REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

KOMPAS.com – Pertamina kembali membuka lowongan magang bagi lulusan baru (fresh graduate) yang ingin memulai karier di perusahaan energi milik negara.

Melalui program Internship Pertamina Group, tersedia lebih dari 400 posisi magang yang tersebar di 21 perusahaan di bawah naungan Pertamina Group.

Pendaftaran recruitment Pertamina dibuka hingga Minggu, 5 Juli 2026. Dengan waktu pendaftaran yang terbatas, calon pelamar disarankan segera melengkapi dokumen dan mengirim lamaran sebelum periode pendaftaran ditutup.

Melalui akun Instagram @pertaminacareer, Pertamina mengajak para fresh graduate untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi profesional.

"Woww bangett 400+ posisi tersebar di 21+ entitas Pertamina Grup. Inilah saatnya Sobat untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina!," tulis akun @pertaminacareer.

Program Internship Pertamina Group dirancang agar peserta mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di lingkungan Pertamina Group sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Lowongan magang Pertamina tersedia di berbagai bidang

Program magang ini membuka peluang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia beragam posisi yang dapat dipilih sesuai minat dan kualifikasi pelamar.

Beberapa bidang yang dibuka dalam rekrutmen Pertamina meliputi:

• Keuangan
• Audit
• Executive
• Legal Counsel
• Human Capital
• Corporate Secretary
• HSSE
• Pertamina Digital Hub
• Enterprise IT
• SPPU
• Logistik & Infrastruktur
• Asset Management
• Manajemen Risiko
• Shared Services dan berbagai posisi lainnya.

Banyaknya pilihan posisi tersebut menjadikan program magang Pertamina sebagai salah satu rekrutmen magang BUMN terbesar yang dibuka pada pertengahan 2026.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pertamina Career (@pertaminacareer)

Daftar perusahaan yang membuka lowongan magang

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang tergabung dalam Pertamina Group, yaitu:

• Pertamina
• Pertamina Patra Niaga
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina Hulu Rokan
• Pertamina Internasional EP
• Pertamina EP Cepu
• Pertamina Gas
• Pertamina Perta Arun Gas
• PGN MAS
• PGN Gagas
• Pertamina International Shipping
• Pertamina Marine Engineering
• Pertamina Trans Kontinental
• Pertamina Port and Logistics
• Pertamina Geothermal Energy
• Pertamina New & Renewable Energy
• Tugu Insurance
• Pertamina Nusantara Regas
• Pertamina Foundation
• Pertamina Training & Consulting (PTC)
• Patra Jasa

Cara daftar rekrutmen Pertamina

Bagi fresh graduate yang ingin mengikuti program magang Pertamina ini, berikut cara daftar rekrutmen Pertamina:

• Buat akun di situs recruitment.pertamina.com, https://recruitment.pertamina.com
• Lengkapi profil dan data diri hingga mencapai 100 persen
• Masuk ke menu Lowongan Kerja
• Pilih kategori Internship
• Tentukan posisi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi, lalu kirim lamaran.

Sebelum mengirim lamaran, pastikan seluruh data serta dokumen yang diunggah sudah benar agar proses seleksi berjalan lancar.

Rekrutmen Pertamina gratis, jangan percaya penipuan

Pertamina menegaskan bahwa seluruh tahapan recruitment Pertamina dilakukan tanpa dipungut biaya. Pelamar diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Pertamina dan meminta sejumlah uang dengan alasan proses seleksi.

"Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya bebas biaya. Waspadalah terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi," ujar pihak Pertamina.

Informasi resmi hanya diumumkan melalui situs recruitment.pertamina.com dan akun Instagram @pertaminacareer. Sementara itu, seluruh komunikasi terkait proses seleksi hanya dikirim melalui alamat email resmi recruitment@pertamina.com.

Itulah ulasan mengenai recruitment Pertamina terbaru. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wiman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia naik 10,69 persen (month to month/mtm) menjadi 1,38 juta kunjungan sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut juga naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan turis asing masuk ke dalam negeri melalui tiga pintu masuk utama, yakni udara 932,85 ribu kunjungan, laut 215,61 ribu kunjungan dan darat mencapai 45,09 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1,19 juta kunjungan dan melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 188,53 ribu kunjungan," kata Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman dari Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta, meningkat 7,68 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut Ateng, secara umum, jumlah kunjungan wisman berfluktuasi selama Januari-Mei 2026. Jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,19 juta kunjungan pada Januari, kemudian menurun menjadi 1,16 juta kunjungan pada Februari dan kembali turun menjadi 1,09 juta kunjungan pada Maret.

