JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menyita sejumlah barang bukti dokumen hingga elektronik usai melakukan penggeledahan Kantor Wijaya Karya (Wika). Barang bukti yang disita berasal dari lantai 3 dan 12 yang digeledah oleh penyidik.

"Penggeledahan kita lakukan di kantor Wika di lantai 3, lantai 12 dan tentunya di lantai itu banyak ruangan-ruangan yang kita akses yang ng kita anggap atau duga ada bukti-bukti yang relevan," kata Kepala Tim Penyidikan Kortas Tipikor Polri Kombes Pol Gunawan di Kantor Wika, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Gunawan mengatakan nantinya bukti yang telah disita itu akan segera dianalisis untuk digunakan dalam proses gelar perkara penentuan tersangka dalam kasus ini. "Barang buktinya, dokumen-dokumen dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ada dalam bentuk email," tambahnya.

Gunawan memastikan penetapan tersangka akan segera dilakukan supaya kasus korupsi ini tidak berlarut-larut serta memberi kepastian hukum bagi para tersangka dalam kasus ini.

"Kita ingin mempercepat proses penyidikan ini supaya tidak berlarut-larut dan nantinya bisa memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan," ujarnya.

Sementara itu dalam keterangan resminya, Corporate Secretary WIKA mengatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Lihat video: Susul Eks Menag Yaqut, KPK Jebloskan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji ke Sel!



"Perseroan mendukung dan menegaskan komitmennya untuk bekerjasama dan transparan agar proses dapat berjalan dengan profesional," jelasnya.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di Kantor Wijaya Karya (Wika), Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Pabrik Gula (PG) Assembagoes.

"Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani," kata Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi, Jakarta.

Selain Kantor Wika, Polri juga menggeledah di rumah Tjahjadi Djajadibrata selaku Direktur Utama PT. Multinas Indonesia di Jl. Galaxy Bumi Permai Blok L 5 / 1 - Surabaya Jawa Timur.

Kemudian, ⁠Kantor PT. Multinas Tjahja Sejahtera, Alamat ruko klampis megah, D27 Kota Surabaya-Jawa Timur. Dan terakhir, ⁠PT Barata Indonesia Jl Veteran No. 241, Gresik, Jawa Timur.

Ahmad menjelaskan, hasil penggeledahan ini akan dianalisis dan didalami guna memperkuat pembuktian, termasuk dalam rangka penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta percepatan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip penyidikan tindak pidana korupsi yang yuridis prosedural, teknis profesional, etis proporsional dan non intervensi," katanya.

IDXChannel - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), atau WIKA Beton, baru saja merampungkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang dilaksanakan di Jakarta, pada Rabu (13/5/2026) lalu.

Sejumlah kebijakan strategis Perseroan telah dibahas dan diputuskan dalam gelaran tersebut, salah satunya terkait penggunaan laba bersih yang berhasil diraup sepanjang 2025 lalu, yaitu sebesar Rp40,019 miliar.

Dalam RUPST, diputuskan bahwa sebesar 10 persen dari total laba bersih, yaitu sebesar Rp4,009 miliar, bakal dibagi kepada pemegang saham, sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025 lalu.

Sedangkan sisanya, sebesar 90 persen dari total laba bersih, atau sebesar Rp36,01 miliar, bakal dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan.

"Sebesar 10 persen dari laba bersih kami di 2025, atau sebesar Rp4 miliar, ditetapkan sebagai dividen tunai untuk dibagi kepada para pemegang saham, yaitu sebesar Rp0,46 per saham," tulis manajemen WTON, dalam keterangan resminya, yang dirilis, Kamis (14/5/2026).

Dengan total nilai dividen yang dibagikan sebesar Rp4 miliar, atau setara dengan Rp0,46 per saham, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan atas nominal dividen yang dibagikan oleh anak usaha dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini.

Hal ini merujuk pada data pembagian dividen pada tahun sebelumnya, di mana WTON diketahui membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp0,75 per saham. Penurunan nilai ini sejalan dengan nilai laba bersih yang juga merosot, dari semula Rp65 miliar pada 2024 lalu, menjadi Rp40 miliar saja pada tahun buku 2025 ini.

Selain penggunaan laba bersih, RUPST WTON juga memutuskan pergantian pengurus Perseroan, dengan diberhentikannya secara hormat Dwi Gawan Islandhi HB dari posisi Komisaris Independen, Tjia Marwan dari posisi Komisaris, serta Agus Pramono dari posisi Direktur Operasi dan Supply Chain Management.

Sebagai pengganti, RUPST sepakat untuk mengangkat Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen, serta Andrianto dan Indriani Widiastuti sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, susunan lengkap pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk, usai pelaksanaan RUPST, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Wilan Oktavian
Komisaris: Andrianto
Komisaris: Indriani Widiastuti
Komisaris Independen: Noor Aljanna Fitri Gayo

Dewan Direksi
Direktur Utama: Kuntjara
Direktur Pemasaran dan Pengembangan: Rija Judaswara
Direktur Keuangan, Humas Capital dan Manajemen Risiko: Syailendra Ogan
Direktur Teknik dan Produksi: Verly Widiantoro

(taufan sukma)

JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria merespons terkait kerugian PT. Wijaya Karya (WIKA) sebesar Rp1,8 triliun dari proyek Kereta CepatWhoosh . Dony menyebutkan, pihaknya sedang membereskan permasalahan tersebut agar badan usaha milik negara tersebut kembali pada fokus bisnisnya. Dia menyatakan ke depan, WIKA tidak akan lagi terlibat dalam urusan kereta api.

“Iya, ya itu salah satu contohnya. Jadi kan itu yang lama kita bereskan. Jadi mereka tidak akan lagi terlibat di dalam kereta api karena tidak in-line dengan bisnisnya mereka kan,” kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Tuntaskan Masalah Kereta Cepat, Bos Danantara Beberkan Opsi KCIC Diambil Alih Kemenkeu



Terkait nasib BUMN yang tergabung dalam konsorsium Whoosh, pemerintah ingin menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Skema yang sedang disusun bertujuan untuk mengembalikan porsi setiap BUMN ke bidang keahliannya.

Dia mencontohkan, WIKA yang sejatinya adalah perusahaan konstruksi akan dikembalikan fokusnya sebagai kontraktor. Langkah itu dilakukan satu per satu untuk memastikan setiap BUMN yang terlibat dalam sinergi tersebut kembali pada porsi yang tepat.

“Kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ, kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu persatu dibereskan, kita maunya semua yang diselesaikan tuntas,” ujar dia.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Dony menambahkan, penataan juga akan menyasar keterlibatan BUMN lain di sektor perkeretaapian, termasuk hubungan terkait dengan PT Bukit Asam. Itu dilakukan agar hasil yang dicapai benar-benar tuntas dan tidak hanya sekadar selesai di permukaan.

Pihaknya tengah mencermati satu per satu keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Proses itu merupakan bagian dari upaya menata ulang posisi BUMN agar lebih rapi dan tidak mencampuradukkan berbagai bidang industri yang berbeda.

“Pasti teman-teman tahulah, misalkan ada WIKA di sini, ada juga terkait dengan kereta api dengan Bukit Asam dan sebagainya. Ini kita bereskan, rapikan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas,” jelas dia.

JAKARTA - Ruas Tol Serang–Panimbang Seksi 2 dari Rangkasbitung hingga Cileles akan difungsikan saat arus mudik dan balik Lebaran 2026. Selama periode tersebut, Seksi 2 dibuka secara gratis.

Kebijakan itu berlaku mulai H-7 hingga H+7 Lebaran, yakni 12–26 Maret 2026. Jam operasional diberlakukan setiap hari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Iwan Julianayah, mengatakan pengguna jalan hanya akan dikenakan tarif untuk Seksi 1. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati tambahan akses konektivitas tanpa biaya tambahan di Seksi 2.

Menurut Iwan, pengoperasian fungsional ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas serta memperlancar arus kendaraan selama mudik dan arus balik. "Adapun jalur yang dibuka mencakup akses menuju Cikulur, Cileles, serta arah Jakarta/Merak,"kata Iwan, Sabtu (21/2/2026).

Untuk menjaga kelancaran dan keselamatan di tengah peningkatan volume kendaraan, ruas ini sementara hanya diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I.

Lihat video: WAR TIKET DIMULAI! Siap Mudik Lebaran? Cek Kesiapan Transportasi Sekarang!



Pihak pengelola memastikan seluruh aspek keselamatan, termasuk rambu lalu lintas dan pengaturan operasional, telah disiapkan secara optimal. Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak terkait guna memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.

