Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.

Garut (ANTARA) - Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan produk pakan komplit fermentatif hasil riset Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikembangkan di Kecamatan Leles, Garut, dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan ternak saat musim kemarau.

"Pakan komplit fermentatif untuk ternak ruminansia yang sedang dikembangkan, dan diuji oleh IPB, merupakan salah satu alternatif solusi ketersediaan pakan ternak ruminansia bernutrisi seimbang disepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau," kata Kepala Diskannak Garut, Dyah Savitri di Garut, Rabu.

Ia menuturkan, tim riset IPB saat ini sedang melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut dengan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan sekitar.

Adanya inovasi pakan ternak itu, kata dia, dapat menjadi alternatif ketika kondisi musim kemarau yang seringkali sumber pakan hijauan atau rumput di lapangan sudah mengering atau sulit didapat oleh peternak.

"Ini juga bisa menjadi salah satu pemberian pakan yang baik dan mudah-mudahan ini bisa terjangkau untuk semua kalangan peternak," katanya.

Ia menyampaikan, saat ini sejumlah peternak di Garut masih melakukan kegiatan pengadaan pakannya secara tradisional yakni mencari rumput kemudian diangkut ke tempat peternakannya dan disajikan untuk ternaknya.

Cara tradisional itu, kata dia, tentunya ada batasan apalagi saat musim kemarau yang biasanya rumput akan sulit dicari, dan juga banyak yang kering sehingga peternak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pakan ternaknya.

"Saat ini 'kan peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan itu dengan cara tradisional, meskipun dinas terus mengadakan edukasi dan sosialisasi untuk cara-cara pengawetan pakan hijauan yang ringkas," katanya.

Selama ini, menurut dia, pihaknya juga telah memberikan pelatihan untuk pembuatan silase dimana beberapa daerah seperti Kecamatan Bayongbong, dan Cikajang sudah menerapkan pembuatan pakan silase itu.

Diskannak Garut, lanjut dia, terus berupaya mengedukasi peternak terkait cara pengawetan pakan ternak, kemudian mensosialisasikan terkait inovasi pengolahan pakan salah satunya yang sedang dikembangkan oleh IPB.

"Sekarang sedang diujicobakan, mudah-mudahan hasilnya baik dan akhirnya juga bisa kita sebar luas," katanya.

Sebelumnya, tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak, dan juga pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil, dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

Pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentatif yang sudah diriset sejak 2019 itu juga bisa memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum, dan jerami.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Garut masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat daya saing ekonominya. Kabupaten Garut mencatat neraca perdagangan antardaerah yang tercermin dalam komponen net ekspor-impor antardaerah masih mengalami defisit hingga Rp6,84 triliun pada 2025.

Berdasarkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2021–2025, komponen net ekspor-impor antardaerah tercatat negatif secara konsisten selama lima tahun terakhir. Nilainya mencapai minus Rp7,06 triliun pada 2021, minus Rp6,79 triliun pada 2022, melebar menjadi minus Rp8,44 triliun pada 2023, kemudian minus Rp8,03 triliun pada 2024, sebelum membaik menjadi minus Rp6,84 triliun pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Garut Sidik Edi Sutopo mengatakan, nilai net ekspor-impor antardaerah yang negatif mengindikasikan kebutuhan barang dan jasa masyarakat maupun dunia usaha di Garut masih banyak dipenuhi dari luar daerah.

“Komponen ini menggambarkan selisih antara barang dan jasa yang keluar dengan yang masuk ke Kabupaten Garut. Ketika nilainya negatif, berarti impor antardaerah masih lebih besar daripada ekspor antardaerah,” kata Sidik, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, aktivitas ekonomi daerah tetap bertumbuh, hanya saja struktur produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri sehingga pasokan dari daerah lain masih mendominasi.

