KOMPAS.com – Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi, setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyelesaikan putaran perundingan tidak langsung di Doha, Qatar.

Pasar menilai negosiasi AS dan Iran tersebut membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/7/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,15 persen menjadi 67,79 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent melemah 0,85 persen ke level 70,96 dollar AS per barrel.

Penurunan harga minyak juga dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyebut pembicaraan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif.

"Proses denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti," kata Trump kepada wartawan.

Negosiasi berlangsung melalui mediator Qatar

Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Doha pada Selasa (30/6/2026).

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff menggelar pembicaraan melalui mediator Qatar tanpa bertemu langsung dengan pejabat Iran.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat pada akhir pekan lalu.

Eskalasi itu sempat mengancam keberlangsungan gencatan senjata selama 60 hari yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, Iran dilaporkan menyerang dua kapal komersial. Serangan tersebut kemudian dibalas Amerika Serikat dengan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Kekhawatiran pasokan minyak mulai mereda

Pelaku pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan.

Harapan tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama produksi minyak dunia.

Meredanya risiko terhadap rantai pasok energi turut menekan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, investor masih akan mencermati perkembangan pembicaraan antara Washington dan Teheran dalam beberapa waktu ke depan.

Hasil negosiasi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak global serta stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Iran mengekspor sekitar 50 juta barel minyak mentah dalam dua pekan setelah Amerika Serikat (AS) mencabut blokade laut terhadap pelabuhan energi negara tersebut. Lonjakan ekspor itu menandai pulihnya aktivitas perdagangan minyak Iran setelah sempat terhenti akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz.

Perusahaan pelacak tanker TankerTrackers.com menyebut volume ekspor tersebut setara sekitar 1,66 juta barel per hari sepanjang Juni 2026, dengan sebagian besar pengiriman ditujukan ke pasar Asia, terutama China.

"Dalam sekitar enam minggu, minyak mentah Iran tertahan di fasilitas penyimpanan darat ketika aset angkatan laut AS memblokir lalu lintas kapal tanker keluar dari pelabuhan. Setelah blokade dicabut, pengiriman minyak bergerak sangat cepat," demikian pernyataan TankerTrackers.com melalui akun resminya di platform X dikutip dari Middle East Eye, Kamis (2/7/2026).

Blokade laut AS mulai diberlakukan pada April 2026 seiring meningkatnya konflik dan ketegangan di Selat Hormuz. Dalam beberapa pekan, ekspor minyak Iran melalui jalur laut turun drastis dari sekitar 2,1 juta barel per hari menjadi hampir nol pada akhir Mei.

Pencabutan blokade dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026. Kesepakatan sementara tersebut diikuti penerbitan otorisasi selama 60 hari oleh Departemen Keuangan AS yang mengizinkan produksi dan penjualan minyak mentah Iran hingga 21 Agustus 2026.

Setelah pembatasan dicabut sekitar 18 Juni, kapal tanker mulai meninggalkan pelabuhan Iran secara bertahap. Dalam pekan pertama saja, lebih dari 30 juta barel minyak dikirim ke pasar internasional, termasuk melalui kapal tanker Hero II dan Diona yang membawa total lebih dari 3,8 juta barel minyak mentah.

Pulihnya pasokan minyak Iran turut mempengaruhi pasar energi global. Harga minyak dunia tercatat turun lebih dari empat persen setelah pengumuman dimulainya kembali ekspor dan tercapainya kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran.

China disebut menjadi pembeli utama minyak Iran setelah ekspor kembali dibuka. Selama ini, perusahaan penyulingan minyak China dikenal sebagai salah satu konsumen terbesar minyak Iran, termasuk melalui jalur perdagangan tidak langsung untuk menghindari kompleksitas sanksi.

Selain berdampak pada pasar energi, perkembangan tersebut juga mempengaruhi sentimen pasar keuangan global. Bitcoin tercatat menguat sekitar dua persen setelah kesepakatan sementara AS-Iran diumumkan ke publik.

Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz sehingga stabilitas kawasan itu dinilai sangat penting bagi rantai pasok energi global. Normalisasi kembali lalu lintas pelayaran di jalur tersebut dipandang menjadi sinyal meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Pengamat kini menyoroti kelanjutan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Swiss. Perkembangan pembicaraan tersebut dinilai akan menentukan keberlanjutan ekspor minyak Iran dan stabilitas jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz dalam beberapa bulan ke depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia jatuh ke level terendah dalam empat bulan terakhir menyusul optimisme terhadap kemajuan negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Aljazeera, Kamis (2/7/2026), minyak mentah berjangka Brent turun US$1,38 atau 1,89% menjadi US$71,57 per barel pada perdagangan Rabu (1/7).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi US$0,92 atau 1,32% ke level US$68,58 per barel. Kedua kontrak tersebut ditutup pada posisi terendah sejak Maret.

Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah pejabat tinggi AS menyampaikan sinyal positif terkait perundingan dengan Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut pembicaraan berlangsung "sangat baik", sementara Wakil Presiden JD Vance mengatakan proses negosiasi berjalan "sangat baik" dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Vance mengatakan pemerintah AS akan terus mendorong tercapainya kesepakatan dengan itikad baik. Menurutnya, terdapat momentum positif di kalangan pemerintahan Iran untuk membuka babak baru hubungan kedua negara.

Meski demikian, Vance menegaskan Washington tetap menyiapkan berbagai opsi apabila Iran kembali mengembangkan program nuklir, mengancam negara-negara tetangga, atau mendukung aktivitas terorisme.

"Jika Iran berupaya membangun Kembali program pengayaan nuklirnya, mengancam negara tetangga, dan mendukung terorisme, Presiden Trump memiliki opsi untuk meresponsnya," ujar Vance dalam pernyataannya.

Iran selama ini membantah tuduhan bahwa negara tersebut tengah mengembangkan senjata nuklir.

Vance juga mengonfirmasi delegasi AS saat ini melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Iran di Doha, Qatar, untuk membahas pengaturan lalu lintas maritim, termasuk keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembahasan antara mediator Qatar dan Pakistan dengan delegasi AS maupun Iran menghasilkan "kemajuan positif" terkait sejumlah isu yang dibahas.

”Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat setelah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran selesai dilaksanakan,” tulis juru bicara tersebut di X.

Mantan diplomat AS Gordon Gray menilai penggunaan istilah "kemajuan positif" menunjukkan kedua belah pihak terlibat secara serius dalam proses diplomasi.

"Istilah 'kemajuan yang positif' jauh lebih baik dibanding mengatakan pembicaraan berlangsung 'terbuka dan terus terang', yang dalam bahasa diplomatik biasanya berarti perundingan berjalan buruk. Saya memandangnya sebagai sinyal yang baik,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memacu digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai strategi utama untuk mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menembus target optimistis sebesar Rp2,7 triliun.

Pada APBD 2026, target PAD Kota Makassar sejatinya ditetapkan sebesar Rp2,32 triliun. Namun, lewat Rapat Koordinasi PAD 2026, jajaran pemerintah kota sepakat mendorong seluruh potensi pendapatan dan inovasi digitalisasi guna mengejar tambahan potensi hingga menyentuh angka Rp2,7 triliun.

Untuk mengeksplorasi potensi tersebut, Pemkot Makassar menggandeng sektor perbankan guna merumuskan kerja sama strategis, khususnya dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan efektivitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly menegaskan komitmen kuat pemkot dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menurutnya, Makassar sejauh ini konsisten berada di jalur progresif dalam implementasi sistem pembayaran digital.

