Jakarta (ANTARA) - Konsultan PwC Indonesia menyatakan industri telekomunikasi nasional kini telah memasuki fase transformasi strategis dan pembangunan berkelanjutan seiring dengan fundamental konsumsi yang besar bahkan di Asia Tenggara.

“Berdasarkan temuan dalam publikasi terbaru kami, ‘Indonesia Telecommunications Sector Overview and Market Update’, peluang terbesar justru terletak pada bagaimana industri ini berkembang untuk mendorong serta menangkap nilai dari ekosistem digital yang lebih luas,” ujar PwC Indonesia Telecommunications, Media, and Technology Leader Abdullah Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, total pendapatan layanan telekomunikasi diperkirakan mencapai 17-18 miliar dolar AS pada 2025 dengan layanan seluler tetap menjadi kontributor utama yang menyumbang hampir 60 persen dari total pendapatan industri.

Kondisi ini ditopang oleh lebih dari 350 juta koneksi seluler aktif per awal 2025 setara dengan tingkat penetrasi di atas 120 persen yang mencerminkan tingginya penggunaan multi-SIM di masyarakat.

Ke depan, sektor ini diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan tahunan majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR) pada kisaran satu digit menengah hingga 2030.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi jaringan yang berkelanjutan, peningkatan penggunaan data per pelanggan, serta semakin luasnya penetrasi fixed broadband.

“Penguatan kapabilitas domestik serta penyelarasan dengan lanskap regulasi yang kian berkembang akan menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Abdullah.

Dari sisi fiskal, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 memberikan kepastian pajak untuk pengaturan ulang bisnis melalui fasilitas nilai buku fiskal.

Hal ini memudahkan operator dalam melakukan konsolidasi dan mengelola aset secara lebih efisien.

Dengan latar belakang tersebut, lanjut Abdullah, fase pertumbuhan berikutnya menuntut sektor telekomunikasi untuk tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga mengambil peran yang lebih strategis dalam menciptakan dan memanfaatkan nilai di dalam ekosistem digital.

Hal ini mencakup percepatan pengembangan layanan digital bernilai tambah seperti cloud, keamanan siber, AI, dan Internet of Things (IoT), sekaligus mendorong perluasan fixed broadband, memperkuat integrasi layanan fixed dan mobile, serta meningkatkan kualitas jaringan secara nasional.

“Lebih jauh, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri, dengan beralih secara bertahap dari sekadar pengguna teknologi menuju peran yang lebih aktif dalam pengembangan, kepemilikan, dan inovasi platform digital,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan internet tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA) berbasis 5G diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru industri telekomunikasi global, termasuk di Indonesia. Layanan ini akan masuk ke wilayah yang sulit dijangkau oleh serat optik atau layanan fiber to the home (FTTH).

Di tengah rendahnya penetrasi jaringan serat optik (fiber) ke rumah tangga yang baru mencapai sekitar 21%, teknologi FWA dinilai mampu memperluas akses broadband dengan kualitas yang mendekati layanan fiber sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi operator telekomunikasi.

Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan tren industri telekomunikasi global saat ini mulai bergerak ke arah layanan broadband rumah berbasis 5G FWA.

“Jadi memang trennya itu adalah menuju ke 5G FWA broadband-nya. Jadi kita lihat ini akan menjadi salah satu bigger tren selain differentiated connectivity, yaitu Fixed Wireless Access,” kata Stanislaus dalam pemaparan Ericsson Mobility Report 2026.

Menurutnya, peluang pengembangan FWA 5G di Indonesia masih sangat besar mengingat penetrasi broadband tetap masih relatif rendah. Kondisi tersebut membuat masih banyak rumah tangga yang belum terjangkau layanan internet berbasis fiber.

