Jutaan anak muda Indonesia memilih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, atau pekerja lepas bukan karena tidak tahu risiko pekerjaan itu. Mereka tahu. Tapi di hadapan pasar kerja formal yang makin sempit, pilihan itu terasa seperti satu-satunya jalan yang masuk akal.

Data BPS per Agustus 2025 mencatat 31,5 juta orang kini bekerja sebagai pekerja mandiri atau gig worker. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun. Angka itu naik tajam, dan pemerintah menyebutnya sebagai tanda ekosistem digital yang tumbuh. Tapi ada yang tidak ikut tumbuh: perlindungan sosial.

Kita sudah terbiasa membaca generasi ini dengan cara yang terlalu mudah. Mereka disebut tidak mau terikat, menghindari tanggung jawab, atau terlalu mendambakan kebebasan. Narasi itu nyaman karena mengalihkan persoalan dari struktur ke karakter.

Jika masalahnya ada pada sikap generasi, maka negara tidak perlu membenahi apa-apa, cukup menunggu mereka dewasa dan sadar. Tapi data bercerita dengan cara yang berbeda.

Survei yang dikutip berbagai lembaga riset ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z yang masuk gig economy bukan karena menolak kerja formal. Sebaliknya, karena kerja formal menolak mereka lebih dulu.

Lowongan yang mensyaratkan pengalaman untuk posisi pemula, proses rekrutmen yang panjang dan tidak transparan, serta gelombang PHK di sektor industri di tengah efisiensi berbasis teknologi. Semuanya menutup pintu sebelum sempat diketuk.

Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah cara pemerintah meresponsnya. Alih-alih mempertanyakan mengapa pintu kerja formal semakin sempit, kebijakan yang muncul justru merayakan gig economy sebagai solusi.

Program Penguatan Ekosistem Gig Economy yang diluncurkan Kemenko Perekonomian pada akhir 2025 mempromosikan pekerjaan berbasis platform sebagai wajah baru dunia kerja yang fleksibel dan mandiri. AI Open Innovation Challenge dibuka untuk mendorong anak muda menjadi kreator solusi digital.

Framing ini tidak salah sepenuhnya, tapi ia melewatkan sesuatu yang mendasar: fleksibilitas tanpa lantai perlindungan bukan kebebasan, ia adalah ketidakpastian yang diberi nama lain.

Masalah dengan cara kita mendefinisikan bekerja juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. BPS menghitung seseorang sebagai pekerja jika ia aktif bekerja minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seorang pengemudi ojek yang membuka aplikasi tiga jam sehari selama dua hari lalu berhenti karena sakit, tetap tercatat sebagai pekerja.

Angka pengangguran terlihat terkendali, bahkan turun, sementara di bawahnya jutaan orang hidup tanpa kepastian penghasilan, tanpa akses jaminan kecelakaan kerja, dan tanpa tabungan pensiun.

Ketua Apindo Shinta Kamdani menyebut angka-angka itu kosmetik statistik yang menyembunyikan kerentanan riil. Ini bukan soal manipulasi data. Ini soal alat ukur yang dirancang untuk era kerja yang sudah tidak relevan, yang terus dipakai untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Perdebatan tentang gig economy selama ini terlalu banyak berputar pada pertanyaan apakah pekerja platform harus dikategorikan sebagai karyawan atau mitra.

RUU Pekerja Gig yang sedang bergulir di DPR pun masih terjebak di perdebatan status hukum itu. Perdebatan itu penting, tapi ia berisiko menjadi perdebatan yang salah jika tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada jenis kontrak kerja seseorang?

Status karyawan atau mitra seharusnya bukan syarat seseorang layak dilindungi. Seseorang yang memilih menjadi freelancer tetap bisa jatuh sakit. Tetap bisa mengalami kecelakaan saat mengantarkan pesanan. Tetap akan tua. Kerentanan itu tidak hilang hanya karena ia tidak memiliki slip gaji.

Beberapa negara sudah mulai menggeser cara berpikirnya ke arah itu. Inggris mengakui kategori worker di antara karyawan dan kontraktor independen, yang memberikan hak atas upah minimum dan jaminan tertentu tanpa menghapus fleksibilitas. Spanyol mengesahkan Riders Law yang mewajibkan platform untuk mengakui kurir sebagai karyawan dengan hak penuh.

