku pakan, tetapi karena pasokan ayam melimpah yang tidak diimbangi peningkatan permintaan.

"Memang hari ini, suplai produksi ayam tidak diimbangi oleh peningkatan demand daging ayam. Yang terjadi kemudian, harga ayam hidup di kandang-kandang peternak tertekan," ucapnya.

Kondisi anjloknya harga ayam seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sugeng mengatakan pola serupa juga sempat terjadi pada periode yang sama tahun lalu ketika harga ayam hidup turun akibat kelebihan pasokan.

"Kejadian ini berulang, dan seperti di tahun 2025, di bulan yang sama waktu itu, harga ayam hidup juga mengalami penurunan," sebutnya.

Menurutya, salah satu akar persoalan harga ayam anjlok adalah masih dominannya pemasaran ayam hidup oleh pelaku usaha besar ketimbang memasarkan ayam potong.

Sugeng menegaskan pelaku usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 50 ribu ekor per minggu seharusnya telah memiliki rumah potong ayam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

"Sudah seharusnya pelaku-pelaku yang mempunyai kapasitas produksi lebih dari 50 ribu per minggu untuk memasarkan bukan ayam hidup, tetapi harus mempunyai rumah potong ayam. Sesuai dengan Permentan 10/2024," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh pelaku industri memiliki usaha budidaya ayam broiler. Sementara itu, pasar yang masih bertumpu pada penjualan ayam hidup membuat tekanan harga di tingkat peternak sulit dihindari.

"Saat ini hampir semua pelaku di industri memiliki budidaya ayam broiler, tanpa terkecuali. Sementara pasar yang diandalkan pasar ayam hidup, yang terjadi kemudian harga rendah di tingkat peternak tak terhindarkan," jelas dia.

Ia pun mendorong pemerintah segera merealisasikan program hilirisasi yang selama ini dijanjikan. Implementasi hilirisasi dapat dilakukan melalui BUMN pangan Berdikari, agar penyerapan ayam tidak lagi bergantung pada pasar ayam hidup.

"Hilirisasi seperti yang sering pemerintah janjikan, sudah saatnya untuk diimplementasikan, barang tentu melalui BUMN pangan yang dimiliki pemerintah, Berdikari dalam hal ini," terang dia.

Selain itu, GOPAN juga meminta perluasan usaha budidaya ayam hidup dibatasi, khususnya bagi pelaku usaha besar. Menurut Sugeng, banyak investor baru masuk ke sektor budidaya tanpa memperhitungkan kondisi pasar sehingga memicu kelebihan pasokan.

"Termasuk perluasan usaha di sektor budidaya final stock ayam hidup juga dibatasi, begitu banyak pelaku-pelaku baru investasi tanpa memperhitungkan pasar. Terutama pelaku-pelaku besar yang menguasai pakan dan DOC (Day Old Chick)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7) sore. Indeks saham menguat 51,92 poin atau 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham. Frekuensi perdagangan sebanyak 1,55 juta kali transaksi.

Pada penutupan kali ini, 378 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 158 stagnan. Terpantau, delapan dari 11 sektor indeks menguat, dipimpin oleh sektor barang baku yang naik 2,81 persen.

Beralih ke asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi.

Tercatat, indeks Shanghai Composite di China menguat 0,44 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang plus 0,59 persen. Di sisi lain, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,08 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,63 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga terpantau kompak bergerak bervariasi. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,21 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen.

Sementara itu, bursa Amerika terpantau dominan di zona hijau. Indeks S&P;500 menguat 0,79 persen, indeks NASDAQ Composite plus 1,52 persen, dan indeks Dow Jones naik 0,26 persen.

Bank Mandiri mewujudkan komitmen Danantara "Melayani Sepenuh Hati" melalui sosialisasi Bank Mandiri CX100 di Nawasena Mandiri University, Jakarta, yang diikuti lebih dari 3.200 pegawai secara hybrid dari seluruh Indonesia pada Senin (29/6).

Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Senior Director Chief Marketing Officer (CMO) PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto ini menjadi forum strategis untuk menginternalisasi Danantara CX100, program pengukuran kualitas layanan BUMN dari perspektif pelanggan yang mencakup tiga dimensi, mulai dari Ease (Kemudahan), Effectiveness (Keandalan), dan Emotion (Kenyamanan dan Rasa Aman).