“Jadi banyak peluang sebenarnya bahwa dari seluruh populasi kita tuh untuk bisa dicover oleh 5G Fixed Wireless Access juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan layanan FWA berbasis 5G mulai berkembang dari model sebelumnya yang banyak memanfaatkan jaringan 4G dan berbasis kuota. Kini, sejumlah operator di berbagai negara menawarkan layanan dengan komitmen kecepatan tertentu sehingga semakin mendekati pengalaman penggunaan internet fiber.

“Jadi sebetulnya banyak operator di seluruh dunia menjual fiber-like connection yang menggunakan teknologi 5G,” katanya.

Permintaan terhadap layanan tersebut juga terus meningkat di berbagai negara. Di Amerika Serikat, layanan FWA menjadi salah satu motor pertumbuhan pelanggan broadband rumah. Tiga operator besar, yakni T-Mobile, Verizon, dan AT&T, secara kolektif telah mengakuisisi lebih dari 14 juta pelanggan FWA hingga awal 2026. Sementara itu, di India jumlah pelanggan FWA telah mencapai hampir 17 juta pada kuartal I/2026.

Stanislaus menilai perkembangan FWA tidak terlepas dari perluasan cakupan jaringan 5G, terutama pada spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz yang dinilai paling optimal untuk menghadirkan kemampuan penuh teknologi 5G.

Dia menjelaskan cakupan populasi jaringan 5G mid-band secara global saat ini telah mencapai sekitar 55%-60%. Namun, tingkat adopsinya berbeda-beda di setiap wilayah. China dan India telah mencatat cakupan populasi 5G mendekati 95%, sedangkan kawasan Asia Pasifik di luar kedua negara tersebut masih berada di kisaran 35%.

Menurutnya, kombinasi spektrum mid-band dengan spektrum low-band yang saat ini telah digunakan operator dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan jaringan, serta memperbaiki pengalaman pengguna saat berpindah lokasi. Selain itu, ketersediaan spektrum mid-band yang memadai juga memungkinkan operator menghadirkan berbagai layanan baru yang lebih bernilai tambah.

“Kalau kita punya mid-band yang cukup luas, kita bisa menggunakan layanan yang berbeda sehingga operator bisa mendapatkan potential revenue yang berbeda,” ujarnya.

Trafik FWA Melonjak

Ericsson Mobility Report Juni 2026 mencatat kontribusi trafik FWA terhadap total trafik data seluler global akan meningkat dari sekitar 27% pada 2025 menjadi lebih dari 36% pada 2031.

Secara keseluruhan, trafik data seluler global diproyeksikan melonjak dari 203 exabyte (EB) per bulan pada 2025 menjadi 515 EB per bulan pada 2031. Dari jumlah tersebut, trafik FWA diperkirakan meningkat dari sekitar 55 EB menjadi 187 EB per bulan atau tumbuh sekitar 240% dalam enam tahun.

Pertumbuhan trafik FWA tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan trafik data seluler non-FWA yang diproyeksikan meningkat dari 146 EB menjadi 328 EB per bulan pada periode yang sama.

Ericsson juga memperkirakan porsi trafik data yang berjalan di jaringan 5G akan meningkat dari 48% pada 2025 menjadi 85% pada 2031. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin luasnya penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan generatif (generative artificial intelligence/GenAI), perangkat extended reality (XR), layanan video streaming, serta ekspansi FWA di wilayah yang belum terjangkau jaringan broadband tetap berbasis fiber.

Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai potensi FWA 5G di Indonesia cukup besar, terutama untuk memperluas akses broadband di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik. Menurutnya, dibandingkan membangun jaringan kabel, FWA dapat diimplementasikan lebih cepat dengan investasi yang relatif lebih efisien.

“Ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi operator. Namun saya tidak melihat FWA sebagai satu-satunya penopang pengembalian investasi 5G,” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, operator juga perlu mengembangkan sumber monetisasi lain dari jaringan 5G, mulai dari layanan enterprise, sektor industri, Internet of Things (IoT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dengan demikian, pemanfaatan 5G tidak hanya bergantung pada layanan broadband rumah.

