Bisnis.com, JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp135,7 triliun per Februari 2026 setara 0,53% terhadap PDB bukan sekadar angka pembuka tahun fiskal. Ini adalah alarm dini. Secara nominal, ini menjadi defisit terdalam dalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui tekanan awal masa pandemi Covid-19.

Di tengah beban bunga utang yang kian membengkak dan kebutuhan penarikan utang baru yang meningkat, publik berhak bertanya, ke mana arah pengelolaan keuangan negara kita? Pasalnya, APBN bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23 UUD 1945 menempatkan APBN sebagai undang-undang yang dibahas bersama DPR dan pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Padahal secara yuridis, rezim defisit Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa defisit anggaran dibatasi paling tinggi 3% terhadap PDB dan rasio utang paling tinggi 60% terhadap PDB. Batas 3% itu merupakan jangkar disiplin fiskal (fiscal rule) yang dirancang untuk mencegah moral hazard politik anggaran. Memang, per Februari 2026 defisit masih 0,53%.

Namun, tren awal tahun yang langsung negatif, ditambah dengan kebutuhan pembiayaan utang baru, memberi sinyal risiko akumulatif. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur belanja negara cukup meningkat signifikan. Di mana, belanja wajib (mandatory spending), subsidi, serta belanja pegawai dan bunga utang menyerap porsi signifikan. Logikanya, jika pertumbuhan ekonomi melambat, sementara penerimaan negara khususnya pajak tidak tumbuh optimal, maka ruang fiskal akan semakin menyempit. Defisit pun berpotensi melebar mendekati atau bahkan melampaui batas 3%.

Di sinilah kritik hukum perlu ditegaskan. Pemerintah saat ini menggaungkan efisiensi. Namun, efisiensi yang tidak diikuti dengan penguatan penerimaan dan reformasi belanja justru berpotensi menjadi paradoks.

Ironinya, selama ini narasi yang disampaikan pemerintah kepada publik cenderung optimistik tentang ketahanan fiskal, pengelolaan utang yang aman, kebijakan efisiensi yang berdampak, hingga program kerja populis yang selalu dianggap berpihak pada rakyat. Padahal kenyataannya sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban menyampaikan data fiskal secara utuh dan informatif.

Secara filosofis, hukum keuangan negara dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal. Defisit bukan dosa, tetapi ia harus dikelola dalam kerangka rasional dan terbuka. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam “narasi optimisme sepihak” yang hanya menonjolkan sisi baik penerimaan atau investasi, sementara menutup-nutupi risiko fiskal yang nyata.

Dalam negara demokratis, keterbukaan fiskal adalah syarat legitimasi. Tanpa itu, APBN berubah dari instrumen kesejahteraan menjadi instrumen propaganda. Kita belajar dari pengalaman masa Covid-19 ketika batas 3% sempat dilonggarkan melalui kebijakan extra ordinary. Saat itu, justifikasi keadaan darurat kesehatan publik dapat diterima secara konstitusional. Namun, kondisi saat ini berbeda. Tidak ada deklarasi kedaruratan nasional yang dapat menjadi alasan pembenar pelebaran defisit di luar batas hukum.

Bila Indonesia kelak melampaui ambang 3% tanpa dasar keadaan darurat yang sah, maka itu bukan sekadar risiko ekonomi, melainkan potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan wajib untuk dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional pelampauan batas defisit dapat dipersoalkan sebagai kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan norma UU. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan anggaran tidak boleh bersikap permisif terhadap potensi pelanggaran tersebut.

Dari sisi tata kelola fiskal, pelanggaran batas defisit juga akan menggerus kredibilitas fiskal Indonesia di mata pasar keuangan global. Ketika disiplin fiskal dipertanyakan, risiko negara (country risk) meningkat. Investor akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi sehingga biaya pinjaman negara ikut naik. Beban bunga utang yang sudah besar berpotensi semakin membengkak dan memperdalam lingkaran defisit-utang-bunga yang sulit dikendalikan.

Namun, ada dimensi yang lebih mendasar dari sekadar implikasi ekonomi, yaitu dimensi tanggung jawab konstitusional. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945 memiliki tanggung jawab utama atas pelaksanaan APBN. Meskipun APBN dibahas bersama DPR, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap berada dalam domain eksekutif. Bila kebijakan fiskal secara nyata melanggar batas hukum yang ditetapkan UU, maka secara teoritik hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum penyelenggaraan negara.

AKUNTABILITAS

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban Presiden diatur melalui Pasal 7A UUD 1945 yang membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dalam mekanisme konstitusional yang sangat ketat. Dengan demikian, pengelolaan defisit anggaran pada hakikatnya tidak hanya menyangkut stabilitas ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi akuntabilitas konstitusional kekuasaan eksekutif. Disiplin fiskal bukan sekadar prinsip teknokratis, melainkan bagian dari tata kelola negara hukum.

