Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menyiapkan langkah ekspansi melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III senilai Rp700 miliar.

Direktur Utama SMDR Bani Mulia mengatakan dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru, yakni dua kapal tanker berkapasitas 4.000 deadweight tonnage (DWT) dan satu kapal peti kemas berkapasitas 10.100 DWT.

"Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas operasional perseroan sekaligus meningkatkan daya saing di sektor pelayaran dan logistik yang terus berkembang," ujarnya dalam paparan publik, Rabu (24/6/2026).

Ekspansi armada juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menangkap peluang pertumbuhan perdagangan dan distribusi barang, baik di pasar domestik maupun internasional.

Adapun rencana penerbitan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I yang sebelumnya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Juli 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi, sebelumnya, SMDR telah lebih dulu menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023 senilai Rp550 miliar dan Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar.

Dengan tambahan penerbitan tahap III ini, manajemen Perseroan menjelaskan bahwa SMDR menunjukkan konsistensi dalam memanfaatkan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan jangka panjang.

Senada, Direktur Keuangan SMDR Ridwan Hamid mengatakan perseroan telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) lebih dari US$300 juta untuk mendukung ekspansi usaha.

Hingga saat ini sekitar 25% dari total anggaran tersebut telah direalisasikan. Dana investasi tersebut digunakan untuk sejumlah proyek strategis, termasuk pengembangan galangan kapal (shipyard) di Madura yang didanai melalui penerbitan sukuk.

"Proyek shipyard di Madura terus berjalan dan progresnya saat ini sudah mencapai sekitar 27%. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2027," katanya.

Hingga Maret 2026, SMDR tercatat membukukan pendapatan sebesar US$184,3 juta , laba usaha US$18,3 juta, serta laba bersih US$10,1 juta.

Total aset perseroan meningkat menjadi US$1,46 miliar, sedangkan ekuitas naik menjadi US$785,3 juta.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025, Samudera mencatat pendapatan sebesar US$801,7 juta. Perseroan juga membukukan laba usaha sebesar US$93,7 juta dan laba bersih sebesar US$52,1 juta.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan mencapai US$1,43 miliar dengan ekuitas sebesar US$773,5 juta.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel – PT Soechi Lines Tbk (SOCI) bersiap menghimpun dana hingga Rp500 miliar melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026. Penerbitan ini merupakan bagian dari program sukuk berkelanjutan perseroan dengan target penghimpunan dana mencapai Rp3 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan melalui laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/6/2026), Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I akan diterbitkan dalam dua seri, masing-masing dengan tenor tiga tahun dan lima tahun. Nilai emisi tahap pertama ditetapkan sebanyak-banyaknya Rp500 miliar, sedangkan besaran cicilan imbalan ijarah untuk masing-masing seri akan ditentukan menjelang masa penawaran umum.

Perseroan menjadwalkan masa penawaran umum pada 2-3 Juli 2026, dilanjutkan dengan tanggal penjatahan pada 6 Juli 2026. Sukuk akan didistribusikan secara elektronik pada 8 Juli 2026 dan mulai dicatatkan di BEI pada 9 Juli 2026.

Instrumen syariah ini menggunakan akad ijarah dengan aset dasar (underlying asset) berupa hak manfaat atas dua kapal tanker milik entitas anak perseroan, yakni FSO Arjuna Prima dan SC Sapphire.

Berdasarkan dokumen prospektus Perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (22/6/2026), FSO Arjuna Prima memiliki nilai pasar sekitar Rp528,69 miliar dengan nilai sewa tahunan Rp136,51 miliar. Kapal FSO berbendera Indonesia tersebut memiliki kapasitas deadweight tonnage (DWT) 109.325 ton.

Sementara itu, SC Sapphire memiliki nilai pasar sekitar Rp229,78 miliar dengan nilai sewa tahunan sebesar Rp120,99 miliar. Kapal tanker berbendera Marshall Islands tersebut mempunyai kapasitas DWT 45.800 ton dan beroperasi di perairan internasional.

Dalam struktur transaksinya, Soechi Lines akan memperoleh hak manfaat atas aset kapal dari entitas anak, kemudian mengalihkan hak manfaat tersebut kepada pemegang sukuk. Selanjutnya, perseroan bertindak sebagai wakil pemegang sukuk untuk menyewakan aset kepada pengguna akhir melalui perusahaan anak.