Heru menilai tantangan pengembangan FWA di Indonesia berasal dari kombinasi sejumlah faktor, tetapi yang paling mendasar adalah ketersediaan spektrum dan cakupan jaringan 5G yang masih terbatas. Tanpa spektrum yang memadai, kualitas layanan FWA akan sulit optimal.

Di sisi lain, pada wilayah yang telah dilayani jaringan fiber optik, FWA harus mampu menawarkan keunggulan yang jelas agar dapat bersaing. Sebaliknya, di daerah yang belum terjangkau fiber, FWA justru memiliki peluang pertumbuhan yang besar.

“Jadi keberhasilan FWA sangat bergantung pada strategi operator dalam memilih pasar yang tepat, didukung kebijakan spektrum yang memadai dari pemerintah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan akan terus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di tengah gelombang konsolidasi yang terjadi di industri telekomunikasi.

Pemerintah menilai merger dan akuisisi dapat memperkuat industri, tetapi tidak boleh mengurangi kompetisi maupun merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan konsolidasi industri telekomunikasi bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu didukung selama mampu menciptakan industri yang lebih sehat dan mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Menurutnya, pasar telekomunikasi Indonesia yang besar tidak akan efisien apabila diisi terlalu banyak penyelenggara, khususnya operator jaringan bergerak seluler.

“Pemerintah menilai kondisi saat ini dengan hanya terdapat tiga perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler termasuk jumlah yang cukup tepat untuk pasar Indonesia,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Wayan menegaskan pemerintah tetap menyiapkan berbagai rambu agar konsolidasi industri tidak menimbulkan praktik monopoli maupun duopoli yang berpotensi merugikan masyarakat.

Karena itu, Komdigi berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan konsolidasi tidak mematikan kompetisi yang sehat. Pemerintah juga mengawal agar berkurangnya jumlah pelaku usaha tidak lantas membuat operator menaikkan tarif layanan secara tidak wajar.

“Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebermanfaatan adanya konsolidasi industri melalui kualitas layanan yang lebih baik dan pilihan harga yang tetap kompetitif,” kata Wayan.

Gelombang konsolidasi di industri telekomunikasi Indonesia sendiri telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2022, PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia resmi bergabung membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH).

Konsolidasi berlanjut pada April 2025 melalui merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk yang melahirkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Tren serupa juga mulai terlihat di segmen internet tetap atau fixed broadband. Pada April 2026, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) mengakuisisi mayoritas saham PT Republic Internet Indonesia (MyRepublic Indonesia).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Centratama Telekomunikasi Indonesia, Tbk (CENT), anak usaha EdgePoint Infrastructure (EdgePoint) menunjuk Jacopo Rigamonti sebagai Chief Executive Officer (CEO), menggantikan Raymond Yan yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pemegang saham juga menunjuk Kania Mustikasari selaku Director dan Chief People & Corporate Affairs Officer. Adapun, perubahan pucuk pimpinan perseroan berlaku efektif 1 Juli 2026.

Transisi kepemimpinan itu dinilai mencerminkan fokus berkelanjutan perusahaan pada kesinambungan kepemimpinan dan penciptaan nilai jangka panjang di sektor infrastruktur digital Indonesia.

Dalam peran barunya, Jacopo akan memimpin keseluruhan bisnis Centratama dengan fokus pada penciptaan nilai dan pertumbuhan, memperkuat kemitraan dengan pelanggan, mendorong inovasi infrastruktur, serta melanjutkan ekspansi perusahaan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kania Mustikasari akan terus mendorong pengembangan organisasi dan memperkuat posisi serta reputasi perusahaan.

"Saya merasa terhormat bisa mengemban tanggung jawab baru ini dalam perjalanan Centratama saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah membangun momentum yang kuat di seluruh lini bisnis, dan saya berharap dapat melanjutkan kemajuan tersebut bersama tim,” ujar Jacopo lewat keterangan pers, Selasa (26/5/2026).