Data BPS menunjukkan, pada saat defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, nilai PDRB Kabupaten Garut atas dasar harga berlaku justru terus meningkat. PDRB naik dari Rp60,84 triliun pada 2021 menjadi Rp85,99 triliun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp66,08 triliun pada 2025 atau sekitar 77% dari total PDRB. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto atau investasi mencapai Rp21,07 triliun dan konsumsi pemerintah sebesar Rp5,21 triliun.

Menurut Sidik, dominasi konsumsi rumah tangga menjadi ciri utama struktur ekonomi Garut. Di sisi lain, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dari luar daerah menunjukkan masih terbatasnya kapasitas industri lokal dalam memenuhi permintaan pasar.

Komponen konsumsi rumah tangga terbesar masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan rokok yang mencapai Rp37,32 triliun pada 2025. Selain itu, pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga terus meningkat menjadi Rp9,28 triliun, mencerminkan mobilitas ekonomi masyarakat yang semakin tinggi.

Meski defisit perdagangan antardaerah masih terjadi, terdapat sinyal perbaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Nilai defisit pada 2025 lebih rendah dibandingkan 2023 yang mencapai minus Rp8,44 triliun maupun 2024 sebesar minus Rp8,03 triliun.

“Besarnya arus barang dari luar daerah tetap menjadi pekerjaan rumah bagi perekonomian Garut. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas produksi, penguatan sektor industri pengolahan, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu memperluas pasar ke daerah lain,” tutupnya.

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam latihan perang gabungan AS-Jepang yang sedang berlangsung, mengecam Tokyo karena menggunakan situasi global yang "membingungkan" untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang."

Dalam editorial yang diterbitkan pada hari Senin di Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Pyongyang mengkritik keras Pasukan Bela Diri Jepang karena berpartisipasi dalam latihan Resolute Dragon bersama Marinir AS.

Latihan militer gabungan yang sedang berlangsung antara Pasukan Bela Diri Darat Jepang dan Korps Marinir Amerika Serikat pada 20 Juni di Okinawa dan Kyushu, pulau-pulau utama di barat daya Jepang, dijadwalkan berakhir pada hari Selasa.

Korut Tuding Jepang Berubah Jadi Negara Perang, Apa Pemicunya?

1. Jepang Mempertajam Kemampuan Perangnya

Editorial KCNA mengatakan, dengan bantuan pasukan Amerika, Pasukan Bela Diri Jepang mempertajam "kemampuan invasi" mereka.

Editorial tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

"Jepang telah memperburuk situasi (keamanan) di kawasan tersebut dengan memperdalam hubungan militernya dengan AS."

2. Terus Menerus Menggelar Latihan Perang dengan AS

Editorial tersebut mengutip latihan perang militer gabungan AS-Jepang lainnya yang diberi kode nama Iron Fist, yang telah diadakan pada bulan Februari, sebagai langkah serupa yang bertujuan untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Disebutkan bahwa uji tembak rudal jarak jauh dalam kapasitas "preemptif" untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga selama partisipasi pertama Jepang dalam latihan militer multinasional yang dipimpin AS di kawasan Asia-Pasifik pada bulan April dan Mei merupakan bukti adanya rencana untuk memiliterisasi kawasan tersebut.

Editorial KCNA menyuarakan kekhawatiran tentang para pendukung perang di Tokyo yang memanfaatkan situasi global yang "membingungkan" saat ini untuk "membenarkan transformasinya menjadi negara perang".

Editorial tersebut memperingatkan Jepang terhadap langkah tersebut, mengingatkannya tentang "akhir tragis" bagi negara-negara yang secara "sembrono" mengejar militerisasi.

3. Berlatih Menenggelamkan Kapal Musuh

Selama latihan gabungan Jepang-AS Resolute Dragon selama 10 hari, tentara Jepang dan Marinir AS melakukan latihan tembak langsung selama latihan perang pulau.

Dengan mengintegrasikan tembakan mereka, Jepang dan Amerika berlatih operasi pangkalan maju ekspedisi.

Operasi pangkalan maju ekspedisi melatih tentara untuk merebut dan mempertahankan pulau serta menenggelamkan kapal musuh.

