Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan mulus sepenuhnya.

Masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Menurut Luhut, sejumlah persoalan yang muncul dalam implementasi program prioritas pemerintah tersebut terjadi karena perencanaan di tahap awal belum disiapkan secara matang.

KOMPAS.COM/SUKOCO Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo, berhenti sementara selama masa libur sekolah sekitar tiga pekan. Penghentian tersebut mengikuti Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang memanfaatkan masa jeda sekolah untuk melakukan audit dan evaluasi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berbagai persoalan yang kini harus dibenahi sebenarnya dapat dihindari apabila sejak awal penyusunan program didahului dengan kajian yang komprehensif.

"Jadi kita habis waktu bertengkar sesama kita, yang sebenarnya enggak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya, dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah," ujarnya dalam sebuah seminar di kantornya, Kamis (25/6/2026).

Luhut mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Berdasarkan evaluasi DEN, terdapat sejumlah persoalan data dan implementasi di lapangan yang muncul setelah anggaran program telah dicairkan.

"Karena ini sudah kejadian, enggak bisa dipotong begitu saja. karena tadi apa? Karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang enggak benar, padahal sudah keluar uangnya," ucapnya.

Oleh karenanya, menurut Luhut, pemerintah kini harus lebih berfokus mencari solusi dibanding memperdebatkan persoalan yang telah terjadi.

DEN sendiri masih terus memberikan masukan kepada tim penyelenggara MBG untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan

Pembahasan mengenai evaluasi program dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait.

"Tim Makan Bergizi juga undang Dewan Ekonomi tadi malam rapat dan kita memberikan masukan-masukan, terpaksa memperbaiki yang sebenarnya enggak perlu diperbaiki kalau kita mulai dari nol, daerah 3T misalnya," kata Luhut.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Luhut mengatakan DEN telah melakukan kajian di sekitar 800 titik di berbagai wilayah Indonesia untuk memetakan persoalan kemiskinan dan menyusun rekomendasi pelaksanaan MBG yang lebih tepat sasaran.

"Jadi kita evaluasi satu-satu, dan apa yang sudah dibuat oleh MBG, saya kira sudah bagus sekarang. Tinggal kita poles kiri-kanan, kiri-kanan. Saya kira dalam setahun terdepan akan kelihatan lebih baik," ungkapnya.

Oleh karenanya, Luhut meminta masyarakat memberikan waktu untuk program ini diperbaiki agar manfaatnya terasa bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak perlu terlalu cepat buruk sangka lah mengenai ini. Memang kemarin kita mungkin kurang karena langsung bikin gede, tanpa melakukan piloting. tapi saya berharap sekarang perbaikan-perbaikan yang terjadi. karena MBG yang undang kami memberikan presentasi dan masukan, dan kami memberikan presentasi dan masukan, dan mereka sudah sangat welcome," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Terik matahari menyorot Bandara Rendani Papua, tempat landasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan rombongannya pada Sabtu (20/6/2026).

Di Bumi Cendrawasih, Gibran dan rombongan tiba 14.35 WIT. Mereka melanjutkan perjalanan setelah bertolak ke dua provinsi yakni Gorontalo dan NTT dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Ada yang berbeda dalam kunker kali ini. Sebab, Gibran tak hanya membawa rombongan Setwapres dan awak media, namun dia juga mengajak lima mahasiswa dari UI, ISBI, Unsoed, UPH dan Sanata Dharma.

Langkah ini sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah. Oleh sebab itu, ajakan ini ditujukan agar mahasiswa bisa melihat langsung implementasi program pemerintah secara riil di lapangan.

Di NTT misalnya. Gibran meninjau langsung program MBG di SMPN 1 Ndona Papua dan lokasi viral terkait isu penggusuran sekolah oleh pembangunan KDMP di SDN 1 Wolomoni.

Di Gorontalo, Gibran berkunjung ke SDN 07 Bulango yang sempat kebakaran pada 2022, meninjau pembangunan Bendungan Bulango Ulu hingga membuka Penas Petani Nelayan XVII.

Dorong Mansel jadi Pemain Utama Kakao

Di Papua, Gibran blusukan selama dua hari satu malam atau 2D1N. Persinggahan perdana di Tanah Papua, Gibran langsung melihat perkebunan Kakao dan pabrik coklat yang dikelola Koperasi Ebier Suth Cokran Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, Sabtu (20/06/2026).

