REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengusulkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Usulan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum BPP Hipmi terpilih Ade Jona Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron didampingi Andreas Eddy Susetyo dan M Endipat Wijaya. Dalam kesempatan itu, Jona hadir bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anthony Leong.

Jona mengatakan Hipmi saat ini memiliki sekitar 30 ribu anggota yang tersebar di tingkat pusat maupun 38 Badan Pengurus Daerah (BPD). Menurut dia, mayoritas anggota Hipmi berasal dari kalangan UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Sebagai organisasi pengusaha muda, Hipmi juga mendorong setiap BPD membina sedikitnya 100 UMKM. Namun, keterbatasan plafon KUR dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih besar.

"Menurut kami, Rp500 juta tidak relevan. Gimana mau naik kelas, kalau usahanya hanya dikasih KUR Rp500 juta," kata Jona.

Menurut dia, kenaikan plafon KUR menjadi Rp2 miliar akan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Jona menilai langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kelas menengah dan memperluas pemerataan ekonomi.

"Jangan kaya makin kaya, tapi kita harus bisa membuat kelas menengah ini naik kelas. Sehingga kami menyarankan agar KUR jadi Rp2 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Karena itu, keberadaan KUR menjadi instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan sektor tersebut.

Jona menilai keterbatasan plafon KUR saat ini membuat banyak pelaku usaha akhirnya beralih ke kredit komersial dengan biaya yang lebih tinggi ketika kebutuhan modal mereka meningkat.

"Karena saat ini ketika usahanya sudah kepentok di Rp500 juta, dia beralih dari KUR ke kredit komersial," kata Jona.

Dalam RDPU tersebut, Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti efektivitas Program KUR yang telah berjalan selama 17 tahun. Menurut dia, kontribusi KUR terhadap penguatan sektor UMKM masih perlu ditingkatkan.

Andreas menyampaikan terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya validitas data penerima KUR, rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang berhasil naik menjadi usaha kecil, pembiayaan bagi sektor yang belum terjangkau perbankan, pendampingan usaha, hingga optimalisasi peran perusahaan penjaminan.

Menurut Andreas, KUR merupakan instrumen intervensi pemerintah yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor usaha produktif. Karena itu, evaluasi terhadap skema pembiayaan tersebut perlu terus dilakukan agar manfaatnya semakin dirasakan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) pengelola gerai Alfamidi memutuskan untuk meningkatkan porsi pembagian dividen kepada pemegang saham seiring dengan kinerja yang solid sepanjang 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp396,2 miliar atau setara Rp11,85 per saham.

Direktur Keuangan MIDI Suantopo Po mengatakan nilai dividen yang dibagikan pada tahun ini setara dengan 50% dari laba bersih tahun buku 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian dividen pada tahun lalu yang sebesar 45%

“Dalam RUPST menyetujui dividen yang dibagikan naik dari tahun lalu 45% menjadi 50% dari laba bersih. Total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp396,2 miliar atau Rp11,85 per saham,” ujarnya usai RUPST, Kamis (4/6/2026).

Perseroan mencatat nilai dividen tersebut meningkat sekitar 61% dibandingkan dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024. Adapun pembayaran dividen kepada pemegang saham dijadwalkan pada 25 Juni 2026.

Peningkatan rasio pembayaran dividen ini mencerminkan komitmen MIDI untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah upaya perseroan menjaga pertumbuhan bisnis ritel modern yang berkelanjutan.

Hingga akhir 2025, Perseroan membukukan pendapatan neto sebesar Rp20,64 triliun atau tumbuh 3,79% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19,89 triliun. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat signifikan sebesar 45,01% menjadi Rp792,36 miliar dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp546,41 miliar.

Pertumbuhan usaha perseroan turut didorong oleh ekspansi gerai yang berkelanjutan. Hingga akhir 2025, jumlah gerai Alfamidi mencapai 2.587 gerai yang terdiri dari 2.503 gerai Alfamidi, 80 gerai Alfamidi Super, dan 4 gerai Midi Fresh yang tersebar di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Papua. Operasional Perseroan juga didukung lebih dari 30.000 karyawan yang melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia.

