Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem perlindungan anak di era digital.

Kemendikdasmen mendorong transformasi pendidikan untuk memperkuat PP Tunas dalam menjaga ruang aman anak di dunia digital.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan upaya perlindungan anak di ruang digital sudah dirintis sejak lama melalui berbagai program lintas kementerian dan kebijakan pendidikan yang berfokus pada keamanan anak.

“Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi sudah ada berbagai kebijakan sebelumnya yang kemudian kita integrasikan,” kata Gogot dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026)

Menurutnya, PP Tunas hadir sebagai bentuk penguatan dan integrasi dari berbagai kebijakan yang telah ada agar perlindungan anak di ruang digital menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan terarah.

Gogot juga menyoroti tantangan utama saat ini bukan lagi pada akses internet, karena sebagian besar anak di Indonesia sudah terhubung dengan dunia digital, termasuk anak usia dini.

“Yang jadi persoalan itu konten yang mereka hadapi, ini yang luar biasa,” katanya.

Dia menjelaskan anak-anak kini sangat aktif menggunakan internet, bahkan sejak usia dini, namun tidak semua konten yang mereka temui sesuai dengan usia mereka. Hal ini menimbulkan risiko paparan konten berbahaya yang perlu diantisipasi secara serius.

Selain itu, dia juga menyoroti meningkatnya aktivitas digital pada anak dan remaja, termasuk aktivitas transaksi digital yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Fenomena ini menunjukkan anak-anak semakin terlibat dalam ekosistem digital sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dan terstruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan dua pendekatan utama, yaitu regulasi dan edukasi. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur batasan dan perlindungan, sementara edukasi menjadi instrumen aktif untuk membentuk perilaku digital yang sehat.

“Regulasi sudah ada, dan kami juga sudah menyiapkan sebelumnya, termasuk Instruksi Presiden 2025 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026,” ujarnya.

Regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta mendukung proses pembelajaran yang sehat bagi peserta didik.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga fokus utama terkait keamanan digital anak. Pertama, pembiasaan etika dan adab dalam berinteraksi di ruang digital. Kedua, penguatan literasi digital untuk membantu siswa dalam memahami dan menyaring informasi, termasuk menangkal hoaks. Ketiga, perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari keamanan digital.

“Yang lebih ganas di Indonesia itu bukan anak-anak, karena anak-anak sebenarnya sudah mendapat pembelajaran etika, meskipun belum semuanya,” ungkapnya.

Karena itu, pendidikan etika dan literasi digital menjadi kunci utama dalam membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab.

Selain fokus pada perlindungan, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan teknologi secara positif dalam pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan coding dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gogot juga diberikan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam berbagai mata pelajaran. Saat ini, pembelajaran AI dan coding masih bersifat pilihan, namun diarahkan untuk memperluas kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif.

Tujuan utama kebijakan ini adalah agar peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan konten dan solusi digital yang bermanfaat, seperti konten edukatif, kesehatan, hingga inovasi pembelajaran. (Nur Amalina)

Bisnis.com, SURABAYA —PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) meluncurkan aplikasi JConnect Edu untuk mendukung dunia pendidikan di provinsi tersebut.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menjelaskan JConnect Edu merupakan aplikasi Bank Jatim yang dirancang untuk mendukung pendidikan di Jawa Timur mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang bertujuan memfasilitasi transaksi pembayaran biaya pendidikan melalui virtual account maupun QRISdan melakukan pengelolaan data keuangan serta administrasi di lembaga pendidikan.

”Pendidikan adalah fondasi utama untuk kemajuan Jawa Timur. Bank Jatim sebagai banknya masyarakat Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk turut serta mendukung ekosistem pendidikan. Karena itulah, hari ini menjadi momentum penting bagi kami meluncurkan layanan JConnect Edu, sebuah platform digital terintegrasi yang kami dedikasikan untuk dunia pendidikan,” ujarnya dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, JConnect Edu bisa diakses untuk wali murid guna mendapatkan informasi sekolah (seperti pembayaran biaya pendidikan, kegiatan sekolah seperti absensi siswa, jadwal pelajaran, hingga jadwal guru sehinggadengan JConnect Edu, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi pendidikan, memberikan solusi yang user-friendly, dan kemudahan akses.

