Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa lima proyek tersebut akan berlokasi di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung.

Menurutnya, proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, sementara proyek di Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

“Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Ia merinci, PSEL Denpasar Raya dirancang mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari dan melayani Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. PSEL Kota Bekasi ditargetkan mengolah 1.400 ton per hari, sementara PSEL Bogor Raya berkapasitas 1.500 ton per hari.

Untuk wilayah Yogyakarta Raya, kapasitas pengolahan diproyeksikan mencapai 1.000 ton per hari, melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Proyek ini diketahui telah memasuki tahap lelang sejak awal April lalu.

Adapun PSEL Bandung Raya menjadi proyek dengan kapasitas terbesar, yakni antara 1.853 hingga 2.131 ton per hari, yang akan melayani enam daerah, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, pemerintah juga mencatat perkembangan proyek serupa di Palembang yang kini telah mencapai 74 persen konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Qodari menegaskan, pembangunan proyek-proyek ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota hingga 2029. Secara keseluruhan, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 33.000 ton sampah per hari, atau sekitar 23 persen dari total timbulan sampah nasional.

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang saat ini mencapai sekitar 141.296 ton per hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menuju energi baru terbarukan.

“Ini menegaskan komitmen pemerintah melalui PSEL sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Founder & Chief Executive Officer Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano mengatakan timbulan sampah nasional terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dia menyebut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sampah yang dihasilkan Indonesia setiap harinya mencapai sekitar 144.000 ton.

Pria yang akrab disapa Sano itu menjelaskan bahwa jika seluruh sampah tersebut dikumpulkan di satu lokasi, volumenya setara dengan sekitar 12 Candi Borobudur. Artinya, dalam kurun satu tahun, akumulasi sampah di Indonesia bisa mencapai setara 4.380 Candi Borobudur.

"Mungkin ini masih banyak yang belum sadar. Karena kita merasa kantor kita bersih, rumah kita juga bersih. Padahal, yang sebenarnya terjadi, sampah yang ada di kita itu hanya berpindah," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026)

Sayangnya, dia mengemukakan pengelolaan sampah di Indonesia memang masih sebatas memindahkan limbah dari satu titik, seperti rumah atau perkantoran, ke lokasi lain. Aksi ini tak disertai dengan penanganan yang benar-benar menyelesaikan masalah. Secara sistematis, pengelolaan yang terstruktur dinilai masih belum berjalan efektif.

Hingga pengujung 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat tingkat pengelolaan sampah nasional masih berada di kisaran 25% atau sekitar 36.684 ton per hari. Artinya, sebagian besar sampah, yakni 75% atau setara 105.483 ton per hari, belum tertangani dengan optimal dan berisiko mencemari lingkungan.

Selama ini, sebagian besar sampah berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan metode open dumping atau pembuangan di ruang terbuka. Metode ini justru membuat pengelolaannya makin kompleks. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi. Dirinya pun mengapresiasi langkah pemerintah tahun ini yang berencana menghentikan praktik open dumping tersebut.

"TPA seharusnya hanya digunakan untuk residu. Jangan sampai tragedi seperti di Leuwigajah tahun 2005 kembali terjadi," imbuhnya.

Dia menilai salah satu tantangan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah belum adanya sistem yang benar-benar holistik, efektif, dan dapat ditegakkan. Regulasi sebenarnya sudah ada, bahkan ada prinsip bahwa setiap orang wajib memilah sampah. Namun, ketiadaan sistem yang apik membuat masyarakat tetap mencampur sampah tanpa konsekuensi.

Selain itu, standar dan sertifikasi untuk pelaku pengelolaan sampah juga tidak diterapkan. Padahal, aturan mewajibkan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah untuk memiliki sertifikat kompetensi. Kenyataannya, siapa saja bisa masuk tanpa standar yang jelas.

Masalah lain adalah ketergantungan pada bantuan dana, bukan membangun sistem permanen. Akibatnya, sistem menjadi tidak stabil dan membuka celah bagi praktik ilegal, seperti tempat pembuangan liar.

Kemudian, Sano juga menyoroti pengawasan dan sanksi yang juga lemah, sehingga pelanggaran menjadi hal yang dianggap normal. Ke depan, katanya, pengelolaan harus dimulai dari sumber awal, yakni pemilahan, pengurangan, dan tanggung jawab produsen serta konsumen.

"Indonesia memiliki potensi ekonomi sirkular hingga sekitar Rp500 triliun per tahun. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan infrastruktur, sistem pengumpulan, serta industri daur ulang yang memadai," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib pengelolaan sampah DKI Jakarta melalui proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tak kunjung memperlihatkan titik terang. Ketersediaan lahan menjadi pekerjaan rumah utama dalam implementasi proyek garapan BPI Danantara tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam proses pengusulan untuk lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Jakarta belum. Jadi Jakarta sedang mengusulkan, karena memang Jakarta ini belum memiliki tanah untuk itu," kata Hanif ditemui setelah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin (23/2/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menyebut pihaknya terus mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembangunan PSEL.

Kedua wilayah tersebut masuk dalam target pembangunan PSEL karena jumlah timbulan sampah yang sangat besar.

Merujuk pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLG, timbulan sampah DKI Jakarta diestimasi mencapai 9.180 ton per hari pada 2026, sementara volume rata-rata harian pada 2025 mencapai 8.700 ton per hari.

Dari volume tersebut, hanya sekitar 31% yang terkelola atau setara 2.888 ton per hari. Sementara itu sisanya sebanyak 6.175 ton per hari berakhir di tempat pembuangan akhir.

"Tetapi dokumennya belum lengkap. Jadi setelah dokumennya lengkap, kami cek, baru kemudian kami bawa rapat di Rakortas di Kemenko Pangan. Setelah disetujui, kami akan melakukan ground check tim terpadu, hampir tujuh kementerian," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan praktik open dumping atau pengelolaan sampah seperti di Bantar Gebang hingga Bali ditargetkan tuntas pada 2027–2028.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak. Sebagaimana arahan Bapak Presiden mengenai lingkungan sampah. Karena sudah darurat, kami sudah rapat setelah arahan Bapak Presiden di Sentul, kami sudah tiga kali. Ini yang ketiga kali kita rapat,” kata Zulhas.

Zulhas menjelaskan bahwa percepatan proyek PSEL tetap berjalan di 33 kota. Di Jakarta, misalnya, terdapat tiga proyek, yakni dua di Bantar Gebang dan satu di Sunter, yang dijalankan dalam skema darurat menggunakan implementasi waste to energy.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui langkah tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan. Implementasi waste to energy di 33 kota diperkirakan baru menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional, sementara 80% sisanya masih belum tertangani.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Untuk menuntaskan 80% persoalan tersebut, pemerintah memutuskan membaginya ke dalam empat kategori penanganan, yakni Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu non-Refuse Derived Fuel (TPST non-RDF), TPST RDF, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), serta pengolahan organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Lebih lanjut, dia menambahkan nantinya perumusan teknologi dan alat untuk masing-masing kategori diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup, dengan penyesuaian kebutuhan wilayah, termasuk pedesaan.

“Dan itu kita targetkan satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu. Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadi open dumping nggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas optimistis dalam dua tahun ke depan akan terlihat hasil dari kebijakan tersebut, terutama di lokasi-lokasi besar yang selama ini masih menerapkan pembuangan sampah terbuka atau open dumping.

“Sehingga dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantar Gebang, [seperti yang] di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” katanya.