Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten karya milik BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) merombak susunan manajemen. Keputusan tersebut telah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan yang diangkat pada 4 Februari 2022 lalu.

Kemudian, pemegang saham juga sepakat untuk memberhentikan dengan hormat Harum Akhmad Zuhdi sebagai Direktur Operasi II yang diangkat pada tanggal 25 April 2025.

Pemegang saham juga mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi dari sebelumnya Direktur Operasi dan I Direktur Operasi II menjadi Direktur Operasi.

Selanjutnya, mengalihkan penugasan Hananto Aji yang semula menjabat sebagai Direktur Operasi I menjadi Direktur Operasi dan Sumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal menjadi Direktur Keuangan.

Selain itu, perseroan juga mengangkat Fafan Khoirul Fanani sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dengan demikian, susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama: Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan: Sumadi
Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Fafan Khoirul Fanani
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia dan Transformasi: Hadjar Seti Adji
Direktur Operasi: Hananto Aji

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widyoko
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen : Adityawarman
Komisaris Independen : Rusmanto
Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar
Komisaris : Firdaus Ali

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merombak susunan direksinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta pada Rabu (6/8).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham mengangkat Sumadi sebagai direktur keuangan, menggantikan Adityo Kusumo.

Kemudian, pemegang saham juga menunjuk Fafan Khoirul Fanani sebagai pengganti Sumadi untuk kursi direktur manajemen risiko dan legal.

Jabatan direktur operasi kini juga berkurang dari 2 menjadi 1.

Dalam RUPSLB itu, pemegang saham menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun mengenai penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti Dana Pensiun PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Substansi perubahan tersebut antara lain pembekuan Penghasilan Dasar Pensiun, masa kerja, dan iuran bagi peserta Program Pensiun Manfaat Pasti untuk selanjutnya didaftarkan menjadi Peserta dalam Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun PT Wijaya Karya.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin mengungkapkan hasil keputusan RUPSLB ini mencerminkan komitmen dan langkah strategis pemegang saham untuk memperkuat pengelolaan Dana Pensiun serta struktur manajemen Perseroan.

"Persetujuan para pemegang saham mencerminkan keselarasan pandangan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan Perseroan untuk memperkuat fondasi bisnis secara berkelanjutan," ujar Ngatemin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara.

Adapun susunan pengurus terbaru WIKA berdasarkan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama: Jarot Widyoko- Komisaris Independen: Suryo Haproso Tri Utomo- Komisaris Independen: Adityawarman- Komisaris Independen: Rusmanto- Komisaris Independen: Harris Arthur Hedar- Komisaris: Firdaus Ali

- Direktur Utama: Agung Budi Waskito- Direktur Keuangan: Sumadi- Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Fafan Khoirul Fanani- Direktur SDM dan Transformasi: Hadjar Seti Adji- Direktur Operasi: Hananto Aji

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) resmi menunjuk Sumadi sebagai Direktur Keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (6/8/2025).

Sumadi dipilih untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Adityo Kusumo karena telah dipilih sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Sumadi, kelahiran Palembang pada 18 Agustus 1972, meraih gelar Magister Manajemen Keuangan dari Binus Business School pada 2023. Kariernya di WIKA banyak diwarnai pencapaian, khususnya di bidang konstruksi dan gedung.

Sebelum menduduki kursi Direktur Keuangan, Sumadi menjabat Direktur Manajemen Risiko dan Legal WIKA sejak RUPS Tahunan 2024.

Sebelumnya, dia berpengalaman sebagai Senior Vice President Divisi Keuangan WIKA pada periode 2022–2024 dan General Manager Akuntansi & Pajak WIKA pada 2020–2022. Selain itu, sejak 2022, Sumadi juga dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE).

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui perubahan dana pensiun terkait penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dana Pensiun WIKA.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin menyampaikan bahwa substansi perubahan mencakup pembekuan penghasilan dasar pensiun, masa kerja, dan iuran bagi PPMP. Selanjutnya, peserta program tersebut akan dialihkan ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dana Pensiun WIKA.

Ngatemin, atau akrab disapa Emin, menyampaikan bahwa keputusan RUPSLB tersebut mencerminkan keselarasan pandangan pemegang saham terhadap langkah-langkah strategis perseroan.