Dengan dibukanya Seksi 2, akses menuju wilayah selatan Banten diharapkan semakin mudah. Selain mendukung mobilitas masyarakat, ruas ini juga mempermudah perjalanan ke sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Pantai Sawarna, Kawasan Baduy, Geopark Bayah Dome, hingga akses lanjutan ke Tanjung Lesung dan pesisir selatan Banten. (Fariz Abdullah)

IDXChannel - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) baru saja meraih Environmental, Social, and Governance (ESG) Score sebesar 71 dari 100 dalam penilaian S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Capaian penilaian tersebut menempatkan anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tersebut dalam kelompok teratas perusahaan industri material konstruksi secara global, sekaligus memperkuat posisinya di level dunia.

Berdasarkan distribusi skor industri S&P Global CSA, skor ESG 71 menempatkan WIKA Beton pada kelompok Top Quintile, atau 13 persen teratas perusahaan di dunia pada sektor industri material konstruksi.

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 46, peningkatan skor ini mencerminkan lonjakan kinerja keberlanjutan yang signifikan serta hampir 2x lipat dari rata-rata skor industri material konstruksi global, yaitu 38.

"Pencapaian ini sejalan dengan transformasi kami sejak 2024, dengan visi sebagai perusahaan global terpercaya berkelanjutan, dan pemberi solusi di industri beton, sebagai pembaruan identitas korporasi," ujar Direktur Utama WTON, Kuntjara, dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Kuntjara, transformasi ini menegaskan komitmen Persen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan sebagai strategi bisnis, proses operasional, dan pengambilan keputusan Perseroan sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang.

Kuntjara menjelaskan bahwa skor ESG 71 yang berada di atas rata-rata industri global menegaskan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan di Perseroan telah menjadi sumber penciptaan nilai dan penguatan daya saing perusahaan.

"ESG kami jalankan sebagai strategi bisnis untuk mendukung kinerja jangka panjang dan kepercayaan pemangku kepentingan," ujar Kuntjara.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara dan BUMN, WTON berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui penguatan tata kelola perusahaan, percepatan implementasi strategi iklim, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan dan perluasan portofolio solusi beton rendah karbon.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat peran sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global," ujar Kuntjara.

(taufan sukma)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 fraksi Partai Golkar Firnando Ganinduto mengatakan dampak gagal bayar obligasi terhadap dana pensiun (dapen) tidak terhindarkan, khususnya dapen di lingkungan perusahaan BUMN Karya.

“Kompleksitas persoalan di sektor ini membuat penyelesaiannya tidak bisa instan dan membutuhkan penanganan berlapis,” ujar Firnando sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, Firnando menjelaskan terdapat sekitar 28 sektor yang tengah ditangani, namun sektor Karya menjadi satu-satunya yang belum tuntas hingga akhir 2025 dan harus dibawa (carry over) ke tahun 2026.

“Hanya permasalahan Karya ini yang tidak selesai di akhir tahun ini. Jadi memang perlu waktu carry over untuk permasalahan Karya-Karya ini karena memang agak jelimet dan agak rumit permasalahan di Karya-Karya ini gitu. Salah satunya tuh adalah masalah obligasi yang gagal bayar ini,” ujar Firnando.

Sebagai langkah struktural, Firnando memastikan DPR RI dan Danantara Indonesia akan mendorong konsolidasi BUMN Karya melalui skema merger.

“Kalau dana pensiun sih udah pasti terdampak. Terutama dapen di BUMN Karya ini, memang permasalahan yang paling rumit saat ini yang kita lagi hadapi bersama Danantara. Kemarin pelaporannya, Danantara kan RKAP yang dilaporkan ke kita di awal tahun lalu itu ada sekitar 28 sektor yang dilakukan itu,” ujar Firnando.

Ia menyebut konsolidasi BUMN Karya ditargetkan menjadi tiga entitas besar, demi struktur keuangan lebih kuat, tata kelola membaik, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada investor, termasuk dana pensiun mengalami peningkatan.

Langkah konsolidasi ditargetkan selesai sebelum semester I-2026, setelah sebelumnya mundur dari target akhir 2025 akibat kerumitan persoalan.

“Banyak permasalahan di Karya-Karya ini, yang kita kan sama-sama tahu bahwa yang akan kita lakukan dari BUMN Karya ini kita akan merger menjadi, kalau tidak berubah lagi ya, menjadi tiga BUMN Karya. Itu tergolong menjadi beberapa sektor lah gitu kan. Nah itu yang lagi akan kita lakukan gitu,” ujar Firnando.