Setibanya di lokasi, Gibran disambut warga Mansel dari berbagai kalangan baik anak-anak hingga orang dewasa. Di perkebunan, Gibran bersama Wamendagri Ribka dan pejabat daerah lainnya melakukan penanaman serentak bibit kakao.

Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR-40, CKR-13, CKR-14, dan CKR-12. Kegiatan ini menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian TA 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan.

Melalui program tersebut, sebanyak 2.000 hektare lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao, dengan alokasi 1.800 hektare oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektare oleh Koperasi Ebier Suth Cokran.

Adapun, saat ini sekitar 88 hingga 90 persen tenaga kerja PT Ebier Suth Cokran berasal dari masyarakat adat Papua yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, budidaya, panen, hingga pengolahan pascapanen dan pengendalian mutu.

Direktur Manajemen Pemasaran dan Komunikasi PT Ebier Suth Cokran, Febri Sumbung, mengatakan kunjungan Wapres menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong industri kakao nasional yang produktif dan berkelanjutan.

“Wakil Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama kakao dunia, namun hal tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas, hilirisasi, serta pengelolaan kebun yang ramah lingkungan,” ujar Febri di lokasi.

Kunjungi Pesparawi Nasional XIV

Seusai tinjau pabrik coklat, Gibran membuka acara Pespawari Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat pada Sabtu (20/6/2026) malam.

Pesparawi merupakan ajang kompetisi paduan suara gerejawi yang diikuti oleh 5.434 peserta, tamu, dan penggembira dari 38 provinsi. Pada acara ini, Gibran membagikan sepeda serta alat musik untuk peserta Pesparawi.

Total ada lima peserta, tiga masih anak-anak dan dua sudah remaja. Mereka satu persatu ditanya oleh Gibran soal keahlian yang bakal ditampilkan di Pespawari. Keahliannya cukup beragam, ada soal tarian, ikut parade devile, hingga bernyanyi.

Setelah memamerkan keahliannya itu, kelima anak mendapatkan hadiah dari Gibran. Khusus tiga anak diberikan sepeda, sementara dua remaja menerima alat musik.

"Ini yang kecil-kecil saya kasih sepeda ya. Mau sepeda? Kamu bisa naik sepeda? Bisa?" tanya Gibran.

"Bisa," jawab anak itu.

"Sepedanya gede-gede. Bisa? Bener? Kamu bisa naik sepeda?" ujar Gibran, dan disanggupi ketiga anak.

"Nah, untuk yang gede-gede, ini ada alat musik. Keyboard atau gitar?" tanya Gibran, dua remaja ini pun mendapatkan masing-masing satu alat musik.

Keliling Asmat

Setelah seharian di Manokwari, Gibran bersama mahasiswa mengunjungi salah satu kabupaten di Papua Selatan yakni Asmat. Lokasi ini sempat dikunjungi oleh ayahnya yang juga Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2018.

Kala itu, jalanan masih berbahan kayu-kayu yang disusun. Namun demikian, kini jalanan di lokasi sudah sebagian dilapisi beton. Selama di Asmat, Gibran dan rombongan menggunakan sepeda motor yang ditenagai listrik.

Titik pertama yang disinggahi Gibran yaitu Museum di Asmat. Di sini, terdapat momen haru lantaran salah satu mahasiswa yang diajak Gibran adalah warga Asmat yakni Kaletus Sakaro bertemu dengan ayahnya setelah tidak pulang selama dua tahun.

Di hadapan Kaletus dan ayahnya, Gibran berjanji akan memfasilitasi ayah Kaletus untuk menghadiri wisuda di Yogyakarta jika anaknya sudah lulus.

Di samping itu, Gibran juga diperlihatkan karya seni ukir hasil tangan-tangan warga Asmat. Tak hanya itu, Gibran juga diperlihatkan satu motor listrik bersejarah yang sempat digunakan Jokowi untuk mengelilingi Asmat.

Motor listrik yang ditunggangi Jokowi itu berkelir merah dengan pelat RI. Motor listrik ini pun menjadi menjadi salah satu barang yang dipajang di dalam museum

Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo mengatakan, Jokowi dan Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden RI pertama yang datang langsung ke Asmat di Agats.