“Persetujuan para pemegang saham mencerminkan dukungan terhadap strategi WIKA dalam memperkuat fondasi bisnis secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Berikut susunan dewan komisaris dan direksi Wijaya Karya (WIKA):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Jarot Widyoko

- Komisaris Independen: Suryo Hapsoro Tri Utomo

- Komisaris Independen: Adityawarman

- Komisaris Independen: Rusmanto

- Komisaris Independen: Harris Arthur Hedar

- Komisaris: Firdaus Ali

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Agung Budi Waskito

- Direktur Keuangan: Sumadi

- Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Fafan Khoirul Fanani

- Direktur SDM dan Transformasi: Hadjar Seti Adji

- Direktur Operasi: Hananto Aji

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten BUMN Karya mencatatkan defisit kas operasi yang mencerminkan tekanan likuiditas. Di sisi lain, BUMN Karya tengah dalam persiapan konsolidasi oleh Danantara.

Hingga semester I/2025, empat perusahaan konstruksi pelat merah yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) tercatat menorehkan hasil negatif dari sisi kas bersih aktivitas operasi.

Secara rinci, Waskita membukukan kas operasi negatif sebesar Rp1,26 triliun, kemudian WIKA minus Rp1,05 triliun, ADHI berbalik dari surplus menjadi defisit Rp181,35 miliar, dan PTPP minus Rp305,66 miliar.

Senior Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan defisit kas operasi dialami seluruh emiten BUMN Karya pada semester I/2025, termasuk ADHI yang membalik arah dari surplus menjadi defisit signifikan membuat investor menjadi semakin khawatir terhadap prospek sahamnya.

"Prospek saham sektor ini [BUMN Karya] masih dibayangi kekhawatiran pasar terhadap kemampuan menghasilkan cash flow yang sehat dan keberlanjutan operasional, apalagi realisasi proyek baru juga masih lambat," kata Sukarno kepada Bisnis pada Rabu (6/8/2025).

Di sisi lain, di tengah kinerja defisit arus kas, emiten BUMN Karya ancang-ancang merger. Holding operasional Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yakni PT Danantara Asset Management (Persero) akan melanjutkan merger BUMN Karya pada semester II/2025.

Langkah merger BUMN Karya bertujuan membentuk entitas yang lebih efisien dan berfokus pada bisnis inti sebagai kontraktor.

Selain itu, anak-anak usaha perusahaan konstruksi pelat merah yang tidak berkaitan langsung dengan inti bisnis akan dikonsolidasikan. Merger BUMN Karya kemudian akan menyisakan tiga entitas induk.

Dalam merger itu, ADHI akan menjadi salah satu induk. ADHI akan menjadi induk PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk menangani rel kereta dan konstruksi sektor khusus lainnya.

WSKT akan dilebur ke PT Hutama Karya (Persero) untuk fokus pada proyek jalan tol, non-tol, dan kawasan komersial residensial. Lalu, WIKA dilebur ke PTPP fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, perumahan, dan sektor rekayasa teknik.

"Langkah pemerintah melalui Danantara untuk menggodok skema merger dan konsolidasi dapat menjadi katalis positif jangka menengah jika mampu memperkuat struktur keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memulihkan kepercayaan investor terhadap potensi restrukturisasi fundamental," ujar Sukarno.

Meski begitu, menurutnya untuk saat ini investor cenderung wait and see terhadap saham emiten BUMN Karya. Investor mencermati kejelasan implementasi dan dampak merger terhadap masing-masing entitas.

Untuk ADHI, Kiwoom Sekuritas Indonesia sendiri menargetkan harga ADHI pada level Rp300 per lembar. Sementara, harga saham ADHI sendiri masih di zona hijau, naik 23,58% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) ke level Rp262 per lembar pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (6/8/2025).

Begitu juga dengan PTPP yang masih di zona hijau, naik 19,05% ytd ke level Rp400 per lembar pada penutupan perdagangan hari ini.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) resmi merombak susunan pengurus dan mengubah peraturan dana pensiun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (6/8/2025).

