Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Polandia mengambil langkah progresif dengan berencana membatasi penggunaan ponsel pintar (smartphone) di seluruh sekolah dasar di penjuru negeri mulai 1 September mendatang.

Kebijakan strategis ini diambil sebagai upaya nyata melindungi generasi muda dari ancaman kecanduan digital serta paparan konten berbahaya yang kian mengkhawatirkan di ruang siber.

Dilansir dari Antara, Senin (7/6/2026) aturan baru ini tertuang dalam draf amandemen undang-undang pendidikan yang dirilis di situs web resmi pemerintah Polandia.

Regulasi tersebut melarang para pelajar menggunakan ponsel pintar, baik selama jam pelajaran berlangsung maupun saat jam istirahat sekolah.

“Kami tidak berbicara soal sensor, melainkan soal kepemilikan alat untuk mengendalikan realitas digital ini agar kaum muda tidak menjadi korban dari konten yang tidak diinginkan,” ujar Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.

Komitmen perlindungan anak di ruang digital ini juga diperkuat melalui kebijakan pendukung lainnya.

Dewan Menteri Polandia tercatat telah menyetujui rancangan undang-undang terpisah yang berfokus melindungi anak di bawah umur dari bahaya pornografi daring. Regulasi ini nantinya mewajibkan seluruh penyedia layanan digital menerapkan metode verifikasi usia yang efektif dan ketat.

Langkah Polandia ini menambah panjang daftar negara-negara dunia seperti Prancis, Belanda, dan Selandia Baru yang telah lebih dahulu menerapkan pembatasan serupa demi menjaga fokus belajar serta kesehatan mental anak di lingkungan sekolah.

Meskipun pengawasan diperketat, pemerintah Polandia tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi di lapangan.

Pengecualian larangan penggunaan gawai ini akan diberlakukan untuk aktivitas pemantauan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mendesak, kontak darurat dengan orang tua, atau untuk tujuan menunjang kegiatan pendidikan tertentu di bawah pengawasan guru.

Inisiatif regulasi ketat ini muncul sebagai respons langsung atas meningkatnya kekhawatiran global terhadap dampak negatif kecanduan digital pada anak-anak.

Ketergantungan pada gawai dinilai merusak daya konsentrasi, mengikis kualitas hubungan sosial antar-peserta didik, dan memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran bahasa Prancis diterapkan di seluruh sekolah. Menurut Lalu, wacana ini perlu perencanaan yang matang.

Lalu mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kejelasan rencana tersebut dalam Rapat Kerja (Raker).

Pasalnya, Prabowo sempat lebih dulu mencanangkan seluruh sekolah menerapkan bahasa Portugis namun sampai saat ini belum ada roadmap yang jelas terkait implementasi pembelajaran.

"Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR, dilihat pada Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, penguasaan bahasa asing memang diperlukan untuk menjawab tantangan global. Namun, penyusunan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya memastikan kebijakan tersebut tidak sekadar sebagai kepentingan diplomasi di tingkat global.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya

Lalu menegaskan akan meninjau lebih lanjut wacana tersebut dengan mempertimbangkan apabila tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, maka penerapan bahasa Prancis diimplementasikan secara bertahap.

“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pungkasnya.

Wacana Mata Pelajaran Bahasa Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Elysee Paris, Republik Prancis pada Kamis (28/5/2026). Prabowo menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Prancis berada di tingkat terbaik selama ini.

Di bidang pertahanan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Begitu juga di bidang science.

"Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan dunia ke depan. Dia yakin dengan keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, dan penuh konflik. Sementara itu, menurutnya, baik Indonesia dan Prancis akan bisa memainkan peranan yang positif.

