Bisnis.com, CIREBON- Ketergantungan ekspor Ciayumajakuning terhadap pasar Amerika Serikat dinilai mulai menjadi risiko bagi stabilitas industri regional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi industri dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan tetap berkelanjutan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan struktur ekspor kawasan Ciayumajakuning masih cukup terkonsentrasi ke pasar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut membuat industri daerah rentan terhadap perlambatan ekonomi global, perubahan tarif perdagangan, maupun dinamika geopolitik internasional.

“Ketergantungan pasar ekspor yang terlalu besar terhadap satu negara akan meningkatkan risiko bagi industri daerah ketika terjadi pelemahan permintaan global ataupun perubahan kebijakan perdagangan,” kata Wihujeng dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia menyebut kontribusi ekspor ke Amerika Serikat saat ini mencapai 47,17% dari total ekspor kawasan. Dominasi tersebut terutama berasal dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), manufaktur pengolahan, hingga produk berbasis kerajinan dan batik.

Menurut Wihujeng, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi melalui perluasan pasar ekspor baru ke kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Afrika agar struktur perdagangan regional menjadi lebih sehat dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar utama.

Selain diversifikasi pasar, pemerintah daerah juga dinilai perlu mempercepat hilirisasi industri agar komoditas unggulan Ciayumajakuning memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selama ini sebagian produk unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah maupun setengah jadi sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

“Produk daerah perlu didorong masuk ke rantai industri bernilai tambah tinggi, baik sektor pertanian, perikanan, maupun manufaktur,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor batik, pangan olahan, hasil perikanan, hingga industri tekstil memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekspor premium apabila ditopang penguatan desain, teknologi produksi, dan akses pasar internasional.

Di sisi lain, transformasi ekonomi kawasan yang mulai bergerak menuju basis industri juga dinilai memerlukan penguatan daya saing sumber daya manusia.

Wihujeng menilai kebutuhan tenaga kerja industri saat ini mulai berubah seiring berkembangnya kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur.

Karena itu, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dinilai perlu membangun sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

“Investasi industri harus memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal. Maka penguatan kualitas SDM menjadi sangat penting agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton,” katanya.

Selain isu industri dan perdagangan, Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan ketahanan pangan.

Ekspansi kawasan industri dinilai mulai memberi tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif di sejumlah wilayah Ciayumajakuning.

Padahal kawasan seperti Indramayu dan Kabupaten Cirebon selama ini menjadi salah satu penopang produksi pangan di Jawa Barat. Di tengah risiko perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan global, perlindungan lahan pangan dinilai menjadi isu strategis jangka panjang.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat mekanisasi pertanian, digitalisasi sektor pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan produktivitas pertanian.

Wihujeng mengatakan transformasi ekonomi kawasan tidak dapat dihindari, tetapi arah pembangunan perlu dijaga agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan industri penting untuk mendorong ekonomi daerah, tetapi harus tetap menjaga ketahanan pangan, memperkuat SDM, dan memperluas pasar agar ekonomi kawasan lebih resilien menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Perusahaan penyedia alat kebutuhan rumah tangga milik Hermanto Tanoko, Moorlife berhasil ekspor ke 7 negara dan saat ini sedang merambah pasar Amerika Serikat.

Hermanto Tanoko selalu Founder Moorlife menjelaskan produknya teha diekspor ke Filipina, Malaysia, Rumania, Afrika Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja dan Mauritania. Moorlife juga mulai merambah pasar Amerika Serikat dengan ikut pameran di Chicago.

"Setiap bulan kami bisa ekspor 3 kontainer, ke Filipina sudah rutin sekali, kemudian kami juga mulai mencoba pasar Amerika Serikat," jelas Hermanto di event Bali Champion Conference, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya kunci dari produknya diterima di banyak negara karena memiliki kualitas yang tinggi. Ia menjelaskan akan terus meningkatkan ekspor karena berdampak positif bagi ekonomi nasional. "Ekspor ini akan menambah devisa negara," kata dia.

Untuk pasar domestik, pendiri Tancorp ini menjelaskan sudah hadir di seluruh Indonesia melalui jaringan member yang dibentuk. Menurutnya produknya cukup diterima di masyarakat daerah karena kualitasnya cukup baik. Terlihat dari penjualan member Moorlife yang bisa mencapai ratusan juta per bulan.