Dalam rapat ini, pemegang saham menyetujui perubahan dana pensiun terkait penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dana Pensiun WIKA.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin menyampaikan bahwa substansi perubahan mencakup pembekuan penghasilan dasar pensiun, masa kerja, dan iuran bagi PPMP. Selanjutnya, peserta program tersebut akan dialihkan ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dana Pensiun WIKA.

Selain itu, RUPSLB juga menetapkan susunan pengurus baru dan menyesuaikan nomenklatur manajemen perseroan. Rapat menetapkan Sumadi sebagai Direktur Keuangan yang baru menggantikan Adityo Kusumo yang telah dipilih sebagai Direktur Keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Ngatemin, atau akrab disapa Emin, menuturkan bahwa keputusan RUPSLB tersebut mencerminkan keselarasan pandangan pemegang saham terhadap langkah-langkah strategis perseroan.

“Persetujuan para pemegang saham mencerminkan dukungan terhadap strategi WIKA dalam memperkuat fondasi bisnis secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (6/8/2025).

Berikut susunan dewan komisaris dan direksi Wijaya Karya (WIKA):

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Jarot Widyoko

- Komisaris Independen: Suryo Hapsoro Tri Utomo

- Komisaris Independen: Adityawarman

- Komisaris Independen: Rusmanto

- Komisaris Independen: Harris Arthur Hedar

- Komisaris: Firdaus Ali

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Agung Budi Waskito

- Direktur Keuangan: Sumadi

- Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Fafan Khoirul Fanani

- Direktur SDM dan Transformasi: Hadjar Seti Adji

- Direktur Operasi: Hananto Aji

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN Karya mencatatkan realisasi pembayaran vendor senilai Rp16,97 triliun pada semester I/2025. Angka ini turun 39,05% dari periode sebelumnya yang mencapai Rp27,84 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan akhir Juni 2025, empat emiten konstruksi pelat merah yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) kompak menekan pembayaran vendor.

Penurunan tersebut menjadi sinyal adanya efisiensi arus kas di tengah tekanan kewajiban utang dan keterbatasan perolehan kontrak baru.

Waskita Karya, misalnya, tercatat menyalurkan dana kepada vendor sebesar Rp2,39 triliun sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Nilai itu turun 22,27% dibandingkan dengan Rp3,08 triliun pada semester I/2024.

Sementara itu, WIKA merealisasikan pembayaran senilai Rp5,67 triliun atau terkoreksi 39,86% year on year(YoY) dari Rp9,43 triliun pada tahun lalu.

ADHI juga mencatatkan penurunan pembayaran menjadi Rp4,84 triliun pada semester I/2025 atau turun 45,02% YoY. Adapun, PTPP mengalokasikan Rp4,06 triliun, merosot 37,74% dari Rp6,52 triliun pada semester I/2024.

Di tengah realisasi pembayaran yang menyusut, laporan keuangan keempat emiten juga memperlihatkan kas bersih dari aktivitas operasi masih negatif.

Waskita mencatat defisit kas bersih operasi sebesar Rp1,26 triliun hingga Juni 2025. Kendati masih negatif, angka tersebut membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni negatif Rp1,45 triliun.

WIKA turut membukukan kas operasi negatif senilai Rp1,05 triliun, meskipun lebih baik dibandingkan dengan Rp1,90 triliun pada semester I/2024. Adapun, PTPP membukukan defisit kas operasi sebesar Rp305,66 miliar.

Di sisi lain, ADHI mengalami pembalikan tajam. Emiten konstruksi ini mencatat defisit kas operasi sebesar Rp181,35 miliar, padahal jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya, perseroan masih surplus Rp1,07 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja arus kas empat emiten BUMN Karya sepanjang semester I/2025 menunjukkan tren pelemahan, tercermin dari penurunan pembayaran kepada vendor dari periode sama tahun lalu.

Keempat emiten konstruksi tersebut meliputi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Sepanjang Januari-Juni 2025, Waskita mencatat pembayaran kepada vendor atau pemasok senilai Rp2,39 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 22,27% dari posisi Rp3,08 triliun pada semester I/2024.

Sementara itu, WIKA juga mencatat penurunan signifikan. Perseroan membukukan pembayaran vendor senilai Rp5,67 triliun, menyusut 39,86% dari Rp9,43 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

ADHI sendiri menjadi emiten dengan koreksi terdalam. Pembayaran vendor yang berasal dari arus kas aktivitas operasi ini mencapai Rp4,83 triliun pada semester I/2025 alias anjlok 45,03% year on year (YoY).

Penurunan pembayaran juga diperlihatkan PTPP. Pada enam bulan pertama tahun ini, perseroan merealisasikan pembayaran vendor senilai Rp4,06 triliun atau turun sebesar 37,74% dari tahun sebelumnya Rp6,52 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi pembayaran vendor BUMN Karya hanya mencapai Rp16,96 triliun pada semester I/2025. Nilai kumulatif itu memperlihatkan penurunan sebesar 39,05% dari Rp27,83 triliun pada tahun lalu.

Seiring dengan laporan tersebut, BUMN Karya juga kompak mencatatkan penurunan kinerja keuangan jelang aksi konsolidasi yang akan ditempuh Danantara Indonesia pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, tekanan paling besar masih dirasakan oleh Waskita Karya yang membukukan rugi bersih sebesar Rp2,14 triliun sepanjang periode Januari-Juni 2025.

Kondisi serupa juga dialami WIKA. Selama enam bulan pertama tahun ini, perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp1,66 triliun. Angka ini berbalik dari periode sama tahun sebelumnya yang meraih laba bersih Rp401,95 miliar.

“Penyehatan yang sedang dijalankan saat ini membutuhkan waktu,” ujar Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, laba bersih PTPP dan ADHI kompak terkontraksi pada semester I/2025. Laba bersih PTPP pun turun 55,61% secara tahunan menjadi Rp65,25 miliar, sedangkan ADHI meraih Rp7,54 miliar atau turun 45,23% YoY.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merespons rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan turun tangan membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Penyelamatan ala Danantara adalah dengan merestrukturisasi utang proyek Whoosh.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan pihaknya mendukung penuh seluruh program dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelesaian utang kereta cepat.

"Saat ini KCIC juga rutin melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan berbagai pihak untuk membahas langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh secara jangka panjang. Koordinasi tersebut melibatkan seluruh stakeholder," kata Eva kepada detikcom, Senin (4/8).

Menurutnya, KCIC juga memberikan laporan rutin terkait operasional dan berbagai isu yang membutuhkan dukungan pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian BUMN, Danantara, serta PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan perusahaan patungan hasil konsorsium yang terdiri 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). PSBI sebagai pemilik 60 persen saham KCIC dari sisi Indonesia, sisanya China.

Investasi pembangunan Whoosh US$7,2 miliar. Nilai tersebut membengkak US$1,2 miliar dari target awal proyek senilai US$6 miliar. Sebanyak 60 persen dari pembengkakan biaya itu atau sekitar US$720 juta ditanggung konsorsium Indonesia, dan 40 persen sisanya dibayar China.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan berbagai solusi, salah satunya dengan mengajukan restrukturisasi utang.

"Memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kia sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," ujar Dony saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7), seperti dikutip DetikFinance.

Proyek kereta cepat ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar Rp6,98 triliun.

"Nah ini juga operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai utang-utang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya," ujarnya.

Menurut Dony, opsi restrukturisasi diambil agar tidak mengganggu kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depannya.

"Tetapi kita ingin penyelesaian kali ini sebuah komprehensif dan tidak mengganggu kepada kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depan," ujar Dony.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh saat ini dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan hasil konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan perusahaan China.

Saham PSBI sendiri dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) 51,37 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 39,12 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,21 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8,30 persen.

Sebanyak 75 persen pembiayaan Proyek Kereta Cepat Whoosh berasal dari dana pinjaman China Development Bank.

Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menggabungkan 7 perusahaan BUMN Karya menjadi 3 perusahaan.

Mengutip laporan keuangan terbaru, hampir seluruh perusahaan BUMN karya mencatat kinerja keuangan yang kurang masih kurang optimal

Berikut adalah kinerja keuangan terbaru dari emiten karya yang akan dilakukan penggabungan.

Adhi Karya

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester pertama 2025 mencapai Rp 7,54 miliar. Laba tersebut anjlok 45,2% dari periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 13,77 miliar.

Mengutip laporan keuangannya melalui keterbukaan informasi BEI, pendapatan usaha ADHI pada paruh pertama tahun ini turun 32,9% dari Rp 5,68 triliun menjadi Rp 3,81 triliun. Beban pokok ADHI juga ikut turun menjadi Rp 3,2 triliun dari sebelumnya Rp 5,1 triliun. Sehingga laba kotor ADHI naik tipis menjadi Rp 571,8 miliar dari Rp 521,6 miliar.

Sementara dari pos beban, beban penjualan ADHI naik menjadi Rp 5,8 miliar dan beban umum dan administrasi juga naik menjadi Rp 378,2 miliar. Sehingga, jumlah beban usaha naik menjadi Rp 384 miliar.

Dengan demikian, laba usaha ADHI hingga paruh pertama tahun ini naik menjadi Rp 188,8 miliar dari Rp 138,6 miliar.

Selanjutnya, bagian laba ventura bersama turun tajam menjadi Rp 186,2 miliar dari sebelumnya Rp 327,8 miliar, bagian rugi entitas asosiasi menjadi Rp 3,3 miliar, beban keuangan turun menjadi Rp 339,8 miliar, pendapatan lainnya menjadi Rp 75,2 miliar.

Dikurangi beban pajak penghasilan final yang turun menjadi Rp 82,3 miliar dari sebelumnya Rp 126,6 miliar, maka laba sebelum pajak turun menjadi Rp 24,7 miliar.

Selanjutnya, dikurangi jumlah beban pajak penghasilan bersih yang turun menjadi Rp 5,2 miliar, maka laba tahun berjalan ADHI pada semester pertama tahun ini turun 32,6% menjadi Rp 19,58 miliar dari sebelumnya Rp 29,06 miliar.

Adapun total aset ADHI hingga semester pertama tahun 2025 turun menjadi Rp 34,38 triliun dari akhir Desember 2024 yang sebesar Rp 35,04 triliun.

PT. PP (Persero) Tbk

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga semester I tahun 2025 mencapai Rp 65,24 miliar atau anjlok 55,6% dari Juni 2024 yang sebesar Rp 147 miliar.

Capaian laba tersebut karena pendapatan usaha PTPO turun 22,9% mencapai Rp 6,7 triliun dari sebelumnya Rp 8,7 triliun. Beban pokok pendapatan juga turun jadi Rp 5,7 triliun dari Rp 7,7 triliun. Sehingga laba kotor per Juni 2025 turun jadi Rp 922,1 miliar dari sebelumnya Rp 1,04 triliun.

Setelah dikurangi laba sebelum pajak yang turun jadi Rp 71,8 miliar dan beban pajak penghasilan bersih yang turun jadi Rp 20,6 miliar, maka laba tahun berjalan PTPP per juni naik jadi Rp 51,2 miliar dari Juni 2024 yang sebesar Rp 50,9 miliar.

Aset PT PP per Juni 2025 juga turun menjadi Rp 55,5 triliun dari akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 56,5 triliun.

Waskita Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp2,14 triliun sepanjang semester I-2025. Kerugian itu berhasil turun tipis 0,85% secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode yang sama setahun sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun.

Mengutip laporan keuangan WSKT yang berakhir pada periode 30 Juni 2025, pendapatan usaha turun 30,63% yoy menjadi Rp3,1 triliun. Bila dirinci, pendapatan terbesar disumbang dari jasa konstruksi sebesar Rp2,11 triliun, kemudian pendapatan jalan tol sebesar Rp579,81 triliun.

Sejumlah beban yang ditanggung BUMN karya itu pun tercatat menurun dalam enam bulan pertama tahun ini. Beban pokok pendapatan turun 37,31% yoy menjadi Rp2,44 triliun, dan total beban penjualan dan beban umum dan administrasi turun 5,37% yoy menjadi Rp738,33 miliar.

Terkecuali, beban lain-lain yang meningkat 111,55% yoy menjadi Rp426,81 miliar pada semester I-2025.

Liabilitas jangka tercatat turun menjadi Rp68,30 triliun pada paruh pertama tahun ini dari Rp69,27 triliun pada akhir tahun 2024. Jumlah itu terdiri dari liabilitas jangka panjang Rp49,50 triliun dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp18,8 triliun.

Utang bank jangka panjang Waskita tercatat mencapai Rp33,17 triliun pada semester I-2025, menurun tipis dari sebelumnya Rp33,19 triliun pada 31 Desember 2024. Utang terbesar berasal dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) sebesar Rp7,40 triliun, yang termasuk dalam perjanjian restrukturisasi induk.

Sementara itu, jumlah ekuitas menyusut menjaid Rp5,53 triliun pada semester I-2025 dari sebesar Rp7,88 triliun pada 31 Desember 2024. Total aset tercatat turun menjadi Rp73,83 triliun dari akhir tahun lalu sebesar Rp77,16 triliun.

Wijaya Karya

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencatat rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga semester I tahun 2025 mencapai Rp 1,663 triliun. Padahal, semester I tahun 2024 masih membukukan laba sebesar Rp 401,9 miliar.

Kerugian tersebut didorong oleh pendapatan bersih yang turun menjadi Rp 5,8 triliun dari Juni 2024 yang sebesar Rp 7,5 triliun. Beban pokok pendaparan juga turun jadi Rp 5,3 triliiun sehingga laba kotor WIKA per Juni 2025 turun jadi Rp 472,5 miliar dari sebelumnya Rp 645,5 miliar.

Pada pos beban usaha, beban penjualan naik jadi Rp 6,4 miliar, beban umum dan administrasi naik jadi Rp 509,3 miliar, dan pendapatan lain-lain yang anjlok jadi Rp 891,3 miliar dari sebelumnya Rp 4,3 triliun, serta beban lain-lain juga turun jadi Rp 714,9 miliar, maka laba usaha anjlok ... menjadi Rp 133,2 miliar dari sebelumnya Rp 3,394 triliun.

Total aset WIKA hingga semester I tahun ini juga turun menjadi Rp 59,03 trilium dari akhir tahun 2024 yang sebesar Rp 63,5 triliun.

BUMN Karya Tertutup

Selain empat BUMN karya yang sudah menjadi perusahaan terbuka, masih ada tiga lagi yang statusnya masih merupakan perusahaan non publik yakni Hutama Karya, Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Ketiga perusahaan tersebut diketahui masih belum melaporkan kinerja keuangan terbaru untuk tahun 2025, bahkan Nindya juga belum mengumumkan kinerja keuangan untuk tahun buku 2024.

Hutama Karya diketahui membukukan laba sebesar Rp2,4 triliun sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat 26% yoy dari posisi 2023 senilai Rp1,9 triliun.

Hutama Karya juga meraih kinerja pendapatan yang positif, di mana tumbuh 19,7% menjadi Rp31,1 triliun pada 2024 dari tahun sebelumnya senilai Rp26,9 triliun.

"Kinerja Hutama Karya tahun 2024 melalui perolehan pendapatan sebesar Rp31,1 triliun dan laba bersih Rp2,4 triliun," ungkap Direktur Utama Hutama Karya Budi Hartono kepada Komisi VI DRR RI.

Budi mengungkapkan kinerja positif Hutama Karya karena didukung peningkatan produktivitas perusahaan dan efisiensi pada beban pokok pendapatan, beban usaha, serta beban bunga berjalan.

Sementara aset Hutama Karya sebesar Rp195,4 triliun pada 2024. Jumlah ini naik dari posisi 2023 Rp169,7 triliun.

Lalu, Brantas Abipraya (Persero) mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 276,3 miliar. Laba tersebut turun 5,4% dari tahun 2023 yang sebesar Rp 289 miliar.

Padahal, pendapatannya sepanjang 2024 naik jadi Rp 5,3 triliun dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 4,8 triliun

Rencana Merger BUMN Karya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sejak tahun lalu berencana untuk melakukan penggabungan perusahaan BUMN di sektor karya. Dari 7 BUMN karya akan dirampingkan menjadi 3 perusahaan saja.

Erick memaparkan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyehatan BUMN di sektor karya. Pihaknya juga sudah melakukan klasifikasi dan pengelompokan agar dapat berfokus pada tugasnya masing-masing.

"Yaitu dengan penggabungan ... Brantas, Adhi, dan Nindya Karya. Lalu HK dengan Waskita, dan juga PP dengan WIKA. Ini salah satu konsolidasi penyehatannya," jelasnya.

Erick merincikan, nantinya PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) akan berfokus pada proyek jalan tol, non tol, institusional building, dan juga residential commercial.

Sementara, untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) akan berfokus pada proyek seaport, airport, dan akan tetap masuk di residential karena masih ada aset-aset yang tertinggal sebelumnya.

Sedangkan penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan berfokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan juga tentu beberapa konteks lainnya.

Hal senada juga diungkap oleh Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria. Tiga perusahaan BUMN hasil penggabungan tersebut nantinya akan fokus sesuai dengan kelompok bisnisnya masing-masing.

Rencananya, aksi korporasi tersebut masuk dalam rencana kerja lima bulan ke depan. "Diantaranya salah satu yang pasti ada merger-nya pasti. Jadi, pengurangan daripada jumlah BUMN Karya sedang kami kaji," ungkapnya.

Dony mengungkapkan, terkait merger BUMN karya masih dikaji. Meskipun masyarakat telah mengetahui rencana efisiensi tersebut.

"Karena ini udah jadi publik ya kan tadi kan kita sudah sampaikan di RDP yang konsultasi dengan Profesional Jadi salah satunya diantaranya ada pengurangan dan konsolidasi Kita lagi menghitung," pungkanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan kontrak baru senilai Rp4,33 triliun pada semester I 2025 atau menurun 58 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp10,24 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan WIKA Ngatemin menjelaskan penurunan kontrak baru perseroan seiring kondisi pasar sektor infrastruktur dan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pada tahun 2025.

"Omzet kontrak di 2025 karena kondisi pasar kami sudah tertekan dari tahun 2024, ditambah lagi dengan kondisi adanya efisiensi, dimana ada kebijakan pemerintah yaitu Inpres No 1 Tahun 2025," ujar Ngatemin dalam media gathering di Jakarta, Rabu.

Penjualan perseroan tercatat senilai Rp5,85 triliun pada semester I 2025 atau menurun sekitar 22 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp7,53 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, dari sisi utang, perseroan mencatatkan penurunan utang usaha senilai Rp6,26 triliun menjadi senilai Rp33,6 triliun pada semester I 2025 dari sebelumnya senilai Rp39,9 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, perseroan telah melunasi pokok obligasi sukuk dan utang perbankan senilai Rp5,60 triliun dalam setahun terakhir, dengan menggunakan kas operasional.

Selain itu, utang usaha kepada mitra kerja berhasil diturunkan senilai Rp660 miliar pada semester I 2025, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Ngatemin mengungkapkan penurunan utang tidak lepas dari penerapan delapan substream penyehatan keuangan perseroan, dengan restrukturisasi keuangan sebagai pilar utama yang telah difinalisasi pada 28 Februari 2024.

"Langkah ini mencerminkan pengelolaan kas operasional perseroan yang disiplin dan mandiri, serta upaya konsisten perseroan untuk terus menurunkan jumlah utang,” ujar Ngatemin.

Lebih lanjut, Ngatemin mengatakan perbaikan arus kas turut didukung oleh percepatan penagihan piutang perseroan.

Melalui pembentukan Divisi Asset Management dan mengintensifkan proses litigasi serta mediasi, perseroan berhasil menurunkan total piutang usaha sebesar Rp1,33 triliun dalam setahun terakhir.

Selain itu, dalam pemilihan proyek baru, Ia mengatakan perseroan akan lebih selektif dengan mengutamakan kontrak berbasis pembayaran bulanan (monthly progress payment).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) resmi merampungkan proyek Restorasi Tangki Mogas 42-T-301 E/F/G/H di Refinery Unit VI Balongan milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Proyek senilai Rp279,3 miliar itu ditandai dengan seremoni Handover Operational Acceptance (OA) pada Senin, 28 Juli 2025.

Proyek ini mencakup pembangunan empat unit tangki Gasoline baru masing-masing berkapasitas 29.000 m³, berikut sistem perpipaan, fasilitas pendukung, serta perangkat keselamatan berstandar tinggi.

Fasilitas tersebut akan memperkuat keandalan sistem distribusi dan meningkatkan efisiensi operasional kilang.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari kontribusi WIKA dalam memperkuat infrastruktur energi nasional.

