Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp82,6 triliun pada 2025. Angka tersebut setara 98 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menjelaskan angka investasi tersebut berasal dari seluruh KEK di Indonesia yang berjumlah 25.

"Untuk tahun 2025 saja, realisasi investasi di kedua puluh lima KEK ini mencapai Rp82,6 triliun, ini dalam satu tahun ya, atau 98 persen dari target yang telah ditetapkan," ujar Rizal dalam Media Gathering Dewan Nasional KEK di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Selain itu, ia menyampaikan KEK juga mampu menyerap tenaga kerja di tanah air hingga 88.591 orang pada tahun yang sama.

"Pencapaian ini menunjukkan bahwa KEK ini terus berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan investasi dan juga menciptakan lapangan kerja di tanah air," terangnya.

Menurut Rizal, sejak KEK dibentuk hingga tahun lalu, realisasi investasi mencapai Rp336 triliun secara kumulatif.

"Hingga tahun 2025, secara kumulatif, KEK telah menghasilkan total investasi senilai Rp336 triliun, yang berasal dari 407 badan usaha, dan juga pelaku usaha di KEK," kata Rizal.

Kemudian, KEK juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 249 ribu orang secara kumulatif hingga tahun 2025.

Kementerian Keuangan (Kemeneku) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tembus Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Januari 2026.

Defisit ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Januari 2025 yang tercatat sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB.

"Posisi defisit APBN tercatat mencapai Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa periode Januari 2026, Senin (23/2).

Defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang seret sedangkan belanja cukup masif. Pendapatan negara hingga 31 Januari tercatat hanya Rp172,7 triliun, lebih kecil dari belanja sebesar Rp227,3 triliun.

Meski penerimaan masih seret, tapi Purbaya mengungkap penerimaan pajak awal tahun ini lebih baik. Tercatat naik 30,7 persen dari sebelumnya hanya Rp88,9 triliun di Januari 2025 menjadi Rp116,2 triliun di Januari 2026.

"Ini artinya ada perbaikan ekonomi, maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap kedepannya akan berlanjut terus," jelasnya.

Secara rinci, penerimaan pajak tercatat Rp116,2 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp33,9 triliun.

Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun.

Sementara, untuk rasio defisit Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai 2,92 persen, Purbaya menyebutkan jauh lebih baik dari Malaysia dan Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi mereka lebih baik, tapi pengeluarannya lebih tinggi.

"Tapi kalau kita lihat defisitnya berapa, kita di 2,9 persen dari PDB, Vietnam 3,6 persen dari PDB, Malaysia 6,41 persen PDB. Jadi dia bayar pertumbuhan itu dengan ongkos yang besar sekali dibanding kita," pungkasnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada seluruh pemegang saham yang berhak pada Januari lalu. Total nilai yang dibagikan mencapai Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per lembar saham sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan investor.

Langkah ini mencerminkan kondisi permodalan yang kuat serta kinerja keuangan yang stabil di tengah dinamika ekonomi domestik yang menantang. Aliran dana tersebut diprediksi akan memperkuat likuiditas pasar modal sekaligus memberikan sentimen positif bagi para pelaku investasi di tanah air.

Direktur Utama BRI, Sunarso menjelaskan bahwa pembagian ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara nyata. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kecukupan modal yang masih berada di atas ambang batas ketentuan regulator perbankan.

"Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba yang berkualitas secara berkelanjutan," ujar Sunarso dalam keterangan resminya.

Pembayaran yang dilakukan tepat waktu ini diharapkan dapat menjaga loyalitas investor jangka panjang terhadap saham perbankan plat merah tersebut.

Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas akan menerima porsi dividen terbesar yang langsung masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan non-pajak. Sunarso menegaskan bahwa kontribusi ini akan digunakan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Dividen ini adalah bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sunarso.

Selain pemerintah, ribuan investor ritel juga merasakan langsung dampak dari pertumbuhan laba bersih perseroan melalui mekanisme transfer otomatis.

