Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Ilusi Pembebasan Tarif-Intervensi Geopolitik

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mewanti-wanti risiko yang akan dihadapi Indonesia akibat kesepakatan ART tersebut, terutama terkait ilusi pembebasan tarif dan intervensi kebijakan geopolitik.

Riandy menyoroti janji tarif 0% untuk produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia. Syarat yang dipatok AS sangat berat yaitu produk tersebut harus menggunakan bahan baku kapas atau serat buatan dari Amerika Serikat.

Dia mencontohkan, harga bahan woven fabric of cotton (HS 5208) mencapai US$19,9 per kilogram (Kg) di AS. Sementara itu, bahan serupa berharga hanya US$6,25 per kg di China alias sekitar tiga kali lipat lebih murah dibandingkan AS.

Begitu juga bahan man-made fiber seperti woven fabric of cotton dengan HS 5211 memiliki harga US$16,04 di AS, namun cuma US$7,8 di China.

"Melihat seperti ini, akan bisa jadi tarif 0% tadi, itu cancel out [membatalkan keuntungan] dengan lebih mahalnya bahan baku dari Amerika," jelasnya dalam media briefing CSIS di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Tak sampai situ, sambung Riandy, risiko yang jauh lebih berbahaya terletak pada klausul penyelarasan keamanan (security alignment). Dalam Article 5.1 ART, jika AS menjatuhkan pembatasan impor ke negara ketiga dengan alasan keamanan nasional maka Indonesia diwajibkan mengadopsi langkah pembatasan dengan efek setara (equivalent restrictive effect).

Artinya, jika AS menjadikan China sebagai musuh dagang maka Indonesia terpaksa harus mengekor. Padahal, Riandy mengingatkan bahwa seperempat bahan baku impor yang digunakan industri Tanah Air untuk ekspor berasal dari China sehingga Indonesia berpotensi kehilangan daya saing apabila terpaksa memboikot Negeri Panda itu karena AS.

"Kalau kita disuruh membenci negara yang dibenci sama Amerika, menurut saya ini sudah red flag, karena ini it goes against our national interest [tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita]," lanjutnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan menerapkan mekanisme penyaringan investasi masuk (inbound investment screening) terkait risiko keamanan nasional.

Di sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk melindungi industri lokal yang kalah bersaing akibat liberalisasi ini justru ditutup. Indonesia dilarang memberikan bantuan nonkomersial atau subsidi yang mendistorsi perdagangan dan investasi dengan AS.

"Kita bukan lagi ruangnya sempit, ruangnya enggak ada untuk melakukan industrial policy. Bisa jadi seperti itu," jelas Riandy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berlangsung sekitar 30 menit di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Prabowo menjelaskan bahwa pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada isu perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Iya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya,” ujar Prabowo.

Menanggapi pertanyaan mengenai posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara yang melakukan pertemuan bilateral setelah forum Board of Peace (BOP), Prabowo menegaskan bahwa proses negosiasi tarif antara kedua negara memang memakan waktu cukup panjang.

“Intinya itu kita kan termasuk yang paling... mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya,” katanya.

Dia memberi sinyal bahwa hasil perundingan tersebut dinilai positif dan memberikan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain bertemu Presiden Trump, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan investasi besar dunia. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa para investor menunjukkan optimisme terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan investor global tersebut menjadi indikator bahwa persepsi terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia terus menguat di tengah dinamika global.

Pertemuan bilateral dan rangkaian agenda dengan kalangan bisnis di Washington DC dinilai sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama perdagangan serta menarik investasi yang berdampak pada pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

“Mereka menyampaikan mereka sangat-sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib tarif impor bagi produk Indonesia yang sudah disepakati 19% dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) kini menggantung. Presiden AS Donald Trump mengganjar bea masuk baru 10% untuk seluruh negara usai kebijakannya yang diluncurkan sejak tahun lalu dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court.