Dia pun menyatakan bahwa kedatangan Jokowi merupakan kebanggan bagi warga Asmat lantaran telah meninggalkan legasi yang berkesan saat kunjungan delapan tahun silam.

"Presiden pertama yang berkunjung ke sini Pak Jokowi. Wakil presiden pertama Bapak Gibran," kata Thomas kepada Gibran di Museum Asmat, Minggu (21/6/2026).

Setelah di Museum, Gibran beranjak mengunjungi progres pembangunan Gereja Katedral Salib Suci Baru, pembuatan sagu di Sekolah Sagu hingga mengakhiri kunjungan di RSUD Perpetua J. Safanpo.

Perjuangkan Program Prioritas di 3T

Usai melakukan kunker dan menyerap aspirasi masyarakat dari NTT, Gorontalo dan Papua. Gibran menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti MBG harus diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Asmat, Papua Selatan pada Minggu (21/6/2026).

"Empat hari terakhir ini kan sudah saya ajak ke Ende, Gorontalo, Manokwari, dan ini hari Minggu ini kita di Asmat. Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini di Asmat," ujar Gibran.

Khusus di Asmat, Gibran menyatakan telah berdialog dengan tokoh agama agar bisa berkolaborasi dengan gereja keuskupan maupun kantin sekolah untuk mengoptimalkan program MBG.

Selain pembahasan MBG, eks Wali Kota Solo ini juga menyoroti persoalan lain seperti kesehatan agar nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apa pun itu kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan," imbuhnya.

Lebih jauh, Gibran juga memastikan bakal mendukung pengelolaan sagu di Asmat agar bisa lebih berkembang untuk nantinya bisa mengangkat perekonomian lokal. Selain itu, Gibran juga menyatakan untuk menindaklanjuti persoalan lain dari setiap daerah selama kunker dari mulai 18 Juni hingga 21 Juni 2026.

Testimoni Mahasiswa

Rapid Rapid Bena Matin salah satu mahasiswa yang diajak dalam kunker ini menyatakan bahwa program prioritas MBG perlu diprioritaskan di wilayah 3T. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed ini menjelaskan kondisi masyarakat khususnya di 3T sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat agar menekan angka stunting.

"Secara pribadi saya setuju MBG ini perlu diprioritaskan dan didahulukan untuk daerah daerah 3T dengan manfaat untuk mencegah stunting, meningkatkan asupan gizi anak yang layak, membawa dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat sekitar, membantu mengurangi beban masyarakat disana," ujar Rapid.

Namun demikian, Rapid menekankan bahwa pemerintah juga sebaiknya bisa memperhatikan lebih dulu kebutuhan fundamental bagi sektor pendidik. Misalnya, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan tenaga pendidik

Dia pun mengharapkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan agar penyelenggaraan MBG di wilayah yang sudah maju agar ditinjau ulang agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

"Sehingga keuangan negara juga membaik dan penerimanya tepat sasaran. Lebih jelasnya dilakukan pemetaan ulang sesuai dengan wilayah. Dan dalam pelaksanaannya nanti bisa melibatkan kantin kantin sekolah, dapur dapur umum masyarakat yang sudah ada, sehingga biayanya lebih efisien dan efektif," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti soal pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar bisa dikaji untuk dibangun di titik-titik yang tepat. Tentunya, penentuan titik ini sudah dikoordinasikan dengan masyarakat.

Senada, Mahasiswa Ilmu Sejarah UI, Daffa Ulhaq menyatakan agar pemerintah bisa menyelesaikan persoalan yang lebih mendasar sebelum melaksanakan program MBG.

"Pemerintah mesti sadar bahwa mungkin selama ini target MBG itu tidak sesuai, dan dalam pelaksanaannya juga banyak kesenjangan serta ketimpangan," ujarnya.

Lebih jauh, menurutnya, penentuan pelaksanaan program MBG ini lebih kompleks karena harus memikirkan karakteristik masing-masing daerah. Pada intinya, Daffa berharap agar program ini bisa dikaji ulang pemerintah.

"Setiap daerah punya persoalannya masing-masing yang jauh lebih kompleks. Jadi, apakah program ini bisa berjalan efektif? Belum tentu di setiap daerah bisa sama. Makanya pemerintah perlu mengkaji ulang hal ini," pungkasnya.