Pendapatan sewa yang dihasilkan dari aset tersebut akan menjadi sumber pembayaran cicilan imbalan ijarah serta pelunasan pokok sukuk saat jatuh tempo.

Perseroan juga menegaskan, apabila terjadi penurunan nilai objek ijarah sehingga nilainya berada di bawah sisa imbalan ijarah yang masih terutang, SOCI akan mengganti atau menambah objek ijarah lain yang sesuai prinsip syariah guna menutup kekurangan nilai tersebut.

Untuk memperkuat kualitas kredit instrumen, penerbitan sukuk ini didukung Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai maksimal Rp3 triliun. Fasilitas standby tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana cadangan pembayaran imbalan maupun pelunasan pokok sukuk sesuai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.

Fasilitas CEF itu memiliki jangka waktu hingga tiga tahun setelah jatuh tempo sukuk terakhir yang diterbitkan dalam program PUB Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines, atau berlaku hingga 2037. Perseroan dapat melakukan penarikan fasilitas secara bertahap sesuai kebutuhan dan menempatkannya sebagai dana cadangan.

Dari sisi kualitas kredit, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines telah memperoleh peringkat idAAA(sy)(sf) atau Triple A Syariah Structured Finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 19 Mei 2026 hingga 1 Februari 2027.

Adapun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) ditunjuk sebagai wali amanat dalam penerbitan sukuk ini. Sementara PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

Melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I ini, Soechi Lines memperluas alternatif pendanaan berbasis syariah untuk mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang di bisnis pelayaran, tanker, dan jasa maritim. Dengan dukungan underlying asset bernilai lebih dari Rp758,47 miliar serta fasilitas pendukung hingga Rp3 triliun, perseroan berharap dapat meningkatkan daya tarik instrumen syariahnya di pasar modal domestik.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel- PT Tamaris Hydro, salah satu pengembang dan operator pembangkit listrik tenaga air swasta terkemuka di Indonesia, melaksanakan kegiatan korporasi yaitu Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.

Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari strategi pendanaan jangka panjang Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, sekaligus memperluas kontribusi Perseroan dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Dikutip dari keterangan tertulis Jumat (19/6/2026), Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang didukung oleh Fasilitas Pembiayaan/Credit Enhancement Facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan jumlah fasilitas standby maksimal sebesar Rp450 miliar.

Sukuk ini terdiri dari Seri A dengan tenor 5 (lima) tahun dan Seri B dengan tenor 7 (tujuh) tahun. Adapun pembayaran imbalan ijarah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (kuartalan) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Objek ijarah berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik Perseroan sebesar 1,83 miliar kWh, yang menghasilkan pendapatan berulang (recurring income) dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

Adapun dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada pembangkit-pembangkit milik Perseroan yang telah beroperasi secara komersial (COD), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya pendanaan dan memperkuat posisi keuangan Perseroan.

Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 didukung oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai Joint Lead Underwriters.

"Melalui penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026, Perseroan berharap dapat memperluas partisipasi investor dalam pembangunan infrastruktur energi hijau nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Presiden Direktur Perseroan, M. Syahrial Jumat.

Dia mengatakan bahwa penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PT Tamaris Hidro untuk mendukung percepatan transisi energi Indonesia.

"Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan," tuturnya.

Adapun enjamin Pelaksana Emisi merencanakan Jadwal Penawaran sebagai berikut:

Masa Bookbuilding: tanggal 18 sd 24 Juni 2026;

Pernyataan Efektif OJK: tanggal 30 Juni 2026;

Masa Penawaran Umum: tanggal 2 sd 6 Juli 2026; Penjatahan: tanggal 7 Juli 2026;

Distribusi Elektronik KSEI: tanggal 9 Juli 2026; dan Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: tanggal 10 Juli 2026.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi bersih nasional, Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Pada tahun buku 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp563,7 miliar. Sedangkan total aset sebesar Rp5,18 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp2,53 triliun.

Dalam jangka panjang, Perseroan juga mencatat pertumbuhan yang konsisten dengan CAGR pendapatan sebesar 23,87 persen, CAGR EBITDA sebesar 28,45 persen, dan CAGR total aset sebesar 20,07 persen sejak tahun 2014.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menyelesaikan pelunasan Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp200 miliar dengan menggunakan internal kas Perseroan dan pelaksanaan akuisisi PLTA Batu Gajah dengan kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 (enam belas) MW, yang semakin memperkuat portofolio aset produktif Perseroan.

