JAKARTA - Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hasil survey Mei 2026, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja Presiden sementara 27,1% menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja kedua pimpinan negara tersebut.

“Secara rata-rata masih cukup bagus. Sekitar 68,2% puas dengan kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Di tengah ancaman perang dan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak pasti, angka kepuasan tersebut cukup membanggakan. Kita harus jujur,” ucap Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli pada Rabu (10/6) siang.

Survei juga menempatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri dengan kinerja terbaik. Sebanyak 36,8% responden memilih Purbaya sebagai Menteri yang paling baik kinerjanya dalam melayani masyarakat. “Purbaya menjadi Menteri yang paling baik kinerjanya di mata responden. Menteri Presiden Prabowo ini memang tampak disukai masyarakat,” ucap Fadhli.

Fadhli menilai kepuasan publik ini juga dipengaruhi oleh optimisme terhadap agenda pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasil survei mencatat sebanyak 68,8 persen responden percaya rezim Prabowo-Gibran bekerja dengan baik dan optimal dalam memberantas korupsi. Bersamaan dengan itu, sekitar 62,5% responden juga yakin penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo sudah berjalan adil.

”Publik sangat percaya pemerintahan Prabowo-Gibran punya komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan kasus terakhir, di mana Kepala dan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dicopot dan dicokok Kejaksaan Agung. Ini jadi pertanda bahwa Presiden Prabowo tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Berdasarkan hasil survei tadi, publik pun tak terlalu menuntut agenda reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat, hanya 48,1% responden yang setuju reshuffle harus dilakukan saat ini. Sebanyak 32,1% justru menolak jika reshuffle kembali dilakukan Presiden Prabowo.

“Boleh jadi ini sinyal publik agar kabinet justru semakin bekerja optimal. Publik memberi kesempatan kepada Menteri-Menteri pilihan Presiden Prabowo untuk menunjukkan kinerja yang lebih optimal,” kata dia.

Sejalan dengan cukup tingginya angka kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi juga demikian. Hasil survei Adidaya Institute mencatat 61,1% responden percaya bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara umum lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bersamaan dengan itu sebanyak 59,6 responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo berhasil mengalami peningkatan.

Lihat video: Prabowo Resmi Lantik Pimpinan Baru BGN, Nanik S Deyang dan Mayjen TNI Trenggono!!



“Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dengan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,” kata dia.

Karena itu, bagi Fadhli, mayoritas responden pun percaya keberhasilan program swasembada beras bakal tercapai kembali di tahun ini. Statistik survei mencatat sebanyak 68,6 persen responden meyakini agenda swasembada beras akan kembali dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ini.

Untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, mayoritas responden pun berharap pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebanyak 63,2% responden menolak atau tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM lantaran naiknya harga minyak dunia imbas perang Iran melawan Amerika-Israel.

“Sebanyak 63,2% responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM,” tuturnya.

Survei Adidaya Indonesia tersebut juga menunjukkan fakta besarnya dukungan publik terhadap program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan survei, rerata lebih dari 70% responden mendukung ketiga program unggulan itu.

“Tidak seperti di sosial media yang riuh dengan pesimisme, di dunia nyata, mayoritas publik justru mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran. Statistik surveinya bahkan sangat menarik dan membanggakan,” ucap Fadhli.

Pada Program MBG, sebanyak 71,5% responden tampak memberi dukungan kepada program tersebut. Selanjutnya sekitar 75,6% responden mendukung KDKMP dan 93,3% menyatakan dukungan pada program CKG.

“Hasil survei sangat mengagumkan. 71,5% setuju MBG, 75,6% menyetujui KDKMP dan 93,3% mendukung program CKG. Di tengah tingginya kritik dan keluhan di media-sosial media, angka persetujuan responden ini tentu menjadi modal dukungan keberlanjutan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Fadhli.

Diamenambahkan, sebanyak 67,6% responden percaya bahwa program MBG berdampak langsung pada keluarga. Pun demikian pada program CKG, sebanyak 82,6% responden yakin program tersebut berdampak kepada keluarga. Hanya pada program KDKMP, publik tak yakin program tersebut bermanfaat langsung bagi keluarga.

“Mayoritas responden juga percaya program MBG dan CKG bakal berdampak langsung pada keluarga. Hanya pada program KDKMP, keraguan publik atas dampak langsung pada keluarga berada pada level yang cukup tinggi. Itu artinya lebih banyak masyarakat yang merasakan dampak positif MBG ketimbang kelompok yang menolak MBG,” kata Fadhli.

Namun demikian, responden tetap menyoroti problem tata kelola sebagai masalah yang paling utama. Dalam konteks program MBG, sebanyak 24,9% responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama. Sementara pada konteks KDKMP, sekitar 23,1% responden menjadikan tata kelola organisasi sebagai masalah utama. Hanya pada program CKG, sebanyak 32,2% responden justru memilih sosialisasi sebagai permasalahan utama.

