Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali turun pada periode 16–31 Mei 2026 seiring melemahnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir mengatakan penurunan harga terjadi pada hampir seluruh perusahaan yang menjadi sumber data penetapan harga TBS di provinsi tersebut.

"Penurunan ini tentu berdampak pada harga TBS yang diterima petani sawit di Kaltim," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.188,44 per kilogram, sedangkan harga kernel sebesar Rp14.780,48 per kilogram.

Berdasarkan hasil penetapan harga, TBS dari tanaman berumur 3 tahun dihargai Rp3.176,62 per kilogram. Harga kemudian meningkat sesuai umur tanaman, yakni Rp3.277,67 per kilogram untuk umur 4 tahun dan Rp3.368 per kilogram untuk umur 5 tahun.

Selanjutnya, harga TBS untuk tanaman berumur 6 tahun mencapai Rp3.442,01 per kilogram, umur 7 tahun Rp3.491,80 per kilogram, dan umur 8 tahun Rp3.548,32 per kilogram.

Adapun TBS dari tanaman berumur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.591,32 per kilogram, sementara harga tertinggi tercatat pada tanaman berumur 10 tahun sebesar Rp3.617,10 per kilogram.

Muzakkir menjelaskan harga tersebut berlaku bagi petani yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) di Kalimantan Timur, terutama petani yang tergabung dalam skema kebun plasma.

Menurutnya, pola kemitraan antara kelompok tani dan pabrik kelapa sawit menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga kepastian harga yang diterima petani dibandingkan transaksi di luar skema kemitraan.

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Harga sawit rakyat di sejumlah wilayah di Sumatra Barat mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan yakni hanya Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram dan hal ini juga turut dirasakan di Kabupaten Dharmasraya.

Seorang petani sawit, di Pulau Punjung, Teguh mengatakan penurunan harga sawit ini merupakan hal di luar dugaan. Karena melihat pada harga beberapa hari yang lalu, harga masih di atas Rp2.000 per kilogram, kini tiba-tiba anjlok ke angka Rp1.100 per kilogram.

“Kami petani melihat penurunan harga ini, seiring adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. Langsung berdampak kepada petani sawit rakyat. Jujur saya merasa kecewa,” katanya, Kamis (28/5/2026).

Dia menyampaikan adanya penurunan harga sawit rakyat ini, turut berdampak kepada pendapatan petani. Parahnya lagi, biasanya setengah dari hasil panen bisa untuk membayarkan KUR ke bank, tapi menghadapi harga yang rendah ini, hasil panen tidak bisa mencukupi pinjaman KUR.

“Panen 2 ton di saat harga Rp2.000 per kilogram, pendapatan bisa Rp4 juta. Bayar pinjaman KUR Rp2 juta, dan masih sisa untuk kebutuhan keluarga. Kalau harganya Rp1.100 per kilogram dengan panen 2 ton, hasil panennya Rp2,2 juta. Jadi, memang sangat gawat jika seperti ini terus harga sawit rakyat,” tegasnya.

Menanggapi kondisi, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Dharmasraya terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026 lalu.

Dalam surat bernomor 500.8/88/DISTAN-2026 tertanggal 26 Mei 2026 itu, Annisa menyoroti adanya laporan masyarakat yang menyebutkan penurunan harga TBS berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram, sementara harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatra Barat relatif stabil.

Dia menegaskan bahwa penurunan harga signifikan tersebut tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya, mengingat kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang baru diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027. Artinya belum ada gangguan langsung pada aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya.

Annisa bilang pada prinsipnya kebijakan Presiden RI terkait Tata Kelola Ekspor SDA dan produk turunannya (Kebijakan Tata Kelola Ekspor) yang akan ditindaklanjuti oleh PT DSI BUMN merupakan kebijakan yang baik untuk seluruh pihak, baik negara, korporasi dan petani sawit guna menghindari manipulasi harga ekspor, validitas data ekspor dan memperkuat cadangan devisa hasil ekspor. Bahkan kebijakan mandatori B50 pada Juli 2026 justru memperkuat serapan CPO kedepannya.

Selain itu, berdasarkan harga CPO dunia dan harga TBS Provinsi Sumatera Barat periode IV Mei 2026, harga CPO terpantau stabil tanpa penurunan signifikan. Oleh karena itu ketidakwajaran penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Dalam surat tersebut, Bupati menekankan bahwa kemitraan dan penetapan harga TBS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permentan Nomor 01 Tahun 2018, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020, yang melibatkan pemerintah, asosiasi, dan tenaga ahli dalam mekanisme penetapan harga berkala yang wajar.

Dirinya menyebut bahwa laporan di lapangan menunjukkan harga TBS di tingkat pekebun saat ini berada Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram lebih rendah dari harga acuan yang telah ditetapkan tim provinsi, sehingga perlu menjadi perhatian serius.