Latihan militer gabungan multinasional terpisah dengan partisipasi pasukan Jepang, yang diberi kode nama Valiant Shield, dipimpin oleh Komando Indo-Pasifik AS, dimulai pada 22 Juni dan akan berakhir pada 1 Juli 2026.

China juga melihat latihan militer gabungan AS dengan sekutu regional sebagai upaya yang gagal untuk mempertahankan hegemoni Amerika yang semakin menipis.

Perum Bulog mengambil langkah cepat menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan produk Minyakita yang dikemas oleh PT KMR berbau solar.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani langsung menginstruksikan empat langkah penanganan guna melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Rizal menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, Bulog tidak akan mentoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu atau berpotensi merugikan konsumen.

Langkah pertama yang diambil yakni menarik seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah beredar apabila terindikasi memiliki bau solar. Penarikan dilakukan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, Rizal melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR pada Sabtu (27/6). Sidak dilakukan untuk memastikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab munculnya dugaan tersebut.

Langkah ketiga, Bulog akan menguji sampel Minyakita produksi PT KMR melalui laboratorium yang kompeten dan independen. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keempat, Apabila hasil investigasi dan uji laboratorium menemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang merugikan masyarakat, Bulog menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional.

"Bulog tidak akan berkompromi terhadap kualitas pangan yang diterima masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi merugikan konsumen kami tindak lanjuti secara cepat, objektif, dan tuntas. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rizal.

Rizal juga mengimbau masyarakat yang menemukan produk Minyakita dengan kondisi tidak normal agar segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi Bulog atau kepada petugas di wilayah setempat sehingga dapat segera dilakukan penelusuran dan penanganan.

Perum Bulog berkomitmen menjaga kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat serta terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera.

Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan, lembaga yang berwenang harus membuat efek jera terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, agar tidak terus-menerus merugikan negara karena peredarannya tanpa cukai.

"Bukan hanya razia lalu dimusnahkan, aturannya harus ada efek jera," kata Aten, di Kabupaten Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, selama ini pemerintah daerah melalui Satpol PP maupun Bea Cukai terus gencar melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang beredar di masyarakat wilayah Jabar.

Seperti pemusnahan yang dilakukan di Alun-alun Garut, Rabu (24/6), kata dia lagi, jumlahnya cukup banyak sekitar empat jutaan batang rokok, temuan kasus itu harus ditelusuri sampai ke pelaku pembuatannya diproses hukum.

"Kami DPRD Daerah Pemilihan Garut mengapresiasi adanya hukuman terhadap pemusnahan rokok ilegal," katanya lagi.

Namun persoalan rokok ilegal tersebut, katanya pula, jangan terus muncul lagi, kemudian dirazia lagi, lalu dimusnahkan lagi, tapi harus bisa tuntas penindakannya sampai ke pabrik atau pihak yang membuat rokok tersebut secara ilegal.

Ia mengatakan, informasi yang diterima bahwa rokok ilegal yang beredar di Jabar itu ternyata dipasok dari luar daerah, dan selama ini daerah Jabar bukan pemasok melainkan hanya menjadi sasaran pasarnya.

"Penindakan itu, agar jangan sampai barangnya terus dibawa ke Jawa Barat," katanya lagi.

Dia menambahkan, petugas berwenang di wilayah Jabar tidak hanya cukup memusnahkan barang bukti rokok ilegal, tapi juga berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di daerah lain untuk menindak tegas pembuat rokok ilegal.

"Enggak ada salahnya kalau misalkan koordinasi sama aparat pemerintah yang ada di daerah lain untuk penindakan lebih lanjut," katanya pula.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Itu biasanya kita enggak akan buka, karena apa? Nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan rute Mass Rapid Transit (MRT) menuju Tangerang Selatan (Tangsel) belum dibuka kepada publik guna mencegah spekulasi tanah yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan proyek akibat adanya calo tanah.