“Semua responden sepakat masalah utama ada pada tata kelola organisasi, baik pada program MBG maupun KDKMP. Karena itu, pesannya sungguh sangat sederhana: program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran harus terus berjalan,” tuturnya.

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. Sebanyak 62,5% responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar).

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Survei Adidaya Insititute ikut memotret elektabilitas calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres). Dalam survei, Prabowo Subianto masih menjadi Capres dengan popularitas tertinggi dengan angka sebesar 96,6%. Popularitas Prabowo kemudian diikuti Gibran Rakabuming (92,7%), Anies Baswedan (91,5%), Dedi Mulyadi (90,4%) dan Ganjar Pranowo

Pada sisi elektabilitas juga demikian. Jika pilpres 2029 dilakukan hari ini, sebanyak 32,6% responden dengan mantap memilih Prabowo Subianto. Disusul berikutnya oleh Dedi Mulyadi sebanyak 14,2% responden, Anies Baswedan 10,7%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,5% dan Ganjar Pranowo 2,8%.

“Kita tidak bisa menolak kenyataan ini. Dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan ini, Prabowo Subianto justru masih menjadi Calon Presiden terkuat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ini tentu karena kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo,” kata dia.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Rakka justru tidak menjadi Cawapres dengan elektabilitas tertinggi. Mengacu pendapat responden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) malah menjadi Cawapres dengan raihan elektabilitas tertinggi sebesar 23,9%. Posisi selanjutnya kemudian diisi AHY dengan raihan elektabilitas sekitar 13,8 persen dan Gibran Rakabuming yang memiliki elektabilitas sebesar 13,7%.

“Dengan elektabilitas yang cukup besar, KDM dan AHY bisa menjadi kuda hitam dalam opsi pencalonan Cawapres di Pilpres mendatang. Ini harus jadi early warning bagi mas Gibran,” ucap Fadhli.

Senada dengan popularitas dan elektabilitas Capres Prabowo Subianto yang tinggi, Gerindra menjadi partai politik yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tertinggi jika pemilu legislatif dilakukan pada saat ini. Gerindra berhasil meraih elektabilitas sebanyak 30.5%, disusul oleh PDIP yang mendapatkan elektabilitas sebesar 11,5% dan PKS dengan raihan elektabilitas sekitar 9,1%.

Fadhli pun menduga raihan elektabilitas Gerindra tersebut memiliki keterkaitan dengan keberhasilan sejumlah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG, KDKMP dan CKG.

“Saya kira raihan elektabilitas Gerindra memang tidak dapat dipisahkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Karena dalam pandangan masyarakat, keberhasilan pemerintahan Prabowo tentu merupakan bagian dari keberhasilan Gerindra. Di level bawah (akar rumput), kader dan kekuatan partai Gerindra menjadi penopang pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” tutur dia.

Untuk diketahui, survei Adidaya Institute dilakukan dengan tatap muka (offline) pada 1-8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden. Survei dilaksanakan kepada seluruh responden yang tersebar di 38 provinsi dengan mengambil waktu kurang lebih sekitar 15 menit.

Survei ini kembali menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adidaya Institute bahkan menggunakan quality control yang sangat ketat kepada responden dengan melakukan upload foto dan memberikan share location dengan google maps.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi. Penghargaan itu diraih dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin, 27 April 2026.

Dalam evaluasi nasional tersebut, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 (kategori tinggi), meningkat signifikan dibanding empat tahun sebelumnya.

Penghargaan LPPD merupakan evaluasi nasional yang dilakukan dengan melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan capaian itu menjadi indikator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

“Penilaian LPPD mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruhnya diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Benyamin, proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan detail, mulai dari kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Laporan tersebut juga dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, seperti RPJMD dan RPJMN.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.

Berdasarkan data evaluasi LPPD, peringkat kinerja Tangsel terus meningkat, dari posisi 23 nasional pada 2022 dengan skor 2,95 (kategori sedang), menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, lalu naik ke peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga masuk tiga besar nasional pada 2025.

Benyamin menilai, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. “Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja,” jelasnya.

Benyamin menambahkan, penghargaan LPPD bukan hanya soal angka atau peringkat, tetapi mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Benyamin meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi pemerintahan.

“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memilih fokus bekerja menunaikan amanah rakyat di tengah kritik yang menyebut program Presiden Prabowo Subianto sebagai “politik gentong babi” serta isu menteri sebagai titipan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya telah memantau pernyataan tersebut, namun menegaskan pemerintah tidak ingin larut dalam polemik.

