Jakarta (ANTARA) - Konsultan PwC Indonesia menyatakan industri telekomunikasi nasional kini telah memasuki fase transformasi strategis dan pembangunan berkelanjutan seiring dengan fundamental konsumsi yang besar bahkan di Asia Tenggara.

“Berdasarkan temuan dalam publikasi terbaru kami, ‘Indonesia Telecommunications Sector Overview and Market Update’, peluang terbesar justru terletak pada bagaimana industri ini berkembang untuk mendorong serta menangkap nilai dari ekosistem digital yang lebih luas,” ujar PwC Indonesia Telecommunications, Media, and Technology Leader Abdullah Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, total pendapatan layanan telekomunikasi diperkirakan mencapai 17-18 miliar dolar AS pada 2025 dengan layanan seluler tetap menjadi kontributor utama yang menyumbang hampir 60 persen dari total pendapatan industri.

Kondisi ini ditopang oleh lebih dari 350 juta koneksi seluler aktif per awal 2025 setara dengan tingkat penetrasi di atas 120 persen yang mencerminkan tingginya penggunaan multi-SIM di masyarakat.

Ke depan, sektor ini diproyeksikan tetap mencatat pertumbuhan tahunan majemuk (Compound Annual Growth Rate/CAGR) pada kisaran satu digit menengah hingga 2030.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspansi jaringan yang berkelanjutan, peningkatan penggunaan data per pelanggan, serta semakin luasnya penetrasi fixed broadband.

“Penguatan kapabilitas domestik serta penyelarasan dengan lanskap regulasi yang kian berkembang akan menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Abdullah.

Dari sisi fiskal, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 memberikan kepastian pajak untuk pengaturan ulang bisnis melalui fasilitas nilai buku fiskal.

Hal ini memudahkan operator dalam melakukan konsolidasi dan mengelola aset secara lebih efisien.

Dengan latar belakang tersebut, lanjut Abdullah, fase pertumbuhan berikutnya menuntut sektor telekomunikasi untuk tidak hanya berfokus pada konektivitas, tetapi juga mengambil peran yang lebih strategis dalam menciptakan dan memanfaatkan nilai di dalam ekosistem digital.

Hal ini mencakup percepatan pengembangan layanan digital bernilai tambah seperti cloud, keamanan siber, AI, dan Internet of Things (IoT), sekaligus mendorong perluasan fixed broadband, memperkuat integrasi layanan fixed dan mobile, serta meningkatkan kualitas jaringan secara nasional.

“Lebih jauh, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri, dengan beralih secara bertahap dari sekadar pengguna teknologi menuju peran yang lebih aktif dalam pengembangan, kepemilikan, dan inovasi platform digital,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Risiko fraud dalam investasi startup kian menjadi sorotan di tengah pesatnya pertumbuhan industri yang belum sepenuhnya matang. Kondisi ini mendorong pelaku modal ventura mulai memperkuat audit forensik dan manajemen risiko sebagai langkah menjaga kepercayaan pasar.

Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Halalbihalal dan executive workshop yang digelar Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) bersama PwC Indonesia di World Trade Center 3 (WTC 3) Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Acara ini dihadiri 63 perusahaan anggota Amvesindo, terdiri dari 47 perusahaan di wilayah Jabodetabek dan 16 perusahaan dari luar Jabodetabek. Selain itu, kegiatan juga melibatkan pelaku ekosistem lain seperti startup, perusahaan riset, serta profesi penunjang industri.

Momentum pasca-Idul Fitri ini dimanfaatkan tidak hanya untuk mempererat relasi, tetapi juga membahas tantangan mendasar industri di tengah dinamika ekonomi global, terutama terkait risiko investasi.

Ketua Amvesindo Eddi Danusaputro menegaskan, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak agar industri tetap tumbuh sehat.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kami ingin memperkuat rasa kebersamaan sekaligus mendorong sinergi yang lebih erat antar anggota. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika industri startup, tata kelola dan manajemen risiko menjadi faktor kunci. Tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan bisnis, tetapi juga memastikan industri dapat tumbuh secara sehat dengan tetap mendukung inovasi,” ujar Eddi, melalui keterangan pers, Sabtu (11/4/2026).

Audit forensik dan risiko fraud jadi perhatian

Dalam sesi workshop, PwC Indonesia secara khusus mengangkat topik “Forensic Audit & Fraud Risk in Startup Investments: Detection, Prevention, and Mitigation Strategies”. Topik ini menyoroti pentingnya kemampuan investor dalam mendeteksi dan mencegah potensi fraud sejak awal investasi.

Direktur PwC Indonesia Sacha Winzenried mengatakan, karakter industri yang masih berkembang membuat banyak perusahaan modal ventura belum memiliki sistem pengendalian yang kuat.

“Seiring dengan masih berkembangnya industri ini, banyak perusahaan modal ventura yang berada pada tahap awal dan belum memiliki sistem serta kontrol yang memadai. Hal ini menjadikan penguatan tata kelola dan manajemen risiko sebagai faktor kunci untuk mencegah mismanagement maupun fraud, termasuk menjaga reputasi industri di mata pasar,” kata Sacha.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menekankan bahwa tata kelola merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan industri.

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK Maman Firmansyah menyebut, kelemahan pada tahap awal akan berdampak panjang terhadap risiko yang muncul.

“OJK melihat bahwa pendekatan tingkat kesehatan industri dimulai dari pilar pertama, yaitu tata kelola, bagaimana proses bisnis dijalankan, bagaimana pemilihan debitur dan investee dilakukan, serta bagaimana sebuah keputusan diambil. Jika tata kelola tidak kuat sejak awal, maka risiko hingga permasalahan di tahap berikutnya akan sulit dihindari,” ujar Maman.

Industri mulai bergeser ke kualitas bisnis

Selain isu fraud, pelaku industri juga menyoroti perubahan arah perkembangan startup yang kini tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan.