Sebagai perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan, operasional Perseroan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon nasional. Berdasarkan perhitungan internal Perseroan, total kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG Emission Reduction) mencapai sekitar 551.550 ton CO?-equivalent pada tahun 2025, meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi pengurangan emisi pada tahun 2014 sebesar 518.845 ton CO?-equivalent.

Perseroan secara aktif menjalankan program rehabilitasi lingkungan melalui kegiatan penghijauan di sekitar wilayah operasional pembangkit. Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan telah menanam secara kumulatif sebanyak 417.534 pohon, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penanaman pohon pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 359.375 pohon.

Selain itu Perseroan juga melaksanakan kegiatan antara lain menjaga keberlanjutan daerah aliran sungai (DAS), meningkatkan konservasi lingkungan, serta mendukung ketahanan sumber daya air yang menjadi fondasi utama operasional pembangkit listrik tenaga air.

"Sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) secara berkelanjutan, Perseroan telah menerapkan standar tata kelola dan sistem manajemen yang mengacu pada sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001," katanya.

Dengan tujuan untuk mendukung target pencapaian porsi EBT dari Pemerintah Indonesia yaitu sebesar 34,3 persen pada tahun 2034, Perseroan meyakini bahwa pembangkit listrik tenaga air akan memainkan peran penting dalam pencapaian target tersebut karena memiliki karakteristik energi bersih yang stabil, berkelanjutan, dan dapat diandalkan sebagai sumber beban dasar (baseload renewable energy).

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan EBT Grup Salim, PT Tamaris Hidro berencana menghimpun dana hingga Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026.

Dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada aset pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah beroperasi komersial.

Perseroan menawarkan sukuk dengan nilai emisi maksimal Rp1 triliun yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor 5 tahun dan Seri B bertenor 7 tahun. Pembayaran imbalan ijarah akan dilakukan setiap tiga bulan.

Instrumen syariah tersebut memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan didukung fasilitas pembiayaan atau credit enhancement facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon standby maksimal Rp450 miliar.

Objek ijarah yang menjadi dasar penerbitan sukuk berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik perseroan sebesar 1,83 miliar kilowatt hour (kWh). Pendapatan berasal dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

Presiden Direktur Tamaris Hidro M. Syahrial mengatakan penerbitan sukuk menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung percepatan transisi energi.

“Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan jadwal indikatif, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 18–24 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 2–6 Juli 2026 dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026.

Jadwal Penawaran Sukuk Tamaris Hidro sebagai berikut:

• Masa Bookbuilding: tanggal 18 sd 24 Juni 2026;
• Pernyataan Efektif OJK: tanggal 30 Juni 2026;
• Masa Penawaran Umum: tanggal 2 sd 6 Juli 2026;
• Penjatahan: tanggal 7 Juli 2026;
• Distribusi Elektronik KSEI: tanggal 9 Juli 2026; dan
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: tanggal 10 Juli 2026

Penerbitan sukuk didukung oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai joint lead underwriters.

Dari sisi kinerja, Tamaris Hidro membukukan pendapatan sebesar Rp563,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp389,2 miliar. Total aset perseroan tercatat Rp5,18 triliun dan total ekuitas Rp2,53 triliun.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan jangka panjang yang cukup kuat sejak 2014, dengan compound annual growth rate (CAGR) pendapatan sebesar 23,87%, EBITDA 28,45%, dan total aset 20,07%.

Pada tahun lalu, Tamaris Hidro telah melunasi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp200 miliar menggunakan kas internal. Perseroan juga mengakuisisi PLTA Batu Gajah yang memiliki kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 megawatt (MW).

Hingga akhir 2025, Tamaris Hidro mengelola 20 pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas terpasang 167,8 MW. Portofolio tersebut terdiri atas 18 pembangkit yang telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas 142,8 MW, satu proyek konstruksi berkapasitas 5 MW, serta satu proyek dalam tahap pengembangan berkapasitas 20 MW.

Perseroan menilai pembangkit listrik tenaga air akan memainkan peran penting dalam mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 34,3% pada 2034 karena memiliki karakteristik energi bersih yang stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber listrik baseload.

Selain itu, Tamaris Hidro mengklaim telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 551.550 ton CO2 ekuivalen pada 2025.

Perseroan juga mencatat penanaman kumulatif 417.534 pohon hingga akhir tahun lalu sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai di sekitar wilayah operasional pembangkit.

