Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar BGN tidak melakukan pengadaan yang diperlukan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

Mulanya, Gibran menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi mendukung kelanjutan program MBG, khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan alias 3T.

"Kalau sekali lagi kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T," ujar Gibran

Namun demikian, orang nomor dua di Indonesia itu menyatakan bahwa program ini masih banyak kekurangan, bahkan mantan pucuk pimpinan BGN telah terseret kasus hukum.

Oleh sebab itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus diperbaiki, lebih khusus dengan menghilangkan praktik-praktik korupsi.

"Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan," imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah bakal terus membantu untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua di sini, Kapolda, pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Kepala Desa, semua ini adalah kepanjangan tangannya dari Pak Presiden. Saya ini pembantu Presiden, kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kunjungan Gibran ke NTT merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga melibatkan mahasiswa guna memperkuat pengawasan, tata kelola, dan transparansi program prioritas agar tepat sasaran serta bebas dari praktik korupsi.

Baturaja (ANTARA) - Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pusar, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan mulai beroperasi untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan koperasi berbasis prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Bupati OKU Teddy Meilwansyah di Baturaja, Minggu, menjelaskan bahwa koperasi desa merah putih merupakan program pembentukan koperasi yang dirancang untuk dijalankan di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih wajib dilaksanakan karena sejalan dengan program pemerintah pusat melalui koordinasi pemerintah provinsi," katanya.

Dia mengatakan, pembentukan koperasi merah putih di Desa Pusar menjadi solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program koperasi merah putih.

“Tentunya patut kita apresiasi atas gerakan Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat hingga pelosok desa dengan menghadirkan KDMP,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM OKU Tommy sebelumnya menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 157 desa dan kelurahan di wilayah setempat sudah membentuk kepengurusan KDMP atau mencapai 100 persen.

KDMP di 157 desa/kelurahan di Kabupaten OKU didominasi sektor pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan, serta pemanfaatan potensi wilayah masing-masing.

Adapun tujuan pembentukan KDMP adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

"Koperasi ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa mulai dari pengelolaan bahan pokok murah, hingga distribusi pangan," katanya.

Ia berharap koperasi yang dibentuk ke depan dapat dikelola secara profesional, inklusif, dan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direksi BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Belum ada,” ujar Prasetyo singkat saat ditanya terkait kemungkinan reshuffle.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan jajaran kabinet terus dilakukan secara rutin.

Menurutnya, proses evaluasi merupakan bagian dari mekanisme kerja pemerintahan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arahan Presiden.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo menekankan, evaluasi kinerja tidak serta-merta berarti akan diikuti dengan pergantian pejabat atau reshuffle kabinet.

Dia menyebut evaluasi lebih difokuskan pada sejauh mana para pembantu Presiden mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” pungkas Teddy.

Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendukung pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Lippo Cikarang yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan sektor swasta.

"Kami menyambut baik pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat," katanya di Cikarang, Minggu.

Dia memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi percepatan proses pembangunan baik dari aspek perizinan maupun hal teknis lain agar program strategis pemerintah untuk menghapus backlog perumahan segera terwujud.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut meminta bantuan serta dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten demi percepatan realisasi pembangunan rumah susun bersubsidi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Menurut dia, kolaborasi yang selama ini telah berjalan baik mampu mewujudkan upaya percepatan pembangunan sehingga target minimal tiga juta unit rumah per tahun sebagaimana Instruksi Presiden bisa terpenuhi.

"Sejauh ini sinergi kami sangat baik dan kami pastikan percepatan pembangunan ini hasil dari super team, bukan Superman," ucapnya.

Dia juga mengaku tahapan rencana pembangunan rusun subsidi ini telah melalui proses panjang, termasuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Proses ini tidak hanya terjadi hari ini. Saya sudah beberapa kali datang ke lokasi ini untuk memastikan berbagai hal, terutama kepastian hukum bagi publik, perbankan, pengembang serta masyarakat calon konsumen," katanya.

Ara menekankan aspek kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan hunian, khususnya bagi masyarakat yang akan membeli rumah subsidi. Tanpa bermodal kepastian hukum, masyarakat ragu untuk membeli produk hunian ini.

Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menyebut pembangunan rumah susun subsidi ini sebagai momentum penting dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Pada Bulan Ramadhan ini kita menyaksikan momentum yang sangat baik. Saya kira tidak berlebihan jika kegiatan hari ini disebut sebagai peristiwa yang bersejarah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan tersebut didukung kontribusi pihak swasta yang menyerahkan lahan seluas lebih dari 30 hektare kepada pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat.

"Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari kawasan ini diharapkan dapat terbangun hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026