Usai putusan ilegal tersebut, Presiden Trump langsung menerapkan tarif impor baru sebesar 10% yang berlaku secara sama rata untuk seluruh negara atau global. Hal ini usai Supreme Court menyatakan kebijakan Trump mengenakan bea masuk resiprokal ke negara lain ilegal karena belum melalui persetujuan Kongres.

Untuk diketahui, putusan MA AS terkait dengan legalitas pengenaan tarif atau bea masuk impor terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, berakhir dengan perolehan suara 6-3. Mayoritas hakim menyatakan tarif Trump yang didasari oleh undang-undang (UU) bernama International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) bertentangan dengan hukum karena tidak melalui Kongres.

Pada konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, Jumat (20/2/2026), Presiden Trump mengkritik putusan Supreme Court dan memuji tiga hakimnya yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Merujuk pada dissenting opinion yang diajukan salah satu hakim, Brett Kavanaugh, Trump mengeklaim ada peraturan perundang-undangan lain yang bisa menjadi landasan baginya untuk mengganjar negara-negara mitra dagang AS dengan bea masuk, usai tarif resiprokal di bawah aturan IIEPA dinyatakan ilegal.

"Kami punya alternatif, alternatif yang bagus. Bisa jadi lebih banyak uang. Kami akan menerima lebih banyak uang dan kami akan menjadi jauh lebih kuat karenanya. Kami akan menerima ratusan miliar dolar. Kami akan terus melakukannya," ujarnya pada konferensi pers yang disiarkan melalui situs resmi White House, dikutip pada Sabtu (21/1/2026).

Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa akan butuh waktu lebih lama untuk menetapkan skema penetapan tarif baru di bawah sederet undang-undang yang disebutkan olehnya.

Untuk itu, sementara waktu Trump akan menerapkan tarif baru sebesar 10% yang berlaku secara global. Di sisi lain, dia menyebut pengenaan tarif impor dalam rangka keamanan nasional (national security) seperti yang diatur dalam Section 232 Trade Expansion Act (UU Perluasan Perdagangan) dan Section 301 Trade Act (UU Perdagangan) masih berlaku.

Sebagai contoh, pengenaan pasal 232 diterapkan oleh Trump pada periode pertama pemerintahannya di 2018 lalu untuk impor baja dan aluminium.

"Tarif tersebut ada dan tetap berlaku sepenuhnya dan memiliki kekuatan hukum penuh," ujarnya.

Tidak hanya itu, Presiden dari Partai Republik itu turut mengumumkan sejumlah investigasi terkait dengan pasal 301 UU Perdagangan AS yang mengatur ihwal praktik perdagangan tidak adil dari negara dan perusahaan lain.

Saat ditanya mengenai negara-negara yang sudah bernegosiasi dengan AS, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan langsung menerapkan tarif 10% secara merata. Aturan itu dinyatakan sudah berlaku. Hal ini akan menjadi langkah sementara sambil pemerintah AS melakukan investigasi terkait dengan pasal 301 dalam lima bulan ke depan.

"Kami langsung menerapkan tarif 10% secara merata. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Itu sedang berlangsung. Itu adalah uang dalam jumlah besar yang masuk ke negara kita," pungkasnya.

Nasib Indonesia

Merespons dinamika di AS, pemerintah Indonesia menyatakan bakal ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Untuk diketahui, putusan MA yang menyatakan tarif Trump kepada mitra dagangnya ilegal itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement of Reciprocal Trade (ART) di Washington DC.

Pada perjanjian dagang itu, Indonesia mendapatkan tarif impor 19%, tetapi khusus 0% untuk komoditas asli seperti sawit, kopi dan kakao, serta ditambah dengan produk tekstil. Sebaliknya, sebagian besar produk dan komoditas dari AS mendapatkan bea masuk 0%.

Atas dinamika tersebut, Kemenko Perekonomian menyatakan bakal terus mengamati perkembangan kondisi terkini. Kelanjutan atas penerapan ART disebut akan bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

"Artinya terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama dinegaranya dengan perkembangan terbaru ini," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto melalui siaran pers, Sabtu (21/2/2026).

