Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Rupiah dan Renminbi (Yuan).

Akselerasi dedolarisasi ini dilakukan guna menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Penandatanganan antar bank sentral dua negara itu sendiri dilakukan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat.

"Tahun lalu secara keseluruhan mencapai US$18 miliar. Tahun ini, dalam 4 bulan saja telah mencapai US$13 miliar," papar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yang dieksekusi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi secara signifikan akan mengurangi kebutuhan dolar AS untuk berbagai transaksi lain. Strategi diversifikasi mata uang ini tidak hanya menguntungkan stabilitas nilai tukar domestik, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah China terkait internasionalisasi Renminbi.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan terbaru, BI bersama PBOC berkomitmen untuk terus mengoordinasikan perbankan dan pelaku usaha di masing-masing negara agar makin masif mengadopsi Rupiah dan Renminbi.

Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa ekosistem LCT ini didukung penuh oleh infrastruktur sistem pembayaran lintas negara secara end-to-end. Konektivitas ini tidak hanya mencakup sistem pembayaran ritel seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga merambah sistem penyelesaian transaksi nilai besar (wholesale) secara real time gross settlement (RTGS).

Untuk mewujudkan itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah memiliki akses penyelesaian secara langsung melalui sistem wholesale nilai besar yang ada di China (CIBS).

"Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi penyelesaiannya juga melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end, dari depan sampai ke belakang," jelas Perry.

Pendalaman Pasar Uang dan Bilateral Swap

Selain memfasilitasi transaksi rill, otoritas moneter kedua negara juga sepakat melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) domestik.

Perry mengungkapkan, melalui likuiditas transaksi yang besar, pengembangan instrumen pasar uang tidak lagi terbatas pada spot tunai, tetapi meluas pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi Rupiah-Renminbi secara langsung.

Kini, bank-bank di dalam negeri yang ditunjuk dapat terhubung dan menyelesaikan transaksi mata uang secara langsung dengan bank di China daratan (mainland) maupun melalui hub finansial Hong Kong.

"Ini salah satu yang kita lakukan dalam memperkembangkan berbagai instrumen pasar uang dan valas. Tidak hanya tunai, spot, DNDF, tapi juga bagaimana instrumen investasi portofolio di Indonesia bisa menarik portfolio inflow dari Tiongkok," tambah Perry.

Sebagai jaring pengaman dari keseluruhan ekosistem tersebut, BI dan PBOC juga memperluas kerja sama melalui instrumen bilateral swap. BI tercatat telah membuka monetary instrument swap dalam valuta Rupiah-Renminbi.

Fasilitas ini pada gilirannya diintegrasikan dengan rezim Local Currency Bilateral Swap (LCBS) antara otoritas moneter kedua negara.

Dengan demikian, arsitektur LCT Rupiah-Yuan saat ini menyangkut tiga pilar: kelancaran penyelesaian transaksi dagang dan investasi, infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi penuh, serta ketahanan likuiditas valas melalui pendalaman pasar dan kesepakatan swap antarbank sentral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan tetap mengawal pergerakan nilai tukar rupiah di pasar luar negeri (offshore) meski pasar domestik libur saat Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, untuk menekankan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah.

“Kita boleh libur Lebaran, tetapi pasar offshore non-deliverable forward (NDF) tetap berjalan dan BI New York akan terus mengawal rupiah,” ujar Perry, Selasa (17/3/2026).

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menambahkan BI terus memantau pasar rupiah selama 24 jam dan siap melakukan intervensi di pasar global jika diperlukan.

“Seluruh upaya akan kami lakukan, termasuk intervensi di pasar spot, DNDF, dan NDF,” kata Destry.

Perang yang terus bergulir di wilayah Timur Tengah membuat BI tidak membuka ruang penurunan suku bunga acuan (BI Rate) pada pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Maret 2026. BI menekankan akan fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah.

“Dalam situasi seperti sekarang, di mana volatilitas dan ketidakpastian sangat tinggi, maka BI akan fokus pada stabilisasi, khususnya bagaimana menjaga stabilitas rupiah kita,” ujar Destry.

BI sangat mencermati perkembangan yang terjadi di Timur Tengah dan dampaknya secara lebih luas terhadap emerging market, termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi Dewan Gubernur BI, dampak utama yakni fluktuasi harga minyak dunia dan rambatannya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia serta inflasi global.

Di samping itu, dampak yang kentara juga terjadi pada pasar keuangan global yang memburuk. BI mencatat aliran modal portofolio asing keluar dari negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Selain itu, penguatan indeks dolar AS juga turut menerpa nilai mata uang emerging market, di antaranya rupiah.

BI mencatat, per 16 Maret 2026, rupiah berada di posisi Rp 16.985 per dolar AS atau melemah 1,29 persen (ptp) dibandingkan level akhir Februari 2026, sejalan dengan pelemahan mata uang negara non-USD.

