Gelombang PMI dari Cirebon Naik Lagi, Mayoritas Kerja Sektor Domestik
Sebanyak 2.448 warga Cirebon menjadi PMI pada awal 2026, mayoritas bekerja di sektor domestik. Faktor ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja lokal jadi alasan utama.
(Bisnis.Com) 20/05/26 13:22 226234
Bisnis.com, CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 2.448 warga Kabupaten Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Angka tersebut menempatkan kembali Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia.
Data dalam laporan bulanan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menunjukkan, Kabupaten Cirebon berada di peringkat keempat nasional daerah asal PMI terbanyak selama triwulan pertama 2026. Posisi itu berada di bawah Indramayu dengan 4.096 PMI, Lombok Timur 3.221 PMI, dan Cilacap 2.694 PMI.
Rinciannya, jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon pada Januari tercatat 866 orang, Februari 701 orang, dan Maret kembali naik menjadi 881 orang. Secara nasional, total penempatan PMI pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 65.813 orang.
Mayoritas pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan perawatan. Dalam data BP2MI, pekerjaan yang paling banyak ditempati PMI selama triwulan pertama 2026 yakni caregiver sebanyak 15.056 orang, plantation worker 7.225 orang, house maid 5.936 orang, operator production 3.832 orang, dan industry worker 3.430 orang.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Cirebon menunjukkan masih besarnya minat masyarakat bekerja ke luar negeri karena faktor ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal.
"Fenomena ini menjadi perhatian kami. Banyak warga memilih bekerja di luar negeri karena penghasilan yang dinilai lebih menjanjikan dibanding bekerja di daerah sendiri," ucap Imron, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa semata-mata melarang masyarakat menjadi PMI. Namun, Pemkab Cirebon berupaya memastikan proses keberangkatan dilakukan secara prosedural dan legal agar pekerja memperoleh perlindungan hukum.
Imron mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BP2MI dan dinas terkait untuk memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran mengenai pentingnya berangkat melalui jalur resmi.
Langkah itu dinilai penting untuk mencegah praktik perdagangan orang maupun pengiriman tenaga kerja ilegal.
"Kami ingin masyarakat yang berangkat benar-benar terlindungi. Jangan sampai tergiur iming-iming kemudian berangkat nonprosedural karena risikonya besar," ujarnya.
Selain pengawasan penempatan PMI, Pemkab Cirebon juga mengaku tengah berupaya memperluas peluang kerja di daerah melalui pengembangan sektor industri, UMKM, dan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri dalam jangka panjang.
Meski demikian, Imron mengakui bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan realistis bagi sebagian warga Cirebon, terutama masyarakat di wilayah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah.
"Selama peluang kerja dan tingkat kesejahteraan di daerah belum optimal, minat menjadi PMI kemungkinan masih tinggi," katanya.
Kabupaten Cirebon, kata Imron, selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Barat bersama Indramayu dan Subang.
Tingginya jumlah pekerja migran dari wilayah pantura itu dipengaruhi tradisi merantau yang telah berlangsung lama, terutama ke negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah.
#pekerja-migran #cirebon-pmi #cirebon-pekerja-migran #pmi-cirebon #pekerja-migran-indonesia #cirebon-luar-negeri #sektor-domestik-pmi #cirebon-sektor-domestik #cirebon-caregiver #cirebon-house-maid #ci