Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai vonis lepas dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) merupakan bentuk penjajahan gaya baru.

Pernyataan itu disampaikan majelis hakim saat membacakan putusan untuk advokat sekaligus terdakwa Marcella Santoso di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hakim Anggota Andi Saputra menjelaskan maksud dari penjajahan baru itu lantaran pihak yang diuntungkan dalam kasus ini adalah perusahaan di Singapura, yakni Wilmar Group.

Tak tanggung-tanggung, Andi menyinggung bahwa praktik suap vonis lepas CPO ini mirip dengan peristiwa VOC ke Indonesia.

"Padahal, ia [Wilmar] meraih keuntungan triliunan rupiah di bumi Indonesia. Hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru, yaitu bila dulu VOC datang langsung ke Nusantara, maka kini cukup menyewa pengacara atau kantor hukum dengan komando dari negaranya, ujar Andi.

Dia menambahkan bahwa praktik suap ini merupakan kasus korupsi besar atau grand corruption lantaran melibatkan entitas di luar Indonesia.

"Dengan ciri-ciri perusahaan yang melakukan kepentingan atas kejahatan di Indonesia tetapi mengendalikan atau dioperasikan dari luar negeri yang dapat dianggap sebagai upaya menghindari yurisdiksi hukum," imbuhnya.

Di samping itu, kasus ini berdampak pada marwah pengadilan Indonesia di mata dunia internasional. Alhasil, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot tajam pada 2025.

"Bahwa dampak yang ditimbulkan terdakwa berskala internasional karena terdakwa mewakili klien Wilmar Group yang berpusat di Singapura. Sehingga dampaknya mencoreng reputasi pengadilan Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam pengurusan perkara ini, advokat Marcella Santoso dan Ariyanto. Marcella telah divonis 14 tahun, sementara Ariyanto 26 tahun penjara.

Keduanya, dinilai hakim telah terbukti bersalah dalam suap vonis lepas ekspor CPO. Total, uang suap dalam perkara ini mencapai US$ 4 juta. Uang itu diberikan kepada Hakim Djuyamto Cs untuk memutus Wilmar Group Dkk dengan vonis lepas.

Kemudian, keduanya juga diminta membayar denda Rp600 juta subsidair 150 hari pidana kurungan. Selain pidana badan, Marcella dan Ariyanto juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp16,2 miliar subsidair 6 tahun pidana kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat sekaligus Akademisi Junaedi Saibih dinyatakan tidak bersalah dalam kasus suap vonis lepas perkara korupsi crude palm oil (CPO) korporasi.

Ketua Majelis Hakim Effendi meyakini Junaedi Saibih tidak bersalah dan tidak terbukti secara meyakinkan terlibat dalam tindak pidana kasus vonis lepas CPO.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Junaedi Saibih tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga Penuntut Umum," ujar Efendi saat di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Effendi menegaskan bahwa selama persidangan berlangsung, jaksa penuntut umum (JPU) tidak berhasil membuktikan pengetahuan Junaedi terkait upaya suap untuk pengurusan vonis lepas tersebut.

Terlebih, hakim juga mengemukakan Junaedi tidak berangkat ke Singapura untuk rapat langsung dengan Wilmar Group selaku pihak prinsipal. Hal tersebut dibuktikan dari alat bukti paspor Junaedi.

"Selain itu tidak ada komunikasi yang menunjukkan adanya meeting of mind untuk menyerahkan uang, tidak ada pembagian peran dalam pelaksanaan pemberian, dan tidak ada persetujuan bersama yang dapat diidentifikasi secara tegas. Padahal, meeting of mind adalah syarat utama dari terwujudnya unsur penyuapan," imbuhnya.

Lebih jauh, hakim menyatakan Junaedi tidak terlibat dalam perumusan suap dalam perkara ini. Sebab, Junaedi dibayar secara profesional aras haknya sebagai advokat di Aryanto Arnaldo Law Firm (AALF).

"Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum," pungkas Effendi.

Adapun, Junaedi Saibih sebelumnya dituntut 9 tahun penjara oleh JPU. Selain itu, dia juga dituntut untuk membayar denda Rp 600 juta subsider 150 hari pidana kurungan.

Sekadar informasi, dalam pengurusan perkara ini, Advokat Marcella Santoso dan Ariyanto. Marcella divonis 14 tahun, sementara Ariyanto 26 tahun penjara.

Keduanya, dinilai hakim telah terbukti bersalah dalam suap vonis lepas ekspor CPO. Total, uang suap dalam perkara ini mencapai US$ 4 juta. Uang itu diberikan kepada hakim Djuyamto Cs untuk memutus Wilmar Group Dkk dengan vonis lepas.

Kemudian, keduanya juga diminta membayar denda Rp600 juta subsider 150 hari pidana kurungan. Selain pidana badan, Marcella dan Ariyanto juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp16,2 miliar subsider 6 tahun pidana kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Majelis Hakim Effendi menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Effendi di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Selain pidana badan, Marcella juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp16,2 miliar. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar," imbuhnya.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Marcella tidak mendukung komitmen negara dalam memberantas korupsi, khususnya di lembaga yudikatif.

Kemudian, Marcella juga dinilai telah merusak nama baik advokat karena menyalahgunakan profesinya yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan.

Selain itu, Marcella juga telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

"Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan mencuci dan pencucian uang dan mencuci uang hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 98, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala lini. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella dkk total suap untuk mengurus vonis lepas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) itu sebesar US$4 juta.

Terdakwa lainnya yang dijerat dalam perkara itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei.

Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs agar bisa divonis lepas.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Ketua Majelis Hakim, Effendi menilai Syafei telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberi suap dalam perkara tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada Syafei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," ujar Efendi saat di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Syafei juga diwajibkan untuk membayar denda Rp300 juta. Namun, apabila Syafei tidak bisa membayar uang dends tersebut maka bakal diganti dengan hukuman penjara 100 hari.

Selain itu, Effendi menyatakan Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana pencucian uang [TPPU]," pungkasnya.

Adapun, hukuman ini lebih rendah dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Syafei dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 600 dan membayar yang pengganti Rp9,3 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Sekadar informasi, M Syafei telah didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.

Terdakwa itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Marcella Santoso. Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs.