Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumsel 2026 naik sebesar 7,1% menjadi Rp3.942.963 per bulan dari UMP sebelumnya yang sebesar Rp3.681.571.

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 pada 19 Desember 2025, yang berlaku efektif mulai Januari 2026.

“Pada hari ini saya menetapkan UMP Sumatera Selatan Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha,” kata Gubernur Heman Deru, Jumat (19/12/2025) dikutip dari laman resmi Pemprov Sumsel.

Kebijakan UMP 2026, termasuk di Sumsel, tidak lagi ditetapkan secara arbitrer tetapi mengikuti formula resmi pengupahan terbaru yang telah disetujui Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Formula ini menggabungkan tiga komponen utama: inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.

Anggota Dewan Pengupahan Sumatera Selatan, Cecep Wahyudin, menambahkan bahwa kenaikan sebesar 7,10% merupakan hasil pembahasan panjang yang melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan, termasuk perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Menurutnya, penetapan UMP Sumsel 2026 dihitung menggunakan nilai alfa 0,7, sesuai ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.

Selain UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 juga turut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025. UMSP ditujukan untuk pekerja pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan hidup layak yang berbeda dari standar umum UMP.

Besaran UMSP Sumsel

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025, berikut Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor usaha:

• Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Rp 4.116.123
• Sektor Pertambangan dan Penggalian: Rp 4.167.115
• Sektor Industri Pengolahan: Rp 4.114.298
• Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air: Rp 4.143.870
• Sektor Konstruksi: Rp 4.130.071
• Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor: Rp 4.110.356
• Sektor Pengangkutan dan Pergudangan: Rp 4.147.400
• Sektor Informasi dan Komunikasi: Rp 4.104.440
• Sektor Aktivitas Penyewaan dan Guna Usaha, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan: Rp 4.074.869

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa ketentuan UMP hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Adapun perusahaan yang telah memberikan upah di atas standar UMP dilarang menurunkan atau mengurangi besaran upah yang telah diterapkan.

Jakarta: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel Tahun 2026 sebesar 7,10 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumsel 2026 ditetapkan menjadi Rp3.942.963.

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang hari ini.

“Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 20 Desember 2025.

Deru menjelaskan, penetapan UMP Sumsel 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025.

UMSP Sumsel 2026 ditetapkan untuk sembilan sektor usaha, sebagai bentuk perlindungan upah sesuai karakteristik dan risiko masing-masing sektor.

Rincian UMSP Sumsel 2026 berdasarkan sektor usaha

Berdasarkan keputusan tersebut, besaran UMSP Sumsel 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp4.116.123
Pertambangan dan penggalian: Rp4.167.115
Industri pengolahan: Rp4.114.298
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp4.143.870
Konstruksi: Rp4.130.071
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor: Rp4.110.356
Pengangkutan dan pergudangan: Rp4.147.400
Informasi dan komunikasi: Rp4.104.440
Aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya: Rp4.074.869

UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan terkait.

Larangan menurunkan upah pekerja

Herman juga menegaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP 2026 tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerja.

“Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” kata Deru.

(ANN)

Bisnis.com, PALEMBANG— Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Selatan menilai besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 yang telah ditetapkan merupakan angka yang moderat.

Ketua Apindo Sumsel Sumarjono Saragih menuturkan kenaikan nilai UMP tersebut telah melalui proses pembahasan panjang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah.

“Tentu dalam mencari angka itu ada rujukan dasar (peraturan), jadi tidak datang dari langit,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (19/12/2025).

Oleh karena itu, kenaikan sebesar 7,10% itu diharapkan mampu menjawab kondisi yang ada di Sumsel, terutama aspirasi dari buruh.

Meski begitu, dia juga berharap UMP untuk tahun mendatang tidak mengguncang dunia usaha atau dapat dipenuhi oleh masing-masing para pengusaha.

