REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2026. Sejak tahun pajak 2025, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui Core Tax Administration System (Coretax) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Memasuki masa pelaporan SPT Tahunan, terdapat sejumlah hal penting yang perlu disiapkan wajib pajak agar proses pelaporan berjalan lancar.

1. Aktivasi Akun Coretax DJP

Dilansir website DJP, Selasa (6/1/2026), wajib pajak dapat mengakses Coretax DJP melalui laman https://coretaxdjp.pajak.go.id/ menggunakan berbagai perangkat dengan koneksi internet.

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah memiliki akun DJP Online, aktivasi dapat dilakukan melalui fitur “Lupa Kata Sandi”. Wajib pajak diminta mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai ID pengguna, kemudian memilih metode konfirmasi melalui email atau nomor ponsel yang telah terdaftar.

Apabila data kontak tidak tersedia atau tidak sesuai, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk pembaruan data.

Setelah menerima tautan konfirmasi yang berlaku selama 1x24 jam, wajib pajak diminta membuat kata sandi dengan ketentuan minimal delapan karakter yang terdiri atas huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Akun Coretax selanjutnya dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan.

2. Pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik

Setelah berhasil masuk ke Coretax DJP, wajib pajak perlu membuat Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik sebagai sarana penandatanganan SPT secara digital.

Pembuatan dilakukan melalui menu “Portal Saya”, submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”, dengan memilih jenis sertifikat “Kode Otorisasi DJP”. Wajib pajak diminta membuat passphrase dengan ketentuan keamanan serupa dengan kata sandi.

Sertifikat digital yang telah dihasilkan memiliki masa berlaku dua tahun dan dapat digunakan untuk menandatangani SPT Tahunan, SPT Masa, serta layanan lain yang tersedia di Coretax DJP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan batas nilai polis asuransi yang masuk dalam kewajiban pelaporan pajak. Produk asuransi bernilai besar, khususnya yang memiliki nilai tunai dan kontrak anuitas, kini ditempatkan dalam skema transparansi fiskal nasional.

“Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang agregat saldo atau nilai Rekening Keuangannya tidak melebihi 250 ribu dolar AS,” bunyi Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan ketentuan tersebut, polis asuransi bernilai di atas 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 4 miliar masuk dalam kategori rekening keuangan yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Ambang batas ini menjadi penanda resmi bagi industri asuransi dalam menyusun kewajiban pelaporan kepada otoritas pajak.

PMK ini secara eksplisit menempatkan produk asuransi bernilai tunai dan anuitas sebagai bagian dari rekening keuangan, sehingga tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen proteksi.

“Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliput, kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bagi perusahaan asuransi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 44 huruf e PMK 108 Tahun 2025.

Selain itu, aturan ini menegaskan peran perusahaan asuransi sebagai pihak yang memiliki kewajiban pelaporan dalam sistem perpajakan. “Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas,” bunyi Pasal 1 angka 26 PMK tersebut.