Bisnis.com, CIREBON - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 2.448 warga Kabupaten Cirebon berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Angka tersebut menempatkan kembali Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kantong PMI terbesar di Indonesia.

Data dalam laporan bulanan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menunjukkan, Kabupaten Cirebon berada di peringkat keempat nasional daerah asal PMI terbanyak selama triwulan pertama 2026. Posisi itu berada di bawah Indramayu dengan 4.096 PMI, Lombok Timur 3.221 PMI, dan Cilacap 2.694 PMI.

Rinciannya, jumlah PMI asal Kabupaten Cirebon pada Januari tercatat 866 orang, Februari 701 orang, dan Maret kembali naik menjadi 881 orang. Secara nasional, total penempatan PMI pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 65.813 orang.

Mayoritas pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan perawatan. Dalam data BP2MI, pekerjaan yang paling banyak ditempati PMI selama triwulan pertama 2026 yakni caregiver sebanyak 15.056 orang, plantation worker 7.225 orang, house maid 5.936 orang, operator production 3.832 orang, dan industry worker 3.430 orang.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan tingginya angka pekerja migran asal Kabupaten Cirebon menunjukkan masih besarnya minat masyarakat bekerja ke luar negeri karena faktor ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal.

"Fenomena ini menjadi perhatian kami. Banyak warga memilih bekerja di luar negeri karena penghasilan yang dinilai lebih menjanjikan dibanding bekerja di daerah sendiri," ucap Imron, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak bisa semata-mata melarang masyarakat menjadi PMI. Namun, Pemkab Cirebon berupaya memastikan proses keberangkatan dilakukan secara prosedural dan legal agar pekerja memperoleh perlindungan hukum.

Imron mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BP2MI dan dinas terkait untuk memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran mengenai pentingnya berangkat melalui jalur resmi.

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah praktik perdagangan orang maupun pengiriman tenaga kerja ilegal.

"Kami ingin masyarakat yang berangkat benar-benar terlindungi. Jangan sampai tergiur iming-iming kemudian berangkat nonprosedural karena risikonya besar," ujarnya.

Selain pengawasan penempatan PMI, Pemkab Cirebon juga mengaku tengah berupaya memperluas peluang kerja di daerah melalui pengembangan sektor industri, UMKM, dan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri dalam jangka panjang.

Meski demikian, Imron mengakui bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan realistis bagi sebagian warga Cirebon, terutama masyarakat di wilayah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah.

"Selama peluang kerja dan tingkat kesejahteraan di daerah belum optimal, minat menjadi PMI kemungkinan masih tinggi," katanya.

Kabupaten Cirebon, kata Imron, selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Barat bersama Indramayu dan Subang.

Tingginya jumlah pekerja migran dari wilayah pantura itu dipengaruhi tradisi merantau yang telah berlangsung lama, terutama ke negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi calon pekerja yang akan ditempatkan di Jepang.

Skema pembiayaan ini dijalankan melalui kerja sama dengan Bank BJB (BJBR) sebagai bagian dari tindak lanjut program pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan dan pembiayaan PMI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan pembiayaan KUR PMI menjadi solusi atas tingginya biaya pemberangkatan yang selama ini membebani calon pekerja migran, khususnya untuk negara tujuan Jepang.

Menurut dia, skema ini sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen kepala daerah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

“Pembiayaan KUR PMI ini merupakan program pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, saat ini kami sudah menjalin komitmen dengan Bank BJB untuk memberikan pembiayaan yang lebih ringan bagi PMI asal Kabupaten Cirebon,” kata Novi, Selasa (30/12/2025).

Dia menjelaskan, dalam skema tersebut Bank BJB menyediakan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai berkisar Rp35 juta hingga Rp40 juta per orang. Dana tersebut digunakan untuk menutup biaya pemberangkatan yang tidak dapat dibiayai oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan undang-undang.

“Yang bisa kami biayai dari APBD adalah pelatihan. Sementara untuk proses pemberangkatan, aturan tidak memungkinkan dibiayai langsung oleh pemerintah daerah. Di sinilah peran KUR PMI, agar calon PMI tidak lagi bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi,” ujarnya.

Saat ini, program KUR PMI di Kabupaten Cirebon masih difokuskan untuk penempatan ke Jepang sebagai proyek percontohan. Dari total sekitar 64 hingga 65 calon PMI yang terdaftar, enam orang telah diberangkatkan ke Jepang.

Sementara itu, 25 orang lainnya masih dalam proses pemberkasan, termasuk pengurusan paspor dan dokumen penempatan. “Untuk keberangkatan berikutnya, direncanakan dilakukan pada Februari dan Maret. Sisanya masih menunggu tahapan administrasi,” kata Novi.

Ia menambahkan, kerja sama ini melibatkan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan yayasan penempatan yang terhubung langsung dengan perbankan. Dengan pola tersebut, pembiayaan dinilai lebih transparan dan memiliki kepastian biaya sejak awal.

Selain pembiayaan keberangkatan, Pemkab Cirebon juga menyiapkan pendampingan bagi keluarga PMI yang ditinggalkan. Pendampingan ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau kegiatan produktif lainnya, agar remitansi dari Jepang dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Transfer gaji dari PMI nantinya dilakukan melalui Bank BJB langsung ke keluarga. Kami ingin ada efek ekonomi berkelanjutan, bukan hanya dari sisi pekerjanya, tetapi juga keluarganya di daerah,” ujarnya.

Novi menilai, keberadaan KUR PMI berpotensi menekan praktik pembiayaan tidak resmi yang selama ini kerap menjerat calon pekerja migran. Dengan bunga rendah dan skema resmi, beban cicilan dinilai lebih ringan dan tidak memperpanjang masa pelunasan utang PMI.

Ke depan, Disnaker Kabupaten Cirebon berencana memperluas skema serupa untuk negara penempatan lain seperti Taiwan. Namun, perlu penjajakan lebih lanjut dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Untuk saat ini kami fokuskan Jepang dulu. Jika pola ini berjalan baik, tidak menutup kemungkinan akan diperluas ke negara lain,” pungkas Novi.