Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan para kepala daerah untuk segera menangani masalah pengelolaan sampahnya, seiring dengan target pemerintah untuk mengakhiri praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping atau pembuangan terbuka pada 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 memaparkan bahwa tingkat praktik open dumping di seluruh TPA di level nasional sempat mencapai 95% pada awal 2025. Namun persentase tersebut berhasil ditekan menjadi hanya 66% pada per saat ini.

“Tentu di 2026 ini kita bersepakat untuk segera mengakhiri open dumping 100 persen,” kata Hanif, Rabu (25/2/2026).

Praktik open dumping sendiri telah dilarang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah diharuskan membuat perencanaan penutupan TPA open dumping paling lama setahun sejak regulasi ini diteken, serta diwajibkan menutup TPA open dumping paling lama lima tahun sejak UU ini berlaku, alias pada 2013.

Hanif mencatat bahwa dari 471 kabupaten/kota yang disurvei, terdapat sekitar 325 yang TPA-nya masih mempraktikkan pembuangan terbuka. Meski demikian, hanya sekitar 40-an TPA yang benar-benar menerapkan open dumping.

“Nah ini [40-an TPA] juga telah memasuki masa penyelidikan. Beberapa kota besar juga telah memasuki penyidikan,” papar Hanif. Adapun beberapa TPA yang tengah diselidiki karena praktik open dumping yang berlanjut adalah TPA Suwung dan TPA Bantar Gebang.

“Kemudian untuk kota yang memasuki masa penyidikan yaitu kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemudian sekarang kami sedang melakukan penyelidikan serius untuk Tangerang Selatan,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pemberhentian praktik pembuangan terbuka tidak berarti TPA ditutup secara penuh, melainkan ditangani dengan controlled landfill.

“Yaitu TPA ditutup dengan tanah atau geotekstil dan seterusnya,” kata Hanif.