REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali ke level sebelum terjadi penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga akan memeriksa sekitar 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar.

Amran mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam rapat yang dihadiri asosiasi sawit, perwakilan petani, Satgas Pangan Polri, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Ia menilai penurunan harga TBS tidak sejalan dengan perkembangan harga komoditas dan nilai tukar yang justru menguntungkan sektor ekspor.

"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menyebut pelemahan rupiah terhadap dolar AS sekitar 10 persen seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga TBS. Menurut dia, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga pembelian sawit dari petani.

Ia menegaskan pemerintah harus melindungi sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Penurunan harga yang terjadi belakangan, kata dia, merupakan kondisi yang tidak wajar.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujar Amran.

Ia mengungkapkan dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang belum mengembalikan harga TBS ke level sebelumnya. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Amran menambahkan harga TBS di setiap daerah harus kembali mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Menurut dia, daerah yang menetapkan harga Rp3.200 per kilogram maupun Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200. Ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur," ujarnya.

Ia menyebut laporan yang diterima dalam rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS sudah mulai pulih. Pemerintah menargetkan seluruh harga kembali normal dalam waktu dekat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui skema satu pintu.

"Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan," kata Wamentan dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menyikapi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama lintas pemangku kepentingan di Jakarta, Jumat (29/5/2026) lalu.

Sudaryono menegaskan pernyataan itu terkait kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy dilakukan secara terintegrasi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Danantara, guna memastikan pengelolaan ekspor berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia mengatakan PT DSI nantinya berperan sebagai perusahaan pengelola dan pengawas dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib.

"Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu Danantara maupun melapor kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan tugasnya secara transparan dan akuntabel nantinya," ujarnya.

Melalui penjelasan itu, Sudaryono berharap tidak ada lagi kekhawatiran dari pelaku usaha hilir industri sawit, khususnya perusahaan refinery dan eksportir yang selama ini aktif menjalankan perdagangan ekspor.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya dari pelaku usaha hilir industri sawit, yaitu perusahaan refinery dan eksportir," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI diterapkan secara penuh.

Pada masa transisi tersebut, pemerintah akan menetapkan berbagai tahapan regulasi sehingga secara bertahap pengelolaan ekspor perusahaan sawit dapat dialihkan melalui mekanisme yang dikelola PT DSI.

Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 pengelolaan ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi dapat sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI secara terintegrasi secara nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam. Perusahaan tersebut disiapkan untuk memberantas praktik transfer pricing dan under invoicing yang dinilai merugikan negara.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai memimpin rapat lanjutan bersama pelaku industri sawit, eksportir, refinery, asosiasi petani, BUMN perkebunan, serta sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (29/5/2026). Rapat digelar untuk merespons turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya dari pelaku usaha hilir industri sawit, yaitu refinery dan eksportir," kata Sudaryono di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Ia menjelaskan DSI akan berperan sebagai pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurut dia, perusahaan tersebut tidak dibentuk untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor komoditas.

Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pada periode tersebut, mekanisme pengelolaan ekspor akan dijalankan secara bertahap sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027 untuk komoditas sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

"PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel, serta tidak mengambil keuntungan. Saya ulangi, tidak mengambil keuntungan," ujar Sudaryono.

Dalam rapat tersebut, Wamentan meminta pelaku usaha hilir, terutama refinery dan eksportir, tetap menjalankan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang terbentuk di KPBN. Pelaku usaha juga diminta menghindari praktik withdraw yang dapat memengaruhi pembentukan harga secara wajar.

Sudaryono menilai persoalan harga TBS saat ini bukan dipicu pelemahan permintaan global. Menurut dia, harga dan permintaan minyak sawit dunia masih kuat sehingga penurunan harga di tingkat petani seharusnya tidak terjadi.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan yang relatif mudah diselesaikan karena sumber masalah berada pada rantai perdagangan domestik, bukan pasar internasional.

"Objektifnya bukan mencari keuntungan. Tujuan DSI adalah menertibkan. Yang sudah tertib silakan berjalan, sementara yang belum tertib akan ditertibkan. Praktik-praktik seperti under invoicing dan transfer pricing harus bisa kita berantas," kata tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Wamentan meminta gubernur, bupati, wali kota, dan dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata kelola penetapan harga TBS. Saat ini baru sebagian provinsi yang aktif menetapkan harga acuan TBS bersama pelaku usaha dan asosiasi.

Pemerintah pusat juga mendorong daerah memperkuat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS). Jika ditemukan PKS membeli TBS di bawah ketentuan, identitas perusahaan beserta afiliasinya diminta dilaporkan kepada Kementan untuk ditindaklanjuti.

Sudaryono mengungkapkan Kementan sebelumnya mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing. Setelah rapat pertama digelar, sebanyak 16 PKS telah melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian.

Kementan membuka peluang pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dipicu efek psikologis setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketidakpastian dan minimnya pemahaman pelaku usaha disebut memengaruhi harga pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS).

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, serta Satgas Pangan Polri untuk merespons penurunan harga TBS. Tercatat sekitar 139 PKS di berbagai daerah menurunkan harga pembelian TBS petani.

“Dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” kata Sudaryono di Kementan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi ekspor sumber daya alam, termasuk sawit, tanpa mengambil keuntungan transaksi maupun membebankan biaya tambahan dari kegiatan ekspor. Pemerintah juga menetapkan masa transisi penerapan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada masa transisi tersebut, kegiatan ekspor dan aktivitas industri sawit dipastikan tetap berjalan normal sambil pemerintah melakukan evaluasi. Pemerintah menargetkan perusahaan mulai bertransisi secara bertahap pada September 2026 sebelum implementasi penuh dilakukan pada 1 Januari 2027.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar,” ujar Sudaryono.

Kementan membuka ruang evaluasi terhadap PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan provinsi. Pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam tata niaga sawit.

Sudaryono mengatakan penurunan harga TBS terjadi dengan variasi berbeda di tiap daerah. Ia menyebut terdapat PKS yang menurunkan harga mulai Rp50 per kilogram hingga Rp1.200 per kilogram, terutama di Sulawesi Barat.

“Ada yang turun lima puluh rupiah, ada yang tiga ratus variasi, ada yang tinggi sampai seribu dua ratus di Sulawesi Barat,” jelas tokoh yang akrab disapa Mas Dar ini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengakui pelaku industri sempat diliputi ketidakpastian terkait mekanisme kebijakan ekspor satu pintu. Kondisi itu juga dirasakan pembeli dari luar negeri yang menanyakan detail implementasi kebijakan baru tersebut.

Menurut dia, pertemuan bersama Kementan membantu memperjelas tahapan transisi menuju implementasi penuh pada 2027. Industri juga masih menunggu rincian teknis mengenai mekanisme pembelian dan pengawasan ekspor pada masa mendatang.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut,” kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pemerintah kemudian membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas SDA strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun. Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya, sedangkan transfer pricing dilakukan melalui penetapan harga transaksi antarperusahaan afiliasi.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan petani maupun industri sawit dalam pelaksanaan reformasi tata niaga ekspor. Pemerintah ingin menertibkan praktik yang merugikan kepentingan nasional tanpa mengganggu keberlangsungan industri sawit nasional.

Industri sawit tetap menjadi penopang penting ekonomi nasional mengingat sekitar 60 persen pasokan sawit dunia berasal dari Indonesia. Pemerintah juga mendorong petani sawit swadaya bermitra dengan PKS agar memiliki kepastian harga dan kepastian penjualan.