JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satunya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk verifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan perlindungan sosial perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat.

“Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Nantinya, penerima akan terdeteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan verifikasi benar-benar berada di depan kamera, bukan menggunakan foto, rekaman video, atau manipulasi digital.

Dia menilai teknologi penting untuk memperkuat validasi penerima manfaat bantuan sosial. Teknologi seperti ini, menurutnya, mendukung proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita dorong, kita setujui ini,” ujar ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa teknologi ini bekerjasama dengan GoTo. Pada tahap awal, GoTo memberikan dukungan sebanyak 5 juta hits atau verifikasi untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dukungan tersebut menjadi bagian dari uji coba layanan verifikasi bagi penerima manfaat.

“Terima kasih dikasih bantuan 5 juta ini. Tapi kita juga harus cek cost dan biayanya. Mulai sekarang dibuat perencanaan. Nanti 5 juta ini habis, kita ke mana,” kata Gus Ipul.

Uji coba layanan yang telah dikembangkan sejak 2022 tersebut dilakukan di 42 kabupaten/kota. Dalam paparan yang disampaikan, layanan telah digunakan terhadap 28.961 percobaan dengan tingkat keberhasilan sekitar 98,4% persen.

Selain bantuan sosial, Mensos juga berharap ada dukungan teknologi untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dapat mencakup sistem manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, atau pengelolaan transaksi.

“Sekolah Rakyat ini bagus sekali, Pak. Ini untuk orang paling miskin. Yang jelas saya butuh sistem yang aman,” ujarnya.

Mensos mengatakan bahwa teknologi yang aman dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada Juni 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari pencairan tahap II yang mencakup periode April hingga Juni 2026.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat dapat mulai mengecek status pencairan bantuan melalui kanal resmi pemerintah, baik melalui website maupun aplikasi Cek Bansos.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah juga melakukan pembaruan data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Pemutakhiran Data Jadi Dasar Penyaluran Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat perubahan jumlah penerima bantuan sosial pada tahap kedua tahun 2026. Perubahan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan pemutakhiran DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Gus Ipul, pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan.

“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” kata Gus Ipul dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan sekitar 45 persen penerima PKH terindikasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan BPS untuk mengelola DTSEN yang menjadi basis utama seluruh program bantuan sosial nasional.

Daftar Bansos yang Berpotensi Cair Awal Juni 2026

Berikut bantuan sosial yang diperkirakan masih dalam proses penyaluran pada awal Juni 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap II tahun 2026, bantuan mencakup periode April, Mei, dan Juni.

Besaran bantuan PKH per tahap adalah:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
3. Anak SD/sederajat: Rp225.000
4. Anak SMP/sederajat: Rp375.000
5. Anak SMA/sederajat: Rp500.000
6. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung komponen yang tercatat dalam DTSEN.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

Pada tahap sebelumnya, penerima memperoleh akumulasi bantuan sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan. Penyaluran tahap II kembali dilakukan sesuai periode April hingga Juni 2026.

Dana bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan rekening bank penyalur.

Siapa yang Diprioritaskan Menerima Bansos?

Pemerintah kini menggunakan sistem desil dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Kelompok yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu:

1. Desil 1: Kelompok sangat miskin
2. Desil 2: Kelompok miskin
3. Desil 3: Kelompok hampir miskin
4. Desil 4: Kelompok rentan miskin

Sementara kelompok desil 5 hingga desil 10 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan tidak menjadi prioritas utama penerima bantuan.

Syarat Penerima Bansos Tahun 2026

Agar dapat menerima bantuan sosial, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang valid
3. Terdaftar dalam DTSEN
4. Termasuk kategori keluarga miskin atau rentan
5. Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
6. Tidak menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya

Untuk tahun 2026, PKH dan BPNT diprioritaskan bagi keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.

Cara Mengecek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website resmi Kemensos dengan langkah berikut:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha
5. Klik tombol "Cari Data"

Selain melalui website, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store maupun App Store.

Penyaluran Bansos Melalui Bank Himbara dan PT Pos

Kemensos menyalurkan bantuan melalui dua jalur, yaitu Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Bank Himbara yang terlibat meliputi:

• BRI
• BNI
• Bank Mandiri
• BTN

Sementara itu, penyaluran melalui PT Pos Indonesia diberikan kepada kelompok tertentu seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, eks penderita penyakit kronis, komunitas adat terpencil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa akses layanan perbankan.