“Sebagai gambaran, saat ini semua mata uang emerging market terpuruk. Rupiah memang terdepresiasi 1,29 persen, tetapi kita lihat beberapa negara lain seperti India 1,52 persen, Filipina 3,71 persen, dan baht Thailand 4,47 persen. Artinya, kita di kawasan ini memang menghadapi permasalahan yang sama. Namun, di BI tentunya kami akan terus fokus menjaga stabilitas tersebut,” ungkapnya.

Destry menekankan, BI akan mengoptimalkan instrumen operasi moneter untuk memberikan yield yang menarik dengan risk premium yang makin meningkat karena adanya ketidakpastian global yang sangat tinggi.

BI dipastikan terus melakukan intervensi, baik transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik.

Selain itu, bank sentral juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas yang akan mulai berlaku pada April 2026 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, yakni melalui penyesuaian threshold tunai beli valas terhadap rupiah dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan, peningkatan threshold jual DNDF/forward dari 5 juta dolar AS per transaksi menjadi 10 juta dolar AS per transaksi, serta peningkatan threshold beli dan jual swap dari 5 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS per transaksi.

Destry menambahkan, langkah lainnya sebagai upaya berjaga-jaga pada momen libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriyah/2026 Masehi, BI terus memantau pasar rupiah terhadap dolar AS di pasar NDF.

“Walaupun Lebaran libur, tetapi teman-teman di BI akan terus bekerja sama dengan BI New York untuk melakukan pemantauan. Jika dibutuhkan, kami akan masuk ke pasar untuk melakukan intervensi di pasar NDF global,” ujarnya.

Bank Mandiri menyiapkan uang tunai Rp44 triliun untuk pengisian ATM/CRM selama periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026 atau sepanjang Ramadan hingga Lebaran tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) yakni Rp41,9 triliun. 

Peningkatan tersebut dilakukan seiring proyeksi kenaikan kebutuhan transaksi masyarakat selama bulan suci hingga puncak arus mudik dan Idulfitri. Kesiapan likuiditas menjadi strategi akselerasi untuk menjaga momentum konsumsi domestik, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan dengan pendekatan berbasis ekosistem, itu memastikan kecukupan likuiditas, stabilitas layanan, serta menghadirkan keunggulan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

"Penyediaan uang tunai ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan sinergi yang terintegrasi di seluruh jaringan layanan kami, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat terpenuhi secara optimal," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan, rata-rata kebutuhan pengisian uang tunai diperkirakan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,4 triliun per hari, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi, pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), serta mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 H.

Proyeksi tersebut disusun berdasarkan pola historis transaksi dan tren pertumbuhan ekonomi domestik yang menunjukkan peningkatan signifikan selama periode Ramadan dan Lebaran.

DI sisi lain, dalam rangka mendukung kelancaran distribusi uang layak edar selama Ramadan dan Idulfitri, Bank Mandiri berpartisipasi aktif dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026 oleh Bank Indonesia, melalui layanan penukaran uang Rupiah baru dan layak edar.

Adapun mekanisme pelayanan dilakukan melalui pemesanan digital di aplikasi PINTAR BI serta kas keliling dan titik penukaran bersama perbankan di berbagai wilayah. Partisipasi ini menjadi bagian dari sinergi yang terintegrasi antara industri perbankan dan otoritas moneter untuk memastikan proses penukaran berlangsung tertib, aman, dan mendukung stabilitas sistem pembayaran di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat menjelang Idul Fitri.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri juga memastikan kelancaran transaksi non-tunai selama periode puncak Lebaran. Upaya yang dilakukan yakni menyiapkan likuiditas sebesar Rp18 triliun pada Rekening Settlement Dana (RSD) BI-Fast guna mengantisipasi lonjakan transaksi pada 18 hingga 25 Maret 2026, atau sekitar Rp2,5 triliun per hari.

Selain kesiapan uang tunai dan likuiditas transaksi antarbank, Bank Mandiri memastikan seluruh channel layanan elektronik beroperasi optimal selama periode libur Lebaran.

Bank dengan kode emiten BMRI ini mengoperasikan 12.900 unit ATM/CRM serta 322 ribu mesin EDC yang tersebar di seluruh Indonesia, guna mendukung kelancaran transaksi nasabah sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran nasional.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi perbincangan karena pedagang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen jika menggunakan metode pembayaran tersebut.

Padahal, Bank Indonesia (BI) sudah berkali-kali mengingatkan biaya penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran ditanggung oleh pedagang (merchant), bukan pembeli.

"Boleh tidak pedagang menambahkan (biaya tambahan)? Enggak boleh. Laporkan saja itu," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Oktober 2025.

Lalu seperti apa aturan biaya admin QRIS?

Melalui unggahan Instagramnya, Bank Indonesia menekankan biaya admin QRIS atau biaya layanan (MDR) tidak boleh dibebankan ke konsumen.