Secara teknis, proses distribusi dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia serta bank kustodian yang ditunjuk untuk memastikan akurasi data penerima. Nasabah yang memiliki saham dalam portofolio mereka akan menerima dana bersih setelah dikurangi kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan penyaluran dividen dalam jumlah besar ini memposisikan perusahaan sebagai salah satu institusi keuangan dengan tingkat pengembalian modal yang kompetitif. Hal tersebut sekaligus memberikan sinyal bahwa fundamental sektor perbankan tetap solid dalam mendukung agenda ekspansi bisnis di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) berencana akan melakukan diversifikasi bisnis pada 2026.

Emiten yang bergerak di sektor barang konsumen nonprimer ini rencananya akan mengakuisisi saham PT Trimata Coal Perkasa perusahaan tambang batu bara berkalori tinggi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Berdasarkan perjanjian bersyarat yang telah ditandatangani pada 22 Desember 2025, pemegang saham pengendali MEJA, PT Triple Berkah Bersama (Triple B), telah menyepakati pengambilalihan 45 persen saham pengendali PT Trimata Coal Perkasa dengan nilai mencapai Rp 1,6 triliun.

Direktur PT Triple Berkah Bersama, Noprian Fadli, menegaskan bahwa akuisisi ini bukan sekadar investasi biasa.

Rencana akuisisi ini adalah bagian dari upaya pengendali untuk memperkuat fondasi dan pengembangan usaha MEJA ke depan.

"Porsi 45 persen ini telah memenuhi syarat untuk menjadikan MEJA sebagai pemegang saham pengendali baru di PT Trimata Coal Perkasa," ujar Noprian dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).

Ia menambahkan, untuk memuluskan langkah ekspansi tahun ini, MEJA tengah bersiap menjalankan protokol ketat sesuai regulasi pasar modal: Dalam waktu dekat, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta restu dari para pemegang saham terkait akuisisi ini.

Direktur Utama MEJA Richie Adrian Hartanto S. mengatakan, realisasi nilai Rp 1,6 triliun akan dilakukan melalui beberapa tahapan pembayaran yang terstruktur untuk menjaga rasio keuangan perseroan tetap sehat.

Ia menyatakan bahwa saat ini tidak ada informasi material yang disembunyikan selain dari rencana strategis yang sudah dipublikasikan.

Perseroan menegaskan bahwa fluktuasi harga saham sepenuhnya merupakan mekanisme pasar di tengah optimisme investor terhadap masa depan MEJA.

Ia menyebut, dengan masuknya MEJA ke dalam ekosistem PT Trimata Coal Perkasa, perseroan memiliki peluang besar untuk mendulang keuntungan dari sektor energi yang masih sangat prospektif, sekaligus memperkuat lini bisnis eksistingnya.

Richie bilang, sinergi antara Triple B dan MEJA akan menciptakan value creation yang tinggi, mengingat tidak adanya hubungan afiliasi sebelumnya antara pihak pengendali dan perusahaan yang diakuisisi.

"Sehingga transaksi ini bersifat murni untuk pertumbuhan nilai perusahaan," tutup dia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membagikan kado awal tahun kepada para pemegang saham berupa pembayaran dividen pada Kamis (15/1).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM, serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

"Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan," kata Dhanny.

Ia menambahkan, sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim, BRI akan menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp11 triliun. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025, di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun.

Pembagian dividen interim ini dipastikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI membeberkan jadwal pembayaran dividen tunai interim Tahun Buku 2025 untuk pemegang saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12), BRI menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham.

Dividen akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) per 2 Januari 2026 (recording date).

"Rencana pembagian dividen interim Tahun Buku 2025 mencerminkan fundamental BRI yang kuat serta keseimbangan antara ekspansi bisnis, penguatan UMKM, dan pengelolaan risiko yang pruden. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang berkelanjutan kepada negara dan para pemegang saham," ujar Corporate Secretary BRI Dhanny dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025 di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai interim BRI Tahun Buku 2025:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Desember 2025

Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Desember 2025

Cum Dividen di Pasar Tunai : 2 Januari 2026

Ex Dividen di Pasar Tunai : 5 Januari 2026

Recording Date / Daftar Pemegang Saham (DPS) : 2 Januari 2026 pukul 16.00 WIB

Pembayaran Dividen Tunai : 15 Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyampaikan Satgas PKH telah menagih sanksi administratif kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel, dengan total denda mencapai Rp2,3 triliun.