Founder & CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, keberhasilan startup ke depan akan sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental bisnis.

“Ke depan, keberhasilan startup tidak lagi hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas fundamental bisnis dan dampak nyata yang dihasilkan. Investor dan founder perlu memiliki keselarasan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, dengan tata kelola yang kuat dan fokus pada profitabilitas,” ujar Andi.

Direktur Utama Mandiri Capital Indonesia Ronald S. Simorangkir menambahkan, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga kepercayaan di industri.

“Kami percaya masa depan ekosistem startup Indonesia ditentukan oleh kualitas kolaborasi antara investor, korporasi, dan regulator. Inisiatif seperti ini menjadi ruang untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat kepercayaan, serta mendorong pertumbuhan yang sejalan dengan penerapan tata kelola yang baik,” ujar Ronald.

Melalui forum ini, Amvesindo dan PwC Indonesia menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan mitigasi risiko fraud menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri modal ventura di Indonesia.

IDXChannel—Hasil survei PricewaterhouseCoopers (PwC) menunjukkan ada 75 persen CEO di Indonesia merencanakan diversifikasi bisnis dengan ekspansi ke luar bisnis inti yang dijalankan perusahaannya.

Survei PwC’s 29th Global ini diikuti oleh 4.454 CEO di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan sikap para pimpinan yang makin berhati-hati, sekaligus keinginan untuk ekspansi di luar lini bisnis utamanya.

“Ada 53 persen CEO di seluruh dunia berencana diversifikasi dalam tiga tahun ke depan. Di Asia Pasifik, rencana ini disikapi lebih hati-hati, hanya 37 persen CEO berencana ekspansi ke sektor baru. Namun di Indonesia, 75 persen CEO berencana ekspansi,” tulis PwC dalam keterangan resminya, Selasa (10/3/2026).

Persentase rencana ekspansi di luar lini bisnis inti ini menunjukkan keinginan perusahaan untuk mencari sumber pertumbuhan baru di tengah situasi dan lingkungan yang kian kompleks.

PwC memperkirakan ekspansi di Indonesia akan terfokus pada sektor industri yang berkembang pesat dan bidangnya bersinggungan. Seperti teknologi (22 persen), listrik dan utilitas (17 persen), hotel dan rekreasi (16 persen), transportasi dan logistik (15 persen).

Menurut survei ini, para pimpinan yang telah melakukan ekspansi dan diversifikasi ke sektor baru dalam lima tahun terakhir mulai menuai hasil secara nyata. Indonesia lagi-lagi muncul sebagai negara dengan perusahaan yang paling aktif melakukan diversifikasi.

“Ada 56 persen CEO di Indonesia yang sudah ekspansi ke industri yang sebelumnya belum pernah digeluti. Ini naik 45 persen dari tahun sebelumnya,” sambung PwC.

PwC Asia Pacific Chairman Sri Nair mengatakan meskipun kawasan Asia Pasifik mendorong ekonomi global, ada beragam risiko yang membayangi kinerja korporasi jangka pendek. Mulai dari peningkatan tarif hingga kerentanan rantai pasokan.

“Risiko-risiko ini menyita perhatian manajemen atas, sehingga mereka mengalihkan fokus dari perubahan struktural yang lebih mendasar. Isu-isu jangka pendek juga masih mendominasi agenda para CEO,” kata dia.

Kembali pada rencana diversifikasi para CEO, sekalipun banyak yang merencanakan diversifikasi. Dalam 12 bulan mendatang, mayoritas di antaranya tidak berencana untuk berinvestasi di luar negeri dan lebih memilih berinvestasi secara domestik.

Ada 64 persen CEO di Indonesia dan 60 persen CEO di Asia Pasifik yang tidak berencana melakukan investasi internasional. Adapun di antara mereka yang berencana berinvestasi di luar negeri, negara yang diprioritaskan adalah Singapura, Malaysia, dan China.

Sedangkan para CEO di Asia Pasifik lebih berminat pada pasar Amerika Serikat, Vietnam, dan China. Lalu, dalam skala global dan di Indonesia, ada 41 persen CEO berpeluang untuk melakukan satu akuisisi besar dalam tiga tahun mendatang.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel—Survei PricewaterhouseCoopers’ 29th Global menunjukkan ekspektasi para CEO terhadap kondisi perekonomian dan ekspektasi pendapatan yang cenderung melemah dan pesimistis.

Survei yang diikuti oleh 4.454 pimpinan perusahaan ini mencatat bahwa dari seluruh partisipan, ada 61 persen CEO yang memperkirakan kondisi ekonomi akan bergerak lebih baik dalam 12 bulan ke depan.

Namun, di wilayah Asia Pasifik, proporsi CEO yang optimistis hanya 59 persen. Para CEO juga cenderung berhati-hati terhadap ekspektasi pendapatan. Secara global, hanya 30 persen partisipan yang memperkirakan pendapatan mereka bakal naik dalam setahun ke depan.

Sementara tahun lalu, masih ada 38 persen partisipan yang optimistis pendapatannya bakal naik sepanjang tahun. Pada Asia Pasifik, ekspektasi kenaikan gaji di kalangan CEO malah menurun tajam; hanya 21 persen di antaranya optimistis pendapatannya naik.

Padahal tahun lalu, survei yang sama mencatat ada 34 persen CEO di kawasan Asia Pasifik yang optimistis pendapatannya bakal naik pada 2025.

Sama halnya dengan para CEO di Indonesia. Hanya 51 persen partisipan memperkirakan kondisi perekonomian membaik dan hanya 32 persen di antaranya optimistis pendapatannya akan naik sepanjang 2026.

“Hal ini menunjukkan sikap yang lebih terukur ketika para pemimpin menyeimbangkan ketidakpastian dengan kebutuhan untuk menjaga transformasi jangka panjang,” tulis PwC.