“Monitor, tapi mari kita fokus untuk bekerja. Pemerintah diberi amanah secara sah dan konstitusional untuk lima tahun, dan kami sedang bekerja keras memenuhi amanah itu,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, alih-alih menanggapi kritik secara retoris, pemerintah memilih menunjukkan kinerja melalui program konkret, khususnya di sektor ekonomi.

Menurutnya, strategi utama yang dijalankan saat ini adalah mendorong industrialisasi dan hilirisasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari sisi ekonomi, kuncinya adalah industrialisasi dan hilirisasi. Banyak hal yang sudah kita jalankan dan akan terus dipercepat,” katanya.

Proyek Waste to Energy dan Hilirisasi Dikebut

Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah akan merealisasikan sejumlah proyek strategis, termasuk program waste to energy yang ditargetkan mulai berjalan di puluhan daerah.

Awalnya direncanakan di 33 kabupaten/kota, namun setelah penyesuaian di lapangan, jumlahnya menjadi 29 titik.

“Insyaallah bulan April ini semua sudah dilakukan groundbreaking,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peletakan batu pertama untuk 21 proyek hilirisasi dalam periode yang sama.

Prasetyo menekankan, seluruh program pemerintah telah dirancang dan dituangkan dalam dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJCP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurutnya, pelaksanaan program tetap mempertimbangkan dinamika global, termasuk faktor geopolitik yang turut memengaruhi kondisi dalam negeri.

Komitmen untuk Kepentingan Publik

Oleh sebab itu, dia memastikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih tetap berkomitmen bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat.

“Orientasi Bapak Presiden selalu untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Itu yang menjadi pegangan kami,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga merespon terkait dengan kritik pengamat politik Saiful Mujani terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Teddy Indra menekankan bahwa dirinya belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful.

“Wah, duh, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Termasuk, saat ditanya soal pernyataan Saiful berkaitan dengan program gentong babi itu. Menurut Teddy, Prabowo belum mengetahui kritik Saiful lantaran berfokus terhadap program kerjanya.

“Apalagi Bapak Presiden. Pak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” tandas Teddy.

Sekadar informasi, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menjadi pembicaraan beberapa waktu belakangan buntut pernyataannya soal pemakzulan Presiden Prabowo.

Saiful menyebut Prabowo tidak presidensial dan tidak mempan jika diberikan saran-saran perbaikan saat menjadi pembicara penutup dalam forum halal bihalal pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertipkan”.

Bahkan, Bagi Saiful, program yang digagas Prabowo seperti makan bergizi gratis, koperasi desa/kelurahan, sekolah rakyat, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan bagian dari politik gentong babi atau pork barrel politics yang mengalokasikan dana negara untuk program-program tertentu di daerah pemilihan guna menggalang simpati dan dukungan pemilih.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

"Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat," ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.

"Di tahun pertama kita, tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata. Prestasi yang nyata. Di tengah prestasi yang nyata ini, kita menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan di mana-mana, yang telah mengakibatkan guncangan-guncangan stabilitas dunia," ujarnya.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah yang dinilainya telah berkontribusi dalam menjaga kinerja pemerintahan tetap solid.

"Alhamdulillah pemerintah kita, di mana Saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin sudah satu setengah tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita," ujarnya.

"Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," paparnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih menerima laporan terkait pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja tidak profesional hingga berujung pemecatan.

Purbaya mengatakan laporan tersebut masuk melalui kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" yang dibuka sejak Oktober 2025. Kanal tersebut tersedia di Whatsapp dengan nomor 0822-4040-6600.

"Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita kasih tahu beberapa orang yang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, ia belum merinci jumlah terbaru pegawai yang telah diberhentikan. Ia menyebut pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan secara berkala, salah satunya melalui forum diskusi rutin setiap Jumat.

"Nanti kalau ada waktu Jumat kita buka lagi diskusi. Saya perlu itu karena ini masukan-masukan kecil dari masyarakat, yang betul-betul aktual dialami masyarakat Indonesia," katanya.

Purbaya menegaskan laporan dari masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kinerja institusi, tidak hanya terkait kasus besar, tetapi juga persoalan sehari-hari yang dirasakan publik.

"Tapi kita perlu masukkan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia sekaligus, bukan perusahaan-perusahaan besar saja," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memecat 39 pegawai sepanjang 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menyatakan langkah tersebut diharapkan memberi efek jera dan memperbaiki integritas institusi.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti dengan kapasitas yang minimal sama," ujar Bimo dalam sebuah acara di Jakarta, November 2025.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Indekstat Research & Data Science merilis hasil Survei Nasional Peta Elektoral Januari 2026 yang memotret dinamika dukungan politik dan arah sistem kepartaian menjelang Pemilu 2029. Hasilnya, 79,2% masyarakat puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei nasional bertajuk “Peta Elektoral Januari 2026” dengan rentang pengumpulan data pada 11–25 Januari 2026 ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 38 provinsi secara proporsional dengan margin of error (MoE) sebesar 2,9%.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang telah memiliki hak pilih.