Selain memperluas jaringan usaha, Perseroan terus memperkuat ekosistem digital melalui pengembangan platform belanja online Midi Kriing yang semakin user-friendly. Hingga akhir 2025, jumlah member Alfamidi mencapai 7,02 juta yang berkontribusi sebesar 49,8% terhadap total penjualan Perseroan.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif, Alfamidi juga melakukan optimalisasi jaringan gerai dengan menganalisis preferensi pelanggan guna menyesuaikan ketersediaan produk, menghadirkan promo yang relevan, serta memberikan pengalaman belanja yang lebih personal bagi konsumen.

Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat pendapatan Rp812 miliar sepanjang 2025, sebagai komitmen dalam memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo mengatakan capaian tersebut menjadi pendapatan tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK sekaligus menandai sejarah baru bagi pengelolaan aset negara itu.

"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," kata Rakhmadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, capaian tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan dan masyarakat.

“Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujar Rakhmadi.

Capaian itu juga dinilai semakin memperkuat momentum optimalisasi aset negara, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar bagi negara serta masyarakat.

Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19.

“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” tutur Hendry.

Sepanjang 2025, kawasan GBK terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga, budaya, MICE (meeting, incentive, convention and exhibition), rekreasi, komersial, serta agenda publik berskala nasional dan internasional.

PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15.

PPKGBK memandang penataan Blok 15 sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK.

Proses itu diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI dan unsur terkait lainnya.

Koordinasi itu dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen cetakan sarung tangan karet, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) memutuskan membagikan dividen tunai total sebesar Rp342 miliar atau Rp90 per saham kepada para pemegang saham.

Presiden Direktur MARK Ridwan mengatakan keputusan pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 7 Mei 2026.

“Dengan demikian jumlah total pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu setiap sahamnya akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp90 per saham,” ujar Ridwan dalam keterbukaan informasi, Selasa (12/5/2026).

Manajemen menjelaskan total dividen tersebut terdiri dari dividen yang berasal dari laba bersih tahun buku 2025 serta pembagian sebagian saldo laba ditahan hingga tahun buku 2024.

Perseroan sebelumnya telah membagikan dividen interim masing-masing sebesar Rp20 per saham pada 29 Agustus 2025 dan Rp20 per saham pada 27 November 2025. Dengan demikian, sisa dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2025 yang akan dibagikan sebesar Rp30 per saham.

Selain itu, MARK juga menyetujui penggunaan sebagian saldo laba ditahan hingga tahun buku 2024 sebesar Rp76 miliar untuk dibagikan sebagai dividen tunai tambahan senilai Rp20 per saham.

Adapun total nilai dividen yang dibagikan perseroan mencapai Rp342 miliar, yang terdiri dari Rp266 miliar dari laba bersih tahun buku 2025 dan Rp76 miliar dari saldo laba ditahan.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan perseroan, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 19 Mei 2026, sedangkan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 20 Mei 2026.

Selanjutnya, cum dividen di pasar tunai dijadwalkan pada 21 Mei 2026 dan ex dividen di pasar tunai pada 22 Mei 2026.

Sementara itu, pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dilakukan pada 10 Juni 2026. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah investor yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan hingga 21 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.

Bisnis.com, CIREBON - Seorang guru honorer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rizal Nurdimansyah (39), melaporkan dugaan pencatutan identitas setelah namanya tercatat sebagai pembeli mobil mewah Ferrari 458 Speciale Aperta senilai Rp4,2 miliar.

Laporan tersebut disampaikan ke kepolisian setempat belum lama ini setelah ia memastikan adanya data kendaraan atas namanya di kantor Samsat.

Rizal mengaku tidak pernah membeli kendaraan tersebut, apalagi dengan nilai miliaran rupiah. Ia khawatir harus menanggung kewajiban pajak yang besar dari kendaraan yang tidak pernah dimilikinya.

“Saya tidak pernah membeli mobil itu. Tapi nama saya tercatat. Risikonya saya harus bayar pajak yang nilainya ratusan juta,” ujar Rizal, Senin (19/4/2026).

