Bisnis.com, JAKARTA — Pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari lemahnya tata kelola hingga terbatasnya skema pembiayaan yang berkelanjutan.

CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano, menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Menurutnya, sektor ini masih dibebani berbagai persoalan mendasar, mulai dari lemahnya tata kelola hingga keterbatasan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Sano, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa sekitar 60–70% sampah nasional masih berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), baik yang menggunakan metode sanitary landfill maupun yang bersifat terbuka.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah tersebut belum melalui proses pengolahan lanjutan yang memadai.

Sano menyebut persoalan ini berakar pada sistem pengelolaan sampah yang belum tertata dengan baik. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai miskonsepsi yang masih berkembang di masyarakat maupun pemangku kepentingan, sehingga penanganannya belum maksimal.

Dia mencontohkan sejumlah pandangan keliru yang kerap muncul, mulai dari anggapan bahwa penanganan sampah selesai saat sudah diangkut, padahal tidak. Lalu, ada pula keyakinan bahwa daur ulang bisa menjadi solusi utama, meski kenyataannya tidak semua sampah dapat diproses demikian.

Selain itu, masih ada pandangan bahwa tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, padahal permasalahan ini perlu melibatkan banyak aktor. Kemudian, masih ada pula asumsi bahwa pemilahan sampah bisa dilakukan di TPA, meski praktiknya di lapangan belum berjalan optimal karena sampah sudah tercampur sejak awal.

"Penyelesaian masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya sebagai sesuatu yang perlu dibuang, tetapi juga sebagai potensi sumber daya yang memiliki manfaat. Dalam konteks ini, pergeseran menuju circular economy menjadi penting, karena menempatkan sampah sebagai bagian dari siklus, bukan akhir dari proses," katanya dalam acara Refleksi Hari Bumi: Meninjau Ulang Sistem Pengelolaan Sampah Indonesia, Jakarta, Senin, (20/4/2026)

Meski demikian, pendekatan ini hanya dapat berjalan efektif apabila dibarengi dengan perubahan perilaku serta keterlibatan aktif seluruh pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah. Tanpa dukungan tersebut, upaya perbaikan sistem akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Sebagai bentuk implementasinya, Waste4Change mengoperasikan lima fasilitas pengolahan sampah melalui Rumah Pemulihan Material (RPM), salah satunya berada di Tangerang. Fasilitas ini berperan dalam memilah dan mengolah sampah secara lebih terstruktur, sekaligus mendorong peningkatan tingkat pemulihan material dan mengurangi ketergantungan pada TPA.

Sementara itu, Affiliated Expert SUSTAINABILITAS, Center for Sustainability Studies Universitas Harkat Negeri, Fazlur Rahman Hassan, menilai bahwa persoalan pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia kerap terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

Dia menjelaskan banyak kepala daerah sebenarnya memahami bahwa biaya riil pengelolaan sampah jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Namun, kebijakan untuk menaikkan retribusi sampah dinilai tidak populer secara politik sehingga cenderung dihindari.

"Akibatnya, sistem persampahan terus berjalan dengan tarif yang terlalu rendah untuk menghasilkan layanan yang layak. Yang kita butuhkan adalah generasi baru pemimpin yang berani memperlakukan pengelolaan sampah sebagai persoalan ekonomi-politik, bukan sekadar teknis," tegasnya.

Padahal, menjalankan ekonomi sirkular merupakan opsi menarik untuk pengelolaan sampah. Dalam konsep ekonomi sirkular, material harus diputar selama mungkin dalam sistem sehingga tidak menjadi limbah.

Segendang sepenarian, Nadia Sofia Habibie, Sekretaris Dewan Pengurus The Habibie Center, memberikan sorotan terhadap eratnya hubungan antara buruknya pengelolaan sampah dan isu keamanan air yang kini menjadi salah satu fokus strategis lembaganya. Dia menekankan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan daratan, tetapi juga merembet ke kualitas sumber daya air.

Nadia merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di Indonesia telah mengalami pencemaran. Kondisi ini berpotensi semakin memburuk dengan adanya ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, yang diperkirakan dapat memperparah krisis air di berbagai wilayah.

"Kita harus bersiap menghadapi dunia yang lebih kering. Karena itu, air yang tersisa harus tetap bersih dan dapat diakses oleh semua, terutama kelompok paling rentan,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengungkapkan progres konstruksi proyek infrastruktur sanitasi Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 mencapai 42 persen.

“Pembangunan sistem air limbah terpusat bukan hanya membangun pipa dan instalasi, tetapi menghadirkan peradaban baru. Infrastruktur sanitasi modern akan menjamin lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU terus mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi di DKI Jakarta melalui proyek JSDP Zona 1 yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara. Hingga Oktober 2025, progres kumulatif pembangunan JSDP Zona 1 telah mencapai sekitar 42 persen.

Pekerjaan Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 mencakup empat paket pekerjaan utama yang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan air limbah terpadu di wilayah DKI Jakarta.

Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan, sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan sektor air dan sanitasi.

Infrastruktur ini ditargetkan mampu melayani hingga 989.389 jiwa atau sekitar 220.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 3 kota administrasi, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, mencakup delapan kecamatan.

Seluruh kegiatan pembangunan ini didukung oleh pembiayaan melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan nilai total mencapai Rp6,37 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan dengan tersedianya sistem air limbah yang modern, masyarakat Jakarta dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan aman, sementara pemerintah daerah memperoleh sistem pengelolaan sanitasi yang lebih efisien dan terintegrasi dengan jaringan rumah tangga.

Selain itu, upaya tersebut dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor ekonomi hijau, dimana Kementerian PU menghadirkan solusi pengelolaan limbah modern

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025