Survei ini dirancang untuk memetakan persepsi publik berkaitan dengan dinamika sosial serta peta elektoral pada awal 2026.

Head Of Politik Indekstat Konsultan Indonesia Saiful Muhjab mengatakan dari hasil survei ini didapat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh tingkat kepuasan publik yang cukup baik, mencapai 79,2%.

"Ditambah dengan nilai persepsi positif terhadap kinerja pemerintah pusat yang mencapai 85,8% serta tingginya optimisme masyarakat sebesar 82,6% yang meyakini Indonesia akan menuju arah yang lebih baik ke depan" jelas Saiful di Jakarta, Kamis (12/2/2025).

Saiful mengungkapkan dari hasil survei tersebut juga berdampak di level elektoral partai politik, di mana Partai Gerindra masih memimpin dengan elektabilitas secara tertutup sebesar 37,0%, disusul oleh PDIP 7,9%, Partai PKB 7,7%, Demokrat 6,9%, Golkar 5,8%, PKS 5,3% dan PAN 3,9%. Saiful mengungkap hal ini dilatarbelakangi oleh figur calon yang diusung.

"Menariknya, alasan utama masyarakat dalam memilih partai politik sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis 48,1% yakni ketertarikan pada figur calon yang diusung oleh partai tersebut 27,9%. Kekuatan partai-partai ini didukung oleh tingkat loyalitas pemilih yang stabil, di mana secara nasional terdapat 72,0% pemilih yang sudah mantap

dengan pilihannya" ungkapnya.

Saiful juga merinci secara spesifik, kelompok pemilih paling loyal (strong voters) ditemukan pada pendukung PKS 78,5%, PDI Perjuangan 77,4%, dan Golkar 74,1%, sementara Gerindra dan Nasdem menyusul dengan tingkat kemantapan masing-masing sebesar 72,3% dan 72,2%.

Sementara itu, menyinggung potensi bursa pencapresan ke depan Saiful memaparkan Prabowo Subianto masih mendominasi bursa calon Presiden 2029 mendatang dengan elektabilitas secara tertutup 48,9%, diikuti oleh Dedi Mulyadi 16,9% dan Anies Baswedan 10,1%.

"Mayoritas pemilih calon Presiden 2029 (49,7%) menyatakan faktor persona dan kepribadian calon adalah pertimbangan utama mereka," ucapnya.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam pemaparan hasil survei yaitu Pakar Politik UGM Mada Sukmajati, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus.

Bendahara Dewan Eksekutif Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra Mohamad Hekal serta Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra.

Mada Sukmajati menyampaikan terdapat peningkatan elektabilitas Partai Gerindra, namun tidak ada perubahan yang sangat signifikan hingga menuju 2029. Menurutnya, diskusi ini relevan dikaitkan dengan Prolegnas Pemilu, terutama dalam membaca arah sistem kepartaian ke depan.

Mada juga mempertanyakan apakah tren politik 2029 akan menyerupai pola kemenangan Partai Demokrat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mada menilai bagi partai-partai lain mengejar ketertinggalan Gerindra bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, arah ke depan sangat bergantung pada keputusan internal Gerindra, apakah akan terus meningkatkan elektabilitas dengan konsekuensi penataan ulang koalisi, atau justru menahan laju di kisaran sekitar 30%.

Menurut Mada, kekuatan tersebut lebih bersumber pada figur Prabowo Subianto dibandingkan institusi partai, sehingga akan sangat tergantung pada sejauh mana kepuasan internal Gerindra.

Mada menekankan pentingnya pengelolaan kontestasi politik ke depan. Mada mengingatkan dominasi kekuatan politik yang terlalu besar tidak pantas jika tidak dimanajemen dengan baik. Ia juga menilai bahwa beberapa narasi politik di tingkat DPRD sebelumnya justru tidak menguntungkan bagi Partai Gerindra. Dalam situasi ini, Mada mempertanyakan apakah partai-partai lain akan menyerah melihat dominasi Gerindra, atau justru memandangnya sebagai peluang politik.

Mada menambahkan, dari perspektif koalisi pemerintahan saat ini, manfaat kekuasaan paling besar dirasakan oleh Partai Gerindra, termasuk dibandingkan dengan partai-partai di luar pemerintahan. Hal ini memunculkan kemungkinan adanya redefinisi peran partai penyeimbang atau reposisi politik, khususnya oleh PDI Perjuangan. Ia juga menilai bahwa partai-partai di luar koalisi belum mampu membuat program alternatif mereka diterima publik.