Keduanya tidak sempurna dan masih terus diperdebatkan, tapi arahnya jelas: perlindungan sosial dilepaskan dari soal status kontrak, dan disandarkan pada kenyataan bahwa seseorang bekerja dan menanggung risiko. Indonesia belum sampai ke sana, tapi tekanannya sudah ada di dalam negeri.

Aksi unjuk rasa pengemudi ojek menjelang Hari Buruh 2026 menuntut hal yang sama: bukan seragam dan kartu pegawai, tapi kepastian bahwa mereka tidak akan jatuh ke jurang jika platform tiba-tiba mengubah tarif atau menonaktifkan akun mereka secara sepihak.

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar ketiadaan regulasi. Selama ini platform digital beroperasi dengan argumen bahwa mereka hanya menyediakan teknologi, bukan mempekerjakan orang.

Pengemudi dan kurir disebut mitra yang bebas memilih kapan bekerja. Argumen itu berhasil secara hukum, tapi gagal secara moral: ketika algoritma yang menentukan siapa mendapat order, berapa tarif yang berlaku, dan kapan akun bisa dinonaktifkan, maka kendali itu bukan ada di tangan pekerja. Ia ada di tangan platform. Yang disebut kebebasan itu, dalam praktiknya, adalah kebebasan menanggung risiko sendirian.

Pilihan yang dibuat jutaan anak muda ini layak diperlakukan dengan lebih serius dari sekadar gejala generasi yang sulit diatur. Mereka bergerak dalam kondisi yang sudah menyempit jauh sebelum mereka tiba.

Selama sistem perlindungan sosial kita masih dirancang hanya untuk mereka yang bekerja dengan kontrak tetap dan slip gaji bulanan, maka pertumbuhan gig economy yang terus dirayakan pemerintah sesungguhnya sedang merayakan sesuatu yang lain: semakin banyak orang yang bekerja keras di luar jangkauan perlindungan negara.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.

IDXChannel - PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimory (CMRY) berencana menyuntik modal kepada anak perusahaannya, PT Marcoprima Panganutama (MP) senilai Rp375 miliar. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat bisnis sosis dan nugget perseroan.

MP adalah perusahaan terkendali perseroan dengan kepemilikan saham 99 persen. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan daging dengan berfokus pada produksi sosis dan nugget dengan merek Kanzler.

Sekretaris Perusahaan Cimory, Dinar Primasari mengatakan, penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk mendukung penambahan kapasitas produksi dan modal kerja MP.

"Transaksi ini juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan lewat peningkatan kinerja anak perusahaan dalam jangka panjang," katanya dalam keterbukaan informasi, Rabu (1/7/2026).

Sebagai informasi, Cimory saat ini memiliki tiga lini bisnis utama, yani produk olahan susu dalam bentuk susu UHT dan yogurt, produk olahan makanan dalam bentuk sosis dan nugget, serta produk olahan telur dalam bentuk saus mayonaise.

Sepanjang 2025, Cimory meraup penjualan bersih Rp10,7 triliun, tumbuh 18,82 persen secara tahunan. Kinerja profitabilitas juga cukup kuat dengan laba bruto Rp4,85 triliun dan laba bersih Rp2,03 triliun.

Dalam lima tahun terakhir, penjualan bersih dari segmen produk olahan meningkat, bahkan kini mengungguli produk olahan susu. Kondisi ini memberikan peluang bagi Cimory untuk terus menggenjot segmen produk olahan makanan.

Pada 2025, segmen produk olahan makanan berkontribusi 62 persen terhadap penjualan Cimory dan 38 persen sisanya berasal dari produk olahan susu.

Pertumbuhan pada segmen produk olahan makanan ditopang oleh peningkatan pada penjualan kanzler singles dan chicken crispy nugget. Pada 2025, perseroan juga terus agresif meluncurkan produk baru seperti crispy nugget stick dan kanzler gochujang.

(Rahmat Fiansyah)

Lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) RI, Indonesia Investment Authority (INA), menyebut republik ini membutuhkan investasi hingga US$ 800 miliar atau sekitar Rp 14.369 triliun (asumsi kurs Rp 17.962 per dolar AS) demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Chief Executive Officer (CEO) INA, Oki Ramadhana mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan investasi yang sangat besar. Menurutnya, kebutuhan investasi tersebut tidak cukup dipenuhi dengan mengandalkan investor domestik.