Burhanuddin mengatakan bahwa penagihan tersebut bagian dari penyelamatan uang negara. "Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel," katanya di Komplek Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

Satgas PKH juga berhasil menyita kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare. Burhanuddin menjelaskan dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar.

Sitaan itu mencakup lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diserahkan kepada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi.

"Kedua, lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi," jelasnya.

Kemudian, Kejaksaan Agung sendiri telah menyita total uang Rp4,2 triliun yang diperoleh dari kasus tindak pidana korupsi. Kasus korupsi itu meliputi pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.

Alhasil, jika dijumlahkan uang yang diamankan Kejaksaan Agung dan Satgas PKH mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, diserahkan kepada negara pada Rabu (24/12/2025) siang.

Bisnis.com, BANDUNG—Agenda tahunan West Java Investment Summit (WJIS) turut memberikan banyak dampak positif terhadap iklim investasi di Jawa Barat.

Dalam ajang WJIS 2025 tercatat sudah ada belasan investor yang berkomitmen menanamkan modalnya di berbagai sektor.

Sejumlah investor ini sudah membuat nota kesepahaman (MoU) sebelum gelaran dimulai yakni 14 November 2025, di Hotel Pullman, Bandung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat mencatat, angka investasi dari 13 MoU itu mencapai Rp14,6 triliun.

"Angka ini masih dapat bertambah, dan kami menargetkan semua minat investasi ini harus bisa direalisasikan tiga hingga enam bulan ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," kata Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik, Selasa (11/11/2025).

Dalam gelaran WJIS 2025, Pemprov Jabar akan menawarkan 104 proyek investasi senilai Rp186,29 triliun yang terdiri dari 41 proyek siap ditawarkan atau ready to offer dan 63 potensi investasi baru.

Dedi memastikan, semakin nantinya banyak investasi yang didapatkan maka akan membuka banyak lapangan kerja baru.

Apalagi, kata Dedi, saat ini Pemprov Jabar juga menguatkan sumberdaya masyarakat (SDM) untuk mengimbangi dengan banyaknya investasi yang akan masuk.

"Pak gubernur ingin ada percepatan di dalam hal rekrutmen SDM yang akan diperlukan dalam hal investasi. Investasi ini membantu pertumbuhan ekonomi di Jabar," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga nantinya akan memberikan stimulas terhadap para investor agar nyaman menanamkan modalnya di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan seperti mempermudah perizinan hingga beberapa rencana lainnya yang akan dilakukan di kawasan industri.

"Gubernur juga memberikan stimulus atau relaksasi atau insentif, beliau konsen terhadap investasi. Sampai sekarang urusan premanisme, urusan desa yang melakukan pungutan sudah dibereskan," tuturnya.

Dengan demikian, Dedi berharap melalui WJIS 2025 ini akan banyak menghasilkan investasi dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar. Seluruh infrastruktur, dirasakan Dedi, sudah terkoneksi satu sama lain.

"Konektivitas infrastruktur ini sangat mendukung adanya jalan tol, kemudian juga adanya mega project besar di Jawa Barat yaitu adanya Patimban, adanya Bandara Kertajati. Ini menjadikan konektivitas atau pintu gerbang untuk investasi," jelasnya.

Beberapa proyek yang ditawarkan dalam WJIS 2025 antara lain PJU Kota Bandung senilai Rp1,175 triliun sebagai bagian dari program Bandung Caang Utama dengan pemasangan 48.470 lampu hemat energi.

Ada pula PJU Pangandaran Rp68 miliar yang mendukung keamanan wisata, serta LRT Bojongsoang–Tegalluar senilai Rp16 triliun sebagai solusi transportasi massal modern di Bandung Raya.