Member merupakan jaringan moorlife yang mayoritas merupakan Ibu - Ibu dari berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja swasta maupun ASN. Moorlife tidak merekrut mereka sebagai karyawan, tetapi menjadikan mereka mitra. Menurut Hermanto dengan konsep kemitraan potensi keuntungan member menjadi lebih besar.

“Kami ingin seluruh member Moorlife terus bertumbuh, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kualitas diri dan mental pemenang,” ujar Hermanto

Hermanto juga menjelaskan potensi pasar alat rumah tangga, khususnya plastik penyimpan makanan, tumbler dan lainnya masih sangat besar, apalagi ada kebijakan di banyak daerah sudah melarang atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Menurutnya potensi pasar plastik mencapai Rp8 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen baja lapis nasional, PT Tata Metal Lestari, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa di tengah ketatnya hambatan dagang global dan meningkatnya standar emisi karbon internasional.

Perseroan pada hari ini melepas ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelepasan ekspor itu dinilai menjadi tonggak penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujar VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi saat melepas ekspor baja lapis, Jumat (22/5/2026).

Industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 tCO2 per ton produk dalam skema CBAM Uni Eropa. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari mampu mencatatkan angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan negara maju lainnya.

Capaian itu membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini menerapkan standar pelaporan emisi karbon secara ketat terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik tersebut dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan ini, lanjut Stephanus, TML ingin menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki peluang untuk ekspor di Tengah diberlakukannya kebijakan tarif Section 232 dan anti circumvention Amerika Serikat serta dinamika ekonomi global.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini, baja Indonesia 100% yang diproduksi di Indonesia, yang akan masuk ke Amerika. Bukan baja yang menggunakan circumvention,” tegasnya.

Adapun produk yang diekspor TML meliputi baja lapis aluminium seng (BJLAS) bermerek Nexalume, baja lapis seng (BJLS) Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor.

Stephanus menyebut, pemilihan AS dan Eropa sebagai tujuan ekspor bukan tanpa alasan. Kedua pasar tersebut terbilang paling sulit ditembus pelaku industri baja global.

Oleh karena itu, bila baja nasional berhasil diekspor ke dua benua tersebut, pasar-pasar lain akan menjadi lebih mudah. “Tapi ini juga tidak terlepas karena adanya dinamika politik dan dinamika geopolitik yang banjirnya produk-produk impor, khususnya di Asia Tenggara yang membuat kita juga tidak bisa mengekspor ke dalam Asia Tenggara ini sendiri,” tambahnya.

Dengan dinamika tersebut, TML katanya tahun ini fokus untuk menyuplai baja lapis di Uni Eropa. Adapun sejak pecah perang Amerika Serikat dan Iran dalam tiga bulan terakhir, nilai ekspor perusahaan ke sejumlah negara pada tahun ini tercatat sekitar US$3,6 juta.

Angka tersebut terbilang turun dibandingkan periode ang sama tahun lalu senilai US$10 juta. “Dengan US$3,6 juta ini sudah cukup baik,” sebut Stephanus.

Ekspor ke Polandia sekaligus memperluas penetrasi pasar Eropa bagi Tata Metal Lestari. Sebelumnya, perusahaan telah mengekspor produk ke Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Sebagai bagian dari Tatalogam Group, Tata Metal Lestari diketahui memiliki fasilitas produksi di Cikarang dan Purwakarta dengan total kapasitas mencapai 345.000 metrik ton per tahun. Selain mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional, perusahaan juga menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan seperti Environmental Product Declaration (EPD), pelaporan ESG, pelaporan CDP, hingga sertifikasi industri hijau.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Krakatau Steel (KRAS) Hernowo mengatakan, kesinambungan ekspor menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional dari sektor hulu hingga hilir. Terlebih TML mampu meraih angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, pada verifikasi awal .

“Ini tentunya effort yang luar biasa, pengalamannya pasti sangat penting buat kita di industri baja. Saya apresiasi kemampuan ekspor Tata Metal masih terus berlangsung di tengah hambatan perdagangan yang semakin besar,” katanya.