“Penggerak utamanya tentu investasi global. Kalau hanya mengandalkan dana domestik, itu tidak cukup,” kata Oki dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA, Rabu (1/7).

Dia menilai penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) mutlak diperlukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi asing tidak sekadar menyediakan pendanaan, tetapi juga mendukung proyek-proyek berbasis teknologi, memperkuat kapabilitas industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ia juga mengatakan, fondasi ekonomi RI masih kuat untuk menarik investor asing. Hal itu didukung pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata global dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga.

Seiring dengan itu, Oki melihat fundamental ekonomi Indonesia kini bukan lagi menjadi persoalan bagi investor global. Apalagi Global Infrastructure Fund dalam dua tahun terakhir disebutnya telah menelaah sekitar 25 hingga 30 peluang investasi di Indonesia.

“Ini luar biasa sekali, global investors the way they actually look at Indonesia,” katanya.

Dana Kelolaan Investasi INA Tembus Rp 146 Triliun

Di sisi lain, INA membukukan pertumbuhan dana kelolaan atau assetundermanagement (AUM) sebesar Rp 146,2 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh 1,9 kali dibandingkan dengan tahun pertama operasional INA.

Dalam lima tahun, total investasi yang telah disalurkan INA bersama para mitranya mencapai Rp 74,5 triliun. Secara terperinci, kontribusi investasi yang berasal dari INA sebesar Rp 33,3 triliun, sedangkan mitra investasi menyumbang Rp 41,2 triliun.

Oki mengatakan, investasi tersebut paling banyak dialokasikan ke sektor transportasi dan logistik dengan porsi 44%. Selanjutnya, ada sektor digital dan kecerdasan buatan (AI) yang menyerap 29,6%, disusul energi hijau sebesar 9,8%, kesehatan 9,2%, advanced material 5,5%, dan sektor potensial lainnya sebesar 1,9%.

Sebagai SWF, INA berhasil mempertahankan peringkat internasional dari Fitch Ratings di posisi BBB. Sementara di tingkat nasional, peringkat investasi INA berada pada level AAA.

Apabila menilik kinerjanya, INA membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 7,44 triliun sepanjang 2025. Torehan itu naik 37,30% secara tahunan atau year on year (YoY) dari Rp 5,42 triliun pada periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan INA melonjak 43,01% YoY menjadi Rp 8,45 triliun, dari sebelumnya Rp 5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, beban investasi juga meningkat 26,89% YoY menjadi Rp 130,99 miliar dari Rp 103,23 miliar.

PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Rabu (1/7). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku industri pupuk.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan sinergi ini merupakan wujud Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Fokusnya adalah membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

"Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, Sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Simon menyebut kolaborasi ini sebagai kebutuhan strategis di tengah tantangan industri saat ini. Pertamina, kata dia, terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy.

Strategi ini memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus membangun bisnis rendah karbon menuju Net Zero Emission.

Di sisi lain, Pupuk Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. Perusahaan pelat merah itu juga berperan memperkuat industri petrokimia dalam negeri.

"Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia," jelas Simon.

Senada dengan Simon, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri. Industri yang kuat pada gilirannya dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dirinya menilai Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi satu sama lain. Ia menyebut sinergi ini bukan sekadar hubungan bisnis antarperusahaan.

"Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional," terang Rahmad.

Kemitraan ini, lanjutnya, juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas. Rahmad menekankan pentingnya perpaduan kompetensi kedua perusahaan pelat merah tersebut.

Ia menjelaskan, kompetensi Pertamina di sektor energi jika dipadukan dengan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia akan menciptakan sinergi baru. Sinergi itu diyakini menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi kedua perusahaan.

"Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan awal bagi kedua perusahaan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama lanjutan. Eksplorasi tersebut akan memanfaatkan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional secara menyeluruh. Selain itu, kerja sama ini didorong dapat mempercepat proses hilirisasi di dalam negeri.

Pertamina dan Pupuk Indonesia menyatakan sinergi ini turut ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Langkah ini pada akhirnya diharapkan memperkuat daya saing industri dalam negeri di tengah persaingan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Rabu (1/7/2026) untuk menjajaki peluang kolaborasi demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk untuk pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi ini merupakan wujud Asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, Sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan,” kata Simon.

Simon mengatakan Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga ikut membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di samping itu, Pupuk Indonesia memegang peran strategis menjaga produktivitas pertanian nasional sekaligus memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita

membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia,” kata Simon.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri, dan industri yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rahmad.