Mada menilai secara nyata sistem kepartaian Indonesia pada 2029 berpotensi mengarah pada sistem partai hegemonik. Terkait perilaku pemilih, Mada menjelaskan bahwa meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi, hasilnya tidak menunjukkan kejutan besar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membaca karakter pemilih dalam rentang waktu beberapa tahun, khususnya pada generasi milenial dan Gen Z, termasuk menguji seberapa kuat party identification dan konsistensi pilihan mereka hingga 2029.

Dalam konteks kelembagaan, Mada menyampaikan bahwa temuan survei ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi II DPR dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, dari sudut pandang Gerindra, revisi besar mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Namun, isu ambang batas parlemen tetap krusial. Jika ambang batas dipertahankan di angka 4%, maka banyak partai berpotensi tidak lolos ke parlemen, sehingga perlu dipertimbangkan kembali, termasuk implikasinya bagi penyelenggara pemilu.

Terkait pencalonan Presiden 2029, Mada menilai belum muncul figur calon presiden yang benar-benar kuat dan sepadan dari sisi kepemimpinan partai. Sebaliknya, kontestasi calon wakil presiden dinilai akan jauh lebih terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jika skema calon tunggal tidak diperbolehkan, terdapat potensi munculnya calon simbolik atau praktik politik transaksional. Meskipun elektabilitas Prabowo dinilai kuat, menurutnya tetap ada berbagai tantangan personal dan politik yang perlu diperhitungkan menjelang 2029.

Perwakilan Partai Gerindra Mohamad Hekal menanggapi dengan menjelaskan pada Pemilu 2024 fenomena quartile effect semakin melemah, karena paket-paket suara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada figur caleg tertentu. Hampir seluruh wilayah telah terjangkau oleh mesin partai, sehingga ruang untuk mendapatkan quartile effect menjadi semakin kecil. Ia menyampaikan bahwa Gerindra sempat berasumsi target kemenangan hingga 53%, namun hasil akhirnya menempatkan partai di urutan ketiga. Menurutnya, hal tersebut tidak dimaknai sebagai keinginan untuk mendominasi seluruh ruang politik.

Hekal juga menegaskan hasil survei seperti ini penting sebagai bahan evaluasi internal, termasuk untuk mempertajam program-program partai di masyarakat, mengidentifikasi program unggulan yang berhasil maupun yang

kurang sukses. Ia menyoroti faktor ekonomi sebagai variabel penting, mengingat basis pemilih banyak berasal dari kelompok desil 1–8. Isu lapangan pekerjaan dinilai krusial, terutama karena sebagian pemilih dari kalangan buruh masih belum memiliki preferensi politik yang mantap.

Deddy Sitorus menyampaikan bahwa fenomena quartile effect juga tidak terlihat signifikan. Deddy mempertanyakan mengapa diskusi elektabilitas tidak dikaitkan secara lebih serius dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya, tingkat kepuasan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas politik, khususnya bagi pihak incumbent. Ia menilai bahwa pendekatan survei kuantitatif saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan pendalaman kualitatif seperti FGD agar fenomena yang terjadi di publik dapat dijelaskan secara lebih komprehensif. Ia juga mempertanyakan dinamika pemilih kuat (strong voters) dan potensi manuver politik mereka.

Politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra menyampaikan meskipun saat ini Demokrat berada di posisi keempat, partai tidak menyerah dan akan terus mengaktifkan mesin partai. Ia menyebutkan bahwa konsolidasi telah berjalan sejak lebih dari satu tahun pascakampanye. Herzaki menyampaikan Demokrat berkomitmen untuk mengawal dan memaksimalkan keberhasilan program-program pemerintah, sekaligus mendorong kader-kadernya untuk bertanggung jawab secara politik.

"Peran media dan masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dinilai sangat penting," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi contoh nyata kinerja pemerintah yang berprestasi dan membanggakan. Capaian tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian Kilang Minyak Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1).

Presiden menyebut keberhasilan tim pertanian sebagai fondasi penting dalam membangun kedaulatan dan daya saing Indonesia.

"Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Dan ini bukan kita apa menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa capaian sektor pertanian memiliki arti strategis, tidak hanya dari sisi peningkatan produksi pangan, tetapi juga dalam membangun mentalitas bangsa yang kuat dan mandiri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus merasa rendah diri atau kalah bersaing dengan negara lain.

"Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar Prabowo.

Presiden mengungkapkan, keberhasilan di sektor pertanian merupakan hasil kerja keras, konsistensi kebijakan, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga sejak awal masa pemerintahannya. Target besar swasembada pangan yang sebelumnya dipatok empat tahun, justru mampu dicapai jauh lebih cepat dari perencanaan awal.

"Waktu saya mengambil alih ke pimpinan nasional setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober. Saya beri target kepada tim saya untuk sasada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun," ujar Prabowo.

"Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita dari sinergi kabinet yang saya pimpin. K/L - K/L bekerja sama semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal," kata Prabowo.