"Itu biasanya kita enggak akan buka, karena apa? Nanti calo tanahnya beredar di mana-mana, kasihan juga kan mereka (investor). Yang paling penting mereka akan lihat dari sudut ekonomisnya mana yang menguntungkan rutenya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudy menanggapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebut jalur MRT akan melintasi sejumlah kawasan berbeda menuju Tangerang Selatan, yakni Pondok Cabe dan Pondok Aren.

"Mereka (investor) akan ngitung mau lewat Pondok Cabe kah atau mau lewat Pondok Aren," ujar Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah memilih menjaga kerahasiaan trase, karena informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan spekulasi harga tanah di sekitar jalur pembangunan nantinya.

Ia menjelaskan kenaikan harga tanah akibat kebocoran informasi dapat meningkatkan biaya investasi, sehingga perencanaan proyek menjadi kurang efisien dan berpotensi membebani pengembangan infrastruktur transportasi.

"Kita belum tahu, kalau pun keluar (rutenya) itu akan mereka simpan sendiri, kenapa? Karena kan yang berinvestasi mereka. Karena kalau misalnya ini bocor keluar, itu akan mempengaruhi biaya perolehan tanahnya," ujarnya lagi.

Menhub menegaskan investor juga memiliki kepentingan menjaga kerahasiaan rute, agar proses pengadaan lahan tidak dipengaruhi lonjakan harga yang dapat mengganggu kelayakan investasi proyek.

Menurut Dudy, kenaikan harga tanah yang tidak wajar justru lebih banyak menguntungkan para spekulan dibandingkan masyarakat yang membutuhkan pembangunan transportasi massal untuk meningkatkan mobilitas sehari-hari.

Ia menilai apabila biaya investasi meningkat akibat spekulasi lahan, dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena pengembangan proyek menjadi lebih mahal dibandingkan perencanaan awal pemerintah.

"Biasanya mereka enggak akan buka itu. Karena takutnya itu akan berpengaruh ke biaya investasinya mereka. Nanti tiba-tiba tanah yang tadinya Rp1 juta (per hektare) jadi Rp30 juta gitu. Nah, hitungannya sudah enggak masuk. Akhirnya apa, yang dikorbankan siapa? Masyarakat, yang diuntungkan cuman para makelar-makelar aja," ujar Dudy.

Dudy menegaskan pemerintah lebih mengutamakan perluasan jangkauan layanan transportasi massal serta peningkatan konektivitas, sehingga masyarakat memperoleh akses perjalanan yang semakin mudah dan efisien.

Ia menambahkan, investor memiliki kewenangan menentukan pola pengembangan jaringan berdasarkan hasil kajian bisnis dan kebutuhan kawasan tanpa harus mengungkapkan rute sejak tahap awal perencanaan.

"Tujuan akhir (MRT Tangsel) kan BSD. Ya terserah mereka mau lewat mana. Kalau saya sih yang penting jangkauannya sudah semakin jauh gitu, dan konektivitasnya lebih bagus," kata Menhub.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan kajian pembangunan jalur MRT menuju Tangsel saat ini masih disusun oleh investor bersama PT MRT Jakarta.

Menurut Allan, proses kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penentuan rute dan tahapan pengembangan proyek tersebut.

"Terkait MRT Tangsel, Sinar Mas bersama MRT Jakarta sedang menyusun kajiannya dan kita harapkan di akhir tahun ini kajiannya sudah selesai," kata Allan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

SEOUL - Korea Utara melakukan uji coba prajurit drone dan senjata besar sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat kemampuan militernya dan memperkuat perbatasan selatannya di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Korea Selatan.

Seoul mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka sedang membangun pasukan "prajurit drone" setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengamati uji coba tersebut sehari sebelumnya dan menyerukan agar negara itu mengadopsi "sikap ofensif yang mematikan dan destruktif," lapor kantor berita negara KCNA.

Korut Masih Andalkan Senjata Besar, Korsel Beralih ke 500.000 Prajurit Drone, Siapa Lebih Unggul?

