JAKARTA - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) secara resmi memberlakukan kebijakan perampingan organisasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan secara massal. Langkah ini diambil perseroan sebagai respons atas adanya perubahan status izin konsesi lahan yang mereka kelola.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jajaran manajemen INRU telah melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PHK tersebut kepada pihak terkait pada periode 23 hingga 24 April 2026. Rencananya, kebijakan ini akan mulai berlaku secara efektif per tanggal 12 Mei 2026 mendatang.

Manajemen mengungkapkan bahwa langkah berat ini merupakan konsekuensi langsung dari pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perseroan, yang memicu dihentikannya seluruh aktivitas pemanfaatan hutan di wilayah operasional perusahaan.

"Kegiatan operasional pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan," tulis manajemen dalam dokumen resmi tersebut, seperti dikutip pada Senin (27/4/2026).

Menyinggung perihal konsekuensi hukum, perseroan menyatakan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya perselisihan hubungan industrial. Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui bahwa gugatan dari para pekerja yang terdampak oleh kebijakan efisiensi ini merupakan risiko yang sudah diantisipasi oleh perusahaan.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



Walaupun demikian, perusahaan dengan kode saham INRU tersebut memberikan penegasan bahwa langkah PHK ini tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perseroan saat ini. Selain itu, pihak perusahaan juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha (business continuity) mereka secara menyeluruh.

Sebagai catatan, PT Toba Pulp Lestari Tbk merupakan pemain utama dalam industri pulp yang memusatkan kegiatan operasionalnya di wilayah Sumatera Utara. Namun, hingga saat ini, pihak manajemen belum memaparkan secara mendetail mengenai berapa banyak jumlah karyawan yang harus dilepas akibat langkah efisiensi.

Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengumumkan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.

"Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud," ujar Legal & Litigation Section Head INRU Hendry sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Hendry menjelaskan kegiatan industri pengolahan pulp perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah, namun seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan sendiri.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika pencabutan izin PBPH benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan.

"Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah serta akan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai dengan arahan dan keputusan resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang," ujar Hendry.

Hendry melanjutkan, pernyataan pemerintah berpotensi berdampak terhadap kegiatan pemanenan kayu sebagai sumber bahan baku utama industri perseroan.

"Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah," ujar Hendry.

Lebih lanjut, perseroan belum dapat menyimpulkan dampak hukum secara definitif karena belum diterimanya keputusan administratif tertulis terkait pencabutan izin PBPH.

Perseroan sedang melakukan klarifikasi dan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila terjadi gangguan pasokan bahan baku dan penghentian kegiatan operasional, terdapat potensi dampak terhadap kinerja keuangan perseroan," ujar Hendry.

Perseroan memastikan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

"Penghentian kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak pada tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas," ujar Hendry.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut PBPH di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (20/1).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menepis tuduhan yang berseliweran terkait dengan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) . Dalam postingan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Ia menegaskan telah lama menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari.

"Saya tidak pernah punya saham , kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya," tegas Luhut dalam video yang diunggah di @luhut.pandjaitan, Senin (12/1).

Ditegaskan juga bahwa kepemilikan saham Luhut hanya di perusahaan tambang batu bara, yakni PT Toba Sejahtra/ PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi. Sementara itu Luhut menantang pihak-pihak yang menuduhnya memiliki saham di Toba Pulp Lestari untuk membeberkan buktinya.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin, saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri," tegasnya.

Luhut juga mengaku telah menolak keberadaan Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu, setelah menyaksikan langsung keluhan masyarakat soal kerusakan lingkungan saat menjabat Menperindag pada era Presiden Gus Dur sekitar 2001.

"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa," ungkapnya.

Menhut Segel 4 Lokasi Penyebab Banjir di Sumatera Utara



Kala itu, masyarakat telah berdemo menolak kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat operasional perusahaan yang membuat Danau Toba makin keruh, berbau, dan merusak kawasan hutan.

Ditambah Luhut juga mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ditekankan olehnya bahwa ke depan akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan.

Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat. Menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, Luhut ingin menegaskan satu hal bahwa dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka.

"Pakai data baru ngomong, jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu," bebernya.

KOMPAS.com – Nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) belakangan ramai diperbincangkan publik.

Kesamaan kata “Toba” membuat sebagian masyarakat mengira keduanya merupakan perusahaan yang sama atau berada dalam satu lini bisnis.

Padahal, TPL dan TOBA adalah dua entitas yang berbeda, baik dari sisi bidang usaha, sejarah perusahaan, hingga status di bursa. Berikut penjelasan lengkapnya.