Salah satu terobosan besar yang disoroti Presiden Prabowo adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama petani. Presiden menggambarkan rumitnya birokrasi distribusi pupuk di masa lalu yang membuat petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.

"Waktu itu ada 145 peraturan, ada 11 K/L yang harus menyetujui, harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas dengan memangkas seluruh regulasi yang menghambat, sehingga distribusi pupuk dapat langsung dirasakan petani di lapangan.

"145 peraturan kita hapus dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan cukup satu tanda tangan, satu instruksi. Kemudian pupuk itu langsung ke petani dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa. Benar dia petani di sini," jelasnya.

Reformasi tersebut, lanjut Presiden, tidak hanya mempermudah akses pupuk bagi petani, tetapi juga mencetak sejarah baru dalam kebijakan harga pupuk nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan industri pupuk dalam negeri.

"Dan akhirnya kita berhasil pertama kali dalam sejarah bangsa kita, kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih kasih tahu biarlah pabrik dapat keuntungan 5% sehingga kita turunkan cukup 20%. Tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada," ungkap Presiden.

Keberhasilan reformasi pupuk tersebut berdampak langsung pada kinerja sektor perberasan nasional. Presiden menyebut kondisi petani beras saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia, baik dari sisi produksi, cadangan, maupun kesejahteraan.

"Ini contoh sekarang juga perberasan. Perberasan petani-petani beras sekarang penghasilannya naik, nilai tukur petani naik dari 106 menjadi 125 tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi, produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia," kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara merdeka. Ketahanan pangan, menurutnya, merupakan fondasi penting dalam menjaga martabat bangsa dan melindungi rakyat.

"Negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini," tegas Presiden.

Presiden Prabowo menutup penegasannya dengan menyatakan bahwa keberhasilan sektor pertanian harus menjadi contoh bagi sektor lain dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera, melalui keberanian melakukan reformasi serta keberpihakan nyata kepada rakyat.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Taklimat Awal Tahun kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026). Taklimat ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus menyusun langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa untuk memberi taklimat awal tahun 2026,” ucap Presiden mengawali taklimatnya.

Menurut Kepala Negara, selain melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di tahun 2025, taklimat ini juga dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kondisi bangsa.

“Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu, selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” katanya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya fokus dan pandangan pada langkah konkret dan target yang harus dicapai pada tahun 2026.

“Selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai,” lanjutnya.

Sebelumnya, acara taklimat awal tahun dibuka dengan penayangan video perkembangan satuan tugas Jembatan pada satu minggu pertama tahun 2026. Penayangan video ini menjadi pengantar awal untuk menggambarkan kerja nyata pemerintah di lapangan khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam pembukaannya, menjelaskan bahwa Satgas Jembatan tidak hanya berfokus pada wilayah terdampak bencana, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Satgas ini tidak hanya membangun jembatan di daerah bencana, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Jembatan gantung, menyambung desa, memajukan negeri,” ucap Setkab Teddy.

JAKARTA - Hasil survei Adidaya Institute menyatakan publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran cukup bersih dari praktik korupsi. Menurut survei yang berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November tersebut, 78,5% responden percaya bahwa Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi.

“Publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” ungkap Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute Ahmad Fadhli, Rabu (3/12/2025).

Publik juga menganggap pemerintahan Prabowo-Gibran jauh dari tindakan kolutif. Sebanyak 72,2% responden menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. “Sebanyak 72,2% responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.

Survei Adidaya Institute dilaksanakan melalui metode tatap muka atau offline selama 8 hari pada 27 Oktober-3 November 2025. Survei dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan 1.240 orang responden. Survei ini diketahui juga menggunakan metode probability sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,78% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pada survei Adidaya Institute, meski terdapat banyak program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro-rakyat, namun ternyata hanya tiga yang paling diketahui masyarakat. Posisi teratas ditempati Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui sebanyak 94,7% responden.

Sementara posisi kedua dan ketiga secara berurutan diduduki Program Kopdes Merah Putih yang dikenali sebesar 60,2% responden dan program cek kesehatan gratis yang diketahui 57,3% responden.

“Tiga program unggulan Prabowo-Gibran yang paling diketahui responden adalah Makan Bergizi Gratis 94,7%, Koperasi Desa Merah Putih 60,2% dan Cek Kesehatan Gratis 57,3%,” jelas Fadhli.

Sementara pengetahuan publik atas program 3 juta rumah, sekolah rakyat dan kampung nelayan Merah Putih terbilang cukup rendah. Dari hasil survei tersebut, ternyata kurang dari 50% responden yang mengetahui ketiga program itu.



“Ternyata pada beberapa program unggulan yang lain, tingkat pengetahuan publik tidak berada pada level yang demikian. Misalnya pada program 3 juta rumah, Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan Merah Putih, tingkat pengetahuan publik rata-rata di bawah 50%,” ucapnya.