IDXChannel—Instrumen obligasi dan sukuk ijarah masih menjadi pilihan bagi investor yang mengutamakan pendapatan berkala dan profil risiko yang relatif terukur.

Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V Tahap II Tahun 2026, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menawarkan obligasi dan sukuk ijarah dengan tingkat kupon dan cicilan imbalan yang menarik.

Yakni 7,03 persen per tahun untuk tenor 3 tahun, 7,32 persen per tahun untuk tenor 5 tahun, serta 7,50 persen per tahun untuk tenor 7 tahun.

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarahnya adalah idAAA(cg) (sy) (Triple A Syariah dari Pefindo).

Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Adapun jadwal penawarannya sebagai berikut:

• Masa Penawaran Umum: 2 Juni 2026
• Tanggal Penjatahan: 3 Juni 2026
• Pembayaran dari Investor: 4 Juni 2026
• Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 5 Juni 2026
  Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 8 Juni 2026

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.

Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) menyatakan telah menyiapkan dana untuk melunasi obligasi dan sukuk ijarah yang akan jatuh tempo pada 17 Maret 2026 dengan total nilai Rp205,2 miliar.

Kesiapan dana tersebut mencakup pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp46,95 miliar serta pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp158,25 miliar.

Direktur SGRO Heri Harjanto menegaskan perseroan telah mengalokasikan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Perusahaan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp46.950.000.000 dan pokok Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II 2021 Seri B sebesar Rp158.250.000.000 yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026,” ujar Heri dalam keterbukaan informasi, Selasa (24/2/2026).

Langkah tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan kesiapan dana itu, perseroan memastikan komitmennya dalam menjaga reputasi dan kredibilitas di pasar modal, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen surat utang yang diterbitkan.

Pelunasan obligasi dan sukuk ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan liabilitas perseroan di tengah perubahan struktur kepemilikan dan transformasi korporasi yang tengah berlangsung.

SGRO Ganti Nama Perusahaan & Rombak Komisaris

Sebelumnya, emiten perkebunan sawit dan CPO ini resmi berganti nama dari PT Sampoerna Agro Tbk menjadi PT Prime Agri Resources Tbk. setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 13 Januari 2026.

“Rapat menyetujui perubahan nama perseroan dari semula PT Sampoerna Agro Tbk. menjadi PT Prime Agri Resources Tbk.,” papar manajemen dalam keterbukaan informasi, Selasa (13/1/2026).

Perseroan juga menyiapkan alternatif nama apabila tidak mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, yakni PT Prime Agro Resources Tbk. atau PT Premier Agri Resources Tbk.

Dalam RUPSLB tersebut, perseroan turut menyetujui pengunduran diri Eka Dharmajanto Kasih dari jabatan Komisaris Utama. Selanjutnya, Byoungsun Kong diangkat sebagai Komisaris Utama, sementara Raden Bagus Permana Agung Dradjattun dan Saud Usman Nasution tetap menjabat sebagai Komisaris Independen.

Perombakan manajemen dan perubahan nama dilakukan setelah perusahaan asal Korea Selatan, Posco International Corporation, resmi menjadi pemegang saham pengendali SGRO melalui anak usahanya, AGPA Pte. Ltd.

Pada 23 November 2026, Posco mengakuisisi 65,721% saham SGRO yang sebelumnya dimiliki Grup Sampoerna melalui Twinwood Family Holdings Limited dengan nilai transaksi Rp9,44 triliun atau Rp7.903 per saham untuk sekitar 1,19 miliar lembar saham.

Dalam pernyataannya, Posco menyebut akuisisi tersebut melengkapi rantai nilai bisnis minyak sawit perseroan, mulai dari pengembangan benih hingga produksi minyak sawit sebagai bahan baku biofuel. Perusahaan itu juga menambah basis perkebunan global menjadi sekitar 150.000 hektare, termasuk aset yang telah dimiliki di Papua, Indonesia.

Posco menilai bisnis kelapa sawit merupakan industri jangka panjang dengan imbal hasil tinggi, mengingat tanaman sawit dapat dipanen dalam tiga hingga empat tahun setelah tanam dan berproduksi selama lebih dari 20 tahun.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menyampaikan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2026, dengan jumlah pokok sebesar Rp1,06 triliun.

Dalam prospektusnya, TBIG menyampaikan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII TBIG dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I TBIG dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun.

Adapun obligasi yang akan diterbitkan TBIG ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.