Pada April dan Mei 2026, jumlah kunjungan wisman kembali meningkat menjadi 1,25 juta kunjungan dan 1,38 juta kunjungan.

Berdasarkan paspor yang dipegang, jumlah kunjungan turis ke Indonesia pada Mei 2026 didominasi oleh pemegang paspor Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan (21,58 persen).

Selanjutnya, wisman pemegang paspor Australia tercatat sebanyak 155,03 ribu kunjungan (11,22 persen), diikuti Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan (9,89 persen), dan China sebanyak 125,46 ribu kunjungan (9,08 persen).

Dari sisi, rata-rata lama tinggal, turis yang meninggalkan Indonesia pada Mei 2026 telah menghabiskan waktu selama 10,14 malam di Tanah Air.

Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap investasi ke luar negeri dengan memberlakukan aturan Keamanan Nasional mulai 1 Juli 2026.

AFP melaporkan penerapan regulasi keamanan nasional bagi investasi ke luar negeri dilakukan di tengah meningkatnya persaingan teknologi dengan Amerika Serikat (AS).

Aturan baru yang pertama kali diumumkan pada 1 Juni tersebut memberikan kerangka hukum yang sangat luas bagi pemerintah untuk memengaruhi arus modal dan transfer tenaga kerja lintas batas China.

Regulasi itu menyatakan bahwa investasi ke luar negeri harus mematuhi 'konsep keamanan nasional secara menyeluruh', sekaligus berupaya 'menyeimbangkan pertimbangan domestik dan internasional'.

Kerangka aturan baru tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah China untuk meninjau investasi atau transfer yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional.

Beijing memandang sektor-sektor seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor (chip komputer), dan teknologi hijau, sebagai bidang yang sangat penting baik secara ekonomi maupun strategis. Negeri Tirai Bambu tersebut juga berkomitmen mendorong pengembangan sektor-sektor itu di dalam negeri.

Berdasarkan aturan baru tersebut, pembatasan yang sebelumnya berlaku untuk transfer lintas batas tidak hanya mencakup barang dan data, tetapi juga ekspor jasa, termasuk pengiriman tenaga ahli teknis ke luar negeri maupun penyelenggaraan pelatihan di luar negeri.

Dewan Negara China (State Council) berdalih aturan keamanan nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat investasi ke luar negeri.

Namun, sebagian investor khawatir kebijakan tersebut akan membatasi kemampuan ekosistem teknologi China yang berkembang pesat untuk mengakses pasar global.

Beijing selama ini kerap memandang transaksi lintas negara dengan penuh kehati-hatian. Pada April lalu, badan perencana ekonomi tertinggi China menggagalkan upaya pemilik Facebook, Meta Platforms, untuk mengakuisisi startup AI Manus, yang dikembangkan oleh perusahaan yang didirikan di China tetapi kini berbasis di Singapura.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China (US-China Economic and Security Review Commission) menyatakan langkah China tersebut memperkuat tren yang telah mereka amati selama beberapa bulan terakhir.

Mei lalu, Komisi bipartisan itu memperingatkan seperti yang sering terjadi pada Undang-undang terkait keamanan nasional China, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga menciptakan risiko tambahan bagi perusahaan asing.

MOSKOW - Polisi di Monako dan negara tetangganya, Prancis, meluncurkan perburuan terhadap seorang tersangka yang diyakini telah meledakkan bom rakitan di pusat kerajaan Mediterania yang kaya raya itu, yang menyebabkan beberapa orang terluka parah.

Di antara mereka yang terjebak dalam ledakan, yang terjadi pada pukul 21.00 (19:00 GMT) pada hari Senin, adalah tiga warga negara Ukraina, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkonfirmasi pada hari Selasa.

Ketiganya adalah anggota satu keluarga, kata kementerian tersebut, mengutip informasi yang diterima dari layanan darurat setempat. Kementerian tidak menyebutkan nama mereka tetapi mengatakan Kyiv sedang memeriksa kewarganegaraan mereka.

Ketiganya diyakini sebagai oligarki kelahiran Ukraina, Vadym Yermolaiev, pasangannya, dan putranya yang berusia 13 tahun, menurut laporan media Prancis.

Dipahami bahwa wanita tersebut berada dalam kondisi kritis sementara Yermolaiev dan putranya diyakini mengalami luka yang tidak terlalu serius.

Siapa Vadym Yermolaiev? Taipan Ukraina yang Terluka dalam Ledakan di Monako

1. Dinas Keamanan Ukraina Diduga Terlibat dalam Serangan

Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan bahwa para penyelidik sedang mempertimbangkan teori bahwa Dinas Keamanan Ukraina mengarahkan serangan terhadap Yermolaiev, salah satu pengusaha terkaya Ukraina yang pindah ke Monako pada tahun 2021. Yermolaiev dikenai sanksi Ukraina karena urusan bisnisnya di Krimea pada tahun 2023 setelah wilayah itu dianeksasi oleh Rusia.