Adapun hal yang mendorong sikap hati-hati yang cenderung pesimistis di kalangan CEO ini adalah volatilitas makroekonomi. Pada tingkat global, Asia Pasifik, dan Indonesia, faktor volatilitas ini disebutkan para CEO masing-masing sebesar 31 persen, 33 persen, dan 27 persen.

Faktor lain yang memengaruhi pandangan para CEO, terutama secara global dan di kawasan Asia Pasifik, adalah ancaman siber. Selain itu, ada juga faktor kesenjangan kapabilitas (talenta dan keterampilan).

Selain itu, faktor tarif juga masih menjadi sorotan di kalangan CEO. Sebanyak 20 persen CEO di pangsa global masih mengkhawatirkan tarif. Sementara di Asia Pasifik ada 24 persen dan di Indonesia 23 persen.

Namun, khusus CEO Indonesia, dampaknya tampak terbatas: lebih dari setengahnya (56 persen) memperkirakan bahwa tarif tidak akan membawa perubahan signifikan pada margin laba bersih perusahaan dalam 12 bulan ke depan.

(Nadya Kurnia)

Jakarta (ANTARA) - Survei lembaga konsultan PwC mengungkapkan, lebih dari tiga perlima atau sekitar 61 persen investor menyatakan sektor teknologi menjadi sektor paling menarik bagi investor global dalam tiga tahun ke depan.

Menurut keterangan PwC dikutip di Jakarta, Selasa, angka tersebut dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan sektor lain, seperti manajemen aset dan kekayaan yang berada di posisi kedua dengan 25 persen, diikuti sektor ketenagalistrikan dan utilitas sebesar 24 persen, serta perbankan dan pasar modal sebesar 19 persen.

Tren tersebut tercatat dalam PwC’s 2025 Global Investor Survey yang melibatkan 1.074 profesional investasi di 26 negara dan teritori.

"Seiring pesatnya perkembangan teknologi, investor juga mengharapkan perusahaan tempat mereka berinvestasi untuk mampu mengikuti perkembangan, 92 persen mendorong peningkatan alokasi modal untuk transformasi teknologi," kata Global Assurance Strategy and Growth Leader PwC US Kazi Islam.

Dukungan kuat itu didorong oleh bukti nyata manfaat adopsi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

Dalam satu tahun terakhir, investor melaporkan adanya peningkatan produktivitas berbasis AI sebesar 86 persen, peningkatan profitabilitas 71 persen, serta pertumbuhan pendapatan sebesar 66 persen.

Berkaca dari capaian itu, lebih dari tiga perempat atau 78 persen investor menyatakan akan meningkatkan investasi, setidaknya secara moderat, pada perusahaan yang menjalankan transformasi AI secara menyeluruh di seluruh lini bisnis.

Meski demikian, investor masih menyoroti minimnya transparansi perusahaan terkait strategi dan tata kelola AI.

Kurang dari dua perlima atau sekitar 37 persen investor menilai perusahaan telah mengungkapkan informasi yang memadai mengenai kebijakan dan strategi AI mereka.

Kazi mengatakan investor mulai melihat dampak nyata AI terhadap kinerja operasional dan keuangan perusahaan.

"Meskipun investor memahami bahwa imbal hasil dari AI membutuhkan modal awal, mereka tetap mengharapkan kedisiplinan melalui pengukuran yang relevan untuk pengambilan keputusan, tata kelola yang kredibel, serta bukti bahwa AI mampu membentuk ulang struktur biaya, produktivitas, dan pertumbuhan pendapatan secara aman dan berkelanjutan," tuturnya.

Di sisi lain, optimisme terhadap sektor teknologi justru berbanding terbalik dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang dinilai masih melambat.

Hanya 28 persen investor yang memperkirakan adanya perbaikan moderat hingga signifikan dalam pertumbuhan global dalam satu tahun ke depan, di tengah tekanan makroekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi tujuan investasi, Amerika Serikat dinilai sebagai negara paling menarik dengan 67 persen responden, disusul India (45 persen), China (32 persen), Inggris (26 persen), dan Uni Emirat Arab (26 persen).

"Meskipun AS menempati peringkat sebagai yang paling menarik, investor yang berbasis di AS sendiri cenderung lebih pesimis dibandingkan investor di negara lain terkait prospek pertumbuhan global, menegaskan tingkat kehati-hatian dasar yang berbeda di setiap pasar," tambah Kazi.

Sikap kehati-hatian tersebut dipengaruhi oleh tingginya persepsi risiko. Lebih dari separuh investor atau 55 persen menilai perusahaan memiliki paparan tinggi hingga ekstrem terhadap risiko siber, sementara 53 persen menilai risiko disrupsi teknologi berada pada level serupa.

Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, investor mendorong perusahaan untuk memperkuat ketahanan bisnis.

Mayoritas investor mendukung peningkatan belanja pada keamanan siber, kepatuhan regulasi, ketahanan rantai pasok, serta penerapan model bisnis yang lebih agile.

Territory Senior Partner PwC Indonesia Eddy Rintis memandang ketahanan bisnis dan transparansi menjadi faktor kunci dalam membangun epercayaan investor.

"Investor mengharapkan perusahaan untuk memperkuat ketahanan bisnis sekaligus memberikan transparansi. Mereka berharap perusahaan memperkuat keamanan siber, ketahanan rantai pasok, serta kepatuhan regulasi serta mengadopsi model bisnis yang agile untuk membuka peluang pertumbuhan," kata Eddy.

Lebih lanjut, selain teknologi dan ketahanan bisnis, keberlanjutan juga menjadi perhatian investor.

Sebanyak 84 persen investor menyatakan perusahaan perlu mempertahankan atau meningkatkan investasi dalam adaptasi iklim, sementara 61 persen menyatakan akan meningkatkan investasi pada perusahaan yang memanfaatkan data keberlanjutan untuk efisiensi dan peningkatan kinerja.