Indonesia dan Prancis juga menurutnya telah menjalankan berbagai kerja sama dengan baik yang mampu meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

"Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang, kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan berdampak," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan sebaran anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat daerah untuk menelusuri akar persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Langkah ini menyusul data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan, tertinggi secara nasional. Jumlah itu jauh melampaui Jawa Tengah dengan sekitar 59.000 anak dan Jawa Timur sebanyak 53.000 anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan persoalan ATS kini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Pemprov akan menyusun data rinci berbasis wilayah guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” ujar Dedi, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, persoalan biaya seharusnya tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk jenjang sekolah dasar (SD), pembiayaan bahkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” katanya.

Setelah pemetaan selesai, pemerintah daerah akan melakukan pendekatan langsung ke lapangan. Aparat desa bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi akan mendatangi anak-anak yang tercatat tidak bersekolah untuk mendorong mereka kembali ke bangku pendidikan.

“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyinggung kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.

“Daerah harus siap,” ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meninjau langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/4/2026).

Dalam kunjungannya ke SMPN 1 Surabaya tersebut, Mu'ti mengaku dirinya sempat berbincang-bincang dengan siswa yang mengikuti ujian tersebut. Ia bahkan mengaku terkesan dengan antusiasme dan rasa percaya diri yang ditunjukkan para peserta didik.

"Mereka terlihat sangat semangat. Bahkan ketika saya tanyakan mengenai soal, mereka menyampaikan bahwa soalnya relatif mudah," ungkap Mu'ti seusai kunjungannya.

Ia menjelaskan TKA memiliki fungsi untuk mengukur capaian akademik siswa-siswi, khususnya pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia.

“Mereka berharap TKA terus dilaksanakan karena dirasakan memberikan manfaat, baik dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," tuturnya.

Selain itu, Mu'ti juga menyebut hasil dari TKA di jenjang pendidikan dasar maupun menengah akan menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat nasional hingga daerah.

“Untuk jenjang SMP, soal disusun oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga memungkinkan pengukuran kemampuan siswa di tingkat provinsi, khususnya Jawa Timur. Sementara untuk SD, soal disusun pemerintah kabupaten/kota agar capaian dapat terukur di tingkat daerah,” bebernya.

Secara skala nasional, Mu'ti mengeklaim pelaksanaan TKA berjalan dengan lancar. Kepada segenap peserta didik, ia tak lupa menekankan pentingnya untuk menerapkan sikap kejujuran sebagai bagian dari pembentukan karakter.

“TKA diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur akademik, tetapi juga sarana menanamkan nilai dan membentuk kepribadian siswa,” imbaunya.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan penilaian menyeluruh usai rangkaian pelaksanaan TKA di semua jenjang pendidikan rampung sepenuhnya. Untuk tingkat SMA, evaluasi awal menunjukkan hasil yang baik, bahkan TKA telah menjadi salah satu komponen dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Lebih jauh, ia menegaskan TKA saat ini telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam seleksi jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Jika sebelumnya penilaian akademik hanya berdasarkan rapor, kini ditambah dengan nilai TKA sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan tidak berencana untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut mencuat berkenaan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah, menyusul wacana penerapan sistem work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik global pascakonflik bersenjata di Jazirah Arab.

Eri menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh jajarannya. Pemkot Surabaya juga memilih untuk menunggu serta mengamati (wait and see) instruksi resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebelum nantinya mengambil keputusan akhir.

"Kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya [sistem pembelajaran dari pemerintah pusat] belum keluar juga," ungkap Eri di Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Eri menyoroti berbagai dampak negatif dari kebijakan pembelajaran secara daring yang tetap direalisasikan nantinya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat perkembangan masing-masing pelajar yang tergolong masih dalam proses tumbuh kembang.

Ia membeberkan bahwa peningkatan penggunaan gawai (gadget) dalam jangka waktu panjang berisiko signifikan terhadap siswa-siswi. Selain itu, interaksi sosial antarsiswa di sekolah juga akan berkurang drastis bila pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan.

"Penggunaan gadget ini juga akan membahayakan kalau anak-anak tidak dibatasi, apalagi kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah," tegas Eri.