Cara Mencairkan Bansos Melalui Bank Himbara

1. Dana masuk langsung ke rekening penerima
2. Dapat dicairkan melalui ATM
3. Bisa dicairkan melalui teller bank
4. Membawa KTP atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Melalui PT Pos Indonesia

1. Penerima memperoleh surat undangan pencairan
2. Datang ke kantor pos atau lokasi yang ditentukan
3. Membawa identitas diri sesuai ketentuan
4. Lansia dan penyandang disabilitas dapat menerima layanan antar langsung ke rumah

Dengan dimulainya penyaluran tahap II tahun 2026, masyarakat yang merasa memenuhi syarat disarankan segera mengecek status penerima melalui kanal resmi pemerintah. Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan pemerintah memungkinkan adanya perubahan daftar penerima dibandingkan periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai memperkenalkan mekanisme sanggah digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026. Skema tersebut diklaim menjadi terobosan baru dalam memperkuat transparansi dan akurasi penerima bantuan pemerintah.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengatakan masyarakat nantinya dapat mengakses portal perlinsos untuk melakukan verifikasi identitas, memantau proses bantuan, hingga mengajukan sanggahan apabila hasil verifikasi dinilai tidak sesuai.

“Apabila dirasa hasil kelayakan itu kurang tepat, masyarakat dapat mengajukan sanggah. Jadi baru kali ini bansos ada proses sanggah,” ujar Mira dalam konferensi pers, Selasa (26/5/2026).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin membuka ruang koreksi terhadap data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap menjadi sorotan akibat risiko data ganda, penerima tidak tepat sasaran, maupun warga layak yang belum terdaftar.

Dalam implementasinya, proses verifikasi ulang atas sanggahan akan dilakukan oleh instansi terkait melalui sistem yang telah terhubung secara digital. Pemerintah menyebut integrasi data dilakukan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.

Menurut Mira, digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada otomasi layanan, tetapi juga membangun tata kelola perlindungan sosial yang lebih partisipatif dan akuntabel.

“Masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat dan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” katanya.

Uji coba mekanisme sanggah sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada Maret—April 2026. Hasil evaluasi dari daerah tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah memperluas piloting digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota mulai bulan depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap angka kesalahan pensasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih sangat tinggi.

Sebagai solusi taktis, pemerintah bakal memperluas uji coba sistem Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026 demi mempercepat akurasi data penerima bantuan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf mengatakan kesenjangan data acuan yang belum diperbarui memicu terjadinya salah sasaran secara masif dalam distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan. Kondisi ini memicu dua masalah utama, yakni kelompok masyarakat miskin yang terlewat dari daftar penerima serta masuknya kelompok mampu dalam skema bantuan.

Berdasarkan catatan DEN, angka exclusion error cukup parah mencapai 70% atau sebanyak 70% dari orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan bantuan.

“Di sisi lain, angka inclusion error 40% atau 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujar Arief dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Arief menilai kehadiran Perlinsos Digital akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran secara lebih cepat. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan warga melakukan pendaftaran mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), memverifikasi kelayakan secara instan, hingga mengajukan sanggah atas ketidaksesuaian data hanya dalam waktu satu hari.

Akselerasi proses tersebut dapat terwujud berkat pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem interkoneksi ini mengintegrasikan data dari berbagai lini, mulai dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, hingga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan perluasan pada Juni mendatang mengukur skala yang jauh lebih besar setelah kesuksesan uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Implementasi baru ini diproyeksikan mencakup 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal.

Daerah yang masuk dalam daftar uji coba di antaranya mencakup kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, hingga wilayah kabupaten seperti Sumedang, Sleman, dan Manokwari.

"Perluasan ini ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang tersebar merata di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur,” kata Mira.

Guna mempermudah adopsi di masyarakat, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan sistem ini dirancang dengan pendekatan people-centric. Pemerintah daerah telah menggalang puluhan ribu agen lokal—mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa—untuk mendampingi warga dalam proses registrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 98%.

Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Saifullah menjelaskan pendataan ulang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

Ia mengungkapkan, dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari lalu, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang menderita penyakit katastropik alias penyakit kronis namun tidak menular seperti jantung, ginjal hingga kanker.

Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah memperoleh reaktivasi melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya masih dalam proses penerbitan SK reaktivasi yang ditargetkan selesai pada April 2026.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi maupun yang mendapatkan reaktivasi otomatis mencapai sekitar 5,6% dari total 11 juta kepesertaan, atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.

"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," kata Saifullah seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, percepatan verifikasi data menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah memastikan warga yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa pemutakhiran DTSEN sejak 2025 menemukan ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN.

Data menunjukkan penduduk pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang seharusnya menjadi penerima bantuan masih banyak yang belum terakomodasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta jiwa

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan data calon penerima bantuan rumah rusak bencana Sumatera. Hingga saat ini, BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sementara 6 kabupaten/kota lainnya tidak mengusulkan data. Dari proses pemadanan tersebut, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan telah valid dan terverifikasi sebagai keluarga yang dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terdampak bencana.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pembangunan Data Tunggal Bencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana melalui data yang akurat, terintegrasi dan terpadu.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Amalia pada Press Conference Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Jakarta, Rabu (11/2).

Amalia menjelaskan dari 115.417 record data awal yang diterima dari 46 kabupaten/kota, terdapat 6.706 record dengan NIK kosong, 4.219 record NIK tidak sesuai format, 3.043 record duplikat/ganda, dan 7.244 record NIK unik tidak padan. Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), diperoleh 94.205 NIK Unik Padan. Dari jumlah tersebut, diperoleh 90.066 keluarga unik di 46 kabupaten/kota yang mengirimkan usulan penerima bantuan pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) bupati/walikota maupun SK yang ditandatangani oleh 3 pihak (kepala daerah, kepala kejaksaaan negeri, dan kapolres, red).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil penunggalan di 25 kabupaten/kota yang ditandatangani oleh 3 pihak, diperoleh 28.259 jumlah keluarga unik. Dari angka tersebut, tingkat kerusakan rumah di 27.173 keluarga telah teridentifikasi. Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” kata Amalia.

BPS akan terus melanjutkan pemadanan, verifikasi, dan validasi lampiran SK seiring dengan berlanjutnya pemasukan SK yang ditandatangani tiga pihak.

Sebagai koordinator bidang pengelolaan data pada Satgas Bencana pemerintah, BPS menyediakan 2 skema pengelolaan data bencana, yaitu data prabencana dan pascabencana. Pada tahap pascabencana, BPS melakukan respon cepat data melalui pendataan lapangan, pengumpulan data dari kementerian dan lembaga terkait, serta pengembangan dashboard data tunggal bencana.

Untuk mendukung pendataan lapangan, BPS menerjunkan sekitar 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang didampingi dosen dan pegawai BPS. Pendataan ini bertujuan memperoleh data kondisi masyarakat terdampak secara langsung dan memastikan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan terkait BPJS tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pada koordinasi lintas kementerian untuk membenahi akar masalah, terutama terkait validasi dan pencatatan data penerima bantuan.

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan Perpres penghapusan BPJS, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan baru dilakukan pada pagi hari yang sama dan berjalan secara konstruktif.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu formil menunggu Perpres ya,” ujar Prasetyo, Senin (9/2/2026).

Dia menuturkan, sebelum pembahasan resmi, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk menelusuri sumber permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS. Dari proses tersebut, pemerintah kemudian mencari solusi yang tepat.

“Tadi pagi alhamdulillah diskusinya sangat bagus, konstruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati menjadi kesimpulan dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Prasetyo menegaskan, kebijakan perbaikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah administratif di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Sosial, tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk Perpres.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan agar subsidi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat segera dilakukan agar kebijakan jaminan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengungkapkan adanya masyarakat yang justru seharusnya masuk sebagai penerima bantuan, namun belum tercatat. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh Kepala BPS,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah menyepakati bahwa dalam jangka tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibayarkan pemerintah.

"Tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan kesimpulan rapat bersama pemerintah soal polemik PBI dikutip dari Antara, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru

"DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat," kata dia.

DPR dan pemerintah, kata dia, juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dari Pemerintah Daerah.