Ia memastikan Centratama tetap menghadirkan solusi infrastruktur digital berkualitas tinggi yang mendukung ambisi konektivitas Indonesia.

“Pada saat yang sama, kami akan terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat,” paparnya.

Senada, Chief Executive Officer EdgePoint Infrastructure, Suresh Sidhu, mengatakan, lanskap telekomunikasi Indonesia terus berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan konektivitas tanpa hambatan, fiberisasi, adopsi 5G, serta ekspansi infrastruktur digital.

“Seiring Centratama memasuki fase pertumbuhan berikutnya, kami yakin kepemimpinan Jacopo, visi komersialnya, dan pemahamannya yang mendalam terhadap industri akan menempatkan perusahaan pada posisi yang kuat untuk terus berkembang seiring berbagai peluang ini dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan,” pungkas Suresh Sidhu.

Di bawah kepemimpinan Raymond, Centratama memperluas portofolionya dari sekitar 4.600 site menjadi lebih dari 11.000 site di seluruh Indonesia, menggandakan jaringan fiber hingga 5.000 km, serta memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ambisi digital Indonesia yang terus berkembang dan ekosistem 5G.

Selain memperkuat cakupan layanan nasional, berbagai pencapaian di bawah kepemimpinan Raymond juga mencakup mencatatkan margin EBITDA terdepan di industri, implementasi solusi 5G In-Building Coverage di kawasan komersial dengan kepadatan tinggi di Jakarta Utara, serta pengembangan bisnis Fixed Wireless Access dan non-MNO.

Lebih jauh, Centratama juga mengumumkan penunjukan Dato' Charon Wardini bin Mokhzani sebagai Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris.

Penunjukan Dato' Charon akan berlaku efektif mulai 30 Juni 2026.

Saat ini, ia menjabat sebagai Chairman Takaful Malaysia Keluarga Berhad Group dan Chairman EXIM Bank Malaysia.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Group Managing Director MIDF, Founding Managing Director Khazanah Research Institute, serta menduduki berbagai posisi kepemimpinan senior di CIMB Group, termasuk sebagai CEO CIMB Investment Bank Berhad.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan menutup BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang berlokasi di Bandung.

Rencana penutupan itu disampaikan Dony saat menjelaskan banyaknya BUMN yang menghadapi masalah karena pengelolaannya berjalan sendiri-sendiri.

"Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Sabtu (23/5).

Menurutnya, salah satu tantangan utama pengelolaan BUMN selama ini adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi antarperseroan sehingga perusahaan yang sehat sulit membantu BUMN bermasalah.

"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu," kata Dony.

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN besar yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat, seperti yang terjadi pada PT INTI.

PT INTI (Persero) atau PT Industri Telekomunikasi Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi dan teknologi.

Perusahaan pelat merah ini didirikan pada 30 Desember 1974 dan pernah menjadi pemain utama infrastruktur telekomunikasi nasional.

Pada periode 1985 hingga 1998, PT INTI ditunjuk pemerintah sebagai pemasok tunggal Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) dan memimpin sekitar 60 persen pangsa pasar infrastruktur telekomunikasi nasional.

Selain PT INTI, Dony juga menyinggung beberapa BUMN lain yang pernah mengalami tekanan bisnis, seperti PT Jakarta Lloyd (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Menurutnya, sebelum adanya Danantara, laba dari BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak dapat digunakan untuk membantu perusahaan negara lainnya.

"Labanya BRI, Bank Mandiri dan lainnya tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lain," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini mengonsolidasikan BUMN melalui Danantara yang disebut sebagai sovereign wealth fund berbasis perusahaan negara atau state-owned enterprise based sovereign wealth fund.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memperkirakan akan menutup BUMN yang berlokasi di Bandung yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Menurutnya, salah satu tantangan utama pengelolaan BUMN selama ini adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi antarperseroan sehingga perusahaan yang sehat sulit membantu BUMN bermasalah.

"BUMN sebelumnya itu berdiri sendiri-sendiri. Ini yang banyak orang tidak tahu," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Sabtu (23/5).

Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat sejumlah BUMN besar yang pernah berjaya akhirnya menghadapi tekanan berat.

"Kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal, sekarang menghadapi persoalan, mungkin akan kita tutup juga," katanya.

Selain PT INTI, Dony juga menyinggung beberapa BUMN lain yang pernah mengalami tekanan bisnis, seperti PT Jakarta Lloyd (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Menurutnya, sebelum adanya Danantara, laba dari BUMN besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak dapat digunakan untuk membantu perusahaan negara lainnya.

"Labanya BRI, Bank Mandiri dan lainnya tidak bisa dipergunakan untuk membantu perusahaan yang lain," ujarnya.

Karena itu, pemerintah kini mengonsolidasikan BUMN melalui Danantara yang disebut sebagai sovereign wealth fund berbasis perusahaan negara atau state-owned enterprise based sovereign wealth fund.

Jakarta: PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“XLSMART” atau “EXCL”) mencatatkan progres positif dalam transformasi pascamerger sepanjang 2025.

Momentum tersebut semakin diperkuat melalui persetujuan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Mei 2026 di Jakarta.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham menyetujui laporan tahunan tahun buku 2025.

"Tahun 2025 menjadi periode penting bagi XLSMART dalam membangun fondasi transformasi pascamerger. Dukungan pemegang saham melalui RUPST ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang lebih baik, memperkuat kualitas jaringan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2026.

Sepanjang tahun 2025, XLSMART mencatat kinerja yang kuat pascamerger. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp42,49 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

EBITDA yang dinormalisasi mencapai Rp20,14 triliun atau tumbuh 13 persen, sementara laba bersih yang dinormalisasi mencapai Rp3,00 triliun atau tumbuh 63 persen.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sinergi pascamerger yang mulai memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, optimalisasi jaringan, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan.

Selain mencatat kinerja keuangan yang solid, Perseroan juga menunjukkan progres integrasi yang positif. XLSMART mencatat pencapaian sinergi sebesar USD252 juta pada periode kuartal II hingga kuartal IV-2025, melampaui ekspektasi awal.

Proses integrasi jaringan juga menunjukkan progres signifikan dengan sekitar 70 persen site telah terintegrasi hingga akhir 2025.
Integrasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas jaringan, memperluas pengalaman layanan digital pelanggan, serta memperkuat daya saing Perseroan ke depan.

Selain itu, RUPST menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan dengan Akuntan Publik Bapak Lukmanul Arsyad sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Sementara itu, pada mata acara ketiga, RUPST menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan remunerasi Perseroan.

(ANN)

Jakarta: Industri telekomunikasi Indonesia memasuki babak baru. PT Ekamas Mora Republik Tbk atau MoraRepublic resmi berdiri sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi, hasil penggabungan dua pemain besar di sektor ini.

Perusahaan ini terbentuk dari merger PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas Republik, yang dikenal luas melalui layanan MyRepublic. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat konektivitas digital di Indonesia.

Sebagai anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), MoraRepublic juga menjadi bagian dari ekosistem Sinar Mas dalam mendukung transformasi digital nasional.

Presiden Direktur Dian Swastatika Sentosa, L. Krisnan Cahya, menyatakan bahwa MoraRepublic mencerminkan komitmen Sinar Mas untuk memajukan agenda transformasi digital Indonesia. MoraRepublic merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital Indonesia.

"Kami melihat permintaan konektivitas terus meningkat, dan MoraRepublic berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Ke depannya, fokus kami adalah memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan dampak yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Krisnan dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.

Komisaris Independen Ekamas Mora Republik, Arsjad Rasjid menambahkan penggabungan ini merupakan langkah penting dalam mengatasi kebutuhan konektivitas Indonesia yang terus meningkat.

"Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan MoraRepublic dikelola dengan disiplin dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memberikan dampak nyata dan terukur bagi industri dan masyarakat Indonesia,” ucap Arsjad.