Responden juga menilai sejumlah masalah utama yang dihadapi dalam seluruh program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya pada Program MBG, tata kelola dan pengawasan menjadi perhatian publik dengan statistik masing-masing sebesar 34,2% dan 19,1%.

Pada program Kopdes Merah Putih. Selain tata kelola 28,0% dan anggaran 18,8%, ternyata publik cukup menyoroti aspek sosialisasi. Sebanyak 18,2% responden menilai masalah utama ada pada persoalan sosialisasi Kopdes Merah Putih.

“Persoalan tata kelola dan anggaran masih menjadi perhatian besar masyarakat. Mayoritas publik masih menilai aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban program masih belum transparan ke masyarakat,” ucap Fadhli.

Senada dengan program Kopdes Merah Putih, persoalan sosialisasi juga menjadi perhatian publik di program pembangunan 3 juta rumah. Sebanyak 24,4% responden menganggap sosialisasi sebagai masalah utama program utama di bidang properti tersebut. Hanya sekitar 12,5% responden yang menganggap program ini tidak akan tepat sasaran.

“Hampir serupa, pada program pembangunan 3 juta rumah dan program kopdes Merah Putih, responden justru berfokus pada aspek sosialisasi. Ini berarti masyarakat menilai aspek sosialisasi masih sangat minim pada kedua program tersebut,” tutur Fadhli.

Survei Adidaya Institute juga menunjukkan Kepresidenan sebagai lembaga yang paling dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan sebesar 94,8%. Disusul TNI yang memperoleh kepercayaan 92,3 responden dan MPR-RI yang mendapat kepercayaan 79,8%.

“Setidaknya lewat tindakan Presiden Prabowo yang menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pendidikan nasional dengan beragam program unggulan pemerintah, publik percaya bahwa tindakan ini bukan hanya sekedar omon-omon atau wacana,” ungkap Fadhli.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memperoleh kepercayaan responden sebanyak 72,0%. Sementara Polri hanya mendapat kepercayaan sebanyak 62,3% responden. DPR-RI menjadi lembaga negara yang memiliki kepercayaan responden yang terendah, dengan pilihan 54,7% responden.

“Tampaknya publik masih terngiang dengan tragedi Agustus Kelabu yang bermula dari persepsi buruk DPR-RI dan kinerja Polri yang dinilai tidak profesional menangani demonstrasi. Sementara imbas perlakuan hukum berbanding terbalik antara Tom Lembong dan Hasto dengan Bobby Nasution, KPK dianggap kental dengan intervensi politik. Kedua hal tersebut mempengaruhi rendahnya kepercayaan responden kepada masing masing lembaga negara tersebut,” ucap Fadhli.

Fadhli mengklaim survei Adidaya Institute ini menjadi survei pertama yang dilakukan dalam waktu dekat setelah tragedi Agustus Kelabu. Rentang waktu tersebut, menurutnya, menjadi waktu yang paling obyektif untuk menilai pendapat masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Saya kira survei ini menjadi survei dengan momentum paling obyektif untuk mengukur kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat ditanya pendapat dan pandangannya setelah mereka meluapkan kekecewaannya pada bulan Agustus lalu,” tutur dia.

JAKARTA - Lembaga Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, sebanyak 82,44% publik puas

Tingginya angka kepuasan ini dinilai mencerminkan program-program pemerintah yang bersifat langsung menyentuh masyarakat telah mulai dirasakan manfaatnya.

“Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan nyata seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan energi, dan koperasi Merah Putih benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Direktur Bidang Hukum PRI Arif Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Selain program ekonomi dan sosial, salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah penegakan hukum yang dinilai semakin tegas dan transparan.

“Saya menilai banyak persoalan hukum yang kini diselesaikan secara tuntas. Ketegasan Pak Prabowo dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi telah menyelamatkan banyak uang negara. Hal ini menjadi tolok ukur bahwa pemerintahan saat ini benar-benar serius dalam upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Arif juga menyoroti langkah pemerintah dalam menertibkan praktik mafia migas yang selama ini merugikan negara. Menurut Arif, sinergi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan hasil nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Penindakan terhadap pelaku mafia migas menjadi bukti nyata kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM. Langkah ini membuat masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa di sektor energi,” ujarnya.

Arif juga mengapresiasi langkah cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata ulang sektor energi dengan mencabut izin-izin ilegal yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski begitu, Arif mengingatkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ke depan, terutama dalam memastikan seluruh program berjalan efektif, dan tepat sasaran.

“Ke depan, pemerintah perlu memastikan seluruh program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, dapat terealisasi dengan cepat dan menyeluruh,” tutur Arif.

