Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan garmen nasional disebut berpotensi tumbuh hingga mencapai nilai pasar US$100 miliar pada 2035, apabila pemerintah mampu menerapkan smart policy atau kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.

Ketua Umum Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, berdasarkan survei ekosistem industri global, total perputaran industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini mencapai sekitar US$40 miliar, yang terdiri atas pasar domestik sekitar US$29 miliar dan ekspor sekitar US$11 miliar pada 2025.

Adapun dari sekitar US$29 miliar, Anne mengungkapkan kontribusi produsen lokal terhadap pasar domestik tekstil nasional saat ini baru berada pada kisaran 20%-30%. Sisanya masih didominasi produk impor maupun bahan baku impor.

Kendati demikian, Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei global, industri tekstil dan garmen nasional berpotensi melonjak hingga US$100 miliar pada 2035 apabila Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Dari total nilai tersebut, sekitar US$40 miliar diproyeksikan berasal dari ekspor dan US$60 miliar dari pasar domestik.

“Di 2035, menurut survei, kalau pemerintah Indonesia berani melakukan smart policy industri tekstil kita akan mencapai 100 miliar dolar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF), di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/52026).

AGTI pun menargetkan kontribusi produksi nasional terhadap pasar domestik dapat meningkat menjadi minimal 50% melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir. “Kita tidak mau lagi hanya 20%-30%. Kita ingin minimal 50% diproduksi dari hulu sampai hilir di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Anne, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing di tengah terbukanya akses perdagangan global melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk kerja sama OECD dan berbagai free trade agreement.

Dia menilai, industri nasional tidak lagi bisa bergantung pada proteksi karena Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Karena itu, AGTI mendorong pemerintah memperbaiki berbagai faktor fundamental yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya energi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efisiensi birokrasi.

Anne mengatakan sektor tekstil, khususnya industri hulu, sangat bergantung pada pasokan energi yang kompetitif, baik gas maupun listrik. “Energi kita harus bersaing dengan negara lain karena industri ini sangat membutuhkan energi,” katanya.

Selain energi, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, tidak hanya pada level pekerja, tetapi juga manajemen menengah, manajemen atas, hingga aparatur pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah di sejumlah negara lain aktif memberikan dukungan terhadap industri padat karya karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

AGTI pun meminta pemerintah daerah di Indonesia mempercepat proses perizinan investasi industri padat karya agar investor tidak terbebani biaya tambahan akibat proses yang lambat. “Kita berharap pemerintah daerah bergotong royong dengan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi padat karya masuk,” ujarnya.

Selain itu, Anne juga menyoroti pentingnya integrasi dan pemanfaatan data industri oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dia menilai data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan maupun industri benar-benar sesuai dengan kapasitas produksi nasional.

“Jangan sampai regulasi dibuat bukan berdasarkan apa yang bisa diproduksi Indonesia dan apa yang belum bisa diproduksi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menilai pengusaha Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku industri di negara-negara Asia lainnya. Namun, ukuran industri nasional dinilai belum berkembang optimal akibat birokrasi dan tata kelola yang belum efisien.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dengan negara lain. Tapi kenapa size kita tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya kabar Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang didedikasikan khusus untuk sektor tekstil dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengungkapkan pembentukan BUMN tekstil usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Hambalang pada Minggu (11/1/2026). Pembentukan entitas pelat merah baru ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional yang tengah menghadapi tekanan tarif global dan persaingan ketat.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara," ujar Airlangga usai hadiri IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Mantan menteri perindustrian itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghidupkan kembali entitas BUMN tekstil lama yang sudah mati, melainkan membentuk perusahaan baru. Dana sebesar US$6 miliar tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara dalam bentuk fund untuk memberikan insentif dan pembiayaan bagi sektor tersebut.

Melalui intervensi negara lewat BUMN baru ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor produk tekstil yang signifikan. Airlangga mematok target nilai ekspor tekstil dapat meroket dari posisi saat ini sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Selain penguatan internal, pembentukan BUMN baru ini juga merupakan respons defensif pemerintah terhadap risiko kenaikan tarif dagang global. Sektor tekstil, garmen, sepatu, dan elektronik dinilai sebagai sektor dengan risiko tertinggi terdampak kebijakan proteksionisme negara mitra dagang seperti Amerika Serikat.