Lalu Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp189 miliar, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7%, dengan tenor 3 tahun. Sementara itu, Seri C dengan jumlah pokok Rp173 miliar dengan tingkat kupon tetap sebesar 6%, dengan tenor 5 tahun.

TBIG juga akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan I TBIG tahap III tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp210,1 miliar. Sukuk ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp125,1 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp7,13 miliar per tahun, atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun.

Lalu seri B dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp85 miliar, dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,1 miliar per tahun, yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B atau sebesar Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah akan digunakan TBIG untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rangka pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI tahap V seri A yang akan jatuh tempo pada 22 Februari 2026.

Adapun untuk penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan ini, TBIG telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+(idn) atau double A plus.

Penjamin dan pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Kay Hian Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Sementara itu, penjamin dan pelaksana emisi sukuk ijarah ini adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan BNI Sekuritas.

Wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten infrastruktur teknologi PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) saat pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan nilai emisi Rp3,2 triliun.

Muhammad Arif, Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Prima, menyatakan pada pelaksanaan rights issue saham INET tercatat ada 99,3% pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Sementara itu, sisanya sebesar 0,7% HMETD yang tidak dilaksanakan, para pemegang saham melakukan pemesanan tambahan (additional subscription) dengan total dana masuk mencapai 52 kali lipat dari jumlah saham yang tersedia.

“Dengan demikian, pada aksi korporasi ini mengalami oversubscribed yang sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap strategi jangka panjang WIFI maupun komitmen perseroan dalam membangun infrastruktur digital yang terjangkau di seluruh Indonesia,” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).

Sekadar informasi, pada pelaksanaan rights issue dengan nilai emisi mencapai Rp3,2 triliun tersebut, INET menawarkan 12,8 miliar saham baru seharga Rp250 per lembar. Dana hasil rights issue akan digunakan untuk ekspansi jaringan maupun modal kerja bagi INET dan afiliasinya.

Lebih lanjut manajemen INET mengungkapkan, pendanaan melalui rights issue ini untuk mendukung target kinerja jangka panjang perseroan.

Berdasarkan prospektus INET, sekitar Rp2,94 triliun dari dana hasil rights issue akan disalurkan sebagai setoran modal untuk anak usaha barunya, PT Garuda Prima Internetindo (GPI).

GPI akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan jaringan Fiber to the Home (FTTH) dengan teknologi WiFi 7 untuk 2 juta pelanggan di Bali dan Lombok, serta memperkuat modal kerjanya.

Selain itu, Rp215,38 miliar akan dialihkan kepada anak usaha INET yang lain, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT Jejaring Mitra Persada (JMP). Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Berdasarkan catatan Bisnis, INET juga akan melanjutkan aksi menghimpun pendanaan setelah merampungkan rights issue dengan menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Pendanaan tersebut terdiri atas obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing bernilai Rp500 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, INET akan menerbitkan Obligasi I Sinergi Inti Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 6 Mei 2026," dikutip dari prospektus.

Secara bersamaan, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500 miliar dengan periode dan pembagian seri yang sama dengan obligasi. Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A, sementara sukuk ijarah mendapatkan peringkat Single A Syariah. PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi sekaligus pelaksana penerbitan surat utang. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP).

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten sawit dan CPO Grup Sinar Mas, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menawarkan obligasi dan sukuk senilai total Rp1,2 triliun.

Melansir prospektus perseroan yang dikutip Jumat (23/1/2026), SMAR menawarkan Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II/2026 senilai Rp672 miliar. Obligasi itu diterbitkan dalam dua seri, yang terdiri atas Seri A senilai Rp385 miliar dengan bunga 6,2% dan tenor 5 tahun, serta Seri B senilai Rp287 miliar dengan bunga 6,5% dan tenor 7 tahun.

Pada saat yang sama, SMAR juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II/2026 senilai Rp528 miliar. Obligasi itu juga terdiri atas dua seri, yaitu Seri A senilai Rp460 miliar dan Seri B senilai Rp68 miliar. Kedua seri sukuk ini memiliki cicilan imbalan yang setara dengan tingkat bunga obligasi dan memiliki tenor yang sama.

Dana dari emisi obligasi itu akan digunakan SMAR untuk dua keperluan utama, yaitu pembayaran utang dan modal kerja.

Lebih terperinci, sekitar 78% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang sebesar Rp520 miliar kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Sisanya, 22% akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan utama perseroan.