Menurut surat kabar tersebut, serangan itu kemungkinan lebih merupakan "peringatan" daripada upaya yang disengaja untuk membunuhnya.

2. Monako Terguncang

Pangeran Albert II dari Monako menggambarkan insiden itu sebagai "kejahatan keji" dan "kejutan bagi seluruh komunitas Monako".

Seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan polisi sedang berupaya "untuk menemukan pelakunya, yang telah melarikan diri".

Kerajaan kecil ini, yang dikenal dengan kasino, kapal pesiar mewah, keamanan ketat, dan gaya hidup mewah penduduknya yang super kaya, dikelilingi oleh Laut Mediterania di satu sisi dan Prancis di sisi lain, dan tidak ada pemeriksaan perbatasan antara kedua negara.

Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pintu masuk sebuah gedung apartemen di pusat Monaco pada Senin malam setelah seorang pria terlihat meninggalkan sebuah paket di sana, kata jaksa penuntut umum Monaco, Stephane Thibault.

Le Figaro mengatakan gambar pengawasan video menunjukkan seorang pria mengenakan jaket hitam, celana panjang berwarna terang, sepatu putih, dan topi hitam yang sebagian menutupi wajahnya menjatuhkan ransel di pintu masuk gedung sesaat sebelum ledakan. Thibault mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa tersangka bertindak sendirian sebelum melarikan diri dengan berjalan kaki dan masih buron.

Alat peledak itu berisi baut dan peluru, kata Christophe Mirmand, menteri negara untuk Monaco, kepada penyiar berita Prancis LCI pada hari Selasa.

Pada hari Selasa, polisi berjaga-jaga di lokasi kejadian, dan area tersebut dikordon sementara sebuah helikopter berputar-putar di atasnya, lapor kantor berita AFP.

“Sejauh yang saya tahu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tindakan seperti itu terjadi di kerajaan ini,” kata Mirmand.

Tiga orang, termasuk seorang remaja, dilaporkan terluka dalam ledakan tersebut, lapor kantor berita Reuters.

Sebuah sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pria yang terluka dalam serangan itu adalah Yermolaiev dan wanita yang terluka dalam serangan yang sama – pasangannya – terluka parah dari pinggang ke bawah. Wanita tersebut diperkirakan dalam kondisi kritis, sementara Yermolaiev awalnya diperkirakan dalam kondisi kritis tetapi sejak itu kondisinya stabil di rumah sakit.

Ketiga korban “tampaknya sedang pulang dengan tenang” ketika bom meledak, menurut rekaman pengawasan, kata Mirmand kepada wartawan.

“Mereka terjebak dalam ledakan saat mereka melewati ambang pintu gedung apartemen mereka,” katanya.

3. Menjalankan Bisnis Alkohol di Krimea

Yermolaiev adalah seorang jutawan yang tinggal di Monako dan dikenai sanksi oleh Kyiv pada Desember 2023 karena terus menjalankan bisnis alkoholnya di Krimea yang diduduki Rusia, menurut laporan dinas keamanan Ukraina.

Pada tahun 2023, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan sanksi telah ditujukan kepada “mereka yang membantu agresi Rusia, mereka yang membantu mereka yang telah memilih jalan memalukan dengan berkolaborasi dengan negara teroris."

Yermolaiev membantah berkolaborasi dengan Rusia. “Kami mencoba untuk memulihkan investasi kami [di Krimea] tetapi tidak berhasil,” katanya kepada RBC Ukraina pada tahun 2024. “Pada akhir tahun 2015, kami telah menghentikan upaya tersebut. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut memberi tahu kami bahwa mereka diintimidasi dan ditekan untuk mendaftar ulang di bawah hukum negara agresor.” Ia mengklaim telah menasihati mereka untuk tidak melakukan hal itu. Bisnisnya di Krimea akhirnya disita oleh pasukan Rusia pada tahun 2023.

4. Orang Terkaya ke-45 Ukraina

Ia diyakini telah tinggal di Monaco, sebuah negara mikro dengan populasi 38.000 jiwa, sejak tahun 2021, tahun di mana ia berada di peringkat ke-45 dalam daftar orang Ukraina terkaya versi majalah Forbes dengan kekayaan bersih USD220 juta.

Pada tahun 2022, situs web Ukrainska Pravda menerbitkan investigasi tentang oligarki Ukraina yang tinggal di luar negeri yang menemukan bahwa Yermolaiev menjalani kehidupan mewah, mengendarai Bentley Flying Spur seharga USD300.000.