Hernowo menambahkan Krakatau Steel akan terus mendukung pasokan bahan baku bagi industri baja antara, termasuk Tata Metal Lestari, guna mendukung target pengembangan industri steel making nasional hingga 1,5 juta ton per tahun.

Perseroan katanya ingin meningkatkan konsumsi baja nasional per kapita yang saat ini masih mencapai 65 kg per orang per tahun. Sementara negara tetangga seperti Malaysia sudah 150 kg ton per kapita per orang per tahun.

“Jadi di Asia Tenggara, konsumsi baja kita itu paling rendah hari ini. Padahal konsumsi baja adalah salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) membahas penguatan akses pasar produk kehutanan Indonesia ke Amerika Serikat melalui forum internasional terkait legalitas dan keberlanjutan produk kayu.

Diskusi bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability yang digelar Kamis (14/5/2026) tersebut membahas standar legalitas, keberlanjutan, dan keterlacakan produk hutan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap rantai pasok industri kehutanan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan hubungan perdagangan produk kehutanan Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung lebih dari 30 tahun dengan penekanan pada tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya dalam pidato yang dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut Raja Juli, mayoritas ekspor plywood Indonesia ke pasar Amerika Serikat telah dilengkapi sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+).

Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk kehutanan selain kayu lapis ke pasar AS, termasuk kayu non-dipterokarpa untuk kebutuhan konstruksi, furnitur, dan kendaraan rekreasi (recreational vehicle/RV).

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan pasar Amerika Serikat kini semakin menuntut transparansi rantai pasok dan standar keberlanjutan produk.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menambahkan sistem SVLK+ terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi internasional, termasuk U.S. Lacey Act dan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Menurutnya, sistem tersebut kini mencakup aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen.

“SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Laksmi, juga memperkuat pengawasan kawasan hutan produksi melalui digitalisasi, pemantauan satelit, dan sistem pelacakan berbasis geolokasi serta QR code.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan Amerika Serikat masih menjadi salah satu pasar utama produk kayu olahan Indonesia.

Berdasarkan data APHI, nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS sepanjang 2025 mencapai sekitar US$1,94 miliar atau setara 15% dari total ekspor global produk kayu olahan Indonesia.

“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.

Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan industri kehutanan internasional, termasuk Chief Executive Officer International Wood Products Association Ashley Amidon dan konsultan Recreation Vehicle Industry Association Mattie Amagai.

Kegiatan itu turut didukung Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris dalam penguatan tata kelola kehutanan dan pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan.

Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan United States Food and Drug Administration (USFDA) resmi menandatangani Confidentiality Commitment (CC) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekspor rempah asal Indonesia ke Amerika Serikat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Rabu, mengatakan tercatat nilai impor rempah Amerika Serikat (AS) dari Indonesia mencapai 45,9 juta dolar atau sekitar Rp800 miliar pada tahun 2024. Tingginya nilai ekspor RI ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kelancaran akses pasar melalui sistem pengawasan yang kredibel.

Melalui penandatanganan CC pada 15 April 2026, BPOM dan USFDA memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi non-publik. Hal ini sekaligus untuk mendukung peran BPOM sebagai Certifying Entity (CE) dalam penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC) bagi komoditas rempah. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam rantai pasok global.

"Penunjukan BPOM sebagai CE mencerminkan meningkatnya kepercayaan USFDA terhadap sistem pengawasan Indonesia. Ditambah lagi saat ini BPOM dan USFDA juga sama-sama berstatus WHO-Listed Authority (WLA). Kita mengacu pada standar global yang sama," kata Taruna Ikrar.

Sejak implementasi skema SSC pada Oktober 2025 hingga akhir April 2026, BPOM telah memproses lebih dari 2.000 pengajuan dan menerbitkan 304 sertifikat untuk 20 perusahaan, dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 2,8–3 miliar dolar AS atau sekitar Rp45 triliun.

SSC menjadi instrumen penting dalam memastikan keamanan produk, sekaligus menjaga kelancaran ekspor Indonesia ke pasar global.

Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir rempah, pangan olahan, dan suplemen kesehatan, kerja sama ini memberikan manfaat strategis berupa kepastian regulasi, kemudahan akses pasar ke AS, serta terbukanya peluang ekspor yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan ini turut meningkatkan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Sementara itu bagi masyarakat, lanjutnya, komitmen ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan ekspor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kebutuhan penguatan pengawasan ini muncul setelah ditemukannya cemaran radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia pada Agustus 2025 lalu. Temuan itu mendorong USFDA menetapkan Import Alert 99-51 dan Import Alert 99-52, serta mekanisme Detention Without Physical Examination (DWPE). Kondisi ini menuntut adanya jaminan keamanan produk yang lebih ketat sebelum memasuki pasar AS.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan CC, BPOM menerima kunjungan delegasi USFDA yang berlangsung pada 4–8 Mei 2026 dalam rangka pelaksanaan verifikasi. Hal tersebut dilakukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas sistem sertifikasi yang dijalankan BPOM, termasuk peninjauan terhadap fasilitas produksi, proses scanning dan sampling, pengujian sampel di laboratorium serta mekanisme evaluasi dan penerbitan SSC.

Associate Commissioner, Office of Global Policy and Strategy US FDA Mark Abdoo berharap pertukaran informasi antara BPOM dan USFDA semakin diperkuat setelah disepakatinya CC ini.

Senada, perwakilan US FDA Maria Knirk mengapresiasi peran BPOM dalam mendukung kelancaran perdagangan sekaligus menjaga keamanan produk.

“Indonesia merupakan mitra dagang yang penting, dan peran sebagai certifying entity menjadi kunci dalam mendukung perdagangan serta menjamin keamanan produk,” ujarnya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan pasar furnitur global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisinya di perdagangan internasional. Adapun, potensi pasar furnitur kini mencapai US$201 miliar per tahun atau setara Rp3.404 triliun.

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai dengan kekayaan bahan baku tropis, tradisi kriya yang kuat, serta meningkatnya minat dunia terhadap produk berkelanjutan, industri furnitur nasional memiliki potensi besar untuk naik kelas di pasar global.

Apalagi, industri furnitur dan kerajinan juga menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor mebel memberikan kontribusi sekitar 12,2% terhadap subsektor kerajinan, yang menunjukkan peran strategis sektor tersebut dalam perdagangan luar negeri.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan pihaknya optimistis terhadap prospek industri furnitur nasional di pasar global. Oleh karena itu, industri menargetkan ekspor US$6 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

“Selain ke pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, kami juga mendorong anggota kami untuk membuka peluang ke pasar-pasar baru seperti Timur Tengah dan Afrika,” ujar Sobur dalam keterangan resminya, Minggu (8/3/2026).

Meski pasar global sangat besar, struktur ekspor furnitur dunia saat ini masih didominasi oleh sejumlah negara. China memimpin dengan nilai ekspor sekitar US$130 miliar, diikuti Vietnam sekitar US$21 miliar dan Jerman sekitar US$18 miliar.

Pada triwulan IV/2025, industri furnitur memberikan kontribusi sebesar 1,1% terhadap industri pengolahan non migas. Nilai ekspor furnitur (HS 9401-9403) tahun 2024 tercatat mencapai US$1,91 miliar, dan tahun 2025 mencapai US$1,85 miliar, atau turun sekitar 3%.

Posisi tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih terbuka lebar bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar di tingkat global.

Apalagi, prospek pasar global diperkirakan terus tumbuh dalam jangka panjang. Laporan Allied Market Research memproyeksikan nilai pasar furnitur dunia akan mencapai lebih dari US$1,16 triliun pada 2034 dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 4,2%.

Indonesia disebut memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal penting dalam persaingan global. Kekayaan bahan baku seperti kayu dan rotan, dipadukan dengan tradisi kerajinan yang telah berkembang selama ratusan tahun, menjadikan produk furnitur Indonesia memiliki karakter desain yang kuat sekaligus nilai estetika yang khas.

Selain itu, meningkatnya perhatian konsumen global terhadap produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan turut memperbesar peluang bagi furnitur Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.

Dalam hal ini, pemerintah mendorong penguatan industri furnitur melalui berbagai kebijakan dan fasilitas bagi pelaku usaha. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi ketersediaan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia terampil, peningkatan produktivitas dan kualitas produk, hingga penguatan riset pasar serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) furnitur.