Rizal mengatakan, kasus ini terungkap setelah Rizal menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada 2 April 2026. Penelepon tersebut meminta data kartu tanda penduduk (KTP) dengan dalih untuk keperluan pembelian kendaraan. Rizal mengaku menolak permintaan tersebut karena merasa tidak berkepentingan.

Namun pada 13 April 2026, perangkat desa setempat memberi tahu namanya muncul dalam data kepemilikan kendaraan bermotor. Mendapat informasi tersebut, Rizal langsung mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pengecekan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Hasil penelusuran menunjukkan adanya tiga kendaraan yang terdaftar atas namanya, terdiri dari dua unit mobil dan satu sepeda motor. Salah satu mobil yang tercatat adalah Ferrari dengan nilai fantastis.

“Setelah dicek, ternyata benar ada tiga kendaraan atas nama saya. Salah satunya Ferrari. Itu jelas bukan milik saya,” katanya.

Merasa dirugikan, Rizal segera mengajukan pemblokiran terhadap kendaraan-kendaraan tersebut melalui aplikasi resmi, sesuai arahan petugas Samsat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kewajiban pajak maupun risiko hukum lain di kemudian hari.

Selain beban pajak, Rizal juga mengkhawatirkan potensi implikasi hukum apabila kendaraan tersebut digunakan untuk aktivitas melanggar hukum. Ia menegaskan tidak pernah memberikan data pribadi ataupun menandatangani dokumen apa pun terkait transaksi pembelian kendaraan.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kuningan, Iptu Abdul Aziz, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus sedang dalam penanganan penyidik.

“Pelapor sudah datang dan membuat laporan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan identitas,” kata Abdul Aziz.

Menurut dia, polisi akan menelusuri bagaimana data identitas korban dapat digunakan dalam proses registrasi kendaraan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memalsukan dokumen atau menyalahgunakan data kependudukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total nominal penghimpunan dana dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 mencapai Rp6,83 triliun. Capaian itu meningkat 241,5% dibandingkan raihan 2025 yang sebesar Rp1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Ini luar biasa kita bisa meningkatkan tabungan penghimpunan dana itu Rp6,83 triliun di bulan Ramadan ini, meningkat 241,5%,” kata Dikcy, Kamis (2/4/2026).

Kinerja positif juga terlihat dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang tercatat meningkat sekitar 48% menjadi Rp6,86 triliun, dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun, jumlah penerima manfaat sosial tercatat sebanyak 266.421 orang, dengan total penyaluran mencapai Rp86,2 miliar pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,75 miliar.

“Tentunya peran bank-bank syariah ini nanti kita kolaborasikan, kita pererat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menyebut bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, GERAK Syariah 2026 membukukan peningkatan dari sisi kegiatan dan jangkauan. Tercatat terdapat 2.632 kegiatan yang diselenggarakan di 39 kantor OJK di seluruh Indonesia.

Secara detail kegiatan itu terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini menjangkau lebih dari 8,35 juta peserta, meningkat sekitar 31% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,35 juta orang.

Ke depan, OJK akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dicky juga memastikan bahwa program GERAK Syariah akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Majelis Hakim Effendi menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Effendi di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Selain pidana badan, Marcella juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp16,2 miliar. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar," imbuhnya.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Marcella tidak mendukung komitmen negara dalam memberantas korupsi, khususnya di lembaga yudikatif.

Kemudian, Marcella juga dinilai telah merusak nama baik advokat karena menyalahgunakan profesinya yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan.

Selain itu, Marcella juga telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

"Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan mencuci dan pencucian uang dan mencuci uang hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 98, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala lini. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella dkk total suap untuk mengurus vonis lepas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) itu sebesar US$4 juta.

Terdakwa lainnya yang dijerat dalam perkara itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei.

Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs agar bisa divonis lepas.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi denda kepada tiga pihak yang terlibat dalam manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC).

Praktik yang terjadi pada periode Januari hingga April 2016 ini melibatkan perputaran transaksi semu dengan nilai total mencapai Rp92,85 miliar.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan pihak yang dikenakan sanksi adalah korporasi PT Dana Mitra Kencana serta dua individu berinisial MLN dan UPT.

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU P2SK terkait penciptaan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan dan harga efek di bursa.