Sementara itu, Direktur Utama Ekamas Mora Republik, Timotius M. Sulaiman mengatakan perusahaan akan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih luas bagi pelanggan, sekaligus mengoptimalkan perluasan jaringan nasional.

Efektif mulai 22 April 2026, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat telah menjalankan peran mereka, menyatukan kepemimpinan dari kedua organisasi sebelumnya.

Struktur ini mencerminkan komitmen MoraRepublic terhadap tata kelola perusahaan yang kuat dan seimbang, pengambilan keputusan yang berpusat pada pelanggan, dan inovasi yang didorong oleh visi jangka panjang.

“Ini lebih dari sekadar penggabungan perusahaan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia,” tambah Timotius.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merespons dorongan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi industri, terutama di tengah rencana pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai penerapan infrastructure sharing telah menjadi tren dalam empat hingga lima tahun terakhir, seiring dengan konsolidasi di industri telekomunikasi. Menurutnya, skema ini merupakan solusi strategis jangka panjang bagi operator.

“Tantangan operator seluler, internet adalah pendapatan cenderung flat, sehingga harus berpaling ke struktur biaya,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Dia menjelaskan, target kecepatan internet hingga 100 Mbps serta pemerataan akses nasional membutuhkan investasi dan belanja operasional (opex) yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya mencakup sistem 4G yang sudah ada, tetapi juga pengembangan infrastruktur 5G dan kecerdasan artifisial (AI). Dengan demikian, operator seluler dapat lebih fokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan.

Lebih lanjut, Sarwoto mengatakan Mastel telah mempelajari berbagai pendekatan infrastructure sharing di sejumlah negara. Namun, menurutnya Indonesia dapat mengadopsi model berbeda yang lebih sesuai dengan karakteristik nasional, yakni berbasis prinsip gotong royong.

“Kita bisa elaborasi lebih lanjut azas gotong royong ini dengan melibatkan langsung pelanggan/users [misal iuran di muka] dan juga pemerintah [misalnya menunda BHP] untuk kemanfaatan digitalisasi yang lebih besar bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, khususnya di tengah potensi lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyatakan kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan, langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu menjaga persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Kebijakan ini dinilai relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator. Hingga 2025, Indosat Ooredoo Hutchison tercatat mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS, sementara XLSMART—hasil merger XL Axiata dan Smartfren—mengoperasikan lebih dari 225.000 BTS. Adapun Telkomsel memiliki 269.066 BTS hingga kuartal III/2024, meskipun belum merilis data terbaru.

Komdigi akan mengawal implementasi sinergi ini, mencakup infrastruktur pasif seperti menara dan ducting hingga infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik. Upaya ini ditargetkan dapat memperkuat konektivitas, terutama di kawasan padat yang menjadi pusat aktivitas digital selama WFH.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan infrastruktur, termasuk percepatan perizinan menara dan penyediaan jaringan kabel bawah tanah yang lebih terintegrasi.

“Kami optimistis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” kata Wayan.

Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi potensi krisis global melalui efisiensi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ini tengah mengkaji fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), serta memberikan imbauan serupa kepada sektor swasta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mematangkan rincian kebijakan WFH nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengindikasikan pengumuman resmi akan segera disampaikan agar pelaku industri dapat menyesuaikan strategi pengelolaan beban jaringan secara lebih adaptif.

Jakarta: Langkah konsolidasi di industri telekomunikasi kembali menguat. PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) resmi melanjutkan proses merger dengan PT Eka Mas Republik (MyRepublic), yang merupakan bagian dari Grup Sinarmas.

Penggabungan ini menjadi fase penting dalam memperkuat bisnis layanan internet dan infrastruktur digital di Indonesia, sekaligus membuka babak baru bagi kedua entitas.

Rencana merger dan jadwal penting

Rencana penggabungan ini telah disusun secara matang oleh kedua perusahaan.