“Makassar sangat giat mendorong digitalisasi. Dalam evaluasi transaksi P2DD oleh Bank Indonesia, Pemkot Makassar termasuk yang paling aktif menggunakan sistem pembayaran digital,” ujar Andi Zulkifly kepada Bisnis belum lama ini.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar kini tengah mengembangkan Lontara+, sebuah aplikasi integrasi layanan publik yang diproyeksikan menjadi pusat seluruh layanan dan transaksi digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ke depan, semua layanan akan terdigitalisasi, mulai dari perumda, pasar, parkir, hingga sektor lainnya. Lontara+ menjadi integrasi berbagai aplikasi OPD agar pelayanan lebih efektif dan terpusat,” jelas Andi Zulkifly.

Meskipun menunjukkan tren positif pada sektor pajak, dia mengakui masih ada ruang evaluasi dalam optimalisasi pendapatan daerah, terutama pada pos retribusi. Sektor seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi kebersihan dinilai masih memerlukan penetrasi digital yang lebih kuat untuk meminimalkan kebocoran dan menggenjot capaian.

Langkah digitalisasi ini mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Regional Funding & Transaction Head Region 15 Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dodi M. Reza menyatakan kesiapan perseroan untuk mendukung penuh ekosistem digital Pemkot Makassar.

Salah satu langkah awal yang diakselerasi adalah integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pembayaran PBB kini bisa dilakukan langsung melalui aplikasi BRImo. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kerja sama antara Pemkot Makassar dan BRI,” kata Dodi.

Dodi optimistis perluasan digitalisasi ini akan berjalan mulus mengingat tingkat literasi digital masyarakat ibu kota Sulawesi Selatan ini tergolong tinggi.

“Masyarakat Makassar sudah sangat adaptif terhadap ekosistem digital, termasuk dalam penggunaan QRIS. Kami juga siap melakukan sosialisasi secara intensif agar kolaborasi ini berjalan optimal,” imbuhnya.

Ke depan, BRI telah menyiapkan sejumlah skema kerja sama lanjutan, termasuk integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik yang lebih komprehensif, guna mendukung target fiskal Pemkot Makassar tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Kepercayaan terhadap sebuah data tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dihimpun, tetapi juga oleh metodologi yang digunakan. Prinsip itu menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS menerapkan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengacu pada standar internasional. Pendekatan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan.

"BPS menyelenggarakan sensus ekonomi menggunakan metodologi statistik resmi dengan proses bisnis yang mengikuti standar internasional agar informasi yang dihasilkan akurat, utuh, dan dapat dipercaya," bunyi keterangan tertulis, Rabu (1/7).

Salah satu prinsip utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah pendataan secara lengkap. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan mendata seluruh kegiatan usaha di setiap wilayah kerja statistik.

Petugas sensus tidak memilih usaha secara acak. Mereka mengidentifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang ditemukan di wilayah tugasnya agar setiap usaha memiliki peluang yang sama untuk tercatat.

Pendekatan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, usaha rumah tangga, usaha informal, hingga perusahaan berskala besar. Usaha yang beroperasi tanpa lokasi fisik tetap juga menjadi bagian dari pendataan.

Menurut BPS, metode tersebut memungkinkan sensus menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan karakteristik perekonomian nasional. Pendekatan pendataan lengkap juga diterapkan oleh banyak negara dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.

Selain pendataan lapangan, BPS memanfaatkan data administrasi sebagai salah satu sumber informasi. Data tersebut membantu memperkaya hasil sensus sekaligus meningkatkan efisiensi proses pendataan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi. Masih ada berbagai jenis usaha yang belum tercatat karena baru berdiri, belum memiliki izin, dijalankan dari rumah, atau beroperasi secara digital.

Karena itu, pendataan langsung tetap menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini memungkinkan usaha yang sebelumnya belum tercakup dalam data administrasi masuk ke dalam statistik resmi.

"Data administrasi dan pendataan lapangan saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih lengkap," tegas rilis resmi.

BPS juga menerapkan metodologi yang sama ketatnya pada seluruh tahapan penyelenggaraan sensus. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan konsep dan kuesioner, pelatihan petugas, pendataan, pengolahan data, hingga penyajian hasil.

