Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sembari mempertahankan sikap tegas di tengah intensifikasi upaya mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri konflik.

Melansir Al Jazeera, Rabu (15/4/2026), utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa lima negara regional wajib memberikan kompensasi, dengan dalih wilayah mereka digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Iran menggulirkan gagasan mekanisme kompensasi melalui protokol Selat Hormuz, yang mencakup penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Juru pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani dalam wawancara dengan RIA Novosti mengatakan estimasi total kerugian Iran mencapai sekitar US$270 miliar atau sekitar Rp4.617 triliun, mencakup dampak langsung dan tidak langsung sejak pecahnya perang AS-Israel pada 28 Februari.

Meski tanpa rincian komprehensif, ia menegaskan bahwa isu kompensasi telah menjadi bagian dari pembahasan dalam perundingan Teheran–Washington di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi agenda dalam negosiasi lanjutan.

Pemerintah Iran masih melakukan penilaian atas kerusakan luas pada infrastruktur strategis, setelah fasilitas energi, industri petrokimia, pabrik baja, dan industri aluminium menjadi target serangan berulang, di samping instalasi militer. Proses pemulihan diperkirakan berlangsung dalam horizon jangka panjang.

Kerusakan juga meluas ke sektor sipil, meliputi jembatan, pelabuhan, jaringan kereta api, institusi pendidikan dan riset, serta fasilitas energi dan air. Banyak fasilitas kesehatan, sekolah, dan hunian warga mengalami kerusakan berat hingga kehancuran total.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, Mohajerani mengakui bahwa “realitas ekonomi yang ada” membuat pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak.

Sektor penerbangan sipil turut terpukul. Sekretaris Asosiasi Maskapai Iran Maghsoud Asadi Samani mengungkapkan 60 pesawat sipil tidak lagi beroperasi, dengan sepertiganya hancur total. Dari sekitar 160 pesawat yang tersisa, sebagian besar berusia tua dan bergantung pada pemeliharaan yang terhambat oleh keterbatasan suku cadang akibat sanksi AS.

Kerugian sektor ini diperparah oleh hilangnya pendapatan selama periode Nowruz, dengan total kerugian mencapai lebih dari 300 triliun rial dalam 40 hari konflik.

Kerusakan signifikan juga terjadi pada sejumlah bandara internasional utama, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, akibat serangan yang menghantam infrastruktur vital seperti landasan pacu, menara kontrol, dan hanggar.

Terlepas dari skala kerusakan serta dampak blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, otoritas tetap menegaskan tidak akan memberikan konsesi substansial dalam negosiasi, termasuk terkait program pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional parlemen, Ebrahim Rezaei, menolak perpanjangan gencatan senjata dua pekan dengan alasan hal itu akan memberi ruang bagi AS dan Israel untuk memperkuat kapasitas militer.

“Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang,” tegasnya seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut data SIPRI, Iran mengalokasikan hampir US$8 miliar untuk belanja militer pada 2024 dan berkomitmen meningkatkan anggaran tersebut secara signifikan, meski menghadapi tekanan fiskal kronis akibat kombinasi salah kelola domestik, korupsi, dan sanksi internasional.

Pemutusan akses internet hampir total yang berlangsung selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk telah memperburuk tekanan ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

Gelombang pemutusan kerja dan hilangnya aktivitas ekonomi digital memperparah situasi. Pemerintah menyatakan tidak memiliki kendali langsung atas kebijakan tersebut, dan mengalihkan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemadaman mencapai hingga US$80 juta per hari.

“Kita kehilangan setara empat jembatan strategis setiap hari, juga dua pembangkit listrik berkapasitas menengah dan ini kita lakukan sendiri,” ujarnya, menyoroti dampak ekonomi kebijakan tersebut.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali pada tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni pada hari Senin ini.

Dikutip dari situs resmi Aljazeera, Selasa (7/4/2026), unggahan Trump tersebut dipenuhi oleh kata-kata kasar, di mana Trump kembali mengulang ancaman sebelumnya yang menyebutkan bahwa dirinya akan menghancurkan infrastruktur vital di seluruh Iran.

“Selasa nanti akan menjadi Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan, semuanya dibungkus menjadi satu, di Iran. Tidak akan ada yang seperti ini!!! Buka Selat S*** itu, kalian para b***g* gila, atau kamu akan hidup di Neraka - LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah,” tulis Trump dalam postingan Truth Social, dikutip dari laman Aljazeera.

Sebelumnya, diketahui bahwa pada 26 Maret 2026 lalu Trump telah menetapkan tenggat waktu selama 10 hari kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang menjadi jalur pelayaran utama bagi pasar energi global, di mana lalu lintas kapal telah terhenti sejak AS dan Israel melancarkan serangan pertama terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Menanggapi ancaman yang dilontarkan Trump, para pejabat Iran telah mengecam ancaman Trup dan berjanji untuk membalas setiap serangan terhadap infrastruktur mereka. “Sekali lagi, presiden AS secara terbuka mengancam akan menghancurkan infrastruktur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil di Iran,” ucap perwakilan Iran di PBB

Lebih lanjut, perwakilan Iran juga menyebut bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk mencegah tindakan keji tersebut. “Komunitas internasional dan semua negara memiliki kewajiban hukum untuk mencegah tindakan keji berupa kejahatan perang semacam itu. Mereka harus bertindak sekarang. Besok sudah terlambat,” tambahnya.