"Pesan dari investor sangat jelas, transformasi teknologi tetap menjadi jalur utama untuk pertumbuhan, namun ketahanan dan transparansi berfungsi sebagai pagar pengaman. Investor mendukung perusahaan yang mampu mengembangkan inovasi secara bertanggung jawab, dengan tata kelola yang jelas, hasil yang terukur, serta rencana yang kredibel untuk mengubah teknologi menjadi nilai jangka panjang," jelas Eddy.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepercayaan para pemimpin bisnis (CEO) di seluruh dunia terhadap pertumbuhan bisnis mereka berada pada level terendah dalam lima tahun terakhir. Mereka juga tidak yakin terhadap dampak implementasi kecerdasan buatan (AI) terhadap bisnis.

Survei yang dilakukan oleh PwC, sebuah firma jasa profesional global, menyebutkan bahwa penurunan kepercayaan ini disebabkan oleh CEO yang masih bergulat dengan hasil penerapan AI yang tidak merata, meningkatnya risiko geopolitik, serta ancaman siber yang kian besar.

Menurut laporan Survei CEO Global ke-29 PwC yang didasarkan pada tanggapan 4.454 CEO di 95 negara dan wilayah, hanya 30% CEO yang menyatakan yakin terhadap pertumbuhan pendapatan selama 12 bulan ke depan. Angka ini turun dari 38% pada survei tahun 2025 dan 56% pada tahun 2022.

Salah satu kekhawatiran terbesar para CEO adalah perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk AI. Sebelumnya, AI dianggap sebagai solusi ajaib untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun kenyataannya, hanya 12% CEO yang merasa AI benar-benar memberikan keuntungan finansial. Artinya, ada 88% CEO yang tidak merasakan dampak AI terhadap pertumbuhan bisnis.

Sebaliknya, sebanyak 56% CEO mengaku belum melihat manfaat finansial yang signifikan dari penerapan AI.

Ketua Global PwC, Mohamed Kande, mengatakan hanya sedikit perusahaan yang berhasil menjadikan AI sebagai sumber keuntungan nyata, sementara banyak perusahaan lainnya masih berada pada tahap uji coba. Akibatnya, kesenjangan dalam kepercayaan diri dan daya saing antar perusahaan semakin melebar.

“Tahun 2026 tampaknya akan menjadi tahun yang menentukan bagi AI,” ujar Kande, dikutip dari situs resmi PwC, Selasa (20/1/2025).

Namun, bagi perusahaan yang telah menggunakan AI secara serius dalam produk dan layanan mereka, keuntungan yang diperoleh cukup signifikan, yakni hampir 4% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum menerapkannya.

Selain itu, penurunan kepercayaan tersebut juga didorong oleh meningkatnya tekanan eksternal, terutama risiko tarif perdagangan dan serangan siber. Sekitar 20% CEO global khawatir terhadap potensi kerugian finansial akibat tarif, dengan tingkat paparan yang berbeda di setiap wilayah.

Risiko siber kini menjadi ancaman utama bagi 31% CEO, sehingga mendorong sebagian besar perusahaan untuk memperkuat keamanan digital. Kekhawatiran terhadap volatilitas ekonomi, gangguan teknologi, dan geopolitik juga meningkat, meskipun tekanan inflasi sedikit mereda.

Di tengah tantangan tersebut, inovasi menjadi keharusan strategis. Banyak perusahaan mulai memasuki sektor baru dan merencanakan investasi lintas industri, dengan teknologi sebagai sektor paling menarik.

Lebih dari separuh CEO juga berencana melakukan investasi internasional, terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan China. Namun, kesenjangan dalam pelaksanaan inovasi masih besar, karena hanya sedikit perusahaan yang siap mengambil risiko tinggi dan memiliki sistem inovasi yang matang.

Keterbatasan waktu turut menjadi hambatan, dengan mayoritas perhatian CEO terserap pada isu jangka pendek dibandingkan strategi jangka panjang. (Nur Amalina)

Pasar privat menjadi mesin pertumbuhan industri, dan tokenisasi muncul sebagai salah satu kekuatan paling transformatif dalam asset manajemen global..,

Jakarta (ANTARA) - PricewaterhouseCoopers (PwC) memproyeksikan, pasar privat bakal menjadi kontributor utama pendapatan industri manajemen aset global pada 2030.

Segmen ini diperkirakan menyumbang lebih dari separuh total pendapatan industri, dengan nilai mencapai 432,2 miliar dolar AS seiring meningkatnya minat investor terhadap aset alternatif dan produk investasi berbasis teknologi.

"Pasar privat menjadi mesin pertumbuhan industri, dan tokenisasi muncul sebagai salah satu kekuatan paling transformatif dalam asset manajemen global. Meskipun adopsinya masih berada pada tahap awal, potensinya untuk memperluas akses dan mengubah pengalaman investor tidak dapat disangkal," kata PwC Indonesia Advisor John Dovaston dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Mengutip laporan PwC's 2025 Global Asset & Wealth Management Report, pasar privat akan tetap menjadi mesin paling menguntungkan dalam industri manajemen aset dengan tingkat laba per 1 miliar dolar AS aset kelolaan (AUM) sekitar empat kali lebih tinggi dibandingkan manajer aset tradisional.

Secara keseluruhan, total AUM global diperkirakan melonjak dari 139 triliun dolar AS pada 2024 menjadi 200 triliun dolar AS pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 6,2 persen.