Itu sebabnya, langkah konstruktif yang perlu ditempuh pemerintah bukan sekadar retorika efisiensi anggaran, melainkan reformasi fiskal yang lebih mendasar. Pemerintah perlu memperkuat basis penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pajak dan reformasi administrasi perpajakan. Belanja negara harus ditata ulang agar lebih produktif dan berbasis pada dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan pembiayaan utang juga harus didasarkan pada analisis keberlanjutan fiskal yang transparan dan dapat diakses publik.

Defisit Februari 2026 seharusnya dibaca sebagai sinyal peringatan. Bila direspons dengan kebijakan yang tepat, ia dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin fiskal dan memperbaiki tata kelola keuangan negara. Namun, jika diabaikan, ia berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan itu amat berdampak terhadap konsekunsi hukum presiden sebagai kepala pemerintahan terhadap rakyat yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Pada akhirnya, hukum keuangan negara tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar norma administratif dalam lembaran undang-undang. Ia adalah pagar konstitusional yang menjaga agar kekuasaan fiskal negara tidak melampaui batasnya.

Ketika defisit melebar tanpa kendali dan aturan fiskal diabaikan, yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga legitimasi konstitusional pemerintahan itu sendiri. Sebab, APBN adalah janji negara kepada rakyat. Sudah saatnya pemerintah berbicara jujur, bertindak hati-hati, dan kembali pada rel konstitusi. Sebab dalam pengelolaan keuangan negara, kehati-hatian bukan pilihan melainkan kewajiban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan batas nilai polis asuransi yang masuk dalam kewajiban pelaporan pajak. Produk asuransi bernilai besar, khususnya yang memiliki nilai tunai dan kontrak anuitas, kini ditempatkan dalam skema transparansi fiskal nasional.

“Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang agregat saldo atau nilai Rekening Keuangannya tidak melebihi 250 ribu dolar AS,” bunyi Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan ketentuan tersebut, polis asuransi bernilai di atas 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 4 miliar masuk dalam kategori rekening keuangan yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Ambang batas ini menjadi penanda resmi bagi industri asuransi dalam menyusun kewajiban pelaporan kepada otoritas pajak.

PMK ini secara eksplisit menempatkan produk asuransi bernilai tunai dan anuitas sebagai bagian dari rekening keuangan, sehingga tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen proteksi.

“Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliput, kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bagi perusahaan asuransi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 44 huruf e PMK 108 Tahun 2025.

Selain itu, aturan ini menegaskan peran perusahaan asuransi sebagai pihak yang memiliki kewajiban pelaporan dalam sistem perpajakan. “Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas,” bunyi Pasal 1 angka 26 PMK tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) mencatat realisasi penerimaan negara sebesar Rp 759,05 miliar hingga Oktober 2025. Capaian ini setara dengan 190,12% dari target APBN tahun 2025.

Kontributor terbesar berasal dari Bea Keluar (BK) yang terealisasi 307,57% dari target, menandakan penguatan ekspor komoditas unggulan daerah. Selain itu, Bea Masuk (BM) juga menunjukkan tren positif dan berperan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Tambahan penerimaan juga diperoleh dari Audit Kepatuhan dan Penelitian Ulang sebesar Rp48,18 miliar dan Rp183 juta, serta restitusi kepada wajib pungut sebesar Rp24,85 miliar sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan fiskal.

"Kinerja penerimaan ini tidak hanya menggambarkan optimalisasi potensi fiskal, tetapi juga hasil sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi nasional," ujar Agus Yulianto, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur.

Lebih lanjut, Bea Cukai Sumbagtim mengklaim terus memperkuat kualitas layanan dan kemudahan berusaha. Rata-rata waktu customs clearance tercatat 0,94 hari, dengan dwelling time hanya 2,83 hari, menjadikan proses ekspor-impor semakin efisien dan kompetitif.

Dalam mendukung hilirisasi industri, Bea Cukai Sumbagtim menyalurkan insentif fiskal sebesar Rp 258 miliar untuk impor migas dan Rp 66,2 miliar untuk fasilitas KITE dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Fasilitasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan devisa ekspor sebesar USD 7,4 miliar, tumbuh 12,4% dibandingkan periode sebelumnya.

Rasio impor terhadap ekspor fasilitas KITE sebesar 1 : 3,65 mencerminkan kemampuan industri lokal dalam mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah ekspor. Lebih dari 9.900 tenaga kerja langsung terserap di perusahaan penerima fasilitas, serta 23 UMKM binaan turut berkontribusi, di mana 20 di antaranya telah berhasil ekspor mandiri.

"Fasilitasi yang kami berikan diarahkan untuk memperkuat struktur industri di daerah. Efisiensi layanan dan dukungan fiskal harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Agus.

Penegakan Hukum

Dalam menjalankan fungsi community protector, Bea Cukai Sumbagtim mencatat 824 penindakan selama periode Oktober 2024 s.d. September 2025. Dari jumlah tersebut, 640 penindakan di bidang cukai berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp23,7 miliar, dengan barang bukti berupa 29,8 juta batang rokok ilegal dan 14 ribu liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Selain itu, 140 penindakan di bidang pabean dilakukan terhadap berbagai barang larangan dan/atau pembatasan untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri. Sementara di bidang narkotika, terdapat 44 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp356,8 miliar, yang diperkirakan menyelamatkan lebih dari 1,3 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Sumbagtim menjunjung tinggi prinsip ultimum remedium, memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Hingga kini, empat kasus telah meningkat ke tahap penyidikan dan tiga di antaranya dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan, dengan penerimaan negara dari denda mencapai Rp3,45 miliar.