Adapun, keduanya menyatakan bakal membuat laporan terkait dengan kunjungan ini secara objektif yang menggambarkan kondisi riil di lapangan serta aspirasi dari perspektif masing-masing mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti MBG harus diprioritaskan di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Asmat, Papua Selatan pada Minggu (21/6/2026).

"Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini di Asmat," ujar Gibran.

Khusus di Asmat, Gibran menyatakan telah berdialog dengan tokoh agama agar bisa berkolaborasi dengan gereja keuskupan maupun kantin sekolah untuk mengoptimalkan program MBG.

Selain pembahasan MBG, eks Wali Kota Solo ini juga menyoroti persoalan lain seperti kesehatan agar nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apa pun itu kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan yang paling mengerti kondisi lapangan," imbuhnya.

Lebih jauh, Girban juga memastikan bakal mendukung pengelolaan sagu di Asmat agar bisa lebih berkembang untuk nantinya bisa mengangkat perekonomian lokal.

"Apalagi kemarin kita baru saja membuka Penas di Gorontalo. Ya jadi komoditas-komoditas seperti ini yang nanti ke depan harus kita dukung. Jadi komoditas lokal seperti sagu harus kita dukung dan sebenarnya ini sudah berjalan lama dan sudah didukung oleh keuskupan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) siap mengoptimalkan konektivitas Satelit Satria-1 di lebih dari 31.000 titik layanan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tersebar di 31.000 titik, konektivitas Satria-1 disebut dapat melayani Sekolah Rakyat dan KDPM hingga di lokasi terpencil, termasuk di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum memiliki akses internet memadai.

Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhillah Mathar, menjelaskan beragam infrastruktur yang dikelola instansinya untuk daerah 3T kini dalam posisi siap menyokong agenda strategis nasional tersebut.

Kehadiran jaringan Satria-1 dinilai krusial untuk membangun fondasi konektivitas di sektor pendidikan dan ekonomi kawasan pelosok.

"Infrastruktur SATRIA 1 yang saat ini telah menjangkau lebih dari 31.000 titik layanan memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, digitalisasi layanan pendidikan, serta penguatan ekosistem ekonomi desa termasuk Koperasi Desa Merah Putih," ujar Fadhillah dilansir dari Antara, Sabtu (20/6/2026).

Berdasarkan data terkini 5 Juni 2026, Bakti mencatat akumulasi jangkauan Satria-1 telah menyentuh 31.803 lokasi. Sektor pendidikan mendominasi pemanfaatan dengan total 21.718 lokasi terhubung, disusul oleh kantor pemerintahan sebanyak 6.353 lokasi, layanan kesehatan 1.880 lokasi, serta fasilitas pertahanan dan keamanan mencapai 528 lokasi.

Infrastruktur satelit ini juga telah menjangkau 488 pusat kegiatan masyarakat dan 437 tempat ibadah. Sisa cakupan lainnya sebanyak 399 titik dialokasikan untuk memfasilitasi sektor pariwisata, pelayanan usaha, hingga penunjang transportasi publik di berbagai daerah operasional.

Adapun untuk wilayah di luar kategori 3T yang telah didukung oleh infrastruktur komersial dari penyelenggara telekomunikasi swasta, penyediaan konektivitas digital program prioritas akan ditangani khusus oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Langkah ini diambil untuk memastikan pembagian kerja yang efisien dalam pemerataan sinyal.

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda strategis yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat langsung dari tingkat pedesaan. Melalui integrasi jaringan Satria-1, implementasi digitalisasi koperasi dan sekolah di garis depan tanah air diharapkan dapat berjalan lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) akan lebih difokuskan untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kemudian ada sekitar 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinyatakan tidak akan menerima MBG lagi karena dinilai mampu secara mandiri untuk kebutuhan gizi peserta didiknya.

“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini (tidak lagi menerima MBG),” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Kamis (18/6), dikutip dari Antaranews.

Agustina kemudian mengatakan bahwa data akan terus diperbarui seiring dengan dilakukannya peningkatan kualitas data yang dilakukan BGN.

Kemudian pada aturan terbarunya, Agustina menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah yang dinilai mampu, akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.

Daftar Kelompok Prioritas Penerima MBG

1. 3T

Salah satu golongan atau kelompok prioritas yang akan menerima MBG yakni anak-anak yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

2. Masyarakat rentan

MBG kemudian akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi dan akses yang lebih terbatas terhadap pemenuhan gizi.