Salah satu upaya untuk memperluas akses pasar internasional dilakukan melalui penyelenggaraan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX). Ajang tersebut telah berkembang menjadi salah satu platform bisnis furnitur terbesar di kawasan yang mempertemukan produsen nasional dengan pembeli dari berbagai negara.

Dalam kesempatan pembukaan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menegaskan bahwa industri manufaktur Indonesia memiliki daya saing yang kuat di kawasan.

IFEX dikenal sebagai pameran business-to-business (B2B) yang menjadi barometer perkembangan industri furnitur dan kerajinan Indonesia, sekaligus sarana business matching antara pelaku industri dengan buyers internasional.

Pada penyelenggaraan tahun ini, IFEX digelar pada 5–8 Maret 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City dengan area pameran sekitar 85.000 meter persegi, menjadikannya salah satu pameran furnitur terbesar di Asia Tenggara.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan perluasan area pameran dilakukan untuk mengakomodasi meningkatnya partisipasi pelaku industri serta memperkaya ragam produk yang ditampilkan.

“Penambahan luas area pameran ini memungkinkan kami untuk meningkatkan jumlah peserta sekaligus menghadirkan lebih banyak produk furnitur unggulan. Lokasi baru ini juga hadir dengan fasilitas dan program pendukung yang ditujukan untuk memberikan pengalaman pameran yang lebih berkesan bagi para pengunjung,” ujar Daswar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membantah bahwa fasilitasi impor produk pertanian senilai US$4,5 miliar dalam kerangka perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan pembelian yang dibiayai oleh APBN, melainkan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B).

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta.

“Menjaga akses pasar Amerika Serikat melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,” kata Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, AS merupakan mitra dagang strategis dan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, ditandai dari capaian ekspor US$31,0 miliar, atau sekitar 11% dari total ekspor Indonesia ke dunia sebesar US$282,9 miliar pada 2025.

Dia menyebut impor produk pertanian dari Negeri Paman Sam juga penting bagi industri nasional, misalnya komoditas seperti gandum yang selama ini digunakan sebagai bahan baku utama industri pengolahan, termasuk industri makanan olahan berorientasi ekspor.

“Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga yang bersaing,” ujar Haryo.

Terkait dengan proporsi, impor komoditas pertanian Indonesia dari AS tahun lalu mencapai US$1,21 miliar, atau disebut hanya sekitar 9,2% dari total impor komoditas pertanian Indonesia yang berkisar US$13,2 miliar.

Dia mencontohkan impor sereal (HS10) dari AS sebesar US$375,9 juta dari total US$3,7 miliar atau sekitar 10%, dan untuk soybeans (HS12) sebesar US$1 juta dari total US$1,6 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal.

Haryo lantas menjelaskan bahwa perusahaan Tanah Air dan AS telah menandatangani dua tahap nota kesepahaman pada 7 Juli 2025 dan 19 Februari 2026, yang didukung oleh asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Oleh karena itu, dia menyebut fasilitasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, dengan tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.

“Pemerintah akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik,” pungkas Haryo.

Bisnis.com, SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur percaya diri dengan pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS) akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional hingga daerah.

Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto membeberkan rasa optimistis tersebut lantaran sejumlah komoditas unggulan diperdagangkan dengan tarif 0%.

Menurutnya, para pelaku dagang antara kedua negara harus menatap poin-poin dalam kesepakatan itu, termasuk peluang dan tantangan yang akan timbul nantinya, dengan rasa percaya diri.

"Kalau Kadin itu kan harus tetap optimistis apapun situasinya," kata Adik Dwi Putranto, Jumat (27/2/2026).

Menurut Adik, sejumlah poin kesepakatan yang termaktub dalam The Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut justru memberikan peluang bagi para pelaku usaha dalam negeri, khususnya di Provinsi Jawa Timur, untuk memperluas ekspansi produk-produk ekspor unggulan tanpa bea masuk ke negeri Paman Sam.

Dia menjelaskan sejumlah komoditas unggulan yang menerima keuntungan tarif resiprokal sebesar 0% ketika diekspor ke Amerika Serikat di antaranya adalah rempah-rempah, minyak kelapa sawit, kopi, kakao dan karet.