Adapun dalam rapat tersebut, menteri yang diundang yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy. Kemudian ada juga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Di rapat itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara selama tiga bulan, sambil memvalidasi data para penerima, merespons penonaktifan kepesertaan 11 juta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Dia mengatakan bahwa dari 11 juta orang yang JKN-nya dicabut, ada sekitar 120 ribu peserta dengan riwayat penyakit katastropik, dan ada 12 ribuan pasien hemodialisis atau cuci darah yang terdampak.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS) tahap kedua akan dilakukan pada pekan depan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"BLTS ini lagi proses sekarang. Jadi ini lagi proses untuk penyaluran tahap kedua. Kalau yang reguler sudah selesai semua, hampir selesai," kata Menteri Sosial (Mesnsos) Saifullah Yusuf atau sapaan akrabnya Gus Ipul di Tangerang, Banten, Sabtu (22/11).

Ia bilang, pada tahap ke dua penyaluran BLTS terdapat 12 juta penerima manfaat ini telah terverifikasi dari 35 juta KPM yang menerima bantuan sosial tersebut.

"Tahap kedua ada hampir 12 juta tengah proses penyaluran. Pada tahap pertama itu ada 15 juta lebih yang sudah tersalurkan, dan nanti tahap ketiga ada sekitar 8 juta yang disalurkan," jelasnya.

Gus Ipul bilang, untuk proses penyaluran ini tidak ada hambatan, baik melalui bank Himbara maupun PT POS. Sementara terkait data penerima telah dilakukan pemutakhiran yang didukung dari pemerintah daerah.

"Lancar. Kemarin (ada hambatan) karena ya data. Jadi sekali lagi, ini memang data. Tapi sekarang datanya kita mutakhirkan baru kita salurkan. Maka itu bertahap dan pemutakhiran ini memang memerlukan dukungan dari daerah," tuturnya.

Bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Di mana terdapat 35 juta KPM telah menerima bantuan sosial tersebut.

"Penyaluran BLTS itu lebih banyak melalui PT POS, atau kira-kira 18 juta melalui PT POS. Sedangkan 17 juta lainnya penyaluran melalui Himbara," kata dia.

JAKARTA - Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang sekitar 2 juta penerima manfaat lewat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan, data tersebut belum final, sebab proses pemutakhiran masih terus berjalan.

Artinya, jumlah penerima bansos masih bisa berkurang karena proses ini mencakup data penerima yang telah meninggal dunia hingga masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan.

"Sudah banyak itu (pengurangan jumlah penerima bansos). Kita sudah mengeluarkan, awalnya itu hampir 2 juta penerima," ujar Wamensos dalam acara Rakernas Partai Perindo 2025 di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Selain itu Agus menegaskan pihaknya juga akan mencoret nama penerima bansos yang rekeningnya tercatat melakukan transaksi judi online. Saat ini, Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data khusus untuk rekening-rekening yang terafiliasi dengan aktivitas tersebut.

"Termasuk mereka-mereka yang kemarin rekening penerima bansos ini digunakan untuk kepentingan judi online dan sebagainya, itu sedang kita verifikasi, sedang kita validasi, dan kalau memang terbukti, ya kita keluarkan juga dari data tunggal," sambungnya.

Ia menjelaskan, pembersihan data penerima bantuan sosial (bansos) ini dilakukan sebagai bagian dari proses transisi menuju penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih akurat dan transparan.

Agus menegaskan, data penerima bantuan bersifat dinamis karena berbagai faktor seperti kematian, kelahiran, atau perpindahan tempat tinggal. Setelah diperbarui, data tersebut diserahkan kembali ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

"Setelah dari BPS, kemudian dikembalikan ke Kemensos. Di situlah Kemensos melakukan penyaluran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi," katanya.

Wamensos juga menjelaskan bahwa penyusutan jumlah penerima bansos hingga jutaan orang merupakan hasil dari perbaikan kesalahan data (inclusion dan exclusion error).

"Inclusion error itu yang mestinya tidak dapat tapi malah dapat. Exclusion error itu yang mestinya dapat tapi tidak masuk. Nah, yang inclusion kita keluarkan, lalu kita ganti dengan KPM baru yang memang berhak menerima," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

"Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi," katanya.

Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

"Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia," katanya.

Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

"Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi," katanya.

Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

"PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas," katanya.

Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

"Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]