Oleh sebab itu, politikus PDI Perjuangan ini pun berharap segenap orang tua maupun wali dari masing-masing murid di Kota Pahlawan dapat secara aktif melakukan pengawasan agar siswa-siswi tidak terjerumus dalam aktivitas digital yang berlebihan.

"Maka, saya berharap kalau misalnya [kebijakan pembelajaran daring] ini berjalan, orang tua juga menguatkan pengawasan terhadap anaknya agar mereka tidak lepas kontrol," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali, bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia memahami bahwa sebelumnya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa.

Bisnis.com, JAKARTA Mantan Dirjen PAUD Dasmen Kemedibudristek, Jumeri mengibaratkan kebijakan digitalisasi pendidikan eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sebagai segelas kopi hitam.

Hal tersebut disampaikan Jumeri saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Nadiem Makarim terkait kasus Chromebook di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Mulanya, jaksa menanyakan soal pernyataan Jumeri dalam berita acara pemeriksaan alias BAP soal kebijakan digitalisasi pendidikan dibuat oleh orang dekat Nadiem.

Orang dekat Nadiem yang dimaksud adalah eks Stafsusnya mulai dari Fiona Handayani, Jurist Tan, dan Tenaga Konsultan Ibrahim Arief alias Ibam.

"Ini ada keterangan Saudara, Saudara jelaskan di poin 8 ya, 'dapat saya jelaskan bahwa semua kebijakan digitalisasi pendidikan persiapan AKM [Asesmen Kompetensi Minimum] dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim dengan orang dekatnya seperti Jurist Tan, Fiona, Ibrahim Arief alias Ibam. Kalau saya bisa mengibaratkan seperti segelas kopi hitam yang sudah dibuat dan sudah diramu mereka, Nadiem Anwar Makarim, Jurist Tan, Fiona, Ibrahim Arief alias Ibam'," ujar jaksa.

Dalam hal ini, Jumeri pun menjelaskan bahwa pernyataan kebijakan digitalisasi pendidikan seperti segelas kopi hitam itu karena pejabat di Kemendikbudristek hanya menerima 'barang jadi'.

Artinya, Jumeri menjelaskan pejabat eselon I dan II lebih banyak menerima kebijakan yang sudah jadi, khususnya pada program digitalisasi pendidikan.

"Jadi kami eselon I dan II lebih banyak menerima kebijakan, menerima kebijakan-kebijakan dari menteri dan staf khusus," tutur Jumeri.

Bahkan, Jumeri merasa bahwa Nadiem Makarim lebih mempercayai orang dekatnya dibandingkan dengan pejabat seperti Dirjen maupun Direktur di Kemendikbudristek.

"Apakah artinya ini mereka lebih dipakai? Sedangkan tadi Saudara katakan berdasarkan chat tadi pada faktanya memang seorang dirjen seorang direktur tidak dipercaya gitu?" tanya jaksa.

"Yang dirasakan seperti itu," jawab Jumeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 1.200 rektor, guru besar, hingga dekan di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis, akademisi baik rektor, guru besar, hingga dekan telah berdatangan ke Istana Negara sejak pukul 08.00 WIB, Kamis (15/1/2026).

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan agenda pertemuan dengan rektor dan guru besar itu menjadi momen bersejarah. Pertemuan tersebut menjadi yang kedua kalinya digelar Prabowo.

"Pada hari ini [Kamis/15 Januari 2026] Bapak Presiden mengumpulkan sekitar 1.200 [rektor, guru besar, dan dekan]. Jadi banyak sekali yang hadir," kata Stella di Istana Negara pada Kamis (15/1/2026).

Agenda pertemuan kali ini berupa dialog khusus dengan akademisi di bidang sosial humaniora. Berbeda dengan pertemuan pada tahun lalu, dengan akademisi di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM).

"Pada hari ini khusus kepada bidang sosial humaniora. Jadi kepada para saudara-saudara akademisi yang merasa mungkin agak khawatir bahwa sosial humaniora tidak diperhatikan, tidak benar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, riset diperhatikan. Dana riset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu meningkat 218% dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo.