"Jadi sekolah tidak perlu membangun sistem sendiri. Tagihan, absensi, tugas, hingga komunikasi dengan orang tua dapat terintegrasi dalam satu aplikasi. Kemudian bagi wali murid, akan memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran pendidikan dari saluran perbankan," tegasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim kembali dipercaya menyalurkan dana bantuan operasional sekolah bagi jenjang sekolah luar biasa, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta di Jawa Timur.

"Sebagaimana dana yang telah disalurkan sebelumnya, kami senantiasa berkomitmen agar dana ini tersalurkan dengan baik. Kami siap mendampingi penyaluran Dana BOS melalui seluruh jaringan kantor Bank Jatim dan mengawal agar memberikan dampak maksimal bagi pendidikan," paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai,menegaskan inovasi ini merupakan bagian dari transformasi layanan pendidikan yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan efektif dan efisien.

”Kami berharap dengan adanya sinergitas ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam mengelola anggaran secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Pendidikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan pula, terdapat manfaat PKS dengan Bank Jatim. Antara lain kerja sama dalam penyaluran BOSP, mendukung sistem pembayaran nontunai (cashless), memastikan pengelolaan dana lebih modern dan terintegrasi, serta bagian dari transformasi digital sektor pendidikan.

”Karena seperti kita ketahui bersama bahwa dengan sistem non tunai keamanan dana lebih terjamin, meminimalisir penyalahgunaan anggaran, serta mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan aset negara dari kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp370 triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara kawasan hutan yang bila dinilai sekitar Rp370 triliun,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa nilai aset yang berhasil diselamatkan tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun kurang lebih, berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam satu setengah tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi kerugian negara yang selama ini terjadi di sektor kehutanan.

Prabowo menggambarkan besarnya dampak yang dapat dihasilkan jika nilai aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nasional.

“Kalau kita hitung Rp370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi,” katanya.

Dia juga menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk penguatan pembelajaran matematika dan teknologi di sekolah-sekolah.

Selain sektor pendidikan, dana tersebut dinilai mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar di berbagai daerah seperti jembatan.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa penyelamatan aset negara bukan sekadar angka, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11.420.104.815.858 atau Rp11,4 triliun ke kas negara dalam agenda Tahap VI yang digelar di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya transparansi kinerja pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian negara.

Dana Rp11,4 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun.

Kemudian, sumber lainnya adalah setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar; setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar; denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian besar dalam penguasaan kembali kawasan hutan dari sektor ilegal.

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil menguasai kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan menguasai kembali 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan

Pada tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan strategis seperti hutan produksi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Aceh dan Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat.

Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektare disalurkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pengelolaan lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) kembali meraih penghargaan atas kontribusinya dalam mendukung transformasi digital pendidikan tinggi.

BNI dianugerahi Most Strategic Partner for Digital Campus Financial Ecosystem pada ajang Anugerah Diktisaintek 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang berlangsung di Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta, Jumat (19/12).

Apresiasi ini diberikan atas peran konsisten BNI dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang mendukung program Diktisaintek Berdampak, khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan kampus yang modern dan terintegrasi.

Direktur Institutional Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Eko Setyo Nugroho, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis perguruan tinggi.

Menurutnya, transformasi digital kampus membutuhkan dukungan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

"BNI berkomitmen menghadirkan ekosistem keuangan digital terintegrasi untuk mendukung tata kelola keuangan kampus yang lebih efisien dan modern," ujar Eko dalam keterangan tertulis.

Melalui pengembangan Digital Financial Ecosystem, BNI dinilai berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi.Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi operasional institusi pendidikan, tetapi juga memperkuat peran sektor pendidikan tinggi dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Eko menambahkan, BNI akan terus memperluas dukungan transformasi digital pendidikan melalui solusi keuangan yang dirancang menyeluruh, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.

Solusi tersebut menghubungkan institusi pendidikan, mahasiswa, orang tua, hingga mitra layanan dalam satu sistem terintegrasi yang aman dan efisien.

"Infrastruktur digital BNI memungkinkan pengelolaan transaksi dan aktivitas kampus secara real time sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna di era pendidikan modern," kata Eko.

Dalam implementasinya, BNI menyediakan berbagai layanan transaksi perbankan digital yang dikembangkan secara customized dengan konsep closed loop transaction untuk kebutuhan institusi pendidikan. Layanan tersebut mencakup BNI Direct, Virtual Account debit dan kredit, serta Financial Dashboard.