Sementara itu, total kekayaan global yang dapat diinvestasikan diproyeksikan melampaui 481 triliun dolar AS pada akhir dekade ini, didorong oleh pertumbuhan segmen mass affluent dan high-net-worth individuals (HNWI)

"Namun, meskipun laporan ini menunjukkan bahwa pendapatan terus meningkat, para asset manajer masih menghadapi tekanan profitabilitas dan penyempitan margin di tengah persaingan yang semakin ketat, tekanan biaya, kebutuhan talenta berkualitas, serta investasi yang besar untuk melayani segmen klien yang semakin canggih dan beragam," ujar John.

Lebih lanjut, laporan PwC mencatat 89 persen manajer aset melaporkan adanya tekanan margin dalam lima tahun terakhir.

Bahkan, laba per AUM tercatat turun 19 persen sejak 2018 dengan biaya operasional yang menyerap sekitar 68 persen dari setiap dolar pendapatan.

Tekanan biaya juga berdampak pada perilaku investor.

Hampir tiga perlima investor institusional menyatakan kemungkinan mengganti manajer aset hanya karena struktur biaya yang dinilai terlalu tinggi.

Kondisi ini mendorong perusahaan manajemen aset untuk melakukan transformasi model bisnis secara lebih mendasar, bukan sekadar pemangkasan biaya.

Dalam merespons tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi menjadi kunci.

Sekitar 50 persen manajer aset menyatakan menargetkan konvergensi dengan wealth manager dan perusahaan teknologi finansial (fintech), dengan integrasi akal imitasi (AI) dan otomatisasi sebagai prioritas utama.

Selain itu, tokenisasi aset dipandang sebagai salah satu kekuatan paling transformatif, dengan AUM dana bertokenisasi diproyeksikan melonjak dari 90 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 715 miliar dolar AS pada 2030, atau tumbuh dengan CAGR 41 persen.

Separuh asset manajer menyatakan bahwa konvergensi dengan wealth manager dan perusahaan FinTech akan memberikan dampak paling signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan mereka pada 2030, melampaui tokenisasi dan adopsi aset digital (38 persen).

Dua pertiga (69 persen) investor institusional mengindikasikan kecenderungan untuk mengalokasikan modal kepada asset manajer yang mengembangkan kapabilitas teknologi guna menawarkan produk dan layanan yang lebih unggul.

"Manajer aset tengah berevolusi di Era Inteligensi, seiring teknologi baru, mulai dari Generative AI hingga Agentic AI, mengubah cara nilai diciptakan dan disalurkan. Pemenang bukanlah mereka yang mengumpulkan aset terbanyak, melainkan mereka yang mampu bertransformasi paling cepat, menerjemahkan inovasi menjadi ekosistem digital yang melayani investor yang semakin beragam, dengan cara yang lebih personal dan efisien daripada sebelumnya," kata PwC UK Global Asset & Wealth Management Leader Albertha Charles.

Maka dari itu, PwC menilai, perusahaan yang mampu beradaptasi paling cepat melalui penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan data, serta strategi terintegrasi antara pasar publik dan privat akan berada pada posisi terbaik untuk menangkap peluang pertumbuhan industri manajemen aset di era transformasi menuju 2030.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasar privat diproyeksikan menjadi tulang punggung pendapatan industri manajemen aset global pada 2030, seiring meningkatnya minat investor terhadap aset digital dan produk bertokenisasi.

PwC dalam 2025 Global Asset & Wealth Management Report memproyeksikan pendapatan pasar privat mencapai 432,2 miliar dollar AS (Rp 7.131,3 triliun) pada 2030 dan akan menyumbang lebih dari setengah total pendapatan industri manajemen aset global.

Pendapatan Tumbuh, Margin Terjepit

Sejalan dengan itu, total aset kelolaan (Assets Under Management/AUM) global diperkirakan meningkat dari 139 triliun dollar AS (Rp 2.293,5 kuadriliun) pada 2024 menjadi 200 triliun dollar AS (Rp 3.300 kuadriliun) pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 6,2 persen.

Meski pendapatan industri tumbuh, tekanan terhadap profitabilitas masih membayangi. Sebanyak 89 persen manajer aset yang disurvei PwC melaporkan adanya tekanan margin dalam lima tahun terakhir. Analisis PwC menunjukkan laba per AUM turun 19 persen sejak 2018 dan diproyeksikan turun lagi sebesar 9 persen menuju 2030.

Tekanan biaya menjadi faktor utama. Lebih dari dua pertiga pendapatan, atau sekitar 68 persen dari setiap dollar AS yang diperoleh, habis untuk pengeluaran operasional.

Biaya Jadi Penentu Pilihan Investor

Selain menekan margin, biaya juga memengaruhi keputusan investor. Hampir tiga perlima investor institusional menyatakan kemungkinan besar atau sangat mungkin mengganti manajer aset semata-mata karena biaya yang dinilai terlalu tinggi.

John Dovaston, PwC Indonesia Advisor, mengatakan pemangkasan biaya saja tidak cukup untuk menjaga daya saing.

“Margin terus berada di bawah tekanan, sementara sensitivitas investor terhadap biaya berada pada titik tertinggi. Perusahaan perlu melakukan penataan ulang struktural terhadap profitabilitas,” ujar Dovaston dalam keterangan tertulis, Selasa, (6/1/2026).

Dunia tengah memasuki fase transformasi struktural yang kompleks dan multidimensional. Lompatan teknologi, fragmentasi geopolitik, perubahan demografi, transisi energi, serta tekanan iklim dan sosial saling berinteraksi membentuk dinamika ekonomi global yang baru.

Perubahan ini tidak hanya menggeser peta konsumsi energi, tapi juga mendefinisikan ulang model bisnis, rantai pasok, dan arah kebijakan industri energi.

Memahami megatrend menjadi sebuah kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap relevan di tengah tantangan ekonomi, pergeseran rantai pasok energi, serta disrupsi teknologi. Dengan begitu perusahaan mampu menangkap sinyal perubahan jangka panjang dan menerjemahkannya menjadi strategi bisnis yang selaras dengan dinamika industri energi di Indonesia.