Kemudian, pemerintahan Presiden Prabowo juga memperjuangkan keras hibah riset bagi para peneliti.

Pada Maret 2025, Prabowo juga pernah menggelar pertemuan serupa. Saat itu, Prabowo menyampaikan pengarahan terkait kebijakan pemerintah serta rencana pembangunannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memberikan bantuan senilai Rp450.000 kepada anak TK melalui program Indonesia pintar atau PIP.

Prabowo menjelaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun kini resmi mencakup pendidikan taman kanak-kanak (TK), sehingga guru TK telah masuk dalam skema penerima tunjangan sertifikasi. Namun dia mengakui masih ada kelompok pendidik yang belum tercakup.

Di hadapan para guru, Prabowo juga menyampaikan bahwa murid TK tahun ini akan mulai menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan pendidikan tersebut ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun bagi 888.000 murid TK di seluruh Indonesia.

Meski berbagai aspirasi terus berdatangan, Prabowo menekankan bahwa seluruh kebijakan memerlukan dukungan pendanaan yang besar. Dia menyebut anggaran pendidikan saat ini sudah menjadi pos terbesar dalam APBN, namun pemerintah siap menambah alokasi bila memungkinkan.

“Tentunya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan kita sudah yang terbesar alokasinya. Kita akan tambahkan bila perlu dan bila mampu,” katanya, Jumat (28/11/2025).

Di bagian lain pidatonya, Prabowo mengeluarkan pernyataan tegas soal pemberantasan korupsi. Dia menyebut bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berhasil jika kebocoran anggaran masih terjadi.

“Saya mohon dukungan saudara-saudara. Kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini. Saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat berat dan tidak bisa diselesaikan secara instan.

Dia menyoroti praktik markup anggaran yang masih terjadi dan meminta para menteri serta pejabat tinggi untuk mengawasi bawahannya secara ketat.

“Saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Namun, Anggaran di rong-rong. Markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri, awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Prabowo.

Dia bahkan menyampaikan peringatan langsung kepada para birokrat yang masih mencoba memainkan anggaran.

“Kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup-markup barang harga 10 juta dinaikin 150 kali, jangan kira saya tidak tahu,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah.

“Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat,” tandas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya ini merupakan aturan di Universitas.

"Ya status rektor harus, sampai hari ini kan masih, belum diberhentikan. Salah satu aturan yang ada di IPB, saya harus melepas jabatan rektor di IPB, itu yang karena tugas di sini," kata Arif, di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

"Ya harus diganti," kata Arif, saat ditegaskan kembali. Arif mengatakan ini merupakan penugasan yang sesuai dengan bidang yang dia geluti. Selain itu hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sangat baik, yang banyak kerap berkomunikasi di forum hingga rapat.

"Saya kan ikut Cohort di Kemhan, kemudian juga saat pertemuan dengan para rektor kemudian juga pertemuan dengan pimpinan ormas yang ada di istana ini. Jadi ya saya banyak merangkap pesan-pesan beliau terkait dengan arah Indonesia ke depan," kata Arif.

"Dan Insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari bapak presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri sekolah Cikal dan blended learning Sekolah Murid Merdeka (SMM), Najelaa Shihab menjelaskan soal keberadaannya dalam grup WhatsApp bersama eks MendikbudristekNadiem Makarim.

Group itu yakni 'Edu Org' yang kemudian berganti nama menjadi 'Mas Menteri Core Team', dan 'Education Council'. Adapun, grup Mas Menteri Core Team sempat disinggung oleh Kejagung dalam serangkaian peristiwa dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.

Najelaa Shihab mengakui, dirinya memang sempat tergabung dalam sejumlah group dengan Nadiem Makarim. Tak sendiri, dia mengemukakan bahwa dalam grup itu terdapat mitra pendidikan independen serta pejabat Kemendikbudristek.