Khusus untuk usaha mikro (UMI) biaya MDR ditetapkan 0 persen atau gratis dengan transaksi maksimal Rp500 ribu. Artinya, apabila pembayaran di bawah itu tidak ada biaya admin sama sekali.

"Transaksi sampai dengan Rp500 ribu khusus untuk Usaha Mikro (UMI), biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS-nya adalah 0 persen," tulis Bank Indonesia dikutip Minggu (11/1/2026).

Sementara, untuk UMKM biaya MDR nya ditetapkan sebesar 0,3 persen dan dikenakan ke pedagang (merchant). Aturan ini sudah berlaku sejak 1 Juli 2023 untuk UMKM.

Selain itu, ada juga biaya settlement (pencairan dana) yang berbeda-beda tergantung provider, misalnya InterActive mengenakan Rp2.000 (transaksi di bawah Rp50 ribu) atau Rp3.000 (transaksi di atas Rp50 ribu) untuk bank besar (BCA, BRI, Mandiri) per hari untuk sekali pencairan, dan hasilnya masuk rekening pedagang 1-2 hari kemudian.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Bank Indonesia (BI) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) alias dedolarisasi melalui skema Local Currency Settlement (LCS) menunjukkan perkembangan positif.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa nilai transaksi LCS telah menembus angka US$22,13 miliar atau sekitar Rp367,22 triliun sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau Januari—November 2025. Capaian itu melonjak nyaris dua kali lipat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar US$12,5 miliar.

Lewat skema LCS, penyesaian transaksi perdagangan antardua negara hanya perlu menggunakan mata uang lokal masing-masing sehingga tidak perlu gunakan dolar AS lagi. "Jadi LCS ini juga kalau kita lihat datanya itu terus menunjukkan hasil yang sangat positif sekali," ujar Destry dalam konferensi pers Hasil RDG Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa lonjakan transaksi ini tidak lepas dari bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini. BI mencatat jumlah pelaku LCS kini berkisar antara 13.000 hingga 15.000 pelaku usaha.

Dari sisi dominasi mitra dagang, China masih menjadi negara utama dalam pemanfaatan LCS dengan Indonesia. Negeri Panda itu menguasai pangsa pasar sekitar 64% dari total transaksi, disusul oleh Jepang dengan porsi 17,8%.

Adapun pada tahun ini, BI telah menambah dua negara mitra baru dalam implementasi LCS, yakni Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA). Destry menyatakan penambahan negara mitra baru itu turut berkontribusi pada peningkatan volume transaksi sepanjang 2025.

Tak sampai situ, bank sentral terus tancap gas memperluas jangkauan kerja sama penggunaan mata uang lokal. Destry memastikan bahwa India dan Singapura akan menjadi negara selanjutnya yang mengimplementasikan LCS secara penuh dalam waktu dekat.

"Kita yang sudah tanda tangan MoU [nota kesepahaman] itu adalah dengan India dan satu lagi dengan Singapura," ungkapnya.

Selain kedua negara tersebut, BI juga tengah menjajaki kerja sama serupa dengan Hong Kong. Destry menilai Hong Kong merupakan mitra strategis mengingat besarnya nilai transaksi perdagangan dan investasi antara kedua wilayah.

"Kami tahu kita juga punya transaksi perdagangan dan investasi juga besar dengan Hong Kong," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dimotori oleh berbagai program unggulan dari Presiden Prabowo Subiantoro, termasuk Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis (MBG).

Di samping itu, Airlangga mengatakan ada motor lainnya yang turut mendorong perekonomian Indonesia, yakni digitalisasi. Digitalisasi ini a.l. kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

"Di samping itu juga ada engine digitalisasi, dimana dengan perjanjian DEFA (ASEAN Digital Economy Framework Agreement), digitalisasi ini yang tanpa DEFA, itu ekonomi ASEAN di tahun 2030 Rp1 triliun, nah dengan DEFA dia akan naik ke Rp2 triliun," kata Airlangga saat ditemui di JW Luwansa, Kamis (16/10/2025).

Kerangka ASEAN DEFA penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat integrasi antar negara di bidang ekonomi digital. ASEAN DEFA ditargetkan untuk diteken pada 2026. Sejauh ini, progres kesepakatan sekitar 70% pada Oktober ini.

Selain itu, Airlangga mengatakan Local Currency Settlement dan penggunaan QRIS juga menjadi motor dari digitalisasi ini.

"LCT kita sudah dipakai di berbagai negara, termasuk ASEAN, UAE, dan Jepang. Dan pengguna itu adalah menggunakan transaksi lokal di berbagai negara tersebut," ujarnya.

Lalu QRIS RI sudah digunakan oleh 56 juta jiwa. Inilah yang membuat Airlangga optimistis. Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah mulai dengan 'financial revolution' atau revolusi finansial dan menggunakan teknologi digital.