Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan marketplace lokal terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan platform Sapa UMKM untuk memperkuat ekosistem digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah membangun sistem terpadu berbasis satu data dinamis yang menghubungkan layanan pembiayaan, legalitas, pelatihan, sertifikasi, hingga pemasaran produk UMKM dalam satu platform melalui Sapa UMKM.

Maman menuturkan Kementerian UMKM saat ini tengah mengembangkan marketplace UMKM dalam negeri melalui integrasi platform Sapa UMKM dengan PaDi UMKM milik Telkom. Namun, fitur tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum diluncurkan secara resmi.

“Kami sudah siapkan satu fitur yang mungkin belum di-launching, tapi sudah kita siapkan dan sedang di-develop. Ini juga menjawab aspirasi dari semua pengusaha-pengusaha mikro kecil di Tanah Air. Kita akan siapkanmarketplaceTanah Air kita,” kata Maman saat ditemui seusai Soft Launching Sapa UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Namun, sebelum marketplace tersebut diluncurkan secara luas, pemerintah akan lebih dulu mengevaluasi implementasi sistem Sapa UMKM dalam satu tahun ke depan, termasuk proses integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Maman, selama ini PaDi UMKM masih terbatas untuk kebutuhan pengadaan di lingkungan BUMN. Ke depan, platform tersebut akan diperluas agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

“Sekarang kan memang sudah ada, namanya PaDi UMKM. Nah, PaDi UMKM akan kita kembangkan dulu, akan kita kembangkan. Dan sekarang Kementerian UMKM bareng dengan Bappenas sedang melakukan integrasi koordinasi dengan Telkom dan BUMN,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan marketplace tersebut nantinya akan dikembangkan setelah seluruh sistem dan integrasi data lintas kementerian selesai dilakukan.

“Setelah semua ini menjadi satu ekosistem, bergabung semua di sini, baru kita akan siapkan marketplace-nya. Supaya saudara-saudara kita mau memasarkan produk, menjual produknya, segala macam, bisa di dalam sistem ini,” ujarnya.

Dia menuturkan sistem tersebut nantinya akan dikoneksikan dengan platform PaDi UMKM dan menjadi cikal bakal marketplace domestik bagi produk UMKM Indonesia. Integrasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas keluhan pelaku UMKM terkait tingginya biaya layanan di platform e-commerce saat ini.

“Pengusaha-pengusaha mikro itu dan kecil nggak perlu lagi komplain, kalau memang mereka pusing itu dengan die-commerceyang biayanya mahal, mereka akan terbuka nanti dengan akses ini. Kita siapkan semuanya,” ujarnya.

Kebut Permen UMKM

Di sisi lain, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) terkait perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM, khususnya bagi para pelaku usaha yang berjualan di platform marketplace.

Maman mengungkap pihaknya menerima banyak keluhan dari para pedagang, seller, hingga merchant terkait tingginya biaya administrasi dan biaya layanan yang dibebankan platform digital. Menurutnya, tingginya biaya tersebut berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi dan beban usaha para pelaku UMKM.

“Kami, Kementerian UMKM banyak sekali mendapatkan aspirasi dari pedagang-pedagang, seller-seller, merchant-merchant yang jualan di marketplace kita di Tanah Air. Rata-rata mengeluhkan dengan tingginya biaya administrasi, biaya layanan, dan lain sebagainya, dan dampaknya adalah ke peningkatan kos produksi mereka,” tuturnya.

Dia mencontohkan dari penjualan senilai Rp100.000 di marketplace, pelaku usaha bisa kehilangan sekitar Rp30.000 untuk biaya administrasi, promosi, dan iklan.

Dalam Permen tersebut, pemerintah berencana mewajibkan marketplace memberikan diskon biaya layanan hingga 50% bagi UMK, dengan syarat wajib masuk ke sistem Sapa UMKM.

“Jadi biar langsung terintegrasi antara Sapa UMKM dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, segala macam, sistem mereka langsung terintegrasi dan kita dorong pengusaha-pengusaha mikro kita juga untuk punya NIB, langsung kita dorong akses di sini,” tuturnya.

Maman menjelaskan Sapa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai basis data pelaku usaha, melainkan juga menjadi pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan akses pembiayaan, sertifikasi halal, BPOM, PIRT, hingga pelatihan usaha. Sistem tersebut dirancang untuk mengubah data UMKM yang selama ini bersifat statis menjadi data dinamis yang terus diperbarui berdasarkan aktivitas pelaku usaha.