Mengacu prospektus di keterbukaan informasi BEI, Selasa, 17 Maret 2026, rancangan merger telah disetujui oleh direksi dan dewan komisaris pada 16 Desember 2025.

Selanjutnya, keputusan penting akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 Maret 2026.

Adapun persetujuan dari Menteri Hukum atas penggabungan usaha dijadwalkan pada 22 April 2026.

Perubahan struktur dan dampak ke pemegang saham

Merger ini akan berdampak langsung pada struktur kepemilikan saham.

"Penggabungan akan mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) para pemegang saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk dikarenakan adanya peningkatan modal saham perusahaan yang menerima penggabungan," tulis perusahaan dalam prospektus.

"Besarnya penurunan persentase kepemilihan saham (dulusi) untuk pemegang saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk sebesar 50,50 persen," jelasnya..

Hal ini menjadi perhatian penting bagi investor, karena akan memengaruhi porsi kepemilikan mereka setelah merger rampung.

Komitmen terhadap pemegang saham dan persaingan usaha

Dalam proses merger, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Penggabungan akan dilakukan memperhatiakn kepentingan masing masing perusahaan yang melakukan penggabungan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak para pemegang saham publik dan karyawan.

Nama baru setelah merger

Setelah proses penggabungan selesai, entitas hasil merger akan menggunakan nama baru, yaitu PT Ekamas Mora Republik Tbk

Nama ini mencerminkan integrasi antara kekuatan infrastruktur MORA dan layanan ritel MyRepublic.

Adapun, Sinarmas lewat PT Innovate Mas Utama bakal menjadi pengendali baru dengan memegang 48,36 persen saham MORA.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengamat mengungkapkan potensi dampak konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap industri telekomunikasidi Indonesia. Gejolak harga energi dan kurs menjadi batu sandungan utama sektor telekomunikasi saat ini.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan salah satu dampak yang berpotensi muncul adalah penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi industri telekomunikasi karena akan langsung meningkatkan beban biaya perusahaan, mengingat banyak kontrak masih menggunakan dolar Amerika Serikat.

“Termasuk sewa satelit, kapasitas kabel laut, lisensi perangkat, dan pembelian infrastruktur jaringan,” kata Heru kepadaBisnispada Selasa (3/2/2026).

Heru menambahkan, operator telekomunikasi yang memiliki utang valuta asing (valas) atau kewajiban pembayaran ke luar negeri akan menjadi pihak yang paling terdampak. Dalam jangka pendek, perusahaan masih dapat menahan kenaikan biaya.

Namun, apabila nilai tukar bertahan tinggi dalam waktu lama, tekanan terhadap arus kas dan belanja modal akan meningkat.

Kondisi tersebut, lanjut Heru, berpotensi mendorong perusahaan menunda ekspansi jaringan atau menaikkan tarif layanan secara selektif.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai penutupan Selat Hormuz tidak berdampak signifikan terhadap bisnis telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, jalur logistik utama untuk perangkat telekomunikasi Indonesia masih berasal dari kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

“Jadi belum signifikan pengaruhnya, mungkin pelaku bisnisnya yang terganggu karena ada investor dari negara Teluk yang sudah cukup lama berada di negara kita,” kata Kamilov kepadaBisnispada Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Kamilov mengingatkan apabila harga-harga global melonjak tinggi akibat konflik di kawasan Teluk, khususnya minyak dan gas, maka seluruh sektor bisnis, termasuk telekomunikasi, akan terdampak.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut, ruang bagi bisnis telekomunikasi untuk meningkatkan keuntungan akan semakin terbatas. Oleh karena itu, dia menilai regulator perlu mempertimbangkan dampak lanjutan dari konflik Teluk terhadap industri telekomunikasi nasional.

“Bisa saja ada perubahan bisnis telekomunikasi apabila perang ini berlarut panjang,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward. Dia meyakini konflik yang terjadi saat ini tidak berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat telekomunikasi di Indonesia.