Megatrend merupakan kekuatan struktural jangka panjang yang membentuk arah perkembangan global melalui perubahan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain di bidang ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan.

Fenomena seperti siklus risiko ekonomi global, ketegangan geopolitik, krisis energi, penuaan penduduk, dan disrupsi digital menunjukkan bagaimana dinamika tersebut bekerja secara sistemik.

Berbagai risiko jangka pendek seperti volatilitas harga energi, pandemi, gangguan rantai pasok, dan bencana iklim merupakan manifestasi dari perubahan mendalam yang menandai transisi menuju tatanan global yang semakin kompleks dan tidak stabil.

Sejumlah institusi global seperti PwC, Oxford Economics, Roland Berger, OECD, dan United Nation mencatat adanya pergeseran cara memahami megatrend dalam beberapa tahun terakhir.

Contohnya, jika pada 2019 perubahan global masih dipandang sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, laporan PwC tahun 2024 menunjukkan bahwa dunia telah memasuki fase disrupsi multidimensi akibat percepatan perubahan dan kegagalan mengantisipasi dampaknya.

Tulisan ini menyusun sintesis dari berbagai laporan melalui pendekatan strategic foresight, mulai dari identifikasi sinyal perubahan hingga pemetaan tren struktural dan analisis implikasinya bagi sektor energi, yang kemudian menghasilkan enam megatrend utama yang paling menentukan arah pembangunan global dan sistem energi dunia.

Regionalisasi menandai berakhirnya hiperglobalisasi dan membentuk ulang tatanan ekonomi berbasis blok regional, yang mendorong negara-negara memperkuat kedaulatan pasokan energi, membangun aliansi bahan baku strategis, dan merancang rantai pasok yang lebih dekat secara geografis.

Perubahan ini terlihat pada lokalisasi manufaktur energi, penguatan kerja sama regional ASEAN, dan pergeseran investasi dari pola global menuju kemitraan bilateral atau regional yang dianggap lebih aman secara geopolitik. Fragmentasi global juga mempengaruhi perdagangan komoditas energi, seiring meningkatnya proteksionisme dan potensi munculnya blok baru dalam perdagangan energi.

Perubahan arah integrasi ekonomi ini turut menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama, dengan kebutuhan cadangan strategis, infrastruktur penyimpanan, serta diversifikasi sumber pasokan yang semakin mendesak.

Di sisi lain, transisi energi menghadapi dinamika dua arah, fragmentasi yang berpotensi memperlambat arus teknologi hijau global, namun mempercepat kolaborasi energi bersih di tingkat regional melalui inisiatif seperti ASEAN Power Grid dan perdagangan karbon intra-ASEAN.

Dalam lanskap yang semakin proteksionis ini, risiko regulasi meningkat seiring perubahan kebijakan subsidi, pajak karbon, standar hijau, serta ketentuan perdagangan energi di berbagai blok regional.

Kondisi tersebut menuntut perusahaan energi untuk membaca perubahan aturan lintas negara sekaligus menata model bisnis dan portofolio kemitraan agar tidak bergantung pada satu negara atau satu blok geopolitik.

Dengan fokus investasi yang bergeser ke pasar regional dan peluang integrasi vertikal di Asia Tenggara yang semakin terbuka, kemampuan analisis geopolitik dan manajemen pasokan menjadi fondasi strategis bagi perusahaan energi Indonesia dalam menghadapi era regionalisasi yang semakin dominan.

Fragmentasi geopolitik mempercepat transisi dunia menuju tatanan multipolar yang ditandai rivalitas teknologi dan sumber daya, sehingga menempatkan energi sebagai pusat kompetisi antarblok global. Dampaknya terlihat pada meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat sanksi, konflik, dan embargo yang memengaruhi rantai pasok energi.

Dalam situasi ini, strategi seperti friend-shoring dan near-shoring menjadi penting untuk menjaga kontinuitas pasokan, sementara Indonesia memiliki peluang memanfaatkan posisinya sebagai mitra energi netral yang dapat menjembatani berbagai blok global sambil tetap melindungi kepentingan ekspor dan diplomasi energi.

Perubahan geopolitik juga mendorong volatilitas harga energi, meningkatnya kehati-hatian investor, dan bergesernya kebijakan domestik menuju penguatan kedaulatan energi melalui hilirisasi, substitusi impor, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Pada saat yang sama, ekosistem teknologi global kian terbelah akibat pembatasan ekspor teknologi canggih, menciptakan standar yang berbeda antara Barat dan Timur. Perusahaan energi Indonesia dapat menentukan orientasi teknologi yang tepat atau membangun kolaborasi riset regional, sekaligus memperkuat kemampuan untuk melihat dinamika regulasi lintas negara yang semakin kompleks.

Dalam konteks transisi energi, fragmentasi menghadirkan peluang dan risiko sekaligus. Kesepakatan iklim global mungkin melambat, tetapi implementasi solusi energi lokal justru dapat berkembang lebih cepat, termasuk biofuel, geothermal, dan energi hijau berbasis mineral kritis.

Untuk menghadapi dinamika ini, perusahaan energi pun dapat menata strategi korporat melalui penyusunan skenario geopolitik, dan penyesuaian portofolio energi agar tetap responsif terhadap perubahan pasar.

Perubahan demografi global membentuk ulang permintaan energi dan dinamika sosial, mulai dari penuaan populasi di negara maju yang menekan konsumsi energi fosil hingga pertumbuhan populasi muda di Asia Afrika yang mendorong permintaan listrik, mobilitas, dan adopsi teknologi rendah karbon.

Urbanisasi menggeser pusat konsumsi ke kota besar, sementara pola hidup digital dan meningkatnya aktivitas domestik mendorong kebutuhan listrik yang lebih reliabel. Dalam konteks Indonesia, bonus demografi hingga 2045 menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja sektor energi, termasuk membangun green and digital workforce yang mampu beradaptasi dengan teknologi energi baru dan tuntutan keberlanjutan, sembari memastikan transisi energi.