Setiap tahapan melalui mekanisme penjaminan kualitas agar data yang dihasilkan memenuhi standar statistik resmi. Dengan demikian, kualitas informasi tetap terjaga sejak proses pengumpulan hingga publikasi.

Penyusunan pertanyaan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna data. Informasi yang dihimpun diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perkembangan ekonomi Indonesia.

BPS menilai metodologi yang terstandar menjadi fondasi penting dalam menghasilkan statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang berkualitas diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat serta menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan.

Pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan aturan yang menjadi payung hukumnya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sedang disiapkan.

Maman menyebut kebijakan tersebut membuat pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada UMKM.

"Mereka (pengemudi ojol) akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro dan mereka akan berhak mendapatkan semua insentif serta fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," katanya di kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan salah satu fasilitas yang akan diperoleh pengemudi ojol nantinya adalah pembebasan pajak. Mayoritas pengemudi ojol berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, sehingga memenuhi syarat fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun.

Selain itu, pengemudi ojol juga akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan, mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas, hingga pelatihan usaha.

Maman mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut dia, seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis dikategorikan sebagai pengusaha mikro.

"Sebagian besar teman-teman asosiasi ojol dan segala macam juga mengharapkannya ke arah sana (dikategorikan menjadi pengusaha mikro). Makanya semua ini kita lakukan karena merupakan aspirasi teman-teman penggiat usaha ojol di bawah," ujar Maman.

Ia mengatakan pengemudi ojol nantinya tetap dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa, sekaligus membuka usaha lain. Bahkan, usaha tersebut bisa dijalankan oleh anggota keluarga mereka, sehingga memberikan tambahan sumber penghasilan.

Kementerian UMKM bersama aplikator juga akan menyiapkan beberapa program dan memetakan potensi usaha yang dapat diambil para pengemudi.

"Apa yang terjadi sekarang adalah teman-teman ojol mendapatkan kemanfaatan berupa fleksibilitas waktu. Dari fleksibilitas itu kita juga akan memberi mereka kesempatan membuka usaha di luar pekerjaan sebagai ojol," ujar Maman.

Apabila dalam penggodokan rencana ini ada masalah administrasi yang menghalangi, Maman mengingatkan semangat kebijakan ini adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pengemudi ojol.

Menurut dia, persoalan administratif maupun persyaratan teknis tidak perlu menjadi perhatian utama pada tahap awal karena pemerintah, perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi masih menyusun teknis pelaksanaannya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai Rp73,5 triliun per tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saherrudin mengatakan angka tersebut baru sekitar 3 persen dari total APBN.

"Saat ini, belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun," katanya dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Berdasarkan paparan Herman, rata-rata belanja tersebut merupakan pengeluaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim sepanjang 2018-2024.

Namun, pembiayaan dari APBN itu masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim nasional yang tercantum dalam Third Biennial Update Report. Belanja pemerintah baru memenuhi sekitar 12,9 persen dari total kebutuhan.

Herman pun meminta agar sektor swasta dapat berkontribusi lebih besar lagi agar kebutuhan pendanaan iklim nasional bisa terpenuhi.

[Gambas:Youtube]

"Belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta," ujar Herman.

Ia mengatakan Indonesia telah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT) untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja pemerintah yang berkaitan dengan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Melalui mekanisme tersebut, pertimbangan perubahan iklim diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran agar selaras dengan target iklim nasional.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman.

Herman menegaskan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta ke sektor iklim.

Menurut dia, Indonesia juga telah membangun berbagai instrumen pembiayaan iklim, mulai dari APBN, anggaran pemerintah daerah, insentif fiskal, Green Sukuk, SDG Bonds, hingga Blue Bonds.

Di luar APBN, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral.

"Tujuan kami sangat jelas. Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan," ujar Herman.

"Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta," pungkasnya.