3. Ibu hamil dan menyusui

Ketiga, MBG masih akan tetap diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk mencegah tingginya stunting.

4. Balita

Selain itu, balita juga akan mendapat pemberian MBG untuk mendukung tumbuh kembang di periode emas.

Adapun BGN masih terus melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran prioritas penerima manfaat program MBG agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” ujar Agustina.

Bisnis.com, ENDE — Mahasiswa Unsoed, Rapid Bena Matin menyatakan untuk mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah 3T.

Rapid merupakan salah satu mahasiswa yang diajak oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk NTT pada Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis selama kunjungan kerja di NTT, Gibran telah mengunjungi dua sekolah SMPN 1 Ndona dan sekolah yang viral terkait isu penggusuran oleh KDMP yakni SDN Wolomoni.

Dalam kunjungannya ke SDN Wolomoni, Gibran mengajak dialog masyarakat di salah satu ruangan kelas. Pada dialog itu, Rapid menyampaikan bahwa program MBG dan KDMP harus berlanjut untuk pemerataan pembangunan.

"Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3 T yang jauh. Ini kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini diberikan kesempatan yang berharga untuk bisa melihat secara langsung bagaimana sih kondisi masyarakat," ujar Rapid.

Rapid menyebutkan MBG merupakan program untuk mencegah stunting, sementara KDMP dilaksanakan untuk pemeretaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kedua program ini perlu hadir di wilayah 3T.

"Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan kota maupun kehidupan di daerah 3 T. Jadi semua wilayah, baik itu dari kota sampai desa, itu perlu diperhatikan, perlu dibangun sama-sama," tutur Rapid.

Sementara itu, Gibran menyoroti poin soal pemerataan pembangunan yang disinggung Rapid. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi istilah Jawa sentris melainkan harus Indonesia sentris.

"Nah itu Bapak-Ibu ya, tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya ya. Jadi sekarang yang namanya pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris ya," ujar Gibran.

Sekadar informasi, selain Rapid ada empat mahasiswa lain yang ikut melihat kunker Gibran yakni Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma.

Selanjutnya, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah libur sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

"Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN [Badan Gizi Nasional] ini," ujar Gibran.

Dia menambahkan, salah satu perbaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Gibran menegaskan bahwa program MBG ini harus diprioritaskan di daerah 3T. Dia pun mencontohkan daerah yang harus mendapatkan program MBG yaitu Desa Niowula, Ende, di NTT.

Desa tersebut berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program dapat segera berjalan.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya," imbuhnya.

Adapun, evaluasi lainnya yaitu terkait dengan praktik-praktik korupsi pada MBG harus bisa diberantas agar ke depannya tidak terjadi lagi.

"Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengalihkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah ke penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total penerima manfaat 39.352 siswa dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Dengan demikian, BGN akan mengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk profil penerima manfaat tersebut ke lapisan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan bertambah seiring dengan pembaharuan kualitas data yang terus dilakukan BGN.

Menurutnya, pembaharuan tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Agar pada akhirnya kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat Indonesia dan anak-anal yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah, tepatnya pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Agustina mengeklaim langkah ini akan menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun. Angka ini diperoleh dari penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak beroperasi selama hari libur.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar BGN tidak melakukan pengadaan yang diperlukan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

Mulanya, Gibran menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi mendukung kelanjutan program MBG, khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan alias 3T.

"Kalau sekali lagi kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T," ujar Gibran

Namun demikian, orang nomor dua di Indonesia itu menyatakan bahwa program ini masih banyak kekurangan, bahkan mantan pucuk pimpinan BGN telah terseret kasus hukum.

Oleh sebab itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus diperbaiki, lebih khusus dengan menghilangkan praktik-praktik korupsi.

"Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan," imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah bakal terus membantu untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua di sini, Kapolda, pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Kepala Desa, semua ini adalah kepanjangan tangannya dari Pak Presiden. Saya ini pembantu Presiden, kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kunjungan Gibran ke NTT merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga melibatkan mahasiswa guna memperkuat pengawasan, tata kelola, dan transparansi program prioritas agar tepat sasaran serta bebas dari praktik korupsi.