Rahmad menambahkan ketika kompetensi Pertamina di sektor energi dipadukan dengan

pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia, akan tercipta sinergi yang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi Indonesia.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” kata Rahmad.

Nota Kesepahaman ini menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi MNC University menggelar seminar bertajuk "The Future of Jakarta: JAKI – Smart City Innovation & Digital Public Service" di Auditorium Rajawali, MNC University, lantai 6, pada Senin (29/6).

Seminar yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.45 WIB ini dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan bertujuan memberikan wawasan mengenai konsep smart city, inovasi teknologi, serta peran aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital di Jakarta.

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi, Verra Budhi Lestari, M. Kom, serta Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi Jakarta Smart City (JSC), Raden Masargo Everest. Sebelum memasuki materi inti, peserta diajak mengikuti kuis interaktif seputar aplikasi JAKI yang ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang memaparkan materi secara bergantian. Raden Masargo Everest membawakan materi mengenai fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi JAKI, sementara Mohamad Hafitz menjelaskan proses pembentukan dan pengembangan aplikasi tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Masargo Everest menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

"Harapannya wawasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berpotensi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berdiskusi, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkompeten," ungkap Raden Masargo.

Bagi MNC University, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah melalui kegiatan edukatif, sekaligus mendorong terciptanya mahasiswa yang siap berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital dan pembangunan kota cerdas di masa depan.

Selain menambah wawasan tentang transformasi digital dan layanan publik berbasis teknologi, para peserta juga memperoleh e-certificate serta kesempatan mendapatkan special rewards.

Rangkaian seminar ditutup oleh pembawa acara pada pukul 16.45 WIB, diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, panitia, dan seluruh peserta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

Posisi investasi lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF), Indonesia Investment Authority (INA), di saham bank Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan floating loss hingga triliunan rupiah.

Berdasarkan laporan keuangan INA dari 2024–2025, SWF nasional itu mencatat kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai saham BMRI dan BBRI mencapai Rp 18,46 triliun. Alhasil nilai investasi INA di dua saham pelat merah itu menjadi Rp 64,99 triliun per akhir 2025. Angka itu menyusut 15,2% YoY dari sebelumnya Rp 76,64 triliun pada awal 2024.

Apabila menilik perdagangan saham sore ini, Rabu (1/7) saham BMRI ditutup turun 1,04% ke Rp 3.810. Lalu saham BBRI juga terkoreksi 2,20% ke Rp 2.670 per lembar saham.

Chief Financial Officer INA, Eddy Porwanto mengatakan, hingga kini INA belum berencana menambah investasi pada saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, INA saat ini lebih memprioritaskan penempatan modal pada aset privat (private assets) yang memiliki karakter investasi jangka panjang.

Ia menjelaskan, sejarah kepemilikan dua bank pelat merah itu merupakan modal awal yang diterima INA saat SWF itu dibentuk. Eddy pun memastikan hingga kini kedua saham bank Himbara itu masih tetap digenggam dan menjadi bagian dari portofolio investasi INA.

“Jadi tentunya memang volatilitas pasar modal saat ini lagi tinggi,” kata Eddy dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menuturkan, INA masih akan tetap mempertahankan kepemilikan saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, Bank Mandiri dan BRI secara konsisten memberikan return yang baik, terutama dari dividen. “Kita lihat volatilitas untuk sementara waktu saja, kami percaya jangka panjang BMRI dan BBRI sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya INA telah mengambil alih sebagian kecil saham dua bank pelat merah senilai total Rp 44,99 triliun dari kepemilikan pemerintah. Kedua bank yang dimaksud yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi Pasal 3 tentang permodalan INA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Secara terperinci, INA mengantongi 3,73 miliar saham Seri B Bank Mandiri dengan harga Rp 6.073 per saham. Alhasil, INA memiliki 8% saham BMRI dengan menggelontorkan dana Rp 22,67 triliun.

Sementara itu, BRI mengalihkan 5,49 miliar saham seharga Rp 4.061 per saham. Dengan demikian, INA memiliki saham BRI sebanyak 3,63% dengan menggelontorkan dana Rp 22,32 triliun.

Harga saham kedua bank BUMN tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 515-2021 yang diterbitkan pada 23 Desember 2021. Adapun, kedua transaksi tersebut dilakukan pada hari yang sama saat regulasi itu terbit.