Dari sektor agribisnis, muncul proyek SINTAS di Tasikmalaya (Rp12,14 miliar) yang mengembangkan industri gula aren, Pertanian Organik Terintegrasi di Sumedang (Rp139,8 miliar), hingga Pabrik Tepung Jagung “Jaguarmill” di Garut (Rp191,2 miliar) dan Pabrik Pakan Silase (Rp189 miliar).

Selain itu, terdapat proyek Zero Waste Mangosteen Factory di Purwakarta (Rp76,8 miliar), TOD Pondok Cina – Co-Working Space di Depok (Rp7,94 miliar), hingga pengembangan kawasan BIJB Kertajati yang meliputi Aerospace Park (Rp2,63 triliun), E-Commerce Hub (Rp1,35 triliun), dan Mixed Use Commercial Area (Rp1,54 triliun). Proyek energi juga ditawarkan, di antaranya pembangunan pipa distribusi gas Indramayu–Bandung (Rp820 miliar), eksplorasi gas Subang (Rp246 miliar), akuisisi lima PLTM (Rp88 miliar), hingga pembangunan CNG Mother Station di Subang (Rp75 miliar).

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.

PT Astra Otoparts Tbk mencatat laba bersih Rp 1,6 triliun di kuartal III tahun ini, tumbuh 2,6% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara, pendapatan bersih konsolidasi perseroan Rp 14,8 triliun, naik 4,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang kinerja positif dari segmen manufaktur dan perdagangan.

"Pertumbuhan kinerja kuartal III 2025 perseroan menjadi cerminan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan Astra Otoparts. Kami akan terus memperkuat kolaborasi, efisiensi rantai pasok, dan inovasi produk untuk menjaga daya saing jangka panjang,” ujar Sophie Handili, Direktur Astra Otoparts, dalam siaran pers.

Segmen manufaktur meraih pendapatan bersih Rp 7,8 triliun di kuartal III, tumbuh 5,8% secara tahunan.

Pertumbuhan ini terutama didorong peningkatan permintaan komponen pelanggan Original Equipment Manufacturer (OEM) baik roda dua maupun roda empat.

Padahal pasar domestik kendaraan roda dua cenderung stagnan, sementara kendaraan roda empat mengalami penurunan.

Selain komponen otomotif, perseroan juga terus memperluas portofolio ke produk non-otomotif, seperti alat kesehatan, komponen alat berat, dan industri lainnya.

Menariknya, perseroan juga mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional melalui produksi general parts hingga specific parts untuk kendaraan x-EV, serta menghadirkan infrastruktur pengisian daya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) melalui merek Altro.

Sementara segmen perdagangan mencatat pendapatan bersih Rp 7 triliun, tumbuh 3,1%. Pertumbuhan ini didukung peningkatan permintaan di pasar domestik melalui jaringan ritel modern: Shop & Drive dan Astra Otoservice, serta penguatan pasar ekspor.

Melalui strategi digitalisasi terintegrasi antara jaringan ritel modern dan platform astraotoshop.com, perseroan berhasil menjangkau konsumen secara efisien dan lebih luas, ekosistem layanan terpadu dari suku cadang, servis cepat.

Selain itu, perseroan juga terus memperluas kontribusinya di ekosistem kendaraan listrik melalui jaringan pengisian daya dengan merek Astra Otopower. Hingga akhir September 2025, Astra Otopower hadir di 59 lokasi strategis di berbagai kota di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah membuka kembali enam izin usaha pertambangan (IUP) dari 190 IUP yang sebelumnya operasionalnya dibekukan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh perusahaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Adapun dari 190 perusahaan yang ada, setidaknya hanya 126 perusahaan yang hadir.

"Jadi dari 190 IUP yang dikenakan itu, kemarin kita undang semua, hanya 126 yang menghadiri. Terdapat 64 yang tidak hadir. 6 sudah dibatalkan (pembatalan pembekuan)," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurut dia, dari 190 perusahaan tersebut sebanyak 99 perusahaan telah mengajukan permohonan penetapan kembali IUP. Sementara, sisanya tercatat belum menindaklanjuti atau belum mengajukan permohonan sama sekali.

"Yang 99 sudah mengajukan permohonan penetapan. Yang belum menindaklanjuti sama sekali 91," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum dipending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.