PT Dana Mitra Kencana dijatuhi sanksi berupa denda Rp2,1 miliar karena terbukti melakukan transaksi saham IMPC secara tidak langsung di pasar reguler melalui skema pendanaan yang terstruktur kepada belasan nasabah.

Dalam pemeriksaannya, OJK menemukan PT Dana Mitra Kencana mengirimkan dan menerima dana untuk digunakan bertransaksi saham IMPC kepada 17 nasabah. Total nilai pertemuan transaksi antarnasabah tercatat mencapai Rp43,72 miliar selama periode pemeriksaan empat bulan tersebut.

Selain korporasi, OJK juga menghukum UPT dan MLN dengan denda Rp1,8 miliar. Keduanya terbukti bekerja sama dalam mengoordinasikan transaksi tidak wajar dengan memanfaatkan 12 akun nasabah sebagai perantara.

Adapun nilai pertemuan transaksi yang dihasilkan dari kelompok tersebut bahkan lebih besar, yakni mencapai Rp49,12 miliar di pasar reguler.

“Dalam skema 'patungan saham' ini, pihak pengendali menyediakan dana awal untuk transaksi pembelian, lalu menerima kembali dana hasil penjualan dari rekening-rekening efek yang mereka kuasai,” ujar Hasan, Jumat (20/2/2026).

Modus yang dijalankan para pihak ini dinilai telah menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai keadaan pasar dan harga saham IMPC. Transaksi tersebut tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual yang sebenarnya, melainkan hasil rekayasa pihak-pihak terkait.

OJK menegaskan bahwa aktivitas itu dilakukan dengan tujuan memengaruhi pihak lain atau investor publik agar melakukan transaksi pada saham IMPC.

Sepanjang 2022 hingga 2026, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada ribuan pihak guna membersihkan pasar modal dari praktik manipulatif.

Sawahlunto (ANTARA) - PT Bukit Asam (PTBA) Ombilin merevitalisasi Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Ombilin Sawahlunto, Sumatera Barat, senilai Rp22 miliar guna pemulihan aset heritage yang pernah terbakar pada November 2022 kembali menjadi tujuan wisata berbasis heritage.

General Manager PTBA Ombilin Yulfaizon, di Sawahlunto, Jumat, mengatakan revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mengembalikan fungsi gedung sebagai ruang publik sekaligus mendukung sektor pariwisata berbasis heritage di kota itu.

Ia menjelaskan pekerjaan revitalisasi dilakukan setelah melalui tahapan pemeriksaan kepolisian, heritage assessment, serta proses teknis lain agar pelaksanaan sesuai regulasi pelestarian cagar budaya.

Revitalisasi GPK Ombilin dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Guna Cipta Kreasi dengan waktu pelaksanaan 180 hari.

Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah yang menghadiri simbolis serah terima pengerjaan revitalisasi menyebut GPK memiliki fungsi strategis sebagai ikon kawasan heritage kota tua Sawahlunto.

"GPK merupakan bangunan multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan seni budaya, aktivitas komunitas, serta ruang pertemuan masyarakat, untuk itu revitalisasi ini perlu memberi manfaat nyata bagi publik, termasuk sebagai ruang yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi kreatif," kata dia.

Wawako Jeffry juga menekankan pelaksana pekerjaan harus menjaga kualitas pengerjaan, terutama pada aspek kehati-hatian dalam mempertahankan nilai cagar budaya bangunan.

Ia berharap revitalisasi tersebut dapat memperkuat fasilitas pendukung kegiatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata heritage Sawahlunto.

Sementara PTBA Ombilin menyatakan revitalisasi GPK menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan aset di Sawahlunto agar tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) memperoleh fasilitas pinjaman tanpa bunga senilai total Rp822,93 miliar dari dua entitas, yakni PT Mantra Capital Persada (MCP) dan PT Headwell Bintang Energi Hijau (HBEH). Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendanai aksi akuisisi dua perusahaan di sektor budidaya udang dan manufaktur baja.

Manajemen MKNT menyampaikan bahwa pinjaman dari MCP diterima perseroan pada 17 Desember 2025 dengan nilai Rp154,93 miliar berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal sama. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu enam bulan hingga 30 Juni 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Atas pinjaman ini, MKNT tidak dikenakan bunga.