Sementara itu, dana hasil penerbitan sukuk ijarah dialokasikan sebesar 99% untuk pembayaran utang obligasi yang terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II/2021 Seri C senilai Rp220 miliar dan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I/2021 Seri C senilai Rp300 miliar. Sisanya sekitar 1% akan digunakan SMAR untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) melanjutkan aksi menghimpun pendanaan setelah merampungkan rights issue dengan menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Pendanaan tersebut terdiri atas obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing bernilai Rp500 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, INET akan menerbitkan Obligasi I Sinergi Inti Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 6 mei 2026," dikutip dari prospektus, Kamis (22/1/2026).

Secara bersamaan, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500 miliar dengan periode dan pembagian seri yang sama dengan obligasi. "Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A, sementara sukuk ijarah mendapatkan peringkat Single A Syariah. PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi sekaligus pelaksana penerbitan surat utang. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk INET berlangsung pada 22–27 Januari 2026, dengan tanggal efektif pada 29 Januari 2026. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan pada 30 Januari–3 Februari 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Februari 2026.

Manajemen INET menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan surat utang sebesar Rp1 triliun akan disalurkan kepada entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) berbasis teknologi Wi-Fi 7 di Kalimantan Barat.

Right Issue Berakhir

Sementara itu, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue INET berakhir pada Kamis (22/1/2026). Dalam rights issue tersebut, perseroan menerbitkan sebanyak 12.781.341.609 HMETD disertai 2.300.641.490 waran seri II.

Berdasarkan prospektus, rasio HMETD ditetapkan sebesar 3:4, yang berarti setiap pemegang tiga saham lama berhak memperoleh empat HMETD untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Pemegang saham pengendali, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Per 15 September 2025, entitas tersebut tercatat memiliki 5,36 juta saham atau setara 60,62% dari modal ditempatkan dan disetor INET. Dengan kepemilikan tersebut, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara memperoleh 7.147.609.600 HMETD yang akan dikonversi menjadi saham baru dengan nilai transaksi mencapai Rp1,78 triliun.

Apabila tidak seluruh saham baru hasil rights issue diserap oleh pemegang HMETD, sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan. Namun, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara bertindak sebagai pembeli siaga apabila masih terdapat sisa saham porsi publik setelah proses tersebut.

INET berencana menggunakan sekitar Rp2,8 triliun dana hasil rights issue untuk pengembangan jaringan FTTH berkecepatan tinggi berbasis teknologi Wi-Fi 7 melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) di wilayah Bali dan Lombok dengan target layanan hingga 2 juta pelanggan.

Selain itu, dana sekitar Rp215,38 miliar akan disalurkan kepada PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut kepada PT JMP. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.

Manajemen menyebutkan, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 57,14%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual surat utang ini. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) melanjutkan aksi menghimpun pendanaan setelah merampungkan rights issue dengan menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Pendanaan tersebut terdiri atas obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing bernilai Rp500 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan, INET akan menerbitkan Obligasi I Sinergi Inti Tahun 2026 dengan nilai pokok Rp500 miliar. Obligasi tersebut terbagi ke dalam dua seri, yakni seri A dengan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan tenor 3 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 6 mei 2026," dikutip dari prospektus, Kamis (22/1/2026).

Secara bersamaan, INET juga menerbitkan Sukuk Ijarah I sebesar Rp500 miliar dengan periode dan pembagian seri yang sama dengan obligasi. "Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2026," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat single A, sementara sukuk ijarah mendapatkan peringkat Single A Syariah. PT KB Valbury Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin emisi sekaligus pelaksana penerbitan surat utang. Adapun wali amanat ditunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP).

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk INET berlangsung pada 22–27 Januari 2026, dengan tanggal efektif pada 29 Januari 2026. Selanjutnya, masa penawaran umum dijadwalkan pada 30 Januari–3 Februari 2026, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Februari 2026.

Manajemen INET menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan surat utang sebesar Rp1 triliun akan disalurkan kepada entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) berbasis teknologi Wi-Fi 7 di Kalimantan Barat.

Right Issue Berakhir

Sementara itu, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue INET berakhir pada Kamis (22/1/2026). Dalam rights issue tersebut, perseroan menerbitkan sebanyak 12.781.341.609 HMETD disertai 2.300.641.490 waran seri II.