Namun, dari sisi harga, Ian menilai dampak tetap ada seiring kenaikan harga minyak dan perubahan rute distribusi global. Sementaradari sisi pasokan, ketersediaan perangkat relatif aman karena penyedia tidak terdampak langsung oleh konflik. Meski demikian, pelemahan rupiah akan tetap berpengaruh karena banyak transaksi masih menggunakan dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya.

Selain itu, biaya operasional seperti minyak, rantai pasok (supply chain), dan logistik juga berpotensi meningkat. Menurut Ian, kondisi tersebut akan menekan margin keuntungan operator, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang.

Sementara itu, tarif layanan kepada pengguna berpotensi berubah apabila perjanjian bisnis menggunakan mata uang asing, yang pada akhirnya akan memberikan tekanan baik kepada operator maupun pelanggan.

Ian juga menyoroti kenaikan harga energi global yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional industri telekomunikasi. Meski demikian, dia menilai dampaknya relatif terbatas karena sumber energi untukbase transceiver station(BTS) dan pusat data (data center) di Indonesia sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) domestik.

“Jika kenaikan harga energi berlangsung signifikan, operator kemungkinan akan melakukan penyesuaian strategi tanpa menambah beban pengguna agar keberlangsungan industri telekomunikasi tetap terjaga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons gugatan terkait kuota internet hangus yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya akan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terdapat putusan dari MK.

Industri telekomunikasi selalu mengapresiasi konsumen dan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama.

Seluruh layanan yang diberikan, lanjutnya, telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk praktik terbaik (best practice) yang diterapkan di kawasan Asia.

“Jadi kami akan ikutin itu,” kata Marwan kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026)

Sementara itu dilansir dari berbagai sumber sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan Singapura menerapkan sistem kuota hangus.

Di Bangladesh, hampir semua operator memakai skema kuota hangus. Data tak terpakai hilang setelah masa paket berakhir.

Regulator setempat (BTRC) sempat berencana menerapkan kebijakan carry forward atau roll over. Maksudnya, kalau pelanggan membeli paket baru sebelum paket lama habis, sisa kuota bisa dibawa ke paket berikutnya; jika tidak, tetap hangus.

Namun operator menjelaskan bahwa data tanpa batas waktu akan membuat tarif lebih mahal, sehingga rollover penuh tidak diadopsi.

Di India, operator besar seperti Jio, Airtel, VI umumnya masih menerapkan skema kuota hangus per siklus pada paket reguler; rollover hanya hadir di sebagian paket pascabayar atau plan khusus.

Sementara itu paket seluler dan roaming di Singapura, Thailand, Malaysia, tetap memakai model kuota dengan masa berlaku fixed (3 hari, 7 hari, 30 hari); bila lewat, sisa data hangus.

Dia menegaskan bahwa operator seluler saat ini menawarkan dua jenis produk kepada konsumen.

Pertama, produk dengan masa aktif terbatas, dan kedua, produk dengan sistem akumulasi atau rollover kuota.

Menurutnya, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Kedua jenis produk tersebut, lanjut Marwan, tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai polemik kuota hangus perlu dilihat dari sisi implementasi teknis dan biaya.

Menurutnya, setiap perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan tambahan biaya, mulai dari proses desain, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem.

“Sebenarnya tinggal pilih operator yang menawarkan rollover kuota sebagai salah satu strategi bisnis. Masing-masing strategi bisnis beda,” kata Ian.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, gugatan terkait kuota internet hangus diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif kuota berakhir.

Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 Januari 2026.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengubah norma Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat.

Menurut para pemohon, perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada 2023 belum menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan data internet.

Di sisi lain, dalam era transformasi digital, jasa telekomunikasi dinilai telah beralih dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (public utility) yang setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Para pemohon juga menuturkan bahwa konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran di muka (prepaid) untuk sejumlah volume data internet tertentu.

Oleh karena itu, pelaku usaha dinilai berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi secara utuh sesuai nilai yang telah dibayarkan.