Di sisi tenaga kerja, perubahan komposisi penduduk menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan talenta teknis dan digital di sektor energi. Kekurangan tenaga kompeten dapat mendorong perusahaan mempercepat otomatisasi dan adopsi AI, sementara persaingan menarik talenta global semakin ketat.

Tantangan sosial lainnya mencakup risiko ketimpangan akses energi di daerah berkembang, meningkatnya beban fiskal negara, serta potensi penolakan publik terhadap tarif energi.

Perubahan demografi juga membuka peluang baru melalui permintaan perangkat hemat energi, rumah pintar, transportasi listrik, dan munculnya prosumer yang memproduksi listrik sendiri melalui panel surya atap.

Teknologi dan digitalisasi menjadi penggerak utama perubahan industri energi, menghadirkan peluang efisiensi melalui IoT, sensor pintar, predictive maintenance, digital twin, dan otomatisasi lapangan menggunakan robot maupun drone.

Integrasi AI dan machine learning memungkinkan prediksi beban listrik, optimasi energi terbarukan, serta perencanaan sistem yang lebih presisi.

Pada saat yang sama, smart grid, penyimpanan energi, dan model bisnis baru seperti peer-to-peer energy trading serta virtual power plant mulai mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.

Transformasi ini juga membuka ruang kompetisi baru melalui digital experience pelanggan, layanan berbasis aplikasi, dan kolaborasi lintas industri. Namun, semakin terhubungnya ekosistem energi membawa risiko signifikan, terutama di bidang keamanan siber.

Infrastruktur kritikal seperti fasilitas produksi, dan data pelanggan menjadi target potensial serangan digital sehingga industri energi memerlukan arsitektur cyber resilience yang kuat, tata kelola cloud yang ketat, serta kolaborasi erat dengan lembaga keamanan nasional.

Transformasi digital juga menimbulkan tantangan talenta, mulai dari kekurangan ahli AI dan data science hingga kebutuhan reskilling tenaga lapangan akibat otomatisasi. Selain itu, tumbuhnya dominasi perusahaan teknologi global meningkatkan risiko ketergantungan pada platform luar, mendorong pentingnya kedaulatan data dan pengembangan arsitektur digital nasional.

Perubahan iklim menjadi megatrend paling menentukan yang mendorong percepatan kebijakan dekarbonisasi dan mengubah arah investasi energi global. Elektrifikasi lintas sektor, perluasan EBT, serta kebutuhan fleksibilitas sistem memperkuat pentingnya portofolio energi yang lebih beragam, mulai dari LNG hingga teknologi rendah karbon seperti CCUS, hidrogen, dan bioenergi.

Investasi global juga bergeser ke proyek energi bersih yang lebih bankable, sementara modernisasi jaringan, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, dan integrasi digital menjadi prasyarat utama keberhasilan transisi menuju sistem energi beremisi rendah.

Di sisi operasional, penyimpanan energi jangka pendek dan panjang memainkan peran sentral dalam menjaga keandalan sistem, terutama di tengah lonjakan integrasi EBT dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang membuka model integrasi baru. Kebijakan dekarbonisasi juga mempercepat inisiatif seperti co-firing biomassa, geothermal, serta waste-to-energy.

Transisi energi juga menimbulkan ketergantungan baru pada mineral kritis serta mendorong transformasi peran minyak dan gas sebagai energi bridging. Penguatan keamanan energi menjadi semakin penting melalui pembangunan infrastruktur domestik, diversifikasi sumber pasokan, serta kontrak yang fleksibel.

Seluruh dinamika ini mempercepat kebutuhan pengembangan talenta baru di bidang EBT, penyimpanan energi, hidrogen, CCUS, dan digitalisasi jaringan. Prinsip keberlanjutan sosial menjadi krusial untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap proyek energi.

Teknologi digital memperkuat efisiensi dan akurasi pelaporan emisi, sementara peluang bisnis EBT berskala besar menjadi motor pertumbuhan masa depan. Secara keseluruhan, megatrend Climate Change & Energy Transition menandai transformasi menyeluruh dalam produksi dan konsumsi energi.

Kualitas tata kelola menjadi faktor penentu bagi sektor energi dalam menghadapi ketidakpastian global dan mempercepat transisi menuju sistem energi bersih. Tata kelola yang kuat menciptakan kepastian regulasi, transparansi investasi, serta kepercayaan pasar. Sementara kelembagaan yang lemah mendorong ketidakpastian, inefisiensi, dan risiko biaya modal yang lebih tinggi.

Bagi sektor energi, stabilitas kebijakan sangat penting karena proyek hulu migas maupun EBT memiliki horizon investasi jangka panjang. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta kemudahan birokrasi menjadi kunci untuk mempercepat realisasi proyek energi dan menurunkan risiko investasi.

Institusi yang transparan dan akuntabel memperkuat integritas seluruh rantai nilai energi. Koordinasi lintas lembaga menjadi krusial untuk program dekarbonisasi, pembiayaan hijau, dan pelaksanaan agenda transisi. Kepastian kerangka hukum terhadap lahan, perizinan, dan regulasi transisi energi meningkatkan daya tarik investasi.

Selain itu, regulasi yang pro-investasi dan adaptif terhadap disrupsi teknologi menciptakan kompetisi pasar yang sehat dan mendorong inovasi di bidang pembangkitan terbarukan, penyimpanan energi, hingga digitalisasi jaringan.

Partisipasi publik pun menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi sosial sektor energi. Negara dengan tata kelola energi yang kuat memiliki posisi tawar lebih baik di pasar global, membuka peluang pendanaan hijau, serta memperkuat kredibilitas komitmen net-zero.

