Perum Bulog mengungkap realisasi penyaluran beras untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 1 juta ton hingga Selasa (19/5).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran tersebut dilakukan sejak awal 2026 dan menjadi salah satu penyerapan terbesar Bulog tahun ini.

"Realisasi penyaluran beras hari ini, terutama untuk program MBG telah mencapai 1 juta ton," ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (19/5).

Selain untuk program MBG, Bulog juga menyalurkan beras untuk berbagai program pemerintah lainnya, mulai dari Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, hingga penanganan bencana.

Rizal merinci realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 235.815 ton atau 28,08 persen dari target. Sementara penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 mencapai 216.808 ton atau 32,61 persen.

Kemudian, penyaluran beras untuk penanggulangan keadaan darurat akibat bencana alam tercatat sebanyak 11.295 ton. Adapun iron stock mencapai 29.064 ton dan penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 233 ton.

[Gambas:Youtube]

"Kebutuhan di lapangan, realisasi penyaluran beras sampai hari ini adalah SPHP dengan total 235.815 ton, bantuan pangan 216.808 ton, penanggulangan keadaan darurat pangan akibat bencana alam sebanyak 11.295 ton, iron stock mencapai 29.064 ton, dan untuk KDMP sebanyak 233 ton," katanya.

Di sisi lain, Bulog juga mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 5,4 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi stok pada 2025 yang berada di level 3,3 juta ton.

"Stok beras saat ini di gudang Bulog mencapai 5,4 juta ton, menjadi yang paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia, dan lebih tinggi dari posisi 2025 yang mencapai 3,3 juta ton," ujar Rizal.

Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah menembus 5.000.198 ton per 23 April 2026 pukul 08.55 WIB.

Amran menyebut capaian tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, sekaligus menandai tingginya cadangan beras nasional pada periode April yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, sekarang jam 9 kurang 5 menit, jam 8.55 WIB, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama," kata Mentan Amran di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Amran, capaian itu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga dukungan masyarakat, pengamat, dan insan pers.

Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar, namun kritik yang bersifat konstruktif tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan pangan nasional tanpa menimbulkan disinformasi atau fitnah.

Amran juga mengungkapkan, saat ini pemerintah terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang guna menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Di wilayah Karawang, misalnya, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102.000 ton, di mana sekitar 80.000 ton telah terisi dan diperkirakan akan penuh dalam dua pekan ke depan.

Secara nasional, total kapasitas gudang Bulog mencapai sekitar 3 juta ton, sementara tambahan gudang sewa yang telah digunakan mencapai 2 juta ton untuk mendukung penyimpanan cadangan beras.

Ia menambahkan saat ini kapasitas gudang sewa tersebut hampir penuh, sehingga pemerintah kembali menyewa tambahan gudang sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok ke depan.

Amran menilai keberhasilan itu tidak hanya berdampak bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan global yang bergantung pada komoditas beras.

Ia menyebut pada periode 2023 hingga 2024, Indonesia sempat mengimpor beras sekitar 7 juta ton, namun pada 2025 pemerintah berhasil menghentikan impor tersebut.

Pemerintah pun optimistis tidak akan melakukan impor beras pada 2026, seiring peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan beras nasional yang terus dijaga.

"Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah," katanya.

Ia menegaskan data stok tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat nilai cadangan beras mencapai sekitar Rp55 hingga Rp60 triliun sehingga tidak mungkin disampaikan tanpa dasar yang valid.

Dalam peninjauan tersebut, Mentan Amran turut didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan juga dihadiri sejumlah pengamat pertanian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah,

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah menembus 5.198.000 ton per 23 April 2026 pukul 08.55 WIB.

Amran menyebut capaian tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, sekaligus menandai tingginya cadangan beras nasional pada periode April yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, sekarang jam 9 kurang 5 menit, jam 8.55 WIB, stok beras seluruh Indonesia 5.198.000 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama," kata Mentan Amran di sela meninjau stok beras di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Amran, capaian itu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pertanian, Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan, hingga dukungan masyarakat, pengamat, dan insan pers.

Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar, namun kritik yang bersifat konstruktif tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan pangan nasional tanpa menimbulkan disinformasi atau fitnah.

Amran juga mengungkapkan, saat ini pemerintah terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang guna menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Di wilayah Karawang, misalnya, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102.000 ton, di mana sekitar 80.000 ton telah terisi dan diperkirakan akan penuh dalam dua pekan ke depan.