Adik melanjutkan bahwa komoditas tekstil juga mengalami hal serupa lewat Tariff Rate Quota (TRQ).

"Untuk tarif 0% itu peluang besar bagi teman-teman pelaku usaha minyak kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik," tuturnya.

Dia juga berujar bahwa kebijakan pengenaan tarif resiprokal bagi sejumlah komoditas yang diekspor ke Amerika Serikat dapat membuka jalan alternatif bagi pengembangan pasar luar negeri.

Misalnya seperti produk-produk mebel berbahan dasar kayu yang terkena tarif hingga 19% bila dipasok ke AS.

"Kalau produk furniture kan berlaku [tarif resiprokal] 19%, tapi dengan berlakunya 19% itu memang memengaruhi penjualan, tapi ya teman-teman pelaku usaha furniture tidak ada masalah. Mereka masih bisa bersaing dengan produk-produk furniture dari negara lain karena memang kita ini kan memiliki bahan baku yang tidak dimiliki negara lain," kata dia.

Selain itu, Adik menyebut bahwa pembukaan keran terhadap akses pasar bagi produk AS dengan bea 0% bisa membantu pemenuhan kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri yang dapat mendukung efisiensi produksi nasional.

Walau begitu, Adik memberi peringatan kepada pihak-pihak terkait supaya dapat menyikapi dengan cermat masuknya produk impor asal AS agar tidak mematikan para pelaku industri dan roda perekonomian nasional hingga regional, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

"Misalnya kedelai yang dikenakan tarif masuk ke Indonesia 0%. Mereka pakai teknologi, tapi kita masih banyak manual. Nah, ini artinya dapat menghambat ketahanan pangan di sektor kedelai, swasembada di sektor kedelai, dan kami yakin di Indonesia bisa untuk ditanam kedelai yang kualitasnya hampir mirip dengan kedelai Amerika," kata dia.

Lebih lanjut, Adik menegaskan bahwa pemerintah tetap harus berpegang teguh bila berkaitan dengan standar dan sertifikasi tertentu, khususnya mengenai halal, yang wajib dipenuhi sesuai regulasi Indonesia.

"Kalau halal kan urusannya makanan, minuman sampai kosmetik juga. Mau tidak mau [harus dipatuhi AS] karena aturannya seperti itu. Halal itu kan tidak hanya sekadar regulasi, tapi ini pasarnya memang minta halal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington D.C., Amerika Serikat, membawa serangkaian capaian strategis bagi perekonomian nasional, mulai dari penurunan tarif perdagangan, penguatan investasi mineral kritis, hingga komitmen pembelian energi senilai US$15 miliar atau sekitar Rp252,94 triliun.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal tersebut melalui unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu (21/2/2026). Dia menegaskan diplomasi langsung yang dilakukan Presiden Prabowo membuahkan hasil konkret di tengah padatnya agenda internasional Board of Peace.

Menurut Teddy, di antara lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan yang hadir, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin yang menggelar pertemuan bilateral langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Tarif Turun, 1.819 Produk Bebas Bea

Capaian pertama adalah penurunan tarif perdagangan hampir 50%, dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Selain itu, sebanyak 1.819 produk unggulan Indonesia memperoleh fasilitas tarif 0%, khususnya dari sektor pertanian dan industri strategis.

Produk-produk seperti kopi, kakao, minyak kelapa sawit, hingga komponen industri berpeluang memperluas penetrasi pasar di Amerika Serikat.

Pemerintah menilai kebijakan ini akan memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus membuka ruang ekspansi lebih luas di pasar global.

Investasi Mineral Kritis Tetap Berdaulat

Indonesia juga membuka peluang investasi bagi perusahaan AS di sektor mineral kritis. Namun, pemerintah menegaskan seluruh kerja sama tetap mengacu pada regulasi nasional, menjaga kedaulatan sumber daya alam, serta mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Prinsip tersebut ditegaskan sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Energi US$15 Miliar dan Kerja Sama Teknologi

Di sektor energi, pemerintah mengalokasikan pembelian energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp252,94 triliun. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional dan keseimbangan neraca perdagangan.