"Melalui penerapan teknologi dan prinsip keberlanjutan, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta keandalan sistem penyimpanan dan distribusi energi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Setelah fase OA, Tangki Mogas Balongan kini siap dioperasikan penuh. Fase selanjutnya adalah Final Acceptance yang dijadwalkan pada Juli 2025.

RU VI Balongan merupakan sumber pasokan utama bahan bakar untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten. Dengan selesainya restorasi ini, kata Agung, kapasitas penyimpanan kilang dapat meningkat sehingga mendukung optimalisasi margin kilang dan menjaga pasokan energi tetap stabil.

Dia menjelaskan, proyek ini memberdayakan lebih dari 400 tenaga kerja lokal dan UMKM, yang dinilai memberikan dampak sosial positif dan memberdayakan masyarakat sekitar.

WIKA juga menerapkan pendekatan digital melalui Building Information Modeling (BIM) serta mengandalkan tim engineering in-house untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proyek.

"Strategi ini turut mendorong pencapaian risk rating ESG WIKA sebesar 53/100 dari S&P Global, tertinggi di industri konstruksi nasional," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) secara resmi menyerahkan hasil pekerjaan Proyek Restorasi Tangki Mogas 42-T-301 E/F/G/H di Refinery Unit VI Balongan milik PT Kilang Pertamina Internasional melalui Handover Operational Acceptance (OA). Serah terima ini menjadi tonggak penting perjalanan proyek EPC strategis yang mendukung penguatan ketahanan energi nasional.

WIKA terus mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada pilar Ketahanan Energi dan Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan proyek ini yang mencakup pembangunan empat unit tangki Gasoline baru, masing-masing berkapasitas 29.000 m³, dilengkapi dengan sistem perpipaan, fasilitas pendukung, serta perangkat keselamatan berstandar tinggi.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp279,3 miliar, proyek ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan kilang, tetapi juga memperkuat keandalan sistem distribusi serta meningkatkan efisiensi operasional kilang. Penambahan kapasitas ini diharapkan turut mendukung peningkatan produksi, optimalisasi margin kilang, dan menjaga pasokan energi yang stabil bagi wilayah DKI Jakarta dan Banten, yang merupakan area suplai utama dari RU VI Balongan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyampaikan bahwa proyek Restorasi Tangki Mogas Balongan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat infrastruktur energi nasional.

"Melalui penerapan teknologi dan prinsip keberlanjutan, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, serta keandalan sistem penyimpanan dan distribusi energi Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).

Selama proses pembangunan, WIKA memberdayakan lebih dari 400 orang tenaga kerja lokal serta UMKM sebagai bentuk nyata komitmen terhadap dampak sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat proyek tidak hanya dirasakan melalui output fisik semata, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan efisiensi pelaksanaan, WIKA juga mengandalkan tim engineering in-house dan menerapkan pendekatan digital melalui Building Information Modeling (BIM). Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses konstruksi, tetapi juga meningkatkan ketepatan dan transparansi dalam manajemen proyek.

Keberhasilan proyek ini turut mendorong pencapaian risk rating ESG sebesar 53/100 dari S&P Global yang menjadi capaian terbaik dalam industri konstruksi nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan WIKA dalam penerapan prinsip keberlanjutan di setiap pengerjaan proyeknya.

Rampungnya fase Operational Acceptance ini menandai kesiapan fasilitas Tangki Mogas Balongan untuk mulai dioperasikan secara penuh, serta menjadi langkah awal menuju fase Final Acceptance yang dijadwalkan pada Juli 2025.

Keberhasilan ini juga merupakan buah dari kolaborasi erat antara WIKA, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan seluruh pemangkukepentingan yang terlibat dalam mewujudkan proyek strategis nasional ini.Sebagai informasi, proyek ini mendapat penghargaan dari KPI atas pencapaian 243.000 jamkerja selamat tanpa kecelakaan kerja, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen tinggi WIKAdalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, proyek ini juga mendapat pengakuan dalam pelaksanaan On Time, On Budget, On Scope, On Risk, dan On Return (OTOBOSOROR), hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai aspek penting secara terukur dan bertanggung jawab, sehingga ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk pelaksanaan proyek sejenis di lingkungan KPI.