Perusahaan energi nasional seperti Pertamina mengintegrasikan megatrend ke dalam strategi dual growth yaitu memaksimalkan bisnis konvensional sekaligus mempercepat proses transisi menuju energi rendah karbon.

Pertamina berkomitmen memastikan pasokan energi fosil bagi kebutuhan domestik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas operasi hulu, modernisasi kilang, serta optimalisasi rantai pasok migas.

Digitalisasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Melalui Integrated Operation Center dan penerapan advanced analytics, kegiatan eksplorasi dan produksi dapat dilakukan secara lebih presisi dan hemat biaya.

Sejalan dengan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina juga mempercepat pengembangan portofolio energi bersih dan rendah karbon. Transformasi ini mencakup biofuel melalui inisiatif pengembangan bioetanol, biodiesel, dan bioavtur; renewable energy seperti geothermal dan solar-PV untuk mendukung bauran energi nasional; serta CCUS/CCS.

Dengan mengintegrasikan megatrend global, Pertamina bertransformasi dari perusahaan migas menjadi perusahaan energi terintegrasi dan menegaskan perannya sebagai sokoguru mendukung tercapainya visi Asta Cita Pemerintah dalam hal ketahanan dan keberlanjutan energi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) Indonesia tumbuh 49 persen hingga kuartal III 2025, sedikit di bawah rata-rata ASEAN sebesar 62 persen, menurut laporan PwC ASEAN-6 eReadiness 2025. Meski pertumbuhan menjanjikan, prospek pasar EV Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara ASEAN lain, dengan hanya 70 persen responden mengekspresikan minat menjadi calon pemilik EV.

Laporan PwC ini juga mencatat tingkat kepuasan pemilik EV di Indonesia mencapai 99 persen, tertinggi di kawasan, sementara kesiapan infrastruktur masih tertinggal dibanding Singapura.

Menurut Lukmanul Arsyad, PwC Indonesia Industrials and Services Leader, di tengah kontraksi pasar otomotif Indonesia sebesar 11 persen pada YTD kuartal III 2025, elektrifikasi bergerak ke arah sebaliknya.

"Segmen EV Indonesia tumbuh 49 persen, dengan tingkat adopsi mencapai 18 persen dari total penjualan kendaraan, sedikit di atas rata-rata ASEAN 17 persen. Thailand dan Vietnam bahkan mencatat pertumbuhan lebih agresif masing-masing 45 persen dan 84 persen,” kata dia, melalui keterangannya, dikutip Jumat (21/11/2025).

Dalam laporan PwC juga disebutkan bahwa kontraksi pasar kendaraan ringan nasional dipicu kenaikan pajak kendaraan mewah, pengurangan belanja pemerintah, dan pelemahan rupiah, yang menekan daya beli konsumen.

Sementara itu, Vietnam dan Singapura mencatat pertumbuhan masing-masing 18 persen dan 25 persen, didukung insentif EV dan penguatan ekonomi.

Hasil survei PwC mengungkapkan tiga kelompok konsumen di Indonesia, yakni pemilik EV 14 persen, prospek EV 70 persen, dan skeptis 17 persen.

Tingkat kepuasan pemilik EV di Indonesia tertinggi di ASEAN, mencapai 99 persen, diikuti Malaysia 96 persen dan Filipina 93 persen. Faktor kepuasan utama adalah waktu pengisian lebih cepat (50 persen), biaya operasional lebih rendah (47 persen), dan umur baterai yang lebih baik (46 persen).

Meski demikian, 33 persen pemilik EV mempertimbangkan kembali ke kendaraan bermesin pembakaran internal karena biaya perawatan lebih tinggi dari perkiraan (71 persen), pengalaman berkendara tidak sesuai harapan (61 persen), dan jarak tempuh dianggap kurang memadai (52 persen).

Sebanyak 47 persen pemilik EV di RI mempertimbangkan membeli EV bekas berikutnya, lebih rendah dari rata-rata ASEAN 59 persen.

Dalam hal kesiapan, Indonesia mencatat skor 2,8 dari 5, naik dari 2,7 tahun sebelumnya. Insentif pemerintah menjadi tertinggi di ASEAN, yakni 4,0, sementara infrastruktur masih 1,4 dibanding Singapura 4,3.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi dan mempercepat transisi EV. Namun, keberhasilan bergantung pada penutupan kesenjangan infrastruktur dan penguatan rantai pasok,” kata Lukmanul.

Transisi EV Buka Peluang Ekonomi Baru di Indonesia

Transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bukan hanya mendorong perbaikan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia.

Menurut laporan Rocky Mountain Institute (RMI) yang dikutip Jumat (14/11/2025), pembangunan rantai pasok EV berpotensi menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja baru hingga 2040.

Percepatan elektrifikasi kendaraan roda dua dan empat dinilai bisa menjadi katalis tumbuhnya industri baru, mulai dari manufaktur baterai, kendaraan, hingga infrastruktur pengisian daya.

Keunggulan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia menjadi modal penting untuk membangun rantai pasok baterai domestik, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi ekonomi nasional.

Selain itu, peningkatan produksi lokal juga berpotensi mendorong ekspor kendaraan listrik dan baterai ke pasar Asia Tenggara. RMI menekankan, penguatan kebijakan industri yang konsisten, perluasan akses pembiayaan hijau, dan pelatihan tenaga kerja menjadi syarat agar potensi ekonomi itu bisa terwujud.

Meski prospeknya menjanjikan, tantangan menuju era EV masih cukup besar. Harga kendaraan yang relatif tinggi, minimnya infrastruktur pengisian daya, dan rendahnya kesadaran publik menjadi hambatan utama yang harus diatasi pemerintah dan pelaku industri.

Dengan langkah terkoordinasi, transisi EV diyakini bisa menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar otomotif global.