Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah membuka kembali enam izin usaha pertambangan (IUP) dari 190 IUP yang sebelumnya operasionalnya dibekukan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh perusahaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Adapun dari 190 perusahaan yang ada, setidaknya hanya 126 perusahaan yang hadir.

"Jadi dari 190 IUP yang dikenakan itu, kemarin kita undang semua, hanya 126 yang menghadiri. Terdapat 64 yang tidak hadir. 6 sudah dibatalkan (pembatalan pembekuan)," kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurut dia, dari 190 perusahaan tersebut sebanyak 99 perusahaan telah mengajukan permohonan penetapan kembali IUP. Sementara, sisanya tercatat belum menindaklanjuti atau belum mengajukan permohonan sama sekali.

"Yang 99 sudah mengajukan permohonan penetapan. Yang belum menindaklanjuti sama sekali 91," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara perihal keputusan pemerintah yang menangguhkan sementara kegiatan operasional sebanyak 190 perusahaan tambang batu bara dan mineral.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Pasalnya, sebelum penangguhan dilakukan, pemerintah telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

"Gini, yang 190 itu kan sebelum dipending, itu surat sudah diberikan tiga kali oleh Dirjen Minerba. Jadi bukan ujug-ujug ya. Pemerintah selalu berhati-hati dan sangat melakukan dengan kaedah-kaedah aturan," ujar Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan bahwa inti persoalan sebenarnya sederhana, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disusun perusahaan untuk menganalisa kapasitas produksinya.

"Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai, dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, nanti tambang ini kan tidak untuk generasi kita. Itu anak cucu kita ke belakang," katanya.

Saya belum tahu, belum baca,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui ihwal penghentian sementara 26 tambang di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

“Saya belum tahu, belum baca,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut terkait dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara tambang di Parung Panjang. Penutupan itu tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Penutupan sementara tambang Parung Panjang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 144/HUB.01.01.01/PEREK tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di Wilayah Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor pada 19 September 2025.

Adapun pelaksanaan tata kelola kegiatan tambang termasuk rantai pasok masih belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam SE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutupan tambang sementara dilakukan sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Penutupan tambang tersebut lantas memicu aksi unjuk rasa, yang berlangsung di pertigaan Pasar Lebakwangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin 29 September.

Dedi Mulyadi lantas menegaskan, kebijakan penutupan diambil untuk melindungi keselamatan warga, mempertimbangkan jumlah korban jiwa, serta merespon kerusakan infrastruktur akibat lalu-lalang truk tambang.

“Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, tidak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonominya,” ujar Dedi.

Dedi juga mendorong para pengusaha tambang untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan jalan khusus angkutan tambang agar dampaknya tidak terus ditanggung warga.

“Ekonomi harus jalan, rakyat harus dilindungi, infrastruktur harus baik,” kata Dedi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025