Seusai merger, Komisi VI DPR RI menekankan serangkaian langkah lanjutan, di antaranya audit menyeluruh harus dilakukan untuk memetakan kondisi keuangan dan kewajiban secara akurat.

"Perlunya penguatan aturan investasi termasuk pembelian obligasi, agar risiko gagal bayar tidak terulang," ujar Firnando ​​​​​​.

Selain itu, Ia menilai krusialnya penguatan regulasi dan pengawasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang disertai transparansi dan komunikasi intensif dengan DPR RI, serta pemangku kepentingan pasar.

Menurutnya, konsolidasi tidak boleh sekadar menggabungkan risiko, yang mana tata kelola perusahaan baik (GCG) harus dikedepankan agar kasus serupa tidak berulang, termasuk memastikan audit berjalan konsisten dan persoalan hukum diselesaikan.

“DPR, akan terus memantau setiap langkah Danantara dan memberikan masukan dalam pembahasan RKAP secara detail,” ujar Firnando.

Setelah merger dan penataan menyeluruh oleh Danantara, pihaknya berharap kepercayaan investor dapat dipulihkan, risiko sistemik ditekan, serta pengelolaan dana pensiun kembali berada pada jalur yang aman dan berkelanjutan.

“Jadi menurut saya yang paling utama yang harus kita lakukan pertama adalah setelah merger ya, karena kan kita lagi fokus merger karya-karya. Yang kedua, setelah merger kita harus ada audit yang seluruh ya. Jadi dari audit itu kan kita punya data, kalau kita harus lakukan ini,” ujar Firnando.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nomor laporan SE.01.00/A.DIR.00462/2025 yang terbit pada Jumat (28/11/25), salah satu BUMN Karya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tengah mengalami tekanan arus kas yang membuat perseroan menunda membayar bunga obligasi dan bagi hasil sukuk yang jatuh tempo pada Desember 2025.

WIKA memiliki jadwal pembayaran bunga dan bagi hasil pada 3, 8, dan 18 Desember 2025. Jadwal tersebut mencakup Obligasi Berkelanjutan I dan II serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan dari periode 2020 hingga 2021.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai pengambilalihan beban "Whoosh" dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat dan rasional.

Ia mengatakan, skema ini akan menempatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) hanya sebagai operator layanan kereta api, sementara tanggung jawab atas pembangunan dan kepemilikan prasarana berada di tangan negara.

“Saya kira sudah benar kalau akhirnya pemerintah mengambil alih beban infrastruktur dari KCIC. Jadi, KAI bertindak sebagai operator kereta api. Ini sudah sesuai Undang-Undang (UU) Kereta Api Nomor 23 Tahun 2007,” ujar Toto sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Adapun, UU Nomor 23 Tahun 2007 mencakup tentang Perkeretaapian yang secara tegas memisahkan peran penyelenggara infrastruktur dan operator.

Dengan pengaturan itu, menurut Toto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN atau lembaga baru yang ditunjuk khusus sebagai penyelenggara infrastruktur perkeretaapian, termasuk kereta cepat.

"Kehadiran entitas ini memungkinkan pembiayaan infrastruktur dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, tanpa membebani operator maupun BUMN lain yang selama ini tertekan oleh besarnya biaya konstruksi," ujar Toto.

Dalam jangka panjang, Toto menyebut lembaga penyelenggara infrastruktur tersebut juga memiliki sumber pendapatan yang jelas, yaitu dari tariff access charge yang dibebankan kepada operator kereta api yang menggunakan prasarana.

“Jadi, uang APBN bisa dipakai sebagai modal BUMN atau lembaga baru yang ditunjuk sebagai penyelenggara infrastruktur kereta api. Dalam jangka panjang, entitas ini bisa memperoleh pendapatan dari tariff access charge yang dibebankan kepada operator,” ujar Toto.

Menurutnya, skema tersebut lazim diterapkan dalam pengelolaan perkeretaapian modern, karena menciptakan kepastian pendapatan bagi pengelola infrastruktur sekaligus menjaga kelayakan bisnis operator.

Melalui pola ini, lanjutnya, sebagian biaya pembangunan prasarana "Whoosh" yang selama ini menjadi tanggungan kontraktor karya berpeluang mulai dibayar secara bertahap.

“Dengan pola ini, sebagian biaya infrastruktur pembangunan prasarana Whoosh yang ditanggung oleh kontraktor karya kemungkinan mulai bisa dibayar,” ujar Toto.

Di sisi lain, di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, posisi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dinilai yang paling rumit dan rentan.