Dalam imbauannya, Annisa meminta seluruh PKS di wilayah tersebut untuk tidak melakukan manipulasi atau penurunan harga secara sepihak dengan spekulasi/dalih penyesuaian regulasi baru yang belum diimplementasikan.

Menurutnya harga pembelian TBS harus menggambarkan harga aktual pasar perdagangan CPO dan produk turunannya dan berpedoman kepada harga berkala yang ditetapkan di Wilayah Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Kemudian dia juga menegaskan larangan praktek persekongkolan harga yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Stabilitas harga sawit merupakan kunci keberlanjutan industri kelapa sawit. Kepatuhan terhadap regulasi oleh seluruh stakeholder menjadi hal yang wajib dalam masa transisi kebijakan nasional ini,” sebutnya dalam keterangan resmi.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS di daerah, serta tidak segan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani.

Sebagai tindak lanjut, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat, DPRD Dharmasraya, Kapolres, Kejaksaan, Dandim 0310 Sawahlunto/Sijunjung, serta camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perusahaan yang menjadi sasaran himbauan tersebut di antaranya PT Dharmasraya Sawit Lestari, PT Tidar Kerinci Agung, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Salago Makmur Plantation, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT Dharmasraya Lestarindo.

Berbeda dengan petani sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, harga sawit rakyat hanya Rp600 per kilogram. Anjloknya harga sawit di daerah ini, diduga akibat jauhnya jarak kebun dengan pabrik CPO.

“Semakin jauh jarak kebun rakyat dengan pabrik CPO, biasanya mempengaruhi harga. Karena di Pesisir Selatan ini yang membeli sawit rakyat adalah pengepul, kemudian pengepul mengirim ke pabrik,” kata Erel, pengepul sawit.

Dikatakannya penyebab harga anjlok di tingkat petani rakyat ini, memang dari harga di perusahaan atau pabrik CPO tengah mengalami penurunan, dan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan hanya mampu membeli sawit rakyat dengan harga rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dipicu efek psikologis setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketidakpastian dan minimnya pemahaman pelaku usaha disebut memengaruhi harga pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS).

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, serta Satgas Pangan Polri untuk merespons penurunan harga TBS. Tercatat sekitar 139 PKS di berbagai daerah menurunkan harga pembelian TBS petani.

“Dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” kata Sudaryono di Kementan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi ekspor sumber daya alam, termasuk sawit, tanpa mengambil keuntungan transaksi maupun membebankan biaya tambahan dari kegiatan ekspor. Pemerintah juga menetapkan masa transisi penerapan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada masa transisi tersebut, kegiatan ekspor dan aktivitas industri sawit dipastikan tetap berjalan normal sambil pemerintah melakukan evaluasi. Pemerintah menargetkan perusahaan mulai bertransisi secara bertahap pada September 2026 sebelum implementasi penuh dilakukan pada 1 Januari 2027.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar,” ujar Sudaryono.

Kementan membuka ruang evaluasi terhadap PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan provinsi. Pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam tata niaga sawit.

Sudaryono mengatakan penurunan harga TBS terjadi dengan variasi berbeda di tiap daerah. Ia menyebut terdapat PKS yang menurunkan harga mulai Rp50 per kilogram hingga Rp1.200 per kilogram, terutama di Sulawesi Barat.

“Ada yang turun lima puluh rupiah, ada yang tiga ratus variasi, ada yang tinggi sampai seribu dua ratus di Sulawesi Barat,” jelas tokoh yang akrab disapa Mas Dar ini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengakui pelaku industri sempat diliputi ketidakpastian terkait mekanisme kebijakan ekspor satu pintu. Kondisi itu juga dirasakan pembeli dari luar negeri yang menanyakan detail implementasi kebijakan baru tersebut.

Menurut dia, pertemuan bersama Kementan membantu memperjelas tahapan transisi menuju implementasi penuh pada 2027. Industri juga masih menunggu rincian teknis mengenai mekanisme pembelian dan pengawasan ekspor pada masa mendatang.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut,” kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pemerintah kemudian membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas SDA strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun. Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya, sedangkan transfer pricing dilakukan melalui penetapan harga transaksi antarperusahaan afiliasi.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan petani maupun industri sawit dalam pelaksanaan reformasi tata niaga ekspor. Pemerintah ingin menertibkan praktik yang merugikan kepentingan nasional tanpa mengganggu keberlangsungan industri sawit nasional.