Yermolaiev lahir di Dnipro, Ukraina pada tahun 1968; mendirikan bisnisnya, Aleg Group, pada tahun 1995; dan memiliki kepentingan di bidang agribisnis, real estat, konstruksi, dan sektor peralatan medis, seperti yang dilaporkan surat kabar Kyiv Independent pada hari Selasa.

Ia melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya pada tahun 2017 dan memperoleh kewarganegaraan Siprus pada tahun 2019. Menurut laporan media.

5. Melepas Kewarganegaraan Ukraina

Dalam wawancara tahun 2024 dengan Forbes Ukraina, Yermolaiev mengatakan bahwa ia telah melepaskan kewarganegaraan Ukrainanya karena menginginkan "perlindungan internasional". Monako dianggap sebagai salah satu tempat teraman di dunia dengan jaringan pengawasan yang luas yang terdiri dari ribuan kamera keamanan yang mencakup sebagian besar ruang publik.

"Sistem peradilan Ukraina, terus terang, tidak ideal, dan sistem pajaknya tidak objektif," katanya kepada majalah tersebut.

Artem Romaniukov, mantan kepala regulator Pengawasan Sipil Dnipro dan sekarang seorang pejabat Kementerian Pertahanan, mengatakan kepada Kyiv Independent minggu ini bahwa Yermolaiev dianggap sebagai "salah satu oligarki lokal".

Namun, ia tidak dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Ukraina. Analis politik Volodymyr Fesenko mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa Yermolaiev mencoba untuk "masuk ke panggung nasional" dan "jelas memiliki beberapa ambisi politik".

"Tetapi dia tidak pernah masuk ke jajaran oligarki teratas Ukraina," tambah Fesenko. "Saya bahkan akan mengatakan dia termasuk dalam tingkat kedua atau ketiga, bukan tingkat pertama.”

Setelah sanksi Ukraina diberlakukan terhadapnya, banyak asetnya dialihkan ke putrinya, Sofia Kononenko, menurut investigasi situs berita Ukraina Glavcom pada tahun 2025.

MOSKOW - Italia menunda komitmen bantuan NATO kepada Ukraina untuk tahun 2027 setelah blok tersebut menyetujui paket militer senilai €70 miliar (USD80 miliar atau Rp1.436 triliun) kepada Kiev tahun ini. Itu dilaporkan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Jerman pada hari Selasa.

Meskipun para utusan NATO menyepakati persyaratan bantuan tahun ini pada hari Selasa di Brussels, Italia menolak untuk menerima klausul lanjutan yang mewajibkan blok tersebut untuk "mempertahankan setidaknya tingkat dukungan yang sebanding" di masa mendatang, menurut sumber diplomatik kepada FAZ. Mereka menambahkan bahwa bagian deklarasi ini masih dalam tanda kurung dan dapat berubah pada menit terakhir.

Putaran baru pembicaraan para duta besar dijadwalkan pada hari Kamis untuk menyelesaikan rumusan sebelum KTT NATO tahunan dibuka pada 7 Juli di Ankara.

Meskipun Italia secara konsisten memberikan dukungan untuk Kiev selama konflik dengan Rusia, Italia menolak komitmen tanpa batas waktu di tengah tekanan ekonomi internal yang terus-menerus.

Bulan lalu, Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan kepada parlemen bahwa Roma tidak akan mendukung Daftar Persyaratan Prioritas Ukraina (PURL) NATO, skema untuk mendanai pembelian senjata AS untuk Kiev. Perdana Menteri Giorgia Meloni juga mengisyaratkan bahwa Italia dapat melewatkan skema pendanaan pertahanan Uni Eropa, dengan alasan Roma harus memprioritaskan biaya energi yang melonjak menjelang pemilihan tahun depan.

Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, mitra koalisi utama Meloni, mengkritik bantuan ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa ia tidak percaya pengiriman lebih banyak senjata akan menyelesaikan konflik. Selama serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi yang mengguncang Ukraina tahun lalu, Salvini menyatakan bahwa pendanaan tambahan dapat "memicu korupsi lebih lanjut" di negara tersebut.

Angka €70 miliar bukanlah hasil dari penilaian kebutuhan militer baru, dengan sekitar €30 miliar berasal dari pinjaman Uni Eropa yang sudah ada untuk Ukraina dan sisanya €40 miliar bergantung pada kontribusi dari masing-masing negara. Politico melaporkan pekan lalu bahwa AS tidak akan berpartisipasi dalam upaya tersebut.