WIKA memegang dua peran sekaligus, di antaranya sebagai investor di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sekaligus sebagai satu-satunya kontraktor lokal dalam Konsorsium Kereta Cepat atau High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) bersama enam kontraktor asal China.

Sebagai investor, WIKA menanamkan modal sekitar Rp6,1 triliun, yang saat ini berbalik menjadi kerugian yang membebani kinerja keuangan perseroan.

Kerugian operasional kereta cepat yang terus terjadi sejak dua tahun terakhir, secara otomatis tercermin dalam laporan keuangan WIKA setiap kuartalan dan akhir tahun.

Memasuki tahun 2025, tekanan terhadap WIKA semakin berat seiring pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah yang berdampak terhadap penurunan volume proyek dan pendapatan perseroan.

Kondisi itu diperburuk oleh kenaikan beban bunga utang yang jatuh tempo pada September 2024, dan kembali meningkat pada September 2025 di tengah kondisi keuangan perseroan yang tengah melemah.

Tekanan arus kas dan kewajiban bunga yang membesar, membuat ruang manuver keuangan WIKA semakin terbatas.

Dalam konteks tersebut, opsi restrukturisasi lanjutan melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU), termasuk penyesuaian nilai kupon, dinilai menjadi langkah paling ideal untuk menjaga kesehatan keuangan perseroan.

Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) Reza Priyambada mengatakan WIKA saat ini memang menghadapi persoalan yang pelik, terutama terkait kewajiban penyelesaian utang di tengah tuntutan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk ke dalam pipeline perusahaan.

"Adanya restrukturisasi keuangan tentu diperlukan agar ke depan masalah tersebut tidak semakin memberatkan kondisi keuangan WIKA, sembari perseroan mencari peluang perolehan kontrak proyek-proyek baru," ujar Reza.

Reza menekankan, bahwa rencana aksi korporasi tersebut, perlu disampaikan secara terbuka melalui forum RUPO maupun RUPS, agar pemegang saham dan obligasi mengetahui arah kebijakan WIKA dalam mengatasi persoalan keuangan yang dihadapi.

“Untuk menjalankan aksi korporasinya tersebut WIKA perlu untuk menyampaikannya dalam RUPO maupun RUPS, sehingga para pemegang saham maupun obligasi dapat mengetahui rencana WIKA ke depan untuk mengatasi problem keuangan yang sedang mereka hadapi,” ujar Reza.

Reza optimistis manajemen WIKA akan mencari solusi terbaik dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perseroan, sehingga menghasilkan win-win solution bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan.

“Tentunya manajemen WIKA akan mencari solusi terbaik dan komitmennya untuk memperbaiki keuangan dan operasional mereka sehingga menjadi win win solution baik dari sisi WIKA nya maupun para pemangku kepentingan,” ujar Reza.

​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengungkapkan proyek pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah mencapai 81,36 persen dari target per November 2025.

Site Manajer Operasional WIKA Ridwan Budi Santoso mengatakan ​​​​proyek ini ditargetkan selesai pada Mei 2026 dari target awal selesai pada Desember 2025, yang mana pembangunan telah dikerjakan sejak September 2024.

"Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi ini merupakan teknologi baru yang diterapkan di Indonesia, Jadi, ada penyesuaian-penyesuaian dari perencanaan sampai pelaksanaan, itu menyebabkan proses perencanaan menggeser progres pekerjaan kita,” ujar Ridwan di sela-sela Site Visit Proyek Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Seiring dengan itu, Ia mengungkapkan terdapat sedikit anggaran tambahan dalam pembangunan proyek ini menjadi senilai Rp198 miliar, dari anggaran awal sebelumnya senilai Rp185,07 miliar, yang sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024-2025.

“Ada penambahan izin anggaran, jadi penggunaan anggaran di tahun depan. Ada sebagian proses yang harus dibesarkan di tahun depan, ada konsep penambahan nilai kontrak istimewa, jadi ada penambahan utilitas-utilitas yang belum dipertimbangkan pada saat desain,” ujar Ridwan.

Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi merupakan proyek dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dikerjakan oleh WIKA, yang mana dibangun sepanjang 275 meter dengan lantai Kaca dan WPC.