PT Toba Pulp Lestari (TPL): Perusahaan Pulp dan Pengelola Hutan Tanaman Industri

PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor pulp dan kehutanan.

Fokus utama TPL adalah pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) dan produksi pulp di Sumatra Utara.

Dilansir dari laman resmi perusahaan, TPL mengantongi izin pengelolaan 167.912 hektar HTI yang tersebar di lima sektor operasional, yakni:

• Aek Nauli: 20.360 hektar
• Habinsaran: 26.765 hektar
• Tapanuli Selatan: 28.340 hektar
• Aek Raja: 45.562 hektar
• Tele: 46.885 hektar.

Secara historis, TPL memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) sejak 1992.

Seiring waktu, luas wilayah konsesi mengalami penyesuaian melalui sejumlah keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk untuk kepentingan masyarakat, kawasan konservasi, dan pengembangan wilayah strategis.

Di Bursa Efek Indonesia, TPL tercatat dengan kode saham INRU dan bergerak di sektor barang baku (perhutanan dan kertas).

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA): Perusahaan energi

Berbeda dengan TPL, PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi.

Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Toba Bara Sejahtra Tbk, sebelum resmi berganti nama pada Agustus 2020.

TOBA pertama kali didirikan pada 2007 di Jakarta dengan nama PT Buana Persada Gemilang.

Pada Juli 2010, nama perusahaan berubah menjadi PT Toba Bara Sejahtra Tbk, lalu melantai di Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2012 dengan kode saham TOBA.

Dalam struktur kepemilikan saat ini, saham pengendali TOBA dimiliki oleh Highland Strategic Holding Pte Ltd, sementara PT Toba Sejahtra hanya memegang sebagian kecil saham.

Awalnya, bisnis utama TOBA berfokus pada batu bara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, TOBA menjalankan transformasi bisnis dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan memperluas usaha ke sektor berkelanjutan.

Dikutip dari Kontan (30/10/2025), lini bisnis TOBA saat ini meliputi:

• Pertambangan batu bara melalui anak usaha di Kalimantan Timur (PT Trisensa Mineral Utama, PT Indomining, dan PT Adimitra Baratama Nusantara)
• Energi terbarukan dan pembangkit listrik
• Kendaraan listrik (EV), termasuk produksi motor listrik merek Electrum
• Pengelolaan limbah dan manajemen lingkungan, termasuk ekspansi ke Singapura
• Perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO

Dengan memahami perbedaan ini, publik diharapkan tidak lagi keliru saat membaca pemberitaan atau mengikuti dinamika kedua perusahaan yang kini sama-sama menjadi sorotan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

IDXChannel - Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menyatakan menghormati keputusan dan langkah pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap perusahaan.

PT Toba Pulp Lestari Tbk disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.

"PT Toba Pulp Lestari Tbk mendukung sepenuhnya dan bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses audit dan evaluasi yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik," ujar Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Anwar Lawden, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut, kata Anwar, selaras dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk atau TPL (INRU) terkait dugaan keterlibatan perusahaan tersebut dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.

"PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL ini," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Raja Juli menjelaskan, proses audit dan evaluasi mendalam akan dipantau langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki. Pemerintah akan menelusuri seluruh aktivitas perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap perizinan dan pengelolaan kawasan hutan.

Apabila ditemukan pelanggaran, Raja Juli mengungkapkan pihaknya membuka kemungkinan untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki Toba Pulp Lestari atau melakukan pengurangan luas kawasan hutan yang boleh dikelola perusahaan tersebut.

"Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti Pak Wamen terutama yang akan saya tugaskan untuk menseriusi proses audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini," ujarnya.

Raja Juli menyampaikan Kemenhut bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga tengah melakukan penindakan terhadap 11 entitas yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) . Audit terkait dugaan keterlibatan perusahaan tersebut dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara.

"PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap TPL," ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Proses audit dan evaluasi mendalam akan dipantau langsung Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki. Pihaknya akan menelusuri seluruh aktivitas perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap perizinan dan pengelolaan kawasan hutan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya membuka kemungkinan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki PT Toba Pulp Lestari atau melakukan pengurangan luas kawasan hutan yang boleh dikelola perusahaan tersebut.

"Insyaallah sekali lagi apabila ada hasilnya akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah kita akan kita cabut atau rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini," katanya.

Kemenhut bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga tengah melakukan penindakan terhadap 11 entitas yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari Tbk disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuding perusahaan tersebut telah mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di kawasan Batang Toru.