Di sisi lain, wakil bidang komunikasi di kantor kepresidenan Iran, Seyyed Mehdi Tabatabaei, menuturkan bahwa Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali setelah pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh perang. Tabatabaei menyebut bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan dalam bentuk biaya transit melalui “kerangka hukum baru” di sekitar selat tersebut.

Konsisten dengan pernyataan Iran sebelumnya bahwa mereka mungkin berusaha untuk mengubah kendalinya atas selat tersebut ke dalam suatu sistem, di mana kapal yang melintas harus membayar biaya bahkan setelah perang berakhir. Melihat ancaman yang diberikan Trump, Tabatabaei menganggap bahwa ancaman Trump sebagai tanda bahwa AS telah berlindung pada kata-kata kotor dan omong kosong karena putus asa dan marah.

Sebelumnya, presiden AS ini telah berulang kali menegaskan bahwa Iran sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dan bahwa pertempuran akan segera berakhir sejak konflik tersebut dimulai. Menanggapi pernyataan tersebut, Iran telah menegaskan bahwa pihaknya tidak berupaya untuk mengakhiri peran dan telah berjanji akan meningkatkan eskalasi di seluruh kawasan jika infrastrukturnya menjadi sasaran serangan.

Selain itu, sepanjang perang, para pejabat AS juga telah mengancam Iran dengan kekerasan yang luar biasa jika Iran tidak menyerah pada tuntutan AS. Bentuk ancaman ini terlihat pada Minggu lalu, saat Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth yang melontarkan ancaman untuk mengirim Iran “kembali ke Zaman Batu”.

Selama eskalasi perang, AS dan Israel telah menargetkan serangan mereka terhadap infrastruktur dan fasilitas sipil mulai dari jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga universitas. Melihat serangan ini, para ahli diketahui telah memperingatkan bahwa beberapa serangan tersebut berpotensi termasuk ke dalam kejahatan perang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran mengancam balik akan menyerang fasilitas energi di kawasan jika Amerika Serikat (AS) dan Israel menargetkan serangan ke pembangkit listrik milik Teheran.

Melansir Aljazeera, Senin (23/3/2026), peringatan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan siap menyerang infrastruktur listrik Iran apabila Selat Hormuz tidak dibuka.

Ghalibaf menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas Iran akan memicu respons luas di kawasan. Ia menyebut infrastruktur vital dan energi di Timur Tengah dapat menjadi sasaran balasan. Ia juga memperingatkan dampak lanjutan berupa lonjakan harga minyak dalam jangka panjang.

“Segera setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kami menjadi sasaran, maka infrastruktur vital serta energi di seluruh kawasan akan dianggap sebagai target yang sah,” ujarnya.

Ancaman ini muncul di tengah situasi Selat Hormuz yang memanas. Iran sebelumnya disebut telah memblokade jalur strategis tersebut sejak serangan AS dan Israel pada 28 Februari. Namun, Teheran menegaskan jalur itu tetap terbuka, kecuali bagi negara yang dianggap bermusuhan.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa Selat Hormuz masih dapat dilalui oleh negara lain. “Jalur ini terbuka untuk semua kecuali mereka yang melanggar wilayah kami,” katanya.

Senada, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah bahwa Iran menutup selat tersebut. Ia menyebut, gangguan pelayaran terjadi akibat meningkatnya risiko konflik. Menurutnya, perusahaan pelayaran dan asuransi menjadi ragu karena situasi keamanan yang memburuk.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga mengeluarkan peringatan keras. Mereka menyatakan siap menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika ancaman serangan terhadap fasilitas energi Iran benar-benar dilakukan. IRGC juga menyebut fasilitas energi di negara yang menampung pangkalan militer AS dapat menjadi target.

Di sisi lain, konflik yang telah memasuki pekan keempat ini terus meluas. Iran dilaporkan telah melancarkan serangan drone dan rudal ke sejumlah wilayah, termasuk Israel dan beberapa negara di kawasan, yang diklaim menargetkan aset militer AS.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menyerukan dukungan internasional untuk menghadapi Iran. Ia menuduh Teheran menargetkan warga sipil dan menyatakan bahwa negaranya membutuhkan keterlibatan global yang lebih luas.

Upaya diplomatik juga terus dilakukan. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dilaporkan menggelar pembicaraan dengan sejumlah pihak, termasuk Iran, Mesir, Uni Eropa, dan AS, guna mencari langkah penghentian konflik.