Selain itu, BNI juga menghadirkan sistem pembayaran terintegrasi melalui berbagai kanal, seperti BNI VA e-Collection, QRIS, Internet Payment Gateway (IPG), kartu kredit, TapCash, kartu mahasiswa, dan kanal pembayaran digital lainnya.

Anugerah Diktisaintek 2025 diberikan kepada mitra yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung program transformasi pendidikan tinggi nasional.

Program Diktisaintek Berdampak sendiri merupakan langkah strategis Kemdiktisaintek dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Dengan capaian ini, BNI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis perguruan tinggi dalam membangun ekosistem kampus digital yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda transformasi pendidikan dan penguatan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia disebut tengah memasuki fase krusial dalam transformasi pendidikan digital, di mana kecerdasan buatan (AI) dan deep learning tak lagi menjadi sekadar wacana, melainkan fondasi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara nasional.

President Director Acer Indonesia, Leny Ng, menegaskan bahwa pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan perlu mengadopsi teknologi secara strategis, terencana, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan era pembelajaran berbasis teknologi cerdas.

“AI dan deep learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar, tanpa mengabaikan peran pendidik dalam menuntun dan memaknai proses belajar,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Guru Besar FKIP UT, Tian Belawati, menekankan bahwa integrasi teknologi cerdas merupakan langkah strategis untuk menghapus batas geografis dan sosial dalam akses pendidikan.

“Ini bukan lagi tren, tetapi kebutuhan mendesak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas melalui sekolah dan guru yang berkualitas,” tegasnya.

Menurut Tian, AI memungkinkan distribusi konten pendidikan yang lebih merata, layanan pembelajaran personal, hingga peningkatan kompetensi guru melalui analitik dan otomatisasi.

Dorongan percepatan adopsi AI juga datang dari pemerintah. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Fauzan Adziman, menyebut bahwa modernisasi pendidikan tinggi menjadi syarat mutlak untuk memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi berbasis pengetahuan.

"Kita harus bergerak menuju knowledge-based economy yang bertumpu pada kemampuan mengelola pengetahuan menjadi nilai tambah dan daya saing nasional," ujarnya.

Lebih lanjut Fauzan memaparkan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menguatkan dua pilar strategis. Pilar pertama adalah penguatan aspek perangkat lunak melalui percepatan adopsi AI di berbagai sektor.

Pilar kedua adalah pengembangan infrastruktur teknologi, khususnya ekosistem semikonduktor dalam negeri, yang akan menjadi pondasi penting bagi transformasi digital nasional.

Ia menambahkan bahwa kedua pilar tersebut adalah prasyarat agar pemanfaatan AI memberikan dampak nyata dan selaras dengan agenda pembangunan dalam AstaCita Presiden dan Wakil Presiden.

“AI harus memberikan manfaat yang luas. Bukan hanya berguna sebagai teknologi, tetapi mendorong energi terbarukan, memperkuat teknologi pertanian, mengakselerasi hilirisasi, dan memajukan ekonomi digital” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Farmaklik bersama OBATApps menggandeng 177 perguruan tinggi farmasi di Indonesia untuk memperluas peran platform digital di kampus kesehatan hingga ke ranah bisnis pendidikan. Founder Farmaklik Grup apt. Ridho Muhammad Sakti menegaskan OBATApps kini tidak hanya bergerak di layanan pembelajaran, tetapi juga menggarap pertumbuhan bisnis institusi kampus.

“Fokus OBATApps kini meluas pada pertumbuhan bisnis institusi. Lebih dari 40 persen potensi pendapatan kampus berasal dari sektor non-mahasiswa. Ekosistem yang OBATApps bangun akan memberikan pertumbuhan bersama, baik untuk akademik maupun bisnis,” jelasnya dalam keterangan, Senin (24/11/2025).

Selama sembilan tahun berkiprah, OBATApps telah mendampingi lebih dari 250.000 mahasiswa farmasi sebagai platform pembelajaran digital. Aplikasi ini diklaim membantu peningkatan kompetensi akademik, kesiapan karier, dan kelulusan Ujian Kompetensi.

OBATApps juga menyebut telah menjadi mitra strategis bagi lebih dari 50 kampus dalam mencapai target institusional. Target itu meliputi peningkatan akreditasi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga kelulusan Uji Kompetensi yang disebut mencapai 100 persen.