PP 74/2020 mengatur dua sumber dana untuk memenuhi modal INA, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lainnya. Penyertaan modal negara yang dimaksud dapat berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau saham milik negara pada BUMN.

Posisi investasi lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF), Indonesia Investment Authority (INA), di saham bank Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan floating loss dengan total Rp 24,30 triliun.

Di saham BMRI, INA memiliki sebanyak 7,46 miliar saham dengan harga masuk sekitar Rp 6.073 per saham. Sementara harga BMRI saat ini berada di kisaran Rp 3.820 per unit. Alhasil, nilai investasi tersebut mengalami floating loss sekitar Rp 16,82 triliun.

Adapun di saham BBRI, INA menggenggam sekitar 5,49 miliar saham di harga masuk Rp 4.061 per saham. Dengan harga BBRI saat ini yang sudah merosot ke level Rp 2.700, floating loss INA di saham pelat merah itu mencapai Rp 7,48 triliun.

Saham	Harga Masuk	Harga Sekarang	Jumlah Saham	Floating Loss
BMRI	Rp 6.073	Rp 3.820	7.466.666.666	Rp 16,82 triliun
BBRI	Rp 4.061	Rp 2.700	5.498.021.834	Rp 7,48 triliun

Catatan: Harga saham BBRI dan BMRI, Rabu (1/7) pukul 14:34 WIB.

Chief Financial Officer INA, Eddy Porwanto mengatakan, hingga kini INA belum berencana menambah investasi pada saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, INA saat ini lebih memprioritaskan penempatan modal pada aset privat (private assets) yang memiliki karakter investasi jangka panjang.

Ia menjelaskan, sejarah kepemilikan dua bank pelat merah itu merupakan modal awal yang diterima INA saat SWF itu dibentuk. Eddy pun memastikan hingga kini kedua saham bank Himbara itu masih tetap digenggam dan menjadi bagian dari portofolio investasi INA.

“Jadi tentunya memang volatilitas pasar modal saat ini lagi tinggi,” kata Eddy dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menuturkan, INA masih akan tetap mempertahankan kepemilikan saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, Bank Mandiri dan BRI secara konsisten memberikan return yang baik, terutama dari dividen. “Kita lihat volatilitas untuk sementara waktu saja, kami percaya jangka panjang BMRI dan BBRI sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya INA telah mengambil alih sebagian kecil saham dua bank pelat merah senilai total Rp 44,99 triliun dari kepemilikan pemerintah. Kedua bank yang dimaksud yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi Pasal 3 tentang permodalan INA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Secara terperinci, INA mengantongi 3,73 miliar saham Seri B Bank Mandiri dengan harga Rp 6.073 per saham. Alhasil, INA memiliki 8% saham BMRI dengan menggelontorkan dana Rp 22,67 triliun.

Sementara itu, BRI mengalihkan 5,49 miliar saham seharga Rp 4.061 per saham. Dengan demikian, INA memiliki saham BRI sebanyak 3,63% dengan menggelontorkan dana Rp 22,32 triliun.

Harga saham kedua bank BUMN tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 515-2021 yang diterbitkan pada 23 Desember 2021. Adapun, kedua transaksi tersebut dilakukan pada hari yang sama saat regulasi itu terbit.

PP 74/2020 mengatur dua sumber dana untuk memenuhi modal INA, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lainnya. Penyertaan modal negara yang dimaksud dapat berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau saham milik negara pada BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat inflasi pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan/year on year (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen (yoy) dan mendekati batas atas yang ditargetkan pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Inflasi pada Juni 2026, secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai sebesar 0,04 persen. Secara tahunan atau yoy terjadi inflasi sebesar 3,34 persen, dan secara tahun kalender atau year to date(ytd) terjadi inflasi sebesar 1,79 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ateng menjelaskan, kelompok penyumbang inflasi bulanan terbesar terjadi pada kelompok transportasi. Inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026 mencapai sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

“Tiga komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yaitu pertama, bensin dengan andil inflasi 0,21 persen, kedua, tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen, ketiga, pelumnas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen,” ungkapnya.

Kemudian, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,20 persen pada Juni 2026. Andil inflasi pada kelompok ini adalah sebesar 0,06 persen.

“Komoditas pada kelompok ini yang memberi andil inflasi terutama bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih dengan andil inflasi 0,03 persen, dan beras dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen,” terangnya. Eva Rianti