1. Korut Membuat Musuh Korut Mengalami Ketakutan

Kim menuntut agar militer memastikan “musuh negaranya merasakan ketidaknyamanan dan ketakutan yang konstan” – aspek penting dari pencegahan perang – dan tidak berani menyerang.

Senjata yang diuji termasuk hulu ledak rudal balistik “misi khusus”, peluncur roket yang ditingkatkan dengan jangkauan tembak yang diperpanjang, dan meriam-howitzer swa-gerak, lapor kantor berita AP.

2. Rudal Korut Mampu Menimbulkan Kerusakan Fatal

KCNA mengatakan hulu ledak tersebut bertujuan untuk menimbulkan “kerusakan fatal pada target utama termasuk lapangan terbang, pelabuhan, dan fasilitas listrik musuh”.

Kim mengatakan Pyongyang sedang mencari kemampuan “sangat presisi” dan jarak jauh dalam program senjatanya. Dia mengatakan hasilnya menunjukkan kemajuan yang telah dicapai Korea Utara dalam kemampuan menembaknya di sepanjang perbatasan selatannya.

Para analis menduga bahwa peningkatan tersebut bertujuan untuk memberi Korea Utara kemampuan untuk menyerang seluruh wilayah Korea Selatan.

Pyongyang telah berupaya memperkuat militernya sejak pembicaraan dengan AS terhenti pada tahun 2019.

Awal pekan ini, Kim mengatakan angkatan laut akan dilengkapi dengan senjata nuklir dan kapal perang yang lebih besar, dengan mengatakan ini akan memastikan negara tersebut siap untuk operasi yang "beragam dan efisien".

Kim Jong-un menanggapi upaya AS untuk memulai kembali diplomasi dengan mengatakan bahwa AS perlu mencabut tuntutannya agar Korea Utara membuang senjata nuklirnya.

3. Korsel Selalu Waspada dengan Ancaman Korut

Percepatan pengembangan militer Korea Utara yang diperintahkan telah membuat Korea Selatan waspada, dan berharap akan peningkatan dukungan dari AS.

Pekan lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengatakan bahwa Presiden Donald Trump telah mengatakan kepadanya bahwa “sudah saatnya untuk memperhatikan masalah Korea Utara”.

Pada hari Jumat, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk memperluas kapasitas drone secara besar-besaran, baik dari segi jumlah maupun jangkauan, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman militer dari Korea Utara.

4. Menyiapkan 500.000 Prajurit Drone

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back mengatakan militer berencana untuk melatih 500.000 “prajurit drone” yang akan mampu menggunakan drone seperti “senjata api pribadi”.

Ia mencatat ada kebutuhan mendesak untuk menanggapi lingkungan yang terus berkembang, dan mengatakan Pyongyang menerima bantuan teknologi dari Rusia.

Sementara itu, Presiden Lee mengumumkan rencana untuk mengembangkan lima perusahaan pertahanan senilai $650 juta pada tahun 2030.

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menghentikan operasional dua rute layanan, yakni 1N Tanah Abang-Blok M dan 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan mulai 30 Juni 2026.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan Transjakarta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan. Evaluasi dilakukan terhadap pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan evaluasi layanan dilakukan untuk memastikan jaringan angkutan umum tetap adaptif terhadap kebutuhan pelanggan.

“Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan. Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman,” kata Welfizon, Jumat (26/6/2026).

Menurut Transjakarta, penghentian kedua rute tersebut dilakukan karena memiliki tingkat tumpang tindih dengan layanan lain yang melayani koridor yang sama. Melalui penataan rute ini, sebanyak 25 armada diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung layanan pada rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi sekaligus memperpendek waktu tunggu pelanggan.

Lihat video: JAKARTA MEMBLUDAK! Penumpang Transjakarta Melonjak Drastis 67 Persen!



Transjakarta juga memastikan seluruh fasilitas publik yang berada di sepanjang rute yang ditata tetap terlayani melalui rute alternatif. Terdapat 68 titik fasilitas publik di sepanjang rute 10D dan 47 titik fasilitas publik di sepanjang rute 1N yang tetap dapat diakses pelanggan.

Bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan rute 1N Tanah Abang-Blok M, Transjakarta menyiapkan sejumlah alternatif perjalanan. Untuk menuju Blok M, pelanggan dapat menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P.

Sementara untuk menuju Tanah Abang, pelanggan dapat menggunakan rute 1P dari Blok M, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pelanggan rute 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan, tersedia dua opsi perjalanan. Untuk menuju Tanjung Priok, pelanggan dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan dengan Koridor 10. Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan, transit di Halte Cawang Cililitan, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10.

Sebaliknya, untuk menuju Kampung Rambutan, pelanggan dapat menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan dengan rute 7F. Opsi lainnya adalah menggunakan Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok, transit di Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Koridor 7.

Transjakarta mengimbau pelanggan untuk merencanakan perjalanan melalui aplikasi Transjakarta maupun kanal informasi resmi perusahaan guna memperoleh informasi terbaru mengenai rute dan layanan yang tersedia.

Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput

Garut, Jabar (ANTARA) - Tim riset IPB University melakukan riset pengabdian dengan mengembangkan pakan ternak hijauan yang bernilai ekonomis di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, karena hanya memanfaatkan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan.

"Hasil riset itu sekarang dikembangkan dengan memanfaatkan biomassa atau bahan-bahan yang dilupakan, dibuang tidak manfaat, jadi manfaat pakan komplit, ada serat, proteinnya," kata Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, Luki Abdullah saat kegiatan pengenalan produk pakan di Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Kecamatan Leles, Garut, Jumat.

Ia menuturkan tim riset dari IPB melibatkan masyarakat peternak dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pakan, kemudian pemerintah daerah melakukan langkah inovasi memproduksi pakan ternak alternatif yang lebih murah, mudah digunakan dan tetap berkualitas.

Selama ini, kata dia, sektor bisnis peternakan seringkali dihadapkan dengan persoalan ketersediaan pakan hijauan yang dinilai memiliki nilai pakan berkualitas, sementara ketersediaannya terbatas, untuk itu perlu dilakukan inovasi untuk menyediakan pakan hijauan dari bahan baku di lingkungan sekitar.

Ia mengatakan tim peneliti sejak tahun 2019 mencari sumber serat alternatif yang tidak bergantung pada rumput sebagai bahan utama pakan hijauan, di antaranya memanfaatkan bahan baku yang 80 persen dari sumber daya lokal seperti dedak, bungkil dan suplemen yang diproduksi dari bahan baku daerah.

"Kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus, sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan," kata Luki.

Ia mengatakan inovasi pakan tersebut diberi nama pakan komplit fermentasi yang juga memanfaatkan berbagai limbah pertanian seperti jagung, sorgum dan jerami.

Serat dari tanaman jagung, kata dia, memiliki tingkat kecernaan yang lebih baik dibandingkan rumput maupun jerami padi, penilaian itu terbukti setelah melewati tahap penelitian dan pengembangan yang kini sudah dapat digunakan serta diuji coba oleh peternak di Garut.

"Sudah diproduksi, sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, sudah juga diujicobakan," katanya.

Pendiri Unit Pakan Mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama mengatakan inovasi pakan ternak yang saat ini sedang dikembangkan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu murah, praktis dan berkualitas.

Dengan adanya inovasi itu, kata dia, peternak tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pakan karena bisa memanfaatkan bahan baku dari lingkungan sekitarnya yang bisa memangkas biaya pakan, dan juga menghasilkan ternak yang lebih baik karena terpenuhi nutrisi dan proteinnya.

"Sehingga dapat membantu peternak meningkatkan efisiensi usaha tanpa mengurangi kualitas nutrisi ternak," katanya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Dyah Savitri menyampaikan dukungannya terhadap inovasi tersebut karena akan membantu peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan yang dibutuhkan ternaknya, salah satunya komoditas domba.

"Kami terus mendukung akademisi dan komunitas peternak, semoga riset ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif untuk kemajuan komoditas domba Garut," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Transjakarta mengumumkan rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan) hanya akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, kedua rute tersebut resmi dihentikan. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan sebanyak 25 armada bus yang sebelumnya melayani kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan armada sekaligus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh.

"Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Yuza, Jumat (26/6/2026).

Yuza menambahkan seluruh titik layanan yang sebelumnya dilintasi rute 1N dan 10D tetap terakomodasi melalui rute-rute alternatif yang telah disiapkan. "Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman," lanjut dia.

Berikut alternatif perjalanan bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan kedua rute tersebut:

Alternatif Pengganti Rute 1N (Tanah Abang–Blok M)

Menuju Blok M:

- Naik rute 9D dari Tanah Abang.

- Transit di Bus Stop Plaza Sentral.

- Lanjut menggunakan rute 1P.

Menuju Tanah Abang:

- Naik rute 1P dari Blok M.

- Transit di Bus Stop Benhil 3.

- Lanjut menggunakan rute 9D.

Alternatif Pengganti Rute 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan)

Menuju Tanjung Priok

Opsi 1:

- Naik rute 7F dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Opsi 2:

- Naik Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 10.

Menuju Kampung Rambutan

Opsi 1:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Utan Kayu Rawamangun.

- Lanjut menggunakan rute 7F.

Opsi 2:

- Naik Koridor 10 dari Halte Tanjung Priok.

- Transit di Halte Cawang Cililitan.

- Lanjut menggunakan Koridor 7.

Bisnis.com, GARUT — Kabupaten Garut resmi memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM).

Kehadiran layanan tersebut diklaim dapat memangkas birokrasi pengurusan dokumen ekspor sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menembus pasar internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha Garut, terutama produsen alas kaki dan pakaian jadi. Menurutnya, kedua komoditas itu memiliki prospek besar di pasar Uni Eropa seiring terbukanya peluang pemanfaatan tarif preferensi.

“Uni Eropa sudah selesai, harapan kami produk-produk dari Garut semakin mudah masuk ke Uni Eropa. Kebanyakan untuk alas kaki dan pakaian jadi nanti tarifnya 0 persen. Dengan IPSKA, pelaku usaha bisa memanfaatkan tarif 0 persen sehingga ekspor dari Garut semakin meningkat,” ujar Budi, dikutip Jumat (26/6/2026).

Surat Keterangan Asal merupakan salah satu dokumen penting dalam perdagangan internasional karena digunakan untuk membuktikan asal barang sehingga eksportir dapat memanfaatkan fasilitas tarif preferensi sesuai ketentuan negara tujuan.

Sebelum IPSKA berdiri di Garut, pelaku usaha harus mengurus dokumen tersebut ke Tasikmalaya atau Bandung. Kondisi itu membuat proses administrasi membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Garut Dedy Mulyadi mengatakan kehadiran IPSKA merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha agar proses ekspor menjadi lebih efisien.

“IPSKA ini adalah langkah untuk memudahkan para pengusaha di Kabupaten Garut dalam mengurus dokumen ekspor. Di Garut banyak komoditas yang sudah memasuki pasar ekspor, di antaranya alas kaki, produk kulit, akar wangi, kopi, hingga hasil bumi lainnya,” kata Dedy.

Dia menambahkan, pelayanan yang sebelumnya harus diakses di luar daerah kini dapat dilakukan langsung di Garut. Langkah tersebut diharapkan memangkas rantai birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada eksportir.

Menurut Dedy, peresmian IPSKA menjadi momentum penting karena pemerintah daerah kini memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keterangan Asal secara mandiri.

Layanan tersebut juga akan diberikan tanpa dipungut biaya bagi seluruh eksportir asal Garut.

Selain mempermudah akses layanan, pemerintah daerah berharap keberadaan IPSKA dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.

“Kami berharap dengan diresmikannya IPSKA Kabupaten Garut ini tumbuh motivasi bagi masyarakat Kabupaten Garut, termasuk UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, UMKM pun bisa ekspor, bahkan desa pun bisa ekspor,” ujarnya.