"Tren peningkatan hasil penindakan menunjukkan bahwa strategi pengawasan kami semakin efektif. Kami terus memperkuat operasi darat dan laut, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar peredaran barang ilegal dapat ditekan secara berkelanjutan," ungkap Agus.

Kinerja pengawasan Bea Cukai Sumbagtim juga tercermin dari hasil penindakan rokok ilegal yang terus meningkat setiap tahun. Hingga Oktober 2025, total 32,47 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan atau mencapai 118,22 persen dari target tahunan, menunjukkan efektivitas strategi pengawasan yang dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah Sumatera Bagian Timur.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengawasan, Bea Cukai Sumbagtim juga melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan dari seluruh satuan kerja di wilayah Sumatera Bagian Timur.

"Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp19,32 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp10,44 miliar. Barang-barang yang dimusnahkan meliputi rokok ilegal, minuman beralkohol, pakaian bekas, dan berbagai barang larangan/pembatasan lainnya," kata Agus.

Seluruh capaian Bea Cukai Sumbagtim menjadi wujud nyata penguatan fungsi Bea Cukai sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pelindung masyarakat.

Menurutnya, capaian ini adalah hasil kerja sama seluruh jajaran Bea Cukai, pemerintah, aparat penegak hukum, para pelaku usaha dan masyarakat.

"Kami akan terus menjaga integritas dan memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan layanan kepabeanan dan cukai yang modern, transparan, serta berkeadilan. Dengan semangat sinergi dan integritas, Bea Cukai Sumbagtim siap mendukung pelaksanaan Asta Cita menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera," pungkas Agus.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau hari ini, Kamis (15/10/2025). Indeks menguat tipis 0,17% atau naik 13,50 poin ke level 8.064,68 atau berbalik arah dari koreksi dalam pada tiga hari perdagangan terakhir.

Sebanyak 226 saham naik, 80 turun, dan 272 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi ini mencapai Rp 296,07miliar, melibatkan 225,07 juta saham dalam 33.836 kali transaksi.

Sesaat setelah dibuka, penguatan indeks tercatat terpangkas dan bahkan sempat masuk ke zona merah. Namun dalam lima menit perdagangan IHSG balik lagi menguat ke zona merah dan terapresiasi lebih dari 0,5%.

Sementara itu, pasar Asia-Pasifik menguat pada perdagangan Kamis (16/10/2025), mengikuti kenaikan di Wall Street yang didorong oleh laporan laba kuat dari sektor perbankan. Namun, sesi perdagangan berlangsung dalam kondisi volatil di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Indeks acuan Australia ASX/S&P 200 naik tipis 0,16% menjelang rilis data ketenagakerjaan September yang dijadwalkan hari ini. Para ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan tingkat pengangguran naik ke 4,3% dari 4,2% pada Agustus.

Dari Jepang, indeks Nikkei 225 melonjak 0,95% sementara Topix menguat 0,8%. Di Korea Selatan, indeks Kospi naik 1,09% dan Kosdaq bertambah 0,2%, menunjukkan sentimen positif di pasar regional.

Lalu kontrak berjangka Hang Seng di Hong Kong diperdagangkan lebih rendah di posisi 25.848 dibandingkan penutupan sebelumnya di 25.910,6. Hal ini mengindikasikan pembukaan pasar yang berpotensi melemah di tengah ketidakpastian global.

Pada perdagangan Rabu waktu AS, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun tipis 17,15 poin atau 0,04% ke level 46.253,31, setelah sempat naik hingga 422,88 poin di awal sesi. Indeks S&P 500 berakhir menguat 0,4% ke 6.671,06, sementara Nasdaq Composite naik 0,7% ke 22.670,08 setelah sempat melonjak 1,4% intraday.

Adapun sejumlah data ekonomi penting dari dalam dan luar negeri tengah menjadi sorotan pasar. Dari Asia, tekanan deflasi China berlanjut dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (CPI) sebesar 0,3% (yoy) pada September 2025, menandakan rapuhnya permintaan domestik di ekonomi terbesar kedua dunia itu.

Sementara di dalam negeri, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia naik menjadi US$431,9 miliar per Agustus, disertai pelemahan penerimaan pajak yang mendorong pemerintah menimbang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi korporasi, Danantara mengumumkan efisiensi besar lewat pemangkasan jumlah komisaris BUMN dan penghapusan bonus tahunan, langkah yang diklaim mampu menghemat hingga Rp8,28 triliun per tahun.

Di saat bersamaan, Kementerian Keuangan meluncurkan kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya" untuk memperkuat transparansi fiskal. Sementara dari Amerika Serikat, pasar global menanti rilis data inflasi produsen (PPI) dan penjualan ritel untuk September yang akan menjadi petunjuk arah inflasi dan kebijakan suku bunga The Fed selanjutnya