Melalui Danantara CX100, Bank Mandiri mengarahkan seluruh inisiatif layanan menuju konsep layanan dengan tiga sasaran utama, yakni pengurangan keluhan nasabah, persepsi publik yang positif, serta customer loyalty yang unggul di industri perbankan nasional. Ketiganya menjadi tolok ukur keberhasilan Bank Mandiri dalam mewujudkan posisinya sebagai best service provider di industri keuangan Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan menyatakan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah dalam ekosistem Danantara, Bank Mandiri menempatkan kualitas layanan sebagai ujung tombak penguatan kepercayaan publik.

Ketiga dimensi Danantara CX100 itu pun menjadi fondasi penguatan ekosistem layanan terintegrasi Bank Mandiri, yang menegaskan komitmen bank sebagai BUMN yang berperan aktif dalam meningkatkan standar layanan keuangan nasional.

"Langkah ini selaras dengan visi Danantara dalam mendukung akselerasi yang bertumbuh secara berkelanjutan di seluruh lini layanan BUMN serta menciptakan service yang me-Menangkan," kaya Henry di Jakarta, Senin (29/6).

Direktur Operations Bank Mandiri, Timothy Utama menyampaikan, layanan yang mengedepankan benefit bagi nasabah ini merupakan representasi nyata komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan yang personal, terintegrasi, dan proaktif.

Menurutnya, pendekatan tersebut lahir dari perubahan ekspektasi nasabah yang kini menempatkan kualitas layanan sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan sekaligus loyalitas jangka panjang.

"Melalui semangat ini, kami memastikan setiap titik interaksi operasional dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan, melampaui ekspektasi, memberikan pengalaman terbaik, sekaligus menghadirkan delight bagi setiap nasabah," ujar Timothy.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan proses layanan yang semakin inovatif dan berpusat pada pengalaman nasabah di seluruh kanal.

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan, Bank Mandiri menghadirkan inovasi penanganan serta solusi kebutuhan nasabah terintegrasi melalui Livin' Call dan Livin' Care. Kehadiran fasilitas panggilan bebas pulsa yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) tersebut dihadirkan untuk mempercepat proses penyelesaian kebutuhan nasabah secara lebih efektif dan memberikan personalized experience.

Pada saat bersamaan, peningkatan kapabilitas operasional juga dilakukan pada jaringan kantor cabang melalui penyederhanaan alur layanan dengan memisahkan fungsi pelayanan dan penjualan guna memangkas waktu antrean. Keandalan jaringan ATM dan CRM pun terus diperkuat melalui pemeliharaan prediktif serta peremajaan perangkat sehingga kenyamanan transaksi nasabah dapat terjaga setiap saat.

Berbagai pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat kualitas layanan di seluruh titik interaksi dengan nasabah. Melalui peningkatan kapabilitas operasional yang didukung optimalisasi teknologi dan pengembangan kompetensi pegawai, Bank Mandiri mendorong penciptaan layanan yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

"Melalui penguatan kapabilitas operasional yang berkelanjutan, Bank Mandiri optimistis dapat terus menghadirkan layanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," pungkas Timothy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) bersama PT Jakarta OSES Energi (JOE) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di sektor minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest 10 Persen Sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada tahun buku 2024.

Sebanyak 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

"Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun," ujar Heru.

Menurut Heru, lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja banyak BUMD. Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat mengatakan, kebijakan PI 10 persen seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

"Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum. Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama," ujar Harun.

KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam implementasi PI 10 persen. Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan, penerimaan PI, hingga mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir). Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis BUMD.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," kata Harun.

Selain itu, KPK memetakan 11 isu strategis, antara lain akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat tata kelola, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal dan eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Idris F. Sihite menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Idris mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," kata Idris.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rencana percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) agar tidak menimbulkan persoalan regulasi maupun implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum METI Hokkop Situngkir mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah yang dijalankan melalui PLN, termasuk penyesuaian berbagai program ketenagalistrikan yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi METI adalah berusaha menjadi mitra kolaborator yang baik untuk bisa nanti jangan sampai ketika proses-proses percepatan itu ada regulasi yang dilanggar serta jangan ada pihak-pihak yang tidak merasa dilibatkan," jelasnya dalam sesi diskusi Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan di Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

Hokkop menilai tantangan implementasi PLTS skala besar tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut kebutuhan lahan, penentuan lokasi proyek, hingga kesiapan sistem kelistrikan yang akan menerima tambahan kapasitas tersebut.