"Bapak Presiden minta posisi defensif kita seperti apa, termasuk untuk mencarikan pasar-pasar yang baru," tambah Airlangga.

Salah satu peluang pasar yang tengah dibidik adalah implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kendati demikian, mengingat perjanjian tersebut baru akan efektif pada 2027, pemerintah menilai perlu ada langkah taktis segera melalui penguatan industri dalam negeri via BUMN dan pendanaan Danantara.

IDXChannel—Saham BELL bergerak di bidang apa? Saham PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) masuk dalam deretan top gainers pada perdagangan sesi pertama Kamis 15 Januari 2026, BELL ditutup di Rp110 per saham, naik 34,15 persen dari pembukaan.

PT Trisula Textile Industries Tbk adalah emiten barang konsumen non-primer yang menjalankan kegiatan usaha utamanya di industri tekstil dan perdagangan tekstil, perusahaan ini memiliki bisnis produksi tekstil dan garmen.

Melansir laporan tahunan perseroan (15/1/2026), perseroan didirikan oleh Tirta Suherlan pada 1968 di Bandung. Awalnya bisnis perseroan terfokus pada produksi kain untuk pasar domestik, tetapi pada tahun-tahun berikutnya perseroan merambah ke bisnis tekstil dan garmen.

Perseroan meluncurkan merek tekstil pertamanya, yakni Bellini, pada 1981. Kemudian pada 1986 perseroan mengakuisisi PT Southern Cross Textile sebagai pabrik tekstil kedua yang memproduksi merek Caterina.

Tahun-tahun berikutnya perseroan mendirikan pabrik garmen pertamanya, PT Nusantara Cemerlang, dan mengembangkan bisnisnya. Termasuk peluncuran merek lain, pembentukan divisi garmen, hingga penambahan kapasitas produksi.

Produk yang dihasilkan BELL adalah tekstil dan garmen. Untuk segmen tekstil, BELL memproduksi kain poliester, poliester rayon, polyester katun, dan sebagainya. Untuk segmen garmen, BELL memproduksi pesanan (made to order) dan pakaian jadi untuk konsumen ritel.

Wilayah pemasaran perseroan mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Sedangkan untuk pasar ekspor pemasaran BELL mencakup Eropa, Timur Tengah, India, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Singapura, Jepang, Australia, dan Malaysia.

Lalu siapa pemilik saham BELL saat ini? Mengutip data Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah informasi kepemilikan saham PT Trisula Textile Industries Tbk.

BELL Bergerak di Bidang Apa? Informasi Kepemilikan Sahamnya

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia, per 31 Desember 2025 pengendali saham BELL adalah PT Trisula International Tbk (TRIS) selaku induk perusahaan.

Trisula International memiliki 5,71 miliar saham BELL, setara dengan 78,87 persen dari total saham terdaftar. Pemegang saham mayoritas lainnya adalah PT Southern Cross Textile Industry dengan kepemilikan 724 juta saham, setara 9,99 persen.

Sedangkan masyarakat memiliki 785 juta saham BELL, setara 10,83 persen dari total saham terdaftar. Adapun penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham BELL, atau pemilik perusahaan, adalah Kiky Suherlan dan Dedie Suherlan.

Keduanya adalah putra Tirta Suherlan yang mengambil alih bisnis perseroan usai pendirinya wafat.

BELL mencatatkan sahamnya secara perdana di Bursa Efek Indonesia pada 2017 dengan melepas 300 juta saham di harga penawaran Rp150 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi dana Rp45 miliar.

Pada perdagangan Kamis 15 Januari 2026, saham BELL ditutup di harga Rp110 per saham pada sesi pertama dan menyentuh auto reject atas. Pada sesi kedua, antrean beli tercatat mencapai 1 juta lot lebih.

Itulah informasi singkat tentang saham BELL bergerak di bidang apa.

(Nadya Kurnia)