Selain itu, Sapa UMKM juga terintegrasi ke berbagai layanan pendukung UMKM agar pelaku usaha dapat mengakses seluruh kebutuhan usaha, mulai dari modul pelatihan, legalitas, layanan permodalan dan pembiayaan, hingga pemasaran.

Maman menambahkan platform tersebut juga akan menyediakan fitur QRIS, pembukuan digital, konsultasi usaha, pelatihan lintas kementerian, hingga kanal pengaduan pungutan liar yang terhubung dengan aparat penegak hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengahmempercepat penerbitan Peraturan Menteri (Permen) UMKM yang akan mengatur berbagai aspek biaya dalam ekosistem digital, termasuk yang dinilai membebani pelaku usaha kecil. Regulasi ini ditargetkan terbit sebelum akhir Mei 2026 setelah proses harmonisasi rampung.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan saat ini rancangan beleid tersebut telah memasuki tahap akhir dan tengah diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip Presiden.

“Itu [Permen UMKM] sudah selesai harmonisasi. Sekarang sedang kita kirim ke Setneg untuk minta izin prinsip, untuk diundangkan. Nah jadi, paling nggak sebelum akhir Mei kita harus sudah selesai ya,” kata Temmy saat ditemuiBisnisdi Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan berbenturan dengan revisi regulasi yang tengah disiapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupa revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menurutnya, Kementerian UMKM dan Kemendag telah berkoordinasi untuk menjaga keselarasan kebijakan.

“Kami sudah bersepakat bahwa apa yang diatur di dalam permen UMKM akan diakomodir juga di Permendag mereka. Bahkan akan menjadikan referensi. Tapi ini kita masih menunggu. Ini masih proses drafting ya, uji publik. Nanti kan pasti akan ada perkembangan. Tapi yang pasti kita sudah bersepakat, tidak akan saling bersinggungan,” ujarnya.

Meski belum merinci substansi aturan, Temmy memberi sinyal bahwa pemerintah akan fokus pada komponen biaya yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk biaya logistik di platform e-commerce.

“Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana. Nanti mungkin kita juga akan ketemu dengan teman-teman platform,” imbuhnya.

Untuk itu, Temmy menegaskan kedua regulasi berjalan seiring dalam melindungi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlanjutan platform digital alias tidak saling tumpang tindih.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian UMKM saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce. “

Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” kata Maman dalam siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Jakarta: Memperkuat literasi mengenai keuangan digital sangat diperlukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lewat gelaran UMKM Digital Finance Tour, para pelaku usaha didorong untuk lebih adaptif terhadap teknologi sekaligus memperkuat fondasi bisnis di tengah persaingan digital yang kian ketat.

UMKM Digital Finance Tour, dorong transformasi bisnis

Gelaran "UMKM Digital Finance Tour - Tangerang Edition" sukses menarik perhatian ratusan pelaku usaha di Mall Alam Sutera. Mengusung tema "UMKM Go Digital: Kuatkan Usaha, Luaskan Pasar Online," acara ini menjadi ruang belajar sekaligus kolaborasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM RI Temmy Satya Permana, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI Boni Pudjianto, serta Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley.

Literasi keuangan jadi kunci naik kelas

Dalam sambutannya, Temmy menekankan pentingnya pembukuan dan literasi keuangan sebagai fondasi utama pertumbuhan usaha.

“Melalui UMKM Digital Finance Tour, kami berharap pengusaha UMKM dapat meningkatkan literasi keuangan digital, mulai menerapkan pembukuan digital, serta memanfaatkan pembiayaan secara bijak," ucap Temmy dikutip pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Ia juga menegaskan bahwa pencatatan keuangan yang baik akan membuka peluang akses pembiayaan lebih luas, sehingga UMKM bisa berkembang lebih cepat.

Transformasi digital dorong pertumbuhan ekonomi

Hal senada disampaikan Boni Pudjianto yang menilai kemajuan UMKM daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan nasional bermula dari kemajuan usaha Bapak dan Ibu di Kota Tangerang ini. Ketika usaha lokal mampu bertransformasi dan naik kelas, maka akan menjadi daya dorong melesatnya ekonomi secara nasional,” tuturnya.

UMKM Pintar untuk tingkatkan literasi finansial

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley menyebut platform UMKM Pintar sebagai solusi belajar mandiri bagi pengusaha UMKM.