Teddy menekankan langkah ini bukan bentuk penambahan ketergantungan impor, melainkan penataan ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra sesuai kebutuhan domestik.

Dalam konteks ini, Pertamina juga merintis kerja sama teknologi dengan mitra AS guna mengoptimalkan produksi ladang minyak nasional.

Saham Freeport Ditargetkan Naik ke 63%

Kesepakatan lain menyangkut sektor pertambangan. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi saham Indonesia di Freeport Indonesia dari 51% menjadi 63% pada 2041.

Skema tersebut mencakup peningkatan penerimaan negara dan royalti bagi Papua, sebagai bagian dari komitmen memperkuat manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.

Di sektor migas, komunikasi lanjutan dilakukan dengan ExxonMobil terkait perpanjangan operasi hingga 2055, dengan rencana tambahan investasi sekitar US$10 miliar untuk menjaga dan meningkatkan produksi nasional.

Teddy menegaskan seluruh proses negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional.

Oleh-oleh diplomasi Presiden Prabowo dari Washington ini dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan paket kebijakan konkret yang menyentuh perdagangan, investasi, energi, dan kedaulatan sumber daya alam.

Dengan kombinasi penurunan tarif, ekspansi pasar, penguatan kepemilikan aset strategis, dan komitmen investasi energi, pemerintah berharap fondasi ekonomi nasional semakin kokoh di tengah dinamika global.

“Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia berharap penuh pada hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakni penurunan tarif resiprokal.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menegaskan bahwa meskipun pasar Amerika Serikat strategis, beban tarif membuat produk lokal sulit bersaing dengan negara lain yang menikmati perlakuan lebih kompetitif.

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyatakan kepada Bisnis bahwa penurunan tarif resiprokal merupakan satu-satunya jalan agar industri pemintalan Indonesia kembali kompetitif di Negeri Paman Sam.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” kata Redma, Selasa (17/2/2026).

Namun, realisasi penurunan tarif bukan tanpa tantangan. AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai syarat untuk menurunkan tarif dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Permintaan ini menjadi dilema, karena tingkat utilisasi industri pemintalan Indonesia saat ini masih di bawah 50%. Artinya, kemampuan untuk menyerap kapas tambahan sangat terbatas.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan setengahnya berasal dari AS.

Namun, tren impor sejak 2022 terus menurun, dan pada 2025 total impor tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari AS tinggal 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor kapas kita dari AS bisa naik,” jelas Redma.

Tekanan terhadap industri tidak hanya datang dari kapas, tetapi juga dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini menekan pasar domestik dan menggerus permintaan terhadap produk lokal.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” tambah Redma.

Ketergantungan Industri pada Diplomasi Perdagangan

Industri tekstil nasional kini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam diplomasi perdagangan. Keberhasilan pertemuan Prabowo–Trump berpotensi membuka jalan bagi tarif lebih rendah dan akses pasar yang lebih kompetitif.

APSyFI berharap upaya diplomasi tidak hanya fokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi pembenahan di dalam negeri: perlindungan pasar yang memadai, persaingan usaha yang adil, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi.

Namun, seperti disoroti pengamat perdagangan, ketergantungan industri pada satu pasar — AS — juga membuat sektor ini rentan. Peneliti CSIS, Yoshe Rizal Damuri, menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar industri tidak terhenti ketika terjadi perubahan kebijakan tarif atau regulasi di AS.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” kata Yoshe.

Keunggulan negara lain, seperti Vietnam, terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang bebas yang memberikan tarif lebih kompetitif, sementara Indonesia masih menghadapi tarif yang tinggi, sehingga daya saingnya relatif tertinggal.

Sektor Alas Kaki Tertekan

Fenomena serupa juga terjadi pada industri alas kaki. Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor, dan kenaikan tarif resiprokal mengancam daya saing produk Indonesia.

Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas, menyebut tarif masuk untuk alas kaki Indonesia ke AS sudah sangat tinggi, yakni 7%-35%, dan bertambah 19% akibat tarif resiprokal.

“Dengan tambahan tarif tersebut, total bea masuk bisa melonjak tajam dan membebani struktur biaya produsen,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi tarif tidak hanya penting bagi tekstil, tetapi juga bagi sektor manufaktur lain yang tergantung pada pasar AS.