"Saya bersama total puluhan orang lainnya, ada di beberapa wa group bersama Nadiem Makarim maupun mitra-mitra pendidikan independen dan eksternal, serta pejabat-pejabat kementerian selain Nadiem Makarim," ujar Najeela saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

Dia mengungkapkan, dirinya membahas soal rekomendasi dan kajian terkait kebijakan kebijakan pendidikan sesuai peran Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), dalam mendukung kementerian.

Salah satu pembahasan dalam WA Grup itu yakni berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan penerimaan peserta didik baru.

"Antara lain: pengembangan kurikulum dan penerimaan peserta didik baru," tutur Najelaa.

Di samping itu, Najelaa menekankan bahwa bahwa dirinya tidak pernah membahas secara khusus tentang persiapan pengadaan Chromebook atau peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pasalnya, hal tersebut bukan bagian dari lingkup pekerjaan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSP) yakni substansi kebijakan pendidikan.

"Namun, saya tidak pernah ikut membahas baik secara langsung maupun dalam WA group khusus tentang persiapan atau perencanaan pengadaan Chromebook dan peralatan Teknologi Informasi," pungkas Najelaa.

Sebelumnya, Pengacara Nadiem Makarim, Tabrani Abby mengemukakan awal mula terbentuknya WA Grup Mas Menteri Core. Menurut Tabrani, WA Grup itu tidak dibentuk untuk merealisasikan pengadaan Chromebook.

Dia menjelaskan grup itu berisikan orang ekspert di bidang pendidikan, termasuk staf khusus Nadiem Makarim yakni Jurist Tan (JT) dan Fiona Handayani.

"Dalam kesempatan ini saya mau tegaskan bahwasannya ya WA itu, grup itu dibuat ya untuk mendiskusikan real gagasan tentang penggunaan teknologi di bidang pendidikan ya," ujar Tabrani kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Senada dengan Najelaa, Tabrani menekankan bahwa dalam grup itu tidak ada sama sekali soal pengadaan proyek Chromebook. Pembahasan hanya seputar substansi terkait kebijakan pendidikan di era Mendikbudristek diisi Nadiem Makarim.

Di samping itu, Tabrani juga mengemukakan bahwa Nadiem mengumpulkan orang-orang yang ahli di bidang pendidikan setelah adanya pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam hal ini, Nadiem dan Jokowi beberapa kali bertemu menggodok gagasan untuk kepentingan di sektor pendidikan.

"Nah atas dasar itu sebenarnya itulah mengapa Pak Nadim yang mereka mengumpulkan teman-teman kemudian ahli-ahli di bidang pendidikan itu. Sebenarnya itu hanya bertukar gagasan sebenarnya," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif bagi guru honorer untuk 2026. Dari tahun ini senilai Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan kebijakan pemberian insentif bagi para guru honorer itu sendiri merupakan barang baru yang berlakunya mulai tahun ini.

Insentif yang diberikan senilai Rp 300 ribu per bulan terhadap 300 ribu guru honorer itu diberikan pemerintah untuk perhitungan pemberian selama 7 bulan dengan pemberian satu kali pada Juli senilai Rp 2,1 juta per guru honorer.

"Tahun ini untuk 7 bulan diberikan satu kali pada Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta untuk tahun 2025," tutur Mu'ti sebagaimana dilansir detikcom, dikutip Kamis (23/10/2025).

Skema insentif itu pun ia tegaskan berlanjut pada 2026. Setelah dapat dukungan dari Komisi X DPR, Mu'ti mengatakan, nilai insentif menjadi naik sebesar Rp 400 ribu bagi tiap guru honorer yang dananya langsung masuk ke rekening mereka masing-masing.

"Ini merupakan terobosan-terobosan yang Alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang," ucap Mu'ti.

Sebagaimana diketahui, pemberian insentif bagi guru honorer ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi bagian kedua yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Insentif yang diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah dengan target 288.000 guru honorer Kemendikdasmen dan 277.000 guru honorer Kemenag.