Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa terdapat penurunan klaim nilai tunai produk asuransi unit-linked ketika ekonomi global bergejolak dan memengaruhi kinerja investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa dinamika pasar modal berkaitan erat dengan kondisi ekonomi global, karena memengaruhi preferensi investor di seluruh dunia untuk menempatkan dana.

“Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan klaim nilai tunai pada produk asuransi yang dikaitkan investasi [PAYDI],” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Ogi menyebut klaim nilai tunai PAYDI pada Januari 2026 justru turun 3,69% (year on year/YoY).

“Ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini tekanan pasar belum secara signifikan mendorong peningkatan penarikan dana oleh pemegang polis,” tegasnya.

Di lain sisi, dia turut menyampaikan per Januari 2026 premi dari produk unit-linked tercatat sebesar Rp4,06 triliun atau sekitar 22,59% dari total premi asuransi jiwa, dengan pertumbuhan 6,56% (YoY).

Oleh karena itu, imbuhnya, OJK menilai perkembangan ini menunjukkan bahwa kinerja unit-linked mulai stabil setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyesuaian seiring dengan penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola produk.

“Ke depan, unit-linked masih akan menjadi salah satu produk penting di industri asuransi jiwa, meskipun komposisinya kini lebih seimbang bersama produk asuransi kesehatan dan endowment yang juga mengalami peningkatan porsi,” ujar Ogi.

Di lain sisi, OJK memproyeksikan bahwa aset industri asuransi pada 2026 tumbuh sekitar 5%—7%. Untuk mencapai target itu, industri didorong untuk terus memperkuat permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko.

Selain itu, lanjut Ogi, industri perlu meningkatkan kualitas produk serta distribusi, dan menjaga pengelolaan investasi yang prudent.

“Tantangan yang perlu diantisipasi antara lain dinamika pasar keuangan, tingkat klaim pada beberapa lini usaha, dan kebutuhan peningkatan efisiensi industri,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan batas nilai polis asuransi yang masuk dalam kewajiban pelaporan pajak. Produk asuransi bernilai besar, khususnya yang memiliki nilai tunai dan kontrak anuitas, kini ditempatkan dalam skema transparansi fiskal nasional.

“Dikecualikan dari Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan yang agregat saldo atau nilai Rekening Keuangannya tidak melebihi 250 ribu dolar AS,” bunyi Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan ketentuan tersebut, polis asuransi bernilai di atas 250 ribu dolar AS atau sekitar Rp 4 miliar masuk dalam kategori rekening keuangan yang wajib dilaporkan untuk kepentingan perpajakan. Ambang batas ini menjadi penanda resmi bagi industri asuransi dalam menyusun kewajiban pelaporan kepada otoritas pajak.

PMK ini secara eksplisit menempatkan produk asuransi bernilai tunai dan anuitas sebagai bagian dari rekening keuangan, sehingga tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen proteksi.

“Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF yang meliput, kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas bagi perusahaan asuransi,” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 44 huruf e PMK 108 Tahun 2025.

Selain itu, aturan ini menegaskan peran perusahaan asuransi sebagai pihak yang memiliki kewajiban pelaporan dalam sistem perpajakan. “Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas,” bunyi Pasal 1 angka 26 PMK tersebut.