"Atas pemberian Pinjaman Headwell Bintang Energi Hijau (HBEH) ini perseroan tidak dikenakan bunga," kata manajemen MKNT di keterbukaan informasi, Senin (5/1/2026).

Adapun pengembalian pinjaman, lanjut manajemen, dapat dilakukan secara tunai sekaligus (lump sum) atau melalui mekanisme lain yang disepakati, termasuk opsi konversi seluruh pinjaman menjadi saham MKNT setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Para Pihak sepakat bahwa pengembalian pinjaman dapat dilaksanakan secara tunai dengan jumlah penuh (lump sum) atau dengan cara lain yang disepakati secara bersama dimana Para Pihak sepakat bahwa Penerima Pinjaman dapat melakukan pembayaran Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," tambah manajemen.

Sementara itu, pada tanggal yang sama, MKNT juga menerima pinjaman dari HBEH senilai Rp668 miliar dengan ketentuan serupa, yakni tanpa bunga, berjangka waktu enam bulan hingga 30 Juni 2026, serta memiliki opsi pelunasan tunai maupun konversi menjadi saham perseroan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Manajemen menjelaskan, total dana pinjaman sebesar Rp822,93 miliar tersebut akan digunakan untuk dua aksi akuisisi strategis.

Pertama, akuisisi 99,99% saham PT Radja Udang Malingping (RUM) senilai Rp154,93 miliar dari PT Mazon Bumi Mining. RUM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang.

Kedua, MKNT akan mengakuisisi 99,99% saham PT Citra Baru Steel (CBS) senilai Rp668 miliar dari Headwell Investment Limited, yang bergerak di bidang manufaktur baja untuk kebutuhan infrastruktur.

Manajemen menyebutkan, akuisisi RUM dan CBS merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan usaha MKNT ke depan. Kendati demikian, kedua transaksi akuisisi tersebut masih bersifat bersyarat dan belum efektif hingga seluruh ketentuan pendahuluan dalam perjanjian pengikatan jual beli terpenuhi.

Lebih lanjut, penerimaan pinjaman dari MCP dan HBEH dikategorikan sebagai Transaksi Material. Namun, transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan RUPS dan penggunaan penilai independen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (g) POJK Nomor 17 Tahun 2020, mengingat MKNT merupakan perusahaan terbuka non-bank dengan kondisi ekuitas negatif.

Direksi dan dewan komisaris MKNT menegaskan bahwa seluruh transaksi tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung benturan kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Asep menjelaskan dalam konstruksi perkaranya, tim lembaga antirasuah lebih dulu melakukan giat tangkap tangan pada Kamis, 18 Desember 2025 dengan mengamankan 10 pihak untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar," ucap Asep

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan estimasi kerugian akibat pengeroyokan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, mencapai Rp1,2 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Dia menyampaikan dalam kejadian tersebut terjadi pengerusakan 9 sepeda motor, 1 unit mobil, dan sejumlah warung tenda.

"Secara umum sudah dilakukan estimasi perhitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor, dan mobil, serta kaca warga kemarin," katanya dikutip Minggu (14/12/2025).

Budi menjelaskan warga sekitar trauma atas kejadian yang menewaskan dua debt collector itu. Sebab, sejumlah kaca rumah warga dipecahkan dan sejumlah warung tenda dibakar.

Budi menuturkan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan memberikan bantuan, serta perhitungan kerugian bagi para korban.

Selain itu, Polda Metro Jaya masih menunggu laporan-laporan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Termasuk mengejar pelaku yang diduga membakar sejumlah properti di lokasi kejadian.

"Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut," ucapnya.

Budi menceritakan bahwa kejadian bermula ketika tersangka AM di berhentikan oleh sejumlah debt collector sehingga terjadi penarikan kunci motor.

Tersangka yang diketahui Anggota Polisi tidak terima kemudian bersitegang hingga akhirnya terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kendati demikian, polisi masih terus mengusut informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Nantinya setiap perkembangan akan disampaikan kepada masyarakat.