“Dari serikat pekerja dan buruh sudah memberikan pernyataan itu moderat, tentu kita hargai,” paparnya.

Terkait kondisi usaha di Sumsel, Sumarjono mengatakan tidak ada sektor yang menghadapi tekanan serius untuk memenuhi upah minimum.

Namun, pihaknya menyoroti bahwa tantangan implementasi UMP itu berada pada pelaku usaha berskala kecil yang jumlahnya di Sumsel relatif masih banyak.

“Persoalannya itu ada di usaha skala kecil, seperti apa implementasinya. Itu yang harus diselesaikan selanjutnya,” kata Sumarjono.

Adapun, untuk perusahaan besar dan kondisi bisnisnya sudah baik, dia menegaskan untuk tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

“Bagi yang perusahaan besar tidak boleh tidak patuh,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru resmi menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 naik menjadi Rp3,94 juta (Rp3.942.963).

Pengesahan UMP itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025.

Deru menjelaskan besaran UMP Sumsel untuk tahun depan mengalami kenaikan 7,10% atau sesuai dengan usulan dalam rapat penetapan upah antara Dewan Pengupahan dan seluruh pihak terkait.

“Naik setara dengan Rp261.392 dari yang berlaku sebelumnya sebesar Rp3.681.531,” ungkap Deru di Palembang, Jumat (19/12/2025).

Dia berharap kenaikan UMP untuk tahun dapat menambah kesejahteraan bagi para buruh, tetapi juga tidak membebani bagi para pelaku usaha atau pengusaha.

“Jadi harapannya keputusan ini adalah keputusan yang proporsional untuk dapat diterima oleh semua pihak,” imbuhnya.

Selain UMP, Deru juga mengumumkan besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Sumsel untuk sembilan sektor. Secara terperinci, besaran UMSP pada setiap sektor sebagai berikut:

Besaran UMSP Sumsel 2026

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Rp4.116.123.
2. Sektor pertambangan dan penggalian Rp4.167.115.
3. Sektor industri pengolahan Rp4.143.870.
4. Sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Rp4.143.870.
5. Sektor konstruksi Rp4.130.071.
6. Sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Rp4.110.356.
7. Sektor pengangkutan dan pergudangan Rp4.147.400.
8. Sektor informasi dan komunikasi Rp4.104.440.
9. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjangan usaha lainnya Rp4.074.869.

Bisnis.com, PALEMBANG— Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Sumatra Selatan untuk tahun 2026 direkomendasikan naik sebesar 7,10% menjadi Rp3,9 juta.

Anggota Dewan Pengupahan Sumatra Selatan (Sumsel) Cecep Wahyudin mengatakan bahwa usulan kenaikan itu telah disepakati bersama oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, serta serikat pekerja.

Namun, kata Cecep, keputusan final dari besaran kenaikan itu masih harus menunggu pengesahan dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

"Rekomendasinya [UMP Sumsel 2026] naik 7,10%, kemudian ini tinggal mengajukan ke gubernur untuk disahkan," ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan kenaikan yang setara dengan nilai sekitar Rp261.391, menggunakan besaran alfa 0,7 atau telah sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Dengan begitu, UMP Sumsel 2026 [diperkirakan naik] menjadi Rp3.942.963,” kata dia.

Cecep menambahkan peningkatan yang sama juga diimplementasikan untuk UMSP Sumsel pada 9 sektoral di 2025.

“Alhamdulillah kita tetap dapat mengamankan UMSP pada 9 sektoral untuk 2026,” tambahnya.

Adapun, rincian 9 sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan.

Selain itu, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan UMP seharusnya memang mengalami kenaikan sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang juga terus berkembang.

Meski begitu, dia menegaskan kenaikan yang ditetapkan harus berimbang dan tidak memberikan tekanan bagi sektor usaha atau korporasi.

“Secara logika harus naik, tapi naiknya tidak membebani korporasi,” tuturnya.