Beberapa anggota NATO juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang pembagian beban di dalam blok tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard tahun lalu mengeluh bahwa negara-negara Nordik, dengan jumlah penduduk gabungan kurang dari 30 juta jiwa, menanggung sepertiga dari dukungan militer NATO untuk Ukraina. “Ini tidak berkelanjutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini banyak mengungkapkan tentang apa yang dilakukan negara-negara Nordik – tetapi lebih banyak lagi mengungkapkan tentang apa yang tidak dilakukan negara-negara lain,” katanya saat itu.

Rusia secara konsisten mengecam pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Rusia juga bersikeras bahwa bantuan tersebut merupakan bukti bahwa NATO sudah menjadi pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut.

ANKARA - Ketika para pemimpin NATO berkumpul di Ankara pada 7-8 Juli, mereka akan melakukannya saat aliansi tersebut menghadapi salah satu transisi strategis terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin.

Perang Rusia di Ukraina, tuntutan Presiden Donald Trump agar Eropa memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri, dan fokus Washington yang semakin meningkat pada persaingan dengan China sedang membentuk kembali masa depan NATO.

Alih-alih menggantikan Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa semakin bersiap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan konvensional benua tersebut, sementara Washington mengalihkan perhatiannya ke arah pencegahan strategis dan prioritas di luar Eropa.

Para analis mengatakan KTT Ankara dapat memberikan gambaran awal tentang apa yang sebagian orang sebut sebagai "NATO 3.0" – sebuah model yang berupaya mempertahankan aliansi transatlantik sambil mendefinisikan kembali keseimbangan tanggung jawab militer antara Eropa dan Amerika Serikat.

Kurangi Ketergantungan Eropa dari AS, Mampukah Turki Ingin Memperkuat NATO 3.0?

1. Terbangun setelah 40 Tahun?

Meskipun pemerintahan AS berturut-turut telah lama mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan, para analis mengatakan masa jabatan kedua Trump telah secara fundamental mengubah perhitungan Eropa.

Karl-Heinz Kamp, rekan peneliti di Pusat Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan pemerintah Eropa menghabiskan waktu puluhan tahun membahas pembagian beban tanpa mengambil tindakan yang berarti.

"Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, Eropa terbangun," katanya kepada Anadolu. "Eropa berjanji untuk berbuat lebih banyak dan melakukan pembagian beban yang adil untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade."

Pada KTT NATO tahun lalu di Den Haag, para anggota sepakat untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan keamanan menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035.

Bagi banyak pemerintah Eropa, peningkatan ini juga merupakan sinyal politik kepada Washington bahwa Eropa akhirnya siap untuk memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan kolektif.

Pada saat yang sama, beberapa negara tetap enggan, sebagian karena mereka memandang target tersebut sebagai prioritas pemerintahan Trump daripada konsensus di seluruh NATO, kata Dimitris Tsarouhas, peneliti senior Washington di ELIAMEP, kepada Anadolu.

Menurut Jason Davidson, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative dari Atlantic Council, persepsi negara-negara terhadap Rusia sebagian besar menjelaskan laju kemajuan yang tidak merata.

"Sejauh ini kita telah melihat kemajuan yang beragam," kata Davidson.

Meskipun setiap anggota Uni Eropa di NATO memenuhi target pengeluaran pertahanan 2% sebelumnya untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tingkat pengeluaran masih sangat bervariasi di seluruh aliansi. Negara-negara di sayap timur NATO terus menginvestasikan sebagian besar ekonomi mereka untuk pertahanan, dengan Polandia memimpin dengan 4,48% dari PDB.

"Sekutu seperti Polandia yang merasakan ancaman intens dari Rusia dan sepenuhnya berkomitmen pada peran AS yang berkelanjutan di Eropa telah melampaui target atau sedang menuju ke sana," kata Davidson. "Yang lain, seperti Italia, yang merasakan ancaman yang lebih kecil dari Rusia, hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan."

2. Mewujudkan NATO 3.0

Bagi para analis, peningkatan pengeluaran pertahanan hanyalah satu bagian dari transformasi yang jauh lebih luas.

Semakin sering, mereka menggambarkan aliansi tersebut bergerak menuju apa yang dikenal sebagai "NATO 3.0" – redistribusi tanggung jawab yang terkelola daripada pelemahan hubungan transatlantik.

Di bawah model itu, sekutu Eropa akan menyediakan sebagian besar kekuatan militer konvensional yang dibutuhkan untuk mempertahankan benua, sementara Amerika Serikat akan mempertahankan tanggung jawab untuk pencegahan nuklir dan kemampuan strategis yang belum dapat ditiru oleh Eropa.

Paul Taylor, peneliti tamu senior di Pusat Kebijakan Eropa, mengatakan ini tidak boleh dilihat sebagai Eropa menggantikan Amerika Serikat.