Menurutnya, keberadaan platform UMKM Pintar menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung penguatan ekosistem UMKM di Indonesia, khususnya dari sisi literasi dan inklusi keuangan.

Menurut Sasmaya, tantangan utama pelaku UMKM tidak hanya pada akses pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan mengelola keuangan usaha secara sehat dan berkelanjutan.

“Melalui platform UMKM Pintar, kami ingin menyediakan sarana pembelajaran yang praktis dan mudah diakses agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya, sehingga memiliki ketahanan finansial, lebih siap untuk tumbuh dan naik kelas di era digital,” jelas Sasmaya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sahabat Sampoerna menyampaikan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang cukup baik, meski pertumbuhannya berlangsung selektif. Perbedaan kinerja paling mencolok terlihat pada kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan ekosistem digital.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan, di tengah ekonomi nasional yang mulai tumbuh stabil, tekanan terhadap UMKM tidak hanya berasal dari melemahnya daya beli, tetapi juga dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital serta kenaikan biaya logistik.

“Kami melihat UMKM yang gagal melakukan digitalisasi operasional cenderung mengalami perlambatan. Sebaliknya, pelaku usaha yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital justru mampu tumbuh pesat,” ujar Henky kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Menurutnya, perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa dengan transaksi digital menuntut UMKM untuk menyesuaikan model bisnis, baik dari sisi pemasaran, pembayaran, hingga pengelolaan operasional. Adaptasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan arus kas usaha.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Sampoerna tetap melanjutkan komitmen pembiayaan ke segmen UMKM dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang terukur atau prudent growth.

Fokus utama bank dalam penyaluran kredit adalah menjaga kualitas aset, tidak hanya dengan menilai kemampuan bayar saat ini, tetapi juga keberlanjutan model bisnis debitur.

“Kami melihat keberlanjutan usaha menjadi kunci, terutama di tengah inflasi yang fluktuatif. Cost of fund memang menjadi tantangan, namun kami mengupayakan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi agar beban bunga ke nasabah tetap kompetitif,” jelas Henky.

Memasuki 2026, Bank Sampoerna memproyeksikan tekanan terhadap UMKM masih akan berlanjut, terutama dari ketidakpastian suku bunga global dan fluktuasi harga komoditas. Namun, di sisi lain, peluang pertumbuhan dinilai tetap terbuka seiring meningkatnya adopsi pembayaran digital.

Untuk menangkap peluang tersebut, Bank Sampoerna menyiapkan strategi penguatan kemitraan dengan perusahaan fintech melalui skema Bank as a Service (BaaS), yang dikombinasikan dengan pendekatan personal melalui jaringan kantor cabang.

Dari sisi sektor usaha, Henky menyebut UMKM di bidang makanan dan minuman (F&B) lokal serta usaha eceran masih menjadi segmen yang relatif potensial. Sementara itu, sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor atau barang tersier dinilai lebih berisiko karena sensitif terhadap inflasi dan volatilitas nilai tukar.

Dalam proses seleksi debitur, Bank Sampoerna mengedepankan analisis perilaku dan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kualitas portofolio tetap terjaga.

Adapun dari sisi kebijakan, Bank Sampoerna berharap pemerintah dan otoritas dapat terus mendorong perbaikan ekonomi nasional agar tekanan terhadap UMKM dapat berkurang, sehingga pembiayaan ke sektor ini dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit atau lending requirement yang semakin longgar.

“Kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Kondisi ini lantas memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM. Pada November 2025, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,64% (year on year/YoY).

Sementara itu, pada November 2025, OJK melaporkan penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.315 triliun per November 2025, tumbuh 7,74% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kredit tumbuh sebesar 7,74% (YoY), di mana bulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,36%, menjadi sebesar Rp8.314,48 triliun,” ujarnya.

Menurut jenis penggunaan, Dian melaporkan bahwa kredit investasi per November 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,98% diikuti oleh kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,67%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 2,04% (YoY). Dari kategori debitur, OJK mengungkapkan bahwa kredit korporasi tumbuh sebesar 12% (YoY).

“Sementara kredit UMKM masih menghadapi tantangan yang cukup berat yang dalam pengertian masih terkontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, DPK tercatat tumbuh sebesar 12,03% (YoY) setelah sebelumnya, tumbuh sebesar 11,48% (YoY), menjadi sebesar Rp9.899,07 triliun.

Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,21% dibandingkan dengan November 2024 yang sebesar 2,19% dan NPL net 0,86% dibandingkan November 2024 0,75%.