Situasi di kawasan kini dinilai semakin tidak menentu, dengan potensi eskalasi yang dapat berdampak luas terhadap keamanan regional serta stabilitas pasokan energi global.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Iran tidak membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa AS telah menetralisis kemampuan militer Iran dan memerintahkan militer di Washington untuk meningkatkan eskalasi.

Dikutip dari Iranintl, Kamis (12/3/2026), Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa saja untuk menghancurkan seluruh infrastruktur Iran. Namun, AS lebih memilih untuk meningkatkan eskalasi.

Komando Pusat AS mengatakan pada hari Rabu bahwa pihak Iran telahkehilangan kemampuan udara dari hari ke hari, karena pasukan AS secara sistematis melumpuhkan serangan Iran. Komando AS menyebutkan bahwa Amerika tidak hanya bertahan, tetapi melakukan perlawan juga.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pada hari Rabu bahwa Iran akan berbohong dan mengklaim hanya menyerang target militer, tetapi setiap negara di Teluk Persia tahu yang sebenarnya.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan pada hari Selasa silam bahwa Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit dan bahwa pasukan AS terus melanjutkan kampanye mereka karena Teheran "kalah telak" dalam perang tersebut.

Dikutip dari X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan sejumlah syarat kepada AS, untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Masoud ingin perang segera berakhir. Awalnya, Massoud menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin Rusia dan Pakistan untuk membahas perdamaian di Timur Tengah.

"Dalam pembicaraan dengan para pemimpin Rusia dan Pakistan, saya menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan ini," ujar Massoud dalam unggahan X @drpezeshkian pada Kamis (12/3/2026).

Dalam unggahan pada akun resmi Massoud itu, syarat paling ampuh mengakhiri perang dengan AS-Israel yaitu dengan mengakui hak-hak sah Iran.

Selanjutnya, Massoud meminta pembayaran ganti rugi atas serangan yang dilancarkan Israel-AS dan jaminan internasional agar tidak adalagi penyerangan untuk ke depannya.

"Satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini-yang dipicu oleh rezim Zionis dan AS adalah dengan mengakui hak-hak sah Iran, pembayaran ganti rugi, dan jaminan internasional yang tegas terhadap agresi di masa mendatang," pungkas Massoud.

Bisnis.com, JAKARTA - Operasi militer gabungan antara Amerika Serikat dan Israel ke Iran telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dalam rentang lima hari atau pada Rabu (4/3/2026). Serangan juga mengakibatkan banyaknya kerusakan infrastruktur pemerintah maupun publik.

Dilansir Al Jazeera, serangan ini telah menghantam wilayah Teheran, kota Qom, Iran Barat, dan di seluruh provinsi Isfahan di tengah Iran. Israel menyampaikan telah menghantam bangunan milik Basij, pasukan paramiliter polisi sukarela dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta menargetkan bangunan yang terkait dengan komando keamanan internal Iran.

Seorang jurnalis Al Jazeera, Mohamed Vall, mengatakan serangan ini menjadi pilu mendalam bagi warga Iran yang hidup di zona peperangan karena ledakan drone atau rudal terjadi di mana-mana. Dia menyinggung adanya gerakan perdamaian yang tengah santer dibicarakan, tapi belum bisa menghasilkan perdamaian secara utuh.

"Tapi kami tahu 300 anak-anak dan remaja telah dirawat di rumah sakit dengan lebih dari 6.000 [orang] terluka," kata Vall dikutip dari Al Jazeera pada Kamis (5/3/2026).

Di sisi lain, Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) menyatakan bahwa kerusakan akibat serangan juga terlihat pada dua bangunan di dekat lokasi nuklir Isfahan. Namun, tidak ada kerusakan pada fasilitas yang menyimpan material nuklir dan tidak ada risiko pelepasan radiasi.

Akibat serangan yang intens, rencana upacara pemakaman untuk Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang tewas dalam serangan awal, terpaksa ditunda, yang rencananya berlangsung pada Rabu malam. Upacara akan digelar sampai situasi dinilai cukup aman.

Seorang pejabat menyebutkan kepada kantor berita Tasnim Iran bahwa permasalahan logistik juga menjadi faktor penundaan upacara pemakaman yang akan berlangsung selama beberapa hari.

Ayatollah dan Menteri Pertahanan Iran tewas akibat serangan tersebut. Teheran mengutuk serangan AS-Israel hingga akhirnya mengibarkan bendera merah sebagai tanda perlawanan dengan meluncurkan rudal dan drone, salah satunya ke pangkalan militer AS di Bahrain.

Iran juga menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan laut yang memiliki peran sentral bagi sejumlah negara seperti Indonesia, khususnya di sektor minyak.

Bukan itu saja, Iran juga telah meminta bantuan kepada Rusia dan China setelah negaranya dibombardir. Menurut laporan DSM, menyusul "Perang 12 Hari" dengan Israel pada Juni 2025, pemerintah Iran mempercepat negosiasi dengan Rusia dan China untuk pengadaan sistem rudal canggih.