"Eropa terutama bertanggung jawab atas pertahanan konvensional Eropa. Amerika Serikat terus menyediakan payung nuklir dan beberapa kemampuan konvensional yang tidak ditentukan," katanya.

Kemampuan tersebut kemungkinan akan mencakup intelijen, pengawasan dan pengintaian, pengangkutan udara strategis, kemampuan serangan jarak jauh, infrastruktur satelit, logistik, dan sistem komando dan kendali.

Kekhawatiran, kata Taylor, bukanlah tujuan akhirnya, tetapi kecepatan transisinya.

Pembatalan rencana pengerahan brigade lapis baja AS ke Polandia, pengabaian rencana pengerahan rudal jarak jauh di Jerman, dan pengurangan kontribusi AS terhadap perencanaan kekuatan NATO telah memperkuat kekhawatiran bahwa Washington dapat mengurangi peran militernya lebih cepat daripada yang dapat dikompensasi oleh sekutu Eropa.

Otonomi strategis atau kematangan strategis?

Transisi telah juga menghidupkan kembali perdebatan panjang mengenai arsitektur keamanan masa depan Eropa.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tersebut berpusat pada konsep otonomi strategis.

Kamp berpendapat bahwa bahkan frasa tersebut sarat dengan muatan politik.

Menurut pandangannya, hal itu secara tradisional dikaitkan dengan ambisi Prancis untuk kemerdekaan yang lebih besar dari Washington, sekaligus menyiratkan kepemimpinan Eropa di bawah Paris daripada pembagian beban yang sebenarnya.

"Prancis tidak pernah menyediakan dana untuk mencapai otonomi strategis ini," katanya.

Riho Terras, wakil ketua Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa dan mantan komandan Angkatan Pertahanan Estonia, percaya bahwa Eropa seharusnya fokus untuk menjadi "matang secara strategis."

"Tidak mungkin lagi untuk hanya mengandalkan Amerika Serikat untuk keamanan kita, seperti yang telah kita lakukan selama beberapa dekade," katanya kepada Anadolu.

Namun ia menolak saran bahwa Eropa harus berupaya menggantikan NATO atau membentuk militernya sendiri.

"Tentara Eropa adalah ide yang buruk," katanya. "Ini adalah proyek yang berisiko memecah belah NATO daripada memperkuat keamanan Eropa."

Kamp juga menentang pembentukan struktur politik baru.

"Kita tidak membutuhkan struktur baru untuk pengambilan keputusan di Eropa," katanya. "Kita sudah memilikinya, dan itu adalah NATO."

Tsarouhas juga menolak gagasan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Washington.

"Ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit, dan dilema yang sulit harus dihadapi," katanya. "Masalah terbesar Eropa bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya kepemimpinan politik yang berani."

Pemutusan hubungan sepenuhnya dari Amerika Serikat, tambahnya, "bukanlah hal yang mungkin karena secara praktis tidak mungkin dan akan merugikan Eropa secara permanen."

3. Turki Memainkan Peranan Penting

Para analis mengatakan bahwa Turki, negara tuan rumah, kemungkinan juga akan memainkan peran yang semakin penting dalam arsitektur pertahanan yang berkembang.

Taylor mengatakan bahwa Uni Eropa sendiri tidak dapat menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif karena aturan konsensus dan karena beberapa aktor keamanan terpenting Eropa berada di luar blok tersebut.

Ia berpendapat bahwa Eropa membutuhkan struktur pertahanan permanen yang beroperasi bersama NATO dan Uni Eropa.

Kerangka kerja tersebut, katanya, harus mencakup Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia, bekerja sama dengan Turki, yang telah menjadi pusat manufaktur senjata utama.

"Apa yang terjadi, misalnya, jika Washington memutuskan bahwa serangan terbatas Rusia ke wilayah Baltik bukanlah 'perang Amerika'?" kata Taylor, dengan alasan Eropa harus mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam skenario seperti itu.

"Turki adalah mitra penting, maka jelas kita perlu menempatkan mereka di inti," tambah Taylor, juga menyoroti peran Ankara di wilayah Laut Hitam dan pentingnya bagi Ukraina.

4. AS Masih Mendominasi Militer Turki

Meskipun anggaran pertahanan dan momentum politik meningkat, para analis memperingatkan bahwa Eropa masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyamai kemampuan militer utama Amerika.

Pengangkutan udara strategis, pengumpulan intelijen, komunikasi satelit, pengisian bahan bakar udara, logistik, dan komando dan kendali tetap menjadi area di mana militer Eropa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.

“Bisakah kita menggantikan kemampuan militer AS satu lawan satu? Tidak, kita tidak bisa, atau setidaknya tidak sekarang, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar,” kata Kamp.

Terras setuju.

“Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin global dalam komunikasi satelit, intelijen, dan beberapa kemampuan militer strategis. Eropa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai tingkat yang sebanding,” katanya.

Taylor juga berpendapat bahwa otonomi strategis harus dipahami sebagai proses bertahap daripada tujuan tetap.

“Itu bukan sesuatu yang Anda capai setelah beberapa tahun peningkatan pengeluaran militer, dan saat ini – tidak, Eropa belum mencapai apa pun yang mendekati otonomi strategis,” katanya.

Terlepas dari kesenjangan kemampuan tersebut, Taylor berpendapat bahwa Eropa tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda upaya tersebut.

“Kita tidak punya pilihan,” katanya. “Bahkan jika itu tidak realistis, kita harus melakukannya, karena Tuan Trump telah memaksa kita.”

IDXChannel - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan meninjau sejumlah proyek strategis dan infrastruktur energi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek strategis dan fasilitas energi Pertamina berjalan andal dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Agenda diawali dengan peninjauan ke salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yakni Proyek New Grass Root Refinery (Proyek Pembangunan Kilang Baru) yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia dan diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mochamad Iriawan menekankan bahwa pembangunan NGRR Tuban menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia di masa depan. Karena itu, Pertamina terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana.

"Ini merupakan aset strategis nasional. Kehadiran saya di Tuban adalah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa," katanya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, dan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur.

FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) dengan kapasitas total 305.192 kiloliter (KL), yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Dalam kunjungan tersebut, Iriawan menyaksikan langsung operasional FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari.

"Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja secara optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar agar tetap aman di berbagai wilayah," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berkembang menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus), sekaligus menjadi simpul logistik lintas regional.

Jangkauan distribusinya melayani berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga Timor-Leste. Terkait Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur, Iriawan mengapresiasi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut yang memegang peran penting dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan mampu menyuplai 35 hingga 40 persen kebutuhan LPG nasional.

"Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat ketahanan pasokan LPG nasional," ujarnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan juga memberikan arahan terkait pentingnya menjaga aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur jalur pipa yang menopang sekitar 58 persen penyaluran gas melalui Subholding Gas.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

JAKARTA - Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu tantangan kompleks di kawasan. Berbagai pihak dari luar mencoba memasukkan kepentingannya dalam upaya ASEAN mencari solusi damai atas persoalan Laut China Selatan.

Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Maintaining ASEAN Centrality and Managing the South China Sea Dispute: Strategic Dilemmas, Institutional Limits, and Regional Solutions" yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (1/7/2026).

CEO ISDS Dwi Sasongko mengatakan, lanskap geopolitik kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan struktural yang berat yang menguji batas-batas kohesi kelembagaannya. "Prinsip inti "Sentralitas ASEAN" atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan," ujarnya.

Klaim teritorial dan maritim yang tumpang tindih di LCS merupakan salah satu titik rawan geopolitik yang paling kompleks, sangat termiliterisasi, dan vital secara strategis di abad ke-21. Terkait hal ini, ISDS mendorong penegasan kembali posisi ASEAN sebagai kerangka kerja kelembagaan utama untuk mengelola keamanan regional dan memastikan bahwa kepentingan geopolitik eksternal tidak meminggirkan upaya diplomasi regional.

"Kami mendorong terobosan dari sikap hukum dan militer yang tidak produktif, dan berfokus pada dialog diplomatik yang berkelanjutan dan berbasis konsensus untuk mengelola klaim maritim yang tumpang tindih," ujarnya.

ISDS juga menekankan pentingnya mencegah eskalasi kinetik. ”Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja yang akan mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi regional, dan merusak kesejahteraan regional," ujarnya.

Lihat video: Diplomasi Jadi Strategi Jaga Perbatasan Laut China Selatan dari Ketegangan



ISDS berpandangan, negara-negara di kawasan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia, daripada terseret ke dalam perlombaan senjata regional yang mahal dan destabilisasi.

"ASEAN yang stabil dan damai adalah kepentingan bersama kita. Kami percaya bahwa forum ini dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Sepanjang sejarahnya, ASEAN secara konsisten berupaya mencegah klaim yang meningkat menjadi konflik. Dengan memanfaatkan multilateralisme berbasis diplomasi informal, dan kerangka kerja diplomasi—yang secara kolektif dikenal sebagai “Jalan ASEAN”—organisasi ini telah memprioritaskan dialog diplomatik sebagai mekanisme utama untuk manajemen konflik.