Industri sawit tetap menjadi penopang penting ekonomi nasional mengingat sekitar 60 persen pasokan sawit dunia berasal dari Indonesia. Pemerintah juga mendorong petani sawit swadaya bermitra dengan PKS agar memiliki kepastian harga dan kepastian penjualan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perkebunan Sumatra Selatan menilai pelemahan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit saat ini lebih dipengaruhi penurunan harga crude palm oil (CPO) dunia dan melambatnya permintaan ekspor dibandingkan penguatan dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penetapan terbaru, harga TBS sawit di Sumsel pada periode II Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode I bulan yang sama.

Pada periode I Mei, harga TBS sawit usia produktif 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp3.898 per kilogram (Kg). Pada periode II Mei, harga tersebut turun menjadi Rp3.864 per Kg.

Jika dibandingkan dengan periode II April 2026 yang sempat menyentuh Rp4.022 per Kg, harga TBS saat ini juga menjauh dari capaian tertinggi sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sumsel M Ichwansyah mengatakan harga acuan CPO di pasar global, seperti Bursa Malaysia dan Rotterdam, tengah mengalami koreksi sehingga berdampak langsung terhadap harga TBS di tingkat petani.

“Secara sederhana memang dolar mempengaruhi harga TBS, tapi itu bukan penentu satu-satunya. Harga acuan CPO di pasar global saat ini, seperti Bursa Malaysia dan Rotterdam sedang turun,” katanya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Dia menerangkan, tekanan harga komoditas sawit juga berkaitan dengan perlambatan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor, seperti Tiongkok dan Eropa.

Selain itu, kondisi tersebut turut dipengaruhi sikap sejumlah negara yang mulai beralih ke minyak nabati lain dengan harga lebih murah, salah satunya minyak kedelai.

“Jadi meskipun dolar menguat, dampaknya tidak terlalu terasa terhadap harga TBS karena harga CPO dunia justru turun,” ujarnya.

Ichwansyah menambahkan, dalam jangka pendek pergerakan harga sawit juga dipengaruhi faktor logistik dan tingginya stok domestik. Salah satunya penumpukan stok di tangki timbun pelabuhan ekspor yang membuat harga sulit bergerak naik.

Kendati demikian, dia menilai kondisi petani sawit di Sumsel masih relatif terjaga. Hal itu ditopang kenaikan indeks K menjadi 93% dari sebelumnya 92%, yang menunjukkan porsi harga yang diterima petani meningkat.

“Artinya, meskipun harga TBS sedikit turun tetapi bagian harga yang diterima petani cenderung meningkat,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) kembali turun pada Kamis (23/4/2026) ke level Rp3.906,61 per kilogram (kg) untuk TBS tanaman usia 10–20 tahun dengan kadar rendemen CPO 22,42%.

Penurunan beruntun dalam dua pekan terakhir menghentikan reli kenaikan harga TBS yang sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang satu tahun belakangan yakni Rp4.110,77 per kg. Minggu lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut sudah tercatat di level Rp3.949,23 per kg.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan terjadi penurunan harga yang cukup signifikan pada minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada periode ini yang berdampak pada harga TBS.

“Rata-rata harga CPO lokal dan acuan saat ini sudah di Rp15.098,47 per liter. Dibanding dua minggu sebelumnya, penurunannya hampir Rp1.000 per liter,” kata Dewiana, Kamis (23/4/2026).

Selain TBS, harga kernel lokal juga terkoreksi cukup dalam, menjadi Rp15.828 per kg dari sebelumnya tembus Rp16.115,73 per kg.

Dewiana mengatakan perubahan harga keduanya memberi pengaruh kuat pada penurunan harga TBS.

Adapun sejak awal 2026, Pemprov Sumut juga merilis harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Dewiana menyebut penambahan daftar harga pembelian ini sesuai dengan pedoman penetapan yang terbaru.

Selain itu, dia menyebut masih ada kebun milik mitra plasma yang berproduksi hingga usia 30 tahun. “Ini akan sangat membantu memberi kejelasan terkait harga.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.914,79 per kg dari sebelumnya Rp3.957,72 per kg. Namun, TBS usia ini mencatatkan rendemen CPO yang lebih rendah, yakni sebesar 22,30%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga ini pun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tambahnya.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada April 2026 sebesar 93,15%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 22 sampai dengan 28 April 2026:

* Usia 3 tahun = Rp3.306,93,-

* Usia 4 tahun = Rp3.527,71,-

* Usia 5 tahun = Rp3.647,87,-

* Usia 6 tahun = Rp3.751,94,-

* Usia 7 tahun = Rp3.709,01,-

* Usia 8 tahun = Rp3.844,27,-

* Usia 9 tahun = Rp3.875,60,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.906,61,-

* Usia 21 tahun = Rp3.914,79,-

* Usia 22 tahun = Rp3.881,79,-

* Usia 23 tahun = Rp3.824,04,-

* Usia 24 tahun = Rp3.710,25,-

* Usia 25 tahun = Rp3.606,72,-

* Usia 26 tahun = Rp3.580,47,-

* Usia 27 tahun = Rp3.530,05,-

* Usia 28 tahun = Rp3.476,81,-

* Usia 29 tahun = Rp3.422,23,-

* Usia 30 tahun = Rp3.367,65,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) hari ini, Kamis (5/2/2026) tercatat kembali berfluktuasi, turun ke level Rp3.586,12 per kilogram (kg).