Secara nasional, total kapasitas gudang Bulog mencapai sekitar 3 juta ton, sementara tambahan gudang sewa yang telah digunakan mencapai 2 juta ton untuk mendukung penyimpanan cadangan beras.

Ia menambahkan saat ini kapasitas gudang sewa tersebut hampir penuh, sehingga pemerintah kembali menyewa tambahan gudang sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok ke depan.

Amran menilai keberhasilan itu tidak hanya berdampak bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan global yang bergantung pada komoditas beras.

Ia menyebut pada periode 2023 hingga 2024, Indonesia sempat mengimpor beras sekitar 7 juta ton, namun pada 2025 pemerintah berhasil menghentikan impor tersebut.

Pemerintah pun optimistis tidak akan melakukan impor beras pada 2026, seiring peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan beras nasional yang terus dijaga.

"Kami membuka akses bagi publik untuk melakukan pengecekan langsung ke gudang-gudang Bulog guna memastikan transparansi data stok beras yang telah disampaikan pemerintah," katanya.

Ia menegaskan data stok tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat nilai cadangan beras mencapai sekitar Rp55 hingga Rp60 triliun sehingga tidak mungkin disampaikan tanpa dasar yang valid.

Dalam peninjauan tersebut, Mentan Amran turut didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan juga dihadiri sejumlah pengamat pertanian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,72 juta ton menjadi bukti ketahanan pangan Indonesia kokoh, hasil kerja keras lintas sektor.

“Ini kerja keras kita semua, terutama teman-teman Bulog. Mungkin ini capaian tertinggi sejak Bulog berdiri,” kata Mentan saat menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Pemerintah mencatat capaian CBP sebesar 4,72 juta ton yang dikelola Perum Bulog tertinggi sepanjang sejarah, sebagai bukti nyata ketahanan pangan nasional yang semakin kokoh dan terkelola dengan baik.

Ia menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja keras lintas sektor dalam memperkuat stok pangan strategis nasional.

Menurut Amran, berkat langkah cepat dan kolaborasi lintas sektor, stok CBP kini melonjak drastis. Jika sebelumnya capaian tertinggi berada di kisaran 2,684 juta ton, kini meningkat signifikan dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

Ia menegaskan capaian CBP saat ini tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan, terutama di awal pemerintahan ketika keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.

“Dulu uangnya Bulog tidak ada. Kami sampaikan langsung ke Bapak Presiden, dan dalam hitungan menit langsung direspons. Kebutuhan Rp16,6 triliun langsung direalisasikan,” ujar Mentan Amran

Mentan menambahkan, dukungan anggaran terus mengalir seiring meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat stok pangan nasional. Setelah itu, pemerintah kembali mengalokasikan kebutuhan sebesar Rp39 triliun untuk memastikan CBP berada pada level aman.

“Ini menyangkut hajat hidup 115 juta orang. Jadi penguatan CBP bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Mentan juga mengakui perjalanan menuju capaian ini tidak selalu mulus. Namun, seluruh tantangan dihadapi dengan semangat yang sama, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Tidak semuanya berjalan mulus, tapi ini demi Merah Putih, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan penguatan CBP tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif serta soliditas antar kementerian, khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan dalam memastikan ketersediaan anggaran.

“Tidak mungkin kita berhasil tanpa komando Presiden dan kerja sama seluruh pihak. Satu saja yang terhambat, tidak akan seperti ini hasilnya,” katanya.

Dengan capaian itu, pemerintah optimistis CBP akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi gejolak pasokan, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.

“Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Ada 115 juta saudara kita yang hidup dari sektor ini,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI -- Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan target penyerapan gabah dan beras petani sebanyak empat juta ton yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog tahun 2026 dapat tercapai dengan kolaborasi antara Bapanas, pemda, TNI/Polri, hingga masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 4,3 juta ton. Jumlah tersebut dapat memastikan ketahanan pangan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"(Untuk) sektor pangan, alhamdulillah hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta ton. Tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2 juta ton. Hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan (bisa mencapai) 5 juta ton. Kapasitas gudang 3 juta ton, kita sewa gudang 2 juta ton kapasitasnya. Ini selesai, pangan selesai," kata Amran di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Swasembada beras Indonesia yang dicapai tahun 2025 menjadi salah satu strategi dalam menghadapi dinamika geopolitik secara global. Ia menekankan Indonesia harus mampu menjadi negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto, bagaimana menjadi negara yang berdaulat dan mandiri termasuk di sektor pangan.

"Di saat kondisi geopolitik yang memanas, kita butuh langkah cepat. Bapak Presiden betul-betul visioner. Pada saat beliau dilantik, langsung mengatakan pangan diselesaikan, harus mandiri pangan dan mandiri energi," ujarnya.