Namun, pergeseran diplomatik dalam distribusi kekuasaan global telah mengungkap kerentanan mekanisme diplomatik tradisional ini, menimbulkan pertanyaan kritis tentang kapasitas ASEAN untuk mengelola keamanan regional secara otonom.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, penting bagi ASEAN mempertahankan sentralitasnya. Tidak kalah penting, mempertahankan stabilitas kawasan. Dalam konteks LCS upaya itu antara lain membutuhkan penyelesaian perundingan Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan.

Para pemimpin dan pejabat anggota ASEAN juga perlu menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Di sisi lain, perlu dijelaskan sangat mungkin bagi bangsa-bangsa di kawasan untuk hidup berdampingan secara damai. "Kita setuju bahwa tidak perlu menggunakan kekuatan," ujarnya.

Hikmahanto berharap, negara-negara lain di luar kawasan menghormati posisi ASEAN pada hal tersebut. Hikmahanto mencatat bahwa negara-negara di luar kawasan mencoba terus mencampuri urusan di kawasan. Salah satu penyebab perundingan CoC berlarut, menurut Hikmahanto, adalah titipan kepentingan negara-negara lain.

"Masalah detail itu karena ada perspektif tidak hanya dari negara-negara yang ada di ASEAN dengan Cina, tetapi juga mungkin ada titipan-titipan dari negara-negara di luar ASEAN, tapi melalui negara ASEAN untuk masuk di dalam ketentuan itu," ujarnya.

"Memang yang jadi isu yang seringkali dipertanyakan itu adalah bagaimana dengan negara-negara yang bukan ada di kawasan, tapi punya kepentingan di situ, karena mereka tidak bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Di sini yang tadi saya katakan bahwa melalui beberapa negara ASEAN, mungkin mereka akan mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang akan membuat perundingan itu akan memakan waktu yang lebih lama," tambahnya.

Kepentingan negara lain itu termasuk soal akses terhadap Laut China Selatan. "Jadi area di mana kapal-kapal besar, tangker minyak, pengangkut barang itu ulang-alik di Laut Cina Selatan. Nah tentu mereka tidak mau kalau misalnya tidak ada lagi freedom of navigation," ujarnya.

Guru Besar Beijing Institute of Technology (BIT) School of Law, Antony Carty, kembali memaparkan pandangan soal putusan Mahkamah Arbitrase (PCA) 2016 soal Laut China Selatan.

"Terdapat sejumlah kesulitan mengenai keputusan arbitrase khusus di pengadilan khusus Laut Cina Selatan, tetapi yang utama yang menjadi perhatian saya adalah bahwa pengadilan memutuskan bahwa pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki hak maritim apa pun, tentu saja bukan hak maritim zona 200 mil yang dapat diklaim oleh China," ujarnya.

Dia menyebutkan, putusan PCA sewenang-wenang tanpa dasar ilmiah. "Bahwa pulau-pulau tersebut adalah batuan dan bukan pulau biasa, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat berdasarkan Konvensi Hukum Laut. Kesulitannya adalah mereka tidak melakukan penelitian tentang praktik negara-negara terkait fitur maritim serupa, khususnya di Pasifik," ujarnya.

Di Pasifik ada Perancis, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jepang mengklaim hak maritim untuk pulau-pulau. Bukan hanya batuan, tetapi pulau-pulau, pulau-pulau geologis yang bahkan lebih kecil dan kurang signifikan daripada pulau-pulau yang secara sah diklaim oleh China sebagai bagian dari hak kedaulatan mereka.

“Dengan kata lain, menurut penilaian saya, pengadilan tersebut bias dan tidak profesional dalam melakukan penelitiannya mengenai interpretasi Konvensi Hukum Laut, dan pada dasarnya itulah masalahnya. Dan saya rasa masalah ini tidak dapat dikaji lebih lanjut," tuturnya.

Di Pasifik, Perancis khususnya telah mengklaim zona 200 mil untuk pulau-pulau ini. Sekarang, pulau-pulau tersebut memang berbatasan langsung dengan pantai daratan utama, khususnya Vietnam dan Filipina, dan hal yang tepat bagi ketiga pemerintah Vietnam, Filipina, dan Tiongkok untuk dilakukan adalah melakukan negosiasi untuk menarik garis tengah antara pulau-pulau yang dimiliki Tiongkok dan daratan utama.

"Pengadilan arbitrase secara keliru menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut harus diabaikan sepenuhnya dan bahwa Vietnam dan Filipina berhak atas zona 200 mil terlepas dari keberadaan pulau-pulau tersebut, dan itu bukanlah praktik internasional yang lazim. Jadi itulah kekhawatiran saya. Ada banyak sekali hal lain yang salah dalam keputusan pengadilan arbitrase," ujarnya.

Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, di Jayapura, Rabu, mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua.

"Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter," katanya.

Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah Rp3.350 per liter.

"Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.

"Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen.

"Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.