Arif juga menekankan pentingnya memperkuat program ekonomi agar dapat menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Pernyataan mantan calon presiden (Capres) Anies Baswedan yang menyindir pemerintahan Prabowo Subianto semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi dinilai keliru. Pernyataan Anies dinilai cenderung emosional dan tak substantif.

Direktur Haidar Alwi Institut Sandri Rumanama membantah kritik kritikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Menurut Sandri pernyataan Anies Baswedan soal komposisi jabatan pada Kabinet Merah Putih bukan berdasarkan kompetensi tapi koneksi itu cenderung emosional dan tidak subatantif.

"Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak subtantif, namanya juga jabatan politik ya harus memiliki koneksi politiklah, tapi yang saya lihat sudah profesional kok komposisi jabatan pada Kabinet Merah Putih yang tidak profesional jabatan yang mana," katanya, Senin (3/11/2025).

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahaiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini mengatakan realisasi 20% janji-janji politik Prabowo-Gibran sudah teralisasi. "Sudah terealisasi janji-janji politik Prabowo-Gibran kok selama 1 tahun pemerintahan artinya sudah 20% progresif pemerintahan dan sudah teralisasi 20% janji janji Prabowo-Gibran,” ucapnya.

Rumana menambahkan, apalagi tiga masalah besar yang menjadi subtansi kritik dari Anies Baswedan yakni urusan makan, urusan kerja, dan urusan masa depan sudah terealisasi, mulai dari program Swasembada Pangan. Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, sudah berjalan. Selain itu soal urusan kerja pemerintah mencangkan berbagai program untuk menakan turun angka pengangguran dan itu terbukti.

Sandri menjelaskan upaya pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja melalui program magang dan padat karya berhasil menekan turun angka pengangguran. ”Sangat efektif kok buktinya berdasarkan BPS dibandingkan Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 berkurang sebesar 0,15%. TPT tercatat mengalami penurunan hingga menjadi 4,76% per Februari 2025.

Program untuk peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan dan bantuan modal usaha (misalnya Program Tenaga Kerja Mandiri), serta dukungan finansial bagi pencari kerja seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Selain itu, ada juga program pemerintah daerah seperti job fair virtual dan aplikasi informasi ketenagakerjaan untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Sandri berharap agar kritikan kritikan ke pemerintah harus subtantif berdasarkan data bukan sebatas retorika belaka.

"Kita Semua memiliki tugas yang sama seperti pak anies yakni mengontrol dan mengkritik jalan pemerintahan Prabowo-Gibran tapi harus berdasarkan data, realitas, fakta bukan sebatas retorika belaka". Pungkasnya

Seperti diketahui, Anies menyebut pemerintahan Prabowo Subianto semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Menurut Anies praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi tetapi oleh koneksi dan kedekatan politik.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu, 8 Oktober 2025.

Selain itu Anies juga menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan saat ini dalam acara “Dialog Kebangsaan Suara Rakyat” di Padang, Sabtu, 1 November 2025.

Anies mempertanyakan realisasi janji-janji besar pemerintah yang telah berjalan satu tahun atau 20 persen dari masa jabatan lima tahun.

Anies mengidentifikasi tiga keresahan utama masyarakat: urusan makan, urusan kerja, dan urusan masa depan.

JAKARTA - Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas keberhasilannya memimpin Indonesia dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, mencapai 80%.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Lee saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Sabtu (1/11/2025).

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden Lee mengungkapkan kekagumannya atas kinerja Prabowo selama satu tahun masa kepemimpinannya.

“Saya mendengar bahwa setelah satu tahun menjabat, Anda telah bekerja dengan sangat baik hingga tingkat kepercayaan publik mencapai lebih dari 80%. Ini adalah angka yang luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada Anda,” ujar Lee Jae-myung.

Presiden Lee menilai capaian tersebut mencerminkan kepercayaan kuat rakyat Indonesia terhadap kepemimpinan Prabowo, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahannya dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan nasional.

Selain itu, Lee menegaskan Korea Selatan dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang telah lama terjalin di berbagai bidang. “Republik Korea dan Indonesia telah membangun kerja sama di banyak sektor—mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, hingga pertahanan dan keamanan. Saya berharap hubungan ini akan terus berkembang,” tambahnya.

Prabowo menyambut baik pujian tersebut dengan penuh kehangatan dan menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan.

“Hubungan antara kedua negara kita selama ini sangat baik. Korea merupakan mitra yang sangat penting bagi kami dalam kerja sama ekonomi, dan secara keseluruhan hubungan antara pemerintah kita juga berjalan dengan sangat baik di bidang pertahanan,” kata Prabowo.

Pertemuan kedua pemimpin negara ini menegaskan kedekatan dan saling penghormatan antara Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus menjadi bukti pengakuan internasional atas kepemimpinan Prabowo yang efektif dan mendapat dukungan luas dari rakyat.