Menurut Amran, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog di Maret tahun ini sudah kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang telah mencapai 4,3 juta ton. Ia memastikan kuantitas CBP semakin tebal di bulan selanjutnya karena penyerapan setara beras asal produksi dalam negeri terus berlanjut.

Bapanas mencatat perolehan CBP di akhir Maret tahun 2026 yang mencapai 4,3 juta ton, meningkat pesat hingga 274,9 persen jika dibandingkan CBP pada Maret 2024. Saat itu, CBP pada Maret 2024 masih berada di angka 1,1 juta ton dengan realisasi pengadaan beras dalam negeri di kisaran 24,6 ribu ton.

Sementara terhadap stok CBP pada Maret 2025, juga meningkat hingga 87,3 persen. Hal itu karena CBP pada Maret 2025 dalam catatan Bapanas berada di angka sekitar 2,3 juta ton dengan realisasi pengadaan beras produksi dalam negeri di kisaran 610,2 ribu ton.

Sebagai implikasi kuatnya stok CBP yang mengutamakan penyerapan produksi beras dalam negeri turut mempengaruhi kestabilan inflasi beras.

"Jadi Alhamdulillah, bulan suci Ramadhan bukan harga beras menjadi penyumbang inflasi. Dan 10 sampai 20 tahun terakhir, biasanya nomor satu penyumbang inflasi adalah beras," jelas Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal pada Februari 2026, dibandingkan umumnya yang berlangsung pada Maret. Tantangannya terdapat pada ketersediaan gudang bulog.

Zulhas menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka peningkatan target stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.

“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pemerintah menargetkan stok cadangan beras di gudang Perum Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahunnya hingga 2029 mendatang.

Oleh karenanya, Zulhas menyebut bahwa pembangunan 100 gudang Perum Bulog yang baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

Dia menjelaskan bahwa program tersebut akan tercantum dalam instruksi presiden (Inpres) agar Perum Bulog dapat menampung lebih banyak stok beras.

“Gudang bulog dulu ada 1.000, hampir 1.900. Sekarang tinggal 1.500-an, yang 400-an alih fungsi. Nah kita ingin kembalikan, karena gudangnya kurang,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras nasional pada 2026 mendatang dapat mencapai 34,77 juta ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peningkatan produksi padi kembali menjadi salah satu program prioritas Kementan pada 2026 untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

“Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut, beras 34,77 juta ton,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025) lalu.

Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

Menanggapi rencana pembangunan 100 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

"Nah, sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU [rice milling unit/penggilingan padi] besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

"Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton," kata Amran.

Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

"Nah, kemudian Februari mulai menyerap kembali. Itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia. Sehingga kita butuh tambahan gudang," jelasnya.

Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

"Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun. [Dananya] dari APBN," tegasnya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak mengimpor beras di tahun ini. Kondisi itu berbeda dengan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Zulhas mengatakan bahwa realisasi impor beras konsumsi pernah mencapai 4,52 juta ton pada 2024. Sementara itu, pada tahun ini, Indonesia tidak membuka keran impor beras atau turun 100% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, Pak Mentan, kita impor 4,5 juta [ton beras]. 2024 ini saya masih Mendagnya, jadi saya agak hafal ini, ini kita impor 4,52 juta [ton beras], sekarang 2025 nol, tidak ada [impor beras],” kata Zulhas.

Adapun hingga saat ini per Selasa (21/10/2025), Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3,8 juta ton.

“Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8 [juta ton],” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Hal ini seiring dengan tak ada keran impor yang terbuka ke Indonesia.

“Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan,” imbuhnya.

Dia menyebut keberhasilan ini merupakan sinergi dan koordinasi bersama kementerian/lembaga, termasuk dengan TNI/Polri.

Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan optimalisasi lahan berupa intensifikasi, mulai dari perbaikan tata kelola pangan bersubsidi, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi, pemberdayaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga penggunaan teknologi pertanian modern.

Dalam hal tata kelola pupuk, Zulhas menyebut bahwa pemerintah telah memangkas 145 peraturan menjadi 3 regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Dengan demikian, pupuk subsidi bisa diperoleh lebih cepat ke para petani.

“Dulu pupuk hadir biasanya itu waktu panen, panen baru pupuk hadir, ini pupuk hadir sebelum tanam, baru beberapa itemnya dikerjakan produksi kita tadi naik hampir 13%,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi berupa cetak sawah baru. Dalam hal ini, pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.