Dia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting mengingat besarnya skala program yang akan dijalankan.

"Ini seribu gigawatt itu berapa hektare lahan yang akan digunakan, berapa lokasi yang akan kita deploy, ke sistem yang bagaimana. Saya rasa METI bisa mengambil angle itu untuk akselerasi dengan baik sehingga program yang disampaikan PLN melalui RUPTL dan tambahan dari Bapak Presiden bisa sinergi," ujarnya.

Terkait kebutuhan penyederhanaan regulasi, Hokkop berpandangan bahwa sektor energi terbarukan memang akan menghadapi berbagai penyesuaian aturan pada tahap implementasi. Hal itu disebabkan karakteristik masing-masing daerah yang berbeda sehingga membutuhkan regulasi pendukung yang tidak selalu sama.

Menurutnya, selama kerangka hukum nasional telah memberikan kepastian yang memadai, pemerintah daerah maupun investor dapat menyesuaikan kebutuhan pengembangan proyek sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Yang penting payung hukum di atasnya sudah cukup jelas. Sehingga, ketika dijalankan, pemda ataupun investor dan lain-lain itu bisa menyesuaikan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan kapasitas PLTS 100 GW merupakan angka yang sangat besar dibandingkan dengan rencana pengembangan pembangkit yang selama ini tercantum dalam RUPTL.

"Kapasitas PLTS 100 GW ini besar sekali. Kalau akan masuk dalam RUPTL 2025–2034 maka perlu perubahan yang cukup besar terhadap perencanaan ketenagalistrikan nasional," katanya.

Dia memaparkan, penyesuaian tersebut mencakup proyeksi kebutuhan listrik nasional, penguatan jaringan transmisi, hingga berbagai aspek teknis lainnya yang diperlukan untuk mengintegrasikan pembangkit energi surya dalam skala besar ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Di sisi lain, masuknya kapasitas PLTS dalam jumlah besar akan berdampak terhadap komposisi bauran pembangkit yang selama ini direncanakan pemerintah. Bisman menilai sebagian kapasitas pembangkit lain perlu dikurangi untuk menghindari kelebihan pasokan listrik sekaligus menjaga konsistensi agenda transisi energi.

"Pengurangan paling logis adalah pada PLTU, baik yang eksisting maupun menghentikan rencana pembangunan baru. Ini agar tidak terjadi kelebihan kapasitas dan selaras dengan transisi energi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

[Gambas:Youtube]

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menuding hakim telah mengabaikan fakta persidangan saat memvonis dirinya dalam kasus korupsi Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Kita menanyakan, apakah kebenaran, apakah keadilan, masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan," ujar Nadiem.

Dia menyatakan bahwa dirinya tidak hanya divonis 10 tahun, melainkan ada tambahan hukuman lima tahun terkait kewajiban pembayaran uang pengganti Rp809 miliar.

Pasalnya, Nadiem Makarim mengaku tidak memiliki harta atau aset yang bisa membayar seluruh uang pengganti yang dikenakan terhadapnya.

"Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, nominal Rp809 miliar merupakan keuntungan dalam kasus Chromebook yang ditudingkan kepada Nadiem. Dia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diuntungkan dalam perkara ini.

Bahkan, dalam persidangan uang Rp809 miliar itu merupakan dana terkait aksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo.

"Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan. Tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu," pungkasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 5.643 pada perdagangan Selasa (30/6) sore. Indeks saham melemah 177,59 poin atau minus 3,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,35 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 136 saham menguat, 564 terkoreksi, dan 99 stagnan.

Terpantau, kesebelas sektor indeks melemah, dipimpin oleh sektor barang baku yang minus 5,43 persen.

Beralih ke asing, bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi.

Tercatat, indeks Shanghai Composite di China menguat 0,50 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang plus 0,86 persen. Di sisi lain, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,57 persen dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,63 persen.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, bursa saham Eropa terpantau kompak bergerak menguat. Tercatat indeks DAX di Jerman menguat 0,82 persen dan indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,39 persen.

Senada, bursa Amerika terpantau dominan di zona hijau. Indeks S&P;500 menguat 1,18 persen, indeks NASDAQ Composite plus 2,07 persen, dan indeks Dow Jones naik 0,59 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.