Minggu lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut sempat tembus ke level Rp3.634,28 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan ada penurunan harga referensi minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global periode ini yang berimbas ke harga TBS.

"Harga CPO acuan kami turun sekitar Rp164,- per liter sehingga dampaknya ke harga TBS yang turun pekan ini," kata Dewi, Kamis (5/2/2026).

Saat ini, harga CPO lokal dan ekspor acuan ditransaksikan di level harga Rp14.602,83 per liter. Minggu lalu, harga CPO acuan tercatat mencapai Rp14.766,60 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada kernel yang saat ini menjadi Rp12.094,29 per kg dari sebelumnya Rp12.265,75 per kg.

"Karena keduanya turun, harga TBS petani mitra kita tidak bisa ditetapkan lebih tinggi," jelas Dewi.

Dewi menekankan Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian. Ketentuan harga ini dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di lain daerah di Sumut bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Adapun, harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Februari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,65%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 4-10 Februari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.778,90,-

* Usia 4 tahun = Rp3.042,86,-

* Usia 5 tahun = Rp3.223,09,-

* Usia 6 tahun = Rp3.314,31,-

* Usia 7 tahun = Rp3.344,11,-

* Usia 8 tahun = Rp3.433,47,-

* Usia 9 tahun = Rp3.498,18-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.586,12,-

* Usia 21 tahun = Rp3.578,90,-

* Usia 22 tahun = Rp3.531,54,-

* Usia 23 tahun = Rp3.496,37,-

* Usia 24 tahun = Rp3.380,01,-

* Usia 25 tahun = Rp3.275,83,-

Bisnis.com, MEDAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terpantau terus merosot, pada Jumat (14/11/2025) berada di level Rp3.382,97 per kilogram. Pekan sebelumnya, harga sawit Sumut ditetapkan Rp3.399,76 per kilogram.

Harga TBS petani mitra Pemprov untuk minggu ini tercatat kembali mengalami koreksi sebesar Rp16,79 poin dari minggu lalu. Ini merupakan penurunan beruntun sejak pekan terakhir Oktober 2025 dari posisi harga tertinggi Rp3.651,57 per kilogram, yakni periode 22—28 Oktober 2025.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan koreksi yang dalam pada harga TBS produksi petani mitra Pemprov Sumut diakibatkan oleh penurunan drastis harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) acuan.

"Rata-rata harga CPO lokal acuan saat ini telah berada di level Rp13.591,48 per liter dari minggu lalu masih di rata-rata Rp13.622,08 per liter," kata Dewiana kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

Penurunan harga CPO lokal acuan ini diketahui telah terjadi sejak beberapa pekan belakangan. Hal itu ditambah dengan terus merosotnya harga kernel dalam beberapa minggu terakhir.

Saat ini kernel lokal acuan berada di kisaran harga Rp11.721,15 per kilogram. Sebelumnya, harga inti sawit ini masih berkisar Rp11.943 per kilogram, Penurunan harga kernel ini pun telah terjadi hampir sepanjang Oktober 2025.

“Kombinasi keduanya berdampak pada penurunan drastis dalam harga TBS petani mitra Pemprov Sumut yang ditetapkan oleh Tim Rumus Harga,” jelas Dewi.

Dikatakan Dewi, Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian.

Harga tertinggi TBS petani mitra Pemprov yang ditetapkan Rp3.382,97 per kg merupakan harga pembelian untuk TBS dari tanaman usia 10—20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan November 2025 sebesar 93,30%.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di tiap daerah bisa berbeda-beda,” tandas Dewi.

Berikut acuan harga TBS atau harga sawit Sumut periode 12-18 November 2025:

• Usia 3 tahun: Rp2.620,49
• Usia 4 tahun: Rp2.869,89
• Usia 5 tahun: Rp3.041,28
• Usia 6 tahun: Rp3.127,43
• Usia 7 tahun: Rp3.155,10
• Usia 8 tahun: Rp3.239,86
• Usia 9 tahun: Rp3.300,55
• Usia 10—20 tahun: Rp3.382,97
• Usia 21 tahun: Rp3.376,29
• Usia 22 tahun: Rp3.331,90
• Usia 23 tahun: Rp3.298,93
• Usia 24 tahun: Rp3.189,88
• Usia 25 tahun: Rp3.092,23

(240)