Kalangan dunia usaha menilai kepastian kebijakan menjadi faktor utama untuk memulihkan kepercayaan investor.

Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha. Forum dialog, termasuk pertemuan langsung dengan Presiden, memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan hambatan sekaligus menawarkan solusi.

“Kita juga sampaikan hambatan di lapangan namun juga memberikan solusinya,” ujar Sanny.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) masih menaruh harapan agar pemerintah mampu menegosiasikan tarif yang lebih rendah dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika SerikatDonald Trump.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap tarif resiprokal yang saat ini berada di level 19% bisa ditekan lebih rendah agar daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam kembali pulih.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor tekstil Indonesia. Namun, beban tarif dinilai membuat produk nasional sulit bersaing dengan negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (17/2/2026).

Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat disebut meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai salah satu syarat penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Permintaan itu menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi industri pemintalan yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Redma, peningkatan impor kapas dari AS sulit direalisasikan apabila tingkat utilisasi industri pemintalan masih berada di bawah 50%. Dengan kapasitas produksi yang belum optimal, kebutuhan bahan baku otomatis ikut menurun.

“Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” terangnya.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19 total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan sekitar 300.000 ton berasal dari Amerika Serikat. Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan signifikan.

Pada 2025, total impor kapas Indonesia tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari Amerika Serikat tinggal sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” jelasnya.

Dia menambahkan, rendahnya utilisasi industri tidak lepas dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini membuat pasar domestik tertekan dan menggerus permintaan terhadap produk dalam negeri.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping baik kain maupun benang masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” ujarnya.

APSyFI pun berharap upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi dengan pembenahan di dalam negeri. Tanpa perlindungan pasar yang memadai dan persaingan usaha yang adil, industri menilai sulit untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi permintaan tambahan impor kapas dari Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Toyota Motor Corp kembali menegaskan dominasinya di industri otomotif global. Produsen asal Jepang tersebut membukukan penjualan rekor sebanyak 11,3 juta kendaraan sepanjang 2025, sekaligus mempertahankan status sebagai produsen mobil terlaris di dunia untuk tahun keenam berturut-turut.

Secara keseluruhan, penjualan global grup Toyota tumbuh 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan ini mencakup merek Toyota dan Lexus, serta unit mobil kecil Daihatsu dan Hino Motors. Capaian ini semakin menjauhkan Toyota dari para pesaing utamanya di pasar global.

Volkswagen Group, rival terdekat Toyota dari Jerman, sebelumnya melaporkan penurunan penjualan sebesar 0,5 persen pada 2025 menjadi kurang dari sembilan juta unit. Penurunan tersebut terjadi di tengah upaya efisiensi biaya di dalam negeri serta ketatnya persaingan di pasar China.

Kinerja kuat Toyota pada 2025 terutama ditopang pasar Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara tersebut secara gabungan menyumbang lebih dari dua perlima total penjualan kendaraan perusahaan induk Toyota, menegaskan peran penting pasar domestik dan Amerika Utara bagi pertumbuhan perusahaan.

Penjualan kendaraan bermerek Toyota dan Lexus secara global meningkat 3,7 persen menjadi 10,5 juta unit, yang juga menjadi rekor baru. Permintaan tinggi terhadap kendaraan hybrid, khususnya di Amerika Serikat, menjadi salah satu pendorong utama kenaikan tersebut.

Ekspor kendaraan dari Jepang ke Amerika Serikat melonjak 14,2 persen menjadi sekitar 615 ribu unit, dengan SUV RAV4 tercatat sebagai salah satu model paling diminati. Sementara di China, penjualan Toyota naik tipis 0,2 persen. Ini pertama kalinya dalam empat tahun penjualan Toyota tidak mengalami penurunan di pasar otomotif terbesar dunia tersebut.

Dari sisi teknologi, kendaraan hybrid bensin-listrik kini menyumbang sekitar 42 persen dari total penjualan global Toyota. Adapun kendaraan listrik berbasis baterai masih mengambil porsi relatif kecil, yakni 1,9 persen, mencerminkan strategi Toyota yang tetap mengandalkan teknologi elektrifikasi bertahap.