Tujuan pembangunan jembatan ini, di antaranya sebagai sarana pariwisata di area Bendungan Sukamahi dengan view Gunung Salak dan Pangrango, sebagai upaya meningkatkan perekonomian di daerah Sukamahi, Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Pekerjaan pembangunan proyek ini meliputi pekerjaan Pondasi Bore Pile, Pekerjaan Counter Weight dan Pylon, Kabel penggantung utama, hanger, Struktur deck baja, serta lantai kaca.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dari WIKA-nya memang saat ini sudah ada tim untuk merger. Tapi untuk kapan dan waktunya kami belum dapat update, tapi memang untuk range waktunya mungkin sampai akhir 2026 gitu.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Senior Manager of Corporate Relations PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) William Lie mengatakan perseroan telah mengajukan hasil kajian terkait rencana proses merger perusahaan-perusahaan BUMN Karya kepada Danantara Indonesia.

Seusai mengajukan hasil kajian tersebut, pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari Danantara Indonesia terkait skema merger seperti apa yang akan dilakukan.

“Hampir setiap minggu kami rapat bersama. Kami juga sudah mengumpulkan data-data yang memang diminta untuk proses integrasi ini, dilakukan kajian juga oleh konsultan independen, dan memang untuk saat ini kita juga masih menunggu. Jadi semua kajian sudah disampaikan, kita hanya menunggu arahan saja,” ujar William di sela-sela Site Visit Proyek Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Terkait waktu merger, ia menyebut bahwa proses tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari Danantara Indonesia. Namun, Ia memastikan bahwa hasil kajian salah satunya telah memetakan perusahaan-perusahaan BUMN Karya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Kalau untuk kapan, mungkin lebih pas Danantara yang jawab. Kalau untuk saat ini kurang lebih plus minus dari masing-masing BUMN Karya ini sudah terpetakan. Dan dari Danantara tinggal menentukan skema, kurang lebih gitu,” ujar William.

Pihaknya menilai proses merger perusahaan-perusahaan BUMN Karya akan berdampak positif bagi WIKA. “Kami melihatnya justru sisi ini akan cukup positif,” ujar William.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) selaku anak usaha WIKA memproyeksikan proses merger perusahaan-perusahaan BUMN Karya akan selesai pada akhir 2026, sehingga WEGE masih menunggu arahan dari WIKA juga.

“Dari WIKA-nya memang saat ini sudah ada tim untuk merger. Tapi untuk kapan dan waktunya kami belum dapat update, tapi memang untuk range waktunya mungkin sampai akhir 2026 gitu,” ujar Corporate Secretary WEGE Purba Yudha Tama.

Sementara itu, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyatakan terus mengkaji proses merger BUMN karya, dengan target penyelesaian pada Desember 2025.

Ia menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan tim dari Danantara Indonesia untuk memastikan proses penggabungan tersebut berjalan dengan baik.

"Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai," kata Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kinerja keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA terus tertekan akibat penurunan kontrak baru dan terbatasnya proyek infrastruktur nasional.

Hingga September 2025, WIKA hanya mampu mengantongi kontrak baru sebesar Rp6,19 triliun, atau lebih rendah 60,25 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp15,58 triliun.

Kondisi ini terjadi sebagai imbas dari industri konstruksi yang tengah lesu karena pemotongan anggaran infrastruktur pemerintah pada tahun 2025.

Di saat bersamaan, WIKA harus tetap membayar pokok serta bunga atas pinjaman berbunga baik kepada bank maupun obligasi dan sukuk yang tinggi pada 2025 hingga tahun-tahun berikutnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai WIKA perlu segera mendapatkan tambahan kontrak baru untuk menggenjot kembali performa bisnisnya.

Menurutnya, perolehan kontrak baru ini justru diharapkan dapat menjaga arus kas dan memulihkan kinerja keuangan jangka pendek.

“Mau tidak mau WIKA harus mencari sumber-sumber pendapatan baru yang bisa memberikan keuntungan. Terutama dari proyek-proyek baru, baik dari BUMN maupun pemerintah,” ujar Tauhid di Jakarta, Senin.

Dampak dari penurunan kontrak baru sendiri telah tercermin pada kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, hingga Juni 2025, penjualan tercatat Rp5,86 triliun atau menurun 22,25 persen dibandingkan sebesar Rp7,53 triliun pada Juni 2024.

Tauhid menilai, penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya investasi di sektor infrastruktur, baik dari pemerintah maupun swasta.

“Memang sekarang investasi di infrastruktur nasional sedang rendah. Pemerintah juga terbatas anggarannya, dan swasta biasanya mengikuti arah belanja pemerintah,” ujar Tauhid.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025