Berdasarkan prospektus, rasio HMETD ditetapkan sebesar 3:4, yang berarti setiap pemegang tiga saham lama berhak memperoleh empat HMETD untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham.

Pemegang saham pengendali, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya. Per 15 September 2025, entitas tersebut tercatat memiliki 5,36 juta saham atau setara 60,62% dari modal ditempatkan dan disetor INET. Dengan kepemilikan tersebut, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara memperoleh 7.147.609.600 HMETD yang akan dikonversi menjadi saham baru dengan nilai transaksi mencapai Rp1,78 triliun.

Apabila tidak seluruh saham baru hasil rights issue diserap oleh pemegang HMETD, sisa saham akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan. Namun, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara bertindak sebagai pembeli siaga apabila masih terdapat sisa saham porsi publik setelah proses tersebut.

INET berencana menggunakan sekitar Rp2,8 triliun dana hasil rights issue untuk pengembangan jaringan FTTH berkecepatan tinggi berbasis teknologi Wi-Fi 7 melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI) di wilayah Bali dan Lombok dengan target layanan hingga 2 juta pelanggan.

Selain itu, dana sekitar Rp215,38 miliar akan disalurkan kepada PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut kepada PT JMP. Sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan entitas anak.

Manajemen menyebutkan, pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan hingga maksimum 57,14%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual surat utang ini. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total penerbitan obligasi sampai dengan 19 Desember 2025 mencapai Rp209,4 triliun.

Melansir dokumen BEI, penerbitan obligasi korporasi telah mencapai 178 emisi dari 79 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS).

“Total dana yang dihimpun sebesar Rp209,4 triliun,” tulis BEI dalam dokumen yang dikutip Minggu (21/12/2025).

Teranyar, pada 18 Desember 2025, BEI mencatat Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 terdiri dari seri A senilai Rp73,4 miliar, seri B Rp458,2 miliar, seri C Rp509,25 miliar, dan seri D Rp210 miliar. Sementara itu, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 terdiri atas seri A Rp340 miliar dan seri B Rp160 miliar.

BEI juga mencatat Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025 oleh PT Bumi Resources Tbk. pada 16 Desember 2025. Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap III Tahun 2025 (BUMI01CN3) memiliki nilai nominal sebesar Rp780 miliar dengan tingkat bunga 9,00% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Pada 15 Desember 2025, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mulai dicatatkan di BEI.

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 (BBTN01SOCN1) diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp300 miliar dengan tingkat bunga 5,30% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Adapun, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 (BBTN01SBCN1) diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp2 triliun dengan tingkat bunga 6,65% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Sementara itu, BEI juga mencatat sampai dengan 19 Desember 2025 terdapat 22 emisi dari 15 penerbit EBUS (efek bersifat utang dan sukuk) yang sedang berada dalam pipeline 2025.

Perinciannya, 1 perusahaan di sektor basic materials, 1 perusahaan consumer non-cyclicals, 4 perusahaan sektor energi, 5 perusahaan finansial, 1 perusahaan industrial, 2 perusahaan sektor infrastruktur, dan 1 perusahaan sektor properti dan real estate.

Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan obligasi korporasi yang meningkat sepanjang 2025 (year-to-date/YtD). Sepanjang periode Januari–November 2025, lembaga pemeringkat domestik ini mencatat penerbitan obligasi dan sukuk mencapai Rp198,81 triliun.

Presiden Direktur Pefindo Irmawati menjelaskan bahwa realisasi penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2025 telah mencerminkan pertumbuhan 56,88% year-on-year (YoY) dibandingkan Rp126,73 triliun pada periode yang sama 2024.

Bahkan, realisasi penerbitan surat utang korporasi ini belum termasuk obligasi Patriot Bond yang diracik Danantara dengan nilai emisi mencapai Rp50 triliun. Dengan begitu, Pefindo memprediksi total penerbitan surat utang korporasi Tanah Air hingga akhir 2025 dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun.

Pefindo juga mencatat rasio penerbitan surat utang terhadap jatuh tempo sepanjang 2025 mencapai 137%, lebih tinggi ketimbang posisi 96% pada periode yang sama 2024. Artinya, penerbitan surat utang pada periode ini telah melebihi nilai jatuh tempo.

“Ini menunjukkan aktivitas yang sangat baik bagi penerbitan surat utang di Indonesia, khususnya di pasar corporate bonds Indonesia,” katanya, Selasa (16/12/2025).