Ekspansi terbaru OBATApps menegaskan pergeseran dari teknologi pendidikan murni ke penguatan ekonomi digital kampus kesehatan. Selain pembelajaran, perusahaan menghadirkan layanan penyediaan alat laboratorium dan bahan habis pakai untuk kebutuhan praktik mahasiswa.

Anggota DPD RI asal Bengkulu Destita Khairilisani menilai perluasan peran OBATApps relevan dengan tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi. “OBATApps hadir bukan sekadar sebagai platform pembelajaran, tetapi juga inovasi teknologi yang mampu memperluas akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini langkah penting untuk menjawab tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, OBATApps juga menginisiasi pembentukan lebih dari 150 koperasi kampus sebagai simpul usaha institusi. Model tersebut diarahkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan kampus yang berkelanjutan di luar biaya pendidikan.

Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI) Yusmaniar menilai keterlibatan industri dalam forum ini memperlihatkan ekosistem digital kampus farmasi mulai terhubung dengan sektor usaha. Keterlibatan industri nasional dan internasional dalam kegiatan ini menunjukkan OBATApps mendukung tujuan APDFI untuk meningkatkan kualitas institusi.

"Dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh mahasiswa,” ungkapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Farmaklik bersama OBATApps menggandeng 177 perguruan tinggi farmasi di Indonesia untuk memperluas peran platform digital di kampus kesehatan hingga ke ranah bisnis pendidikan. Founder Farmaklik Grup apt. Ridho Muhammad Sakti menegaskan OBATApps kini tidak hanya bergerak di layanan pembelajaran, tetapi juga menggarap pertumbuhan bisnis institusi kampus.

“Fokus OBATApps kini meluas pada pertumbuhan bisnis institusi. Lebih dari 40 persen potensi pendapatan kampus berasal dari sektor non-mahasiswa. Ekosistem yang OBATApps bangun akan memberikan pertumbuhan bersama, baik untuk akademik maupun bisnis,” jelasnya dalam keterangan, Senin (24/11/2025).

Selama sembilan tahun berkiprah, OBATApps telah mendampingi lebih dari 250.000 mahasiswa farmasi sebagai platform pembelajaran digital. Aplikasi ini diklaim membantu peningkatan kompetensi akademik, kesiapan karier, dan kelulusan Ujian Kompetensi.

OBATApps juga menyebut telah menjadi mitra strategis bagi lebih dari 50 kampus dalam mencapai target institusional. Target itu meliputi peningkatan akreditasi, pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU), hingga kelulusan Uji Kompetensi yang disebut mencapai 100 persen.

Ekspansi terbaru OBATApps menegaskan pergeseran dari teknologi pendidikan murni ke penguatan ekonomi digital kampus kesehatan. Selain pembelajaran, perusahaan menghadirkan layanan penyediaan alat laboratorium dan bahan habis pakai untuk kebutuhan praktik mahasiswa.

Anggota DPD RI asal Bengkulu Destita Khairilisani menilai perluasan peran OBATApps relevan dengan tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi. “OBATApps hadir bukan sekadar sebagai platform pembelajaran, tetapi juga inovasi teknologi yang mampu memperluas akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini langkah penting untuk menjawab tantangan pemerataan mutu pendidikan tinggi,” ujarnya.

Melalui kerja sama ini, OBATApps juga menginisiasi pembentukan lebih dari 150 koperasi kampus sebagai simpul usaha institusi. Model tersebut diarahkan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan kampus yang berkelanjutan di luar biaya pendidikan.

Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia (APDFI) Yusmaniar menilai keterlibatan industri dalam forum ini memperlihatkan ekosistem digital kampus farmasi mulai terhubung dengan sektor usaha. Keterlibatan industri nasional dan internasional dalam kegiatan ini menunjukkan OBATApps mendukung tujuan APDFI untuk meningkatkan kualitas institusi.

"Dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh mahasiswa,” ungkapnya.

Di tengah laju transformasi global yang makin ditentukan oleh inovasi dan teknologi, Indonesia menghadapi pekerjaan rumah yang besar, yaitu menyiapkan talenta sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) yang unggul secara akademik, serta adaptif dan mampu berkolaborasi dalam lanskap sosial-ekonomi yang kompleks.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 mencatat, hanya 18,47% lulusan perguruan tinggi di Indonesia berasal dari bidang STEM. Angka ini mencerminkan rendahnya minat, sekaligus menjadi tantangan struktural dalam sistem pendidikan tinggi.