Haryo juga menegaskan bahwa akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua belah pihak terkait dengan perkembangan dinamika terkini. Sebagaimana diketahui, di Indonesia suatu perjanjian dagang masih harus diratifikasi oleh DPR sebelum berlaku secara operasional.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antarkedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," lanjut Haryo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump yang merupakan hasil negosiasi panjang atas pengenaan tarif impor yang pertama kali diperkenalkan pada April 2025 sebagai 'Liberation Day'. Indonesia mendapatkan tarif lebih kecil yakni 19% dari awalnya 32% setelah sejumlah proses negosiasi.

Di samping itu, AS juga mengecualikan tarif atau bea masuk impor untuk komoditas asli yang ditanam di Indonesia seperti di antaranya sawit, kakao dan kopi. Pada penandatanganan ART Kamis (19/2/2026) lalu, pemerintah juga mengumumkan produk tekstil Indonesia mendapatkan bea masuk 0%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara perihal rencana Meksiko mengenakan kenaikan tarif hingga 50% atas produk impor negara-negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa rencana tersebut belum secara resmi diterapkan Meksiko. Pihaknya berupaya agar Indonesia dikenakan pengecualian atas tarif tersebut melalui perjanjian dagang bilateral.

“Belum ada ini [pengenaan tarif Meksiko], tetapi kan kita penginnya Indonesia enggak dikenakan tarif,” kata Budi kepada wartawan usai Strategic Forum I-EAEU FTA di Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Oleh karena itu, dia menyatakan ingin mempercepat perjanjian dagang bilateral dengan Meksiko yang telah berlangsung sebelum wacana penerapan tarif mencuat.

Ketika ditanya apakah perjanjian itu akan berbentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA), Budi mengaku ingin meniru penetapan kerja sama dengan Peru (IP-CEPA) yang rampung dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, dengan adanya perjanjian dagang antara Indonesia dengan Meksiko, maka klausul khusus mengenai pengecualian tarif akan dapat disepakati.

“Diskusi untuk bilateral perjanjian dagangnya sudah berjalan, kemarin sudah ketemu, tapi kan nanti dijadwalkan ulang,” ungkap Budi.

Mengutip Reuters pada Jumat (12/12/2025), Senat Meksiko dikabarkan telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

Tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko.

Ketentuan dalam RUU tarif yang disetujui ini disebut lebih longgar dibandingkan versi sebelumnya, yang mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk.

Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjalin kerja sama terkait solusi menghadapi hambatan nontarif di Indonesia melalui riset dari peneliti BRIN.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, hambatan nontarif yang ada saat ini dinilai belum sesuai standar internasional.

“Para pengusaha bahkan menyampaikan bahwa lebih baik impor karena dalam menjalankan usaha di dalam negeri terlalu banyak kepentingan yang harus dihadapi,” ujar Mendag.

Lebih lanjut, ia menyebut para pelaku usaha, termasuk Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPPI) mengeluhkan mahalnya biaya logistik dan lemahnya daya saing.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan, komitmennya untuk mendukung Kemendag dalam mengatasi berbagai kendala yang mengganggu kinerja perdagangan nasional, salah satunya hambatan nontarif.

Arif menyampaikan, BRIN akan mengerahkan para peneliti, termasuk menggandeng perguruan tinggi, untuk memperkuat riset di bidang ekonomi dan keuangan sesuai kebutuhan kementerian.

Ia menegaskan pentingnya memastikan arah riset benar-benar berbasis kebutuhan Kemendag.

“Kami akan melibatkan perguruan tinggi agar riset-riset BRIN, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, selaras dengan kebutuhan kementerian,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa BRIN dan Kemendag akan segera berkomunikasi lebih intens, termasuk melalui lokakarya (workshop) untuk memetakan isu strategis tahun 2026.

“Kita perlu mendiskusikan isu-isu strategis 2026, mana yang penting untuk segera diriset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hasil riset BRIN dapat menjadi fondasi bagi Kemendag dalam merumuskan kebijakan dan regulasi,” katanya.

Arif juga menegaskan, BRIN akan membuat roadshow agar peneliti tidak hanya bekerja berdasarkan minat pribadi dan hasil riset dan inovasi yang dilakukan bisa memberikan dampak nyata.

“Kami ingin memastikan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan kementerian, agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menambahkan bahwa hambatan nontarif akan menjadi salah satu fokus kajian BRIN dan pihaknya melakukan penelitian dengan kombinasi metodologi yang komprehensif.

“Kami siap melakukan riset dengan pendekatan soft science dan hard science, termasuk mengkaji aspek keamanan laut dan membandingkan berbagai regulasi yang berlaku. Apakah benar hambatan tersebut murni hambatan non tarif, atau ada variabel lain yang turut mempengaruhi,” jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah akan kembali melakukan negosiasi terhadap pengenaan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini menyusul sejumlah negara Asia Tenggara (Asean) seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang telah lebih dulu mendapatkan tarif 0% untuk beberapa komoditas.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi tahap berikutnya antara Indonesia dan AS telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun, jadwal pastinya belum ditentukan, lantaran pihak AS memiliki agenda dan harus mengatur perundingan dengan banyak negara lain.

“Rencananya sih waktu itu minggu depan [negosiasi], tapi tadi saya kebetulan dilapor cuman belum dikasih tanggalnya. Maksudnya negosiasinya nggak tiap hari kan, karena mereka terjadwal. Mungkin dengan banyak negara ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Budi mengatakan delegasi Indonesia yang kemungkinan besar berangkat ke Negara Paman Sam adalah tim negosiator di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk melanjutkan negosiasi tersebut.

“Kemungkinan yang untuk berikutnya nanti kita ke sana [AS] deh, kalau nggak salah. Saya nggak ikut, nanti tim negosiator [ke AS],” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun sebagai langkah lanjutan terkait kebijakan tarif tersebut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir November 2025.

“Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Haryo, dikutip Selasa (4/11/2025).

Pemerintah AS, kata Haryo, akan memberikan relaksasi terhadap barang atau komoditas yang tidak diproduksi oleh negeri Paman Sam tersebut.

Dia juga mengemukakan kalau kelapa sawit, kakao, dan karet, bisa mendapatkan tarif sebesar 0%. Selain itu, pemerintah meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan nontarif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah akan kembali melakukan negosiasi terhadap pengenaan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini menyusul sejumlah negara Asia Tenggara (Asean) seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja yang telah lebih dulu mendapatkan tarif 0% untuk beberapa komoditas.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan negosiasi tahap berikutnya antara Indonesia dan AS telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun, jadwal pastinya belum ditentukan, lantaran pihak AS memiliki agenda dan harus mengatur perundingan dengan banyak negara lain.

“Rencananya sih waktu itu minggu depan [negosiasi], tapi tadi saya kebetulan dilapor cuman belum dikasih tanggalnya. Maksudnya negosiasinya nggak tiap hari kan, karena mereka terjadwal. Mungkin dengan banyak negara ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Budi mengatakan delegasi Indonesia yang kemungkinan besar berangkat ke Negara Paman Sam adalah tim negosiator di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk melanjutkan negosiasi tersebut.

“Kemungkinan yang untuk berikutnya nanti kita ke sana [AS] deh, kalau nggak salah. Saya nggak ikut, nanti tim negosiator [ke AS],” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan saat ini seluruh aspek legal drafting sedang berjalan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh klausul kesepakatan sesuai dengan regulasi nasional, komitmen internasional, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun sebagai langkah lanjutan terkait kebijakan tarif tersebut, pemerintah Indonesia akan melanjutkan proses negosiasi setelah penyelenggaraan KTT APEC pada akhir November 2025.

“Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Haryo, dikutip Selasa (4/11/2025).

Pemerintah AS, kata Haryo, akan memberikan relaksasi terhadap barang atau komoditas yang tidak diproduksi oleh negeri Paman Sam tersebut.

Dia juga mengemukakan kalau kelapa sawit, kakao, dan karet, bisa mendapatkan tarif sebesar 0%. Selain itu, pemerintah meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan nontarif.