Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (3/6/).

Konsultasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai program perumahan nasional. 

Dalam keterangan tertulis Kementerian PKP disebutkan pertemuan tersebut membahas berbagai aspek tata kelola, regulasi, serta kepastian hukum terkait program-program perumahan.

Selain itu, dibahas pula sejumlah isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait sektor perumahan.

Ara, sapaan Maruarar mengatakan keberhasilan program pembangunan perumahan harus didukung oleh tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Niat baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik, oleh karenanya kami datang ke sini untuk berkonsultasi dengan BPKP terkait regulasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program-program perumahan Kementerian PKP," kata Ara.

Dia menjelaskan fondasi utama dalam menjalankan program-program perumahan yang berdampak luas bagi masyarakat adalah adanya kepastian hukum dan tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami datang ke sini untuk bertanya lebih dahulu terkait kepastian hukum program kami. Kalau sudah oke baru bisa berjalan, agar aman dan tentunya sesuai aturan," ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi pembahasan utama adalah program penyediaan genteng bagi masyarakat atau program gentengisasi. Kementerian PKP meminta masukan BPKP terkait tata kelola, regulasi, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aspek keandalan produk genteng sebagai standar kualitas yang harus dipenuhi.

Saat ini distribusi bantuan genteng di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah telah berjalan. Namun demikian, jumlah produsen genteng yang telah memenuhi standar SNI masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP meminta pandangan BPKP mengenai kemungkinan pelaksanaan program sambil tetap menunggu perluasan ketersediaan produk yang telah memenuhi standar SNI.

Pertemuan juga membahas pemanfaatan efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil tender rakyat. Dalam kesempatan ini diusulkan agar selisih efisiensi penggunaan anggaran negara tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk penyediaan tambahan bahan bangunan yang memberikan manfaat langsung.

Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya akan melakukan tindak lanjut melalui kajian dan pendalaman terhadap aspek tata kelola serta regulasi yang relevan.

"Kalau proyek seperti ini memang harus ada terobosan-terobosan untuk hal-hal yang masif termasuk gentengisasi karena keinginan berjaga-jaga dan berhati-hati menjadi penting untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan. Untuk itu akan kami tindak lanjuti tata kelola programnya," kata Yusuf Ateh.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Hingga akhir Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KPR subsidi senilai Rp16,79 triliun kepada 122.838 debitur.

Langkah ini sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penyaluran KPR subsidi tersebut terdiri atas beberapa skema pembiayaan. Porsi terbesar berasal dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,38 triliun.

Selain itu, terdapat penyaluran melalui KPR Tapera senilai Rp316,93 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp91,65 miliar, serta Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp8,89 miliar.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan capaian tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Penyaluran KPR subsidi juga menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

"BRI berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPR subsidi ini merupakan bagian dari peran BRI dalam mendukung pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Hery.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga dapat memberikan dampak ekonomi yang luas.

Aktivitas ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja, logistik, hingga peluang usaha bagi pengusaha UMKM yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

Hery menambahkan kehadiran BRI yang tersebar di berbagai wilayah menjadi modal penting dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Menurutnya, ke depan BRI akan terus memperluas jangkauan pembiayaan perumahan agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Dengan dukungan jaringan lebih dari 7 ribu unit kerja di seluruh Indonesia, BRI optimistis program pembiayaan perumahan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah," pungkas Hery.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Komisaris Independen PT Danantara Asset Management Agus Sugiarto mengusulkan keterlibatan luas industri perbankan dalam mendukung program perumahan nasional melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Agus menyampaikan gagasan agar seluruh bank memiliki porsi khusus dalam portofolio KPR mereka yang dialokasikan untuk program perumahan nasional.

Dia mengusulkan setiap bank menyisihkan sekitar 5% dari total portofolio KPR untuk skema yang dapat disebut sebagai KPR Nasional atau KPR Nusantara, dengan suku bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana agar dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah.

“Semua bank wajib memiliki portofolio KPR, di mana sekitar 5% dari portofolio tersebut dibentuk khusus menjadi semacam KPR nasional,” ujar Agus dalam fit and proper test OJK, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, skema tersebut tidak akan memberatkan industri perbankan karena porsinya relatif kecil dari total portofolio pembiayaan perumahan masing-masing bank.

Dia menilai keterlibatan sektor perbankan secara luas akan mempercepat upaya pemerintah mengatasi persoalan perumahan, termasuk backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Agus menyebut pemerintah saat ini menargetkan program pembangunan 1 juta rumah, sementara masih terdapat sekitar 9 juta backlog perumahan serta sekitar 20 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya regulator sektor jasa keuangan perlu mengambil peran aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“OJK itu bukan institusi yang berdiri sendiri. OJK merupakan bagian dari ekosistem perekonomian nasional yang harus mendukung pembangunan,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar program tersebut melibatkan sekitar 100 bank, termasuk bank umum hingga bank perekonomian rakyat (BPR), sehingga akses pembiayaan perumahan dapat menjangkau masyarakat lebih luas di berbagai daerah.

Dengan keterlibatan luas industri perbankan, Agus menilai masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh rumah melalui skema KPR dengan bunga terjangkau.

Menurutnya, OJK memiliki berbagai perangkat kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong implementasi skema tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – BIG 40 Awards yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group memberikan apresiasi kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dalam Government Partnership for Social & Public Housing Development.

BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator, dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.

Melanjutkan rangkaian acara, sebagai menegaskan momen HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh. Mereka adalah tokoh pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis dan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

Penghargaan diberikan antara lain kepada Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tokoh bisnis Theodore Permadi Rachmat, Dato' Low Tuck Kwong, hingga penghargaan anumerta kepada Soemitro Djojohadikoesoemo selaku begawan ekonomi.

Selain penghargaan terhadap sejumlah tokoh, BIG 40 Awards juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah perusahaan, seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk., PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, hingga PT PLN (Persero).

Adapun apresiasi kepada BTN diberikan atas kontribusinya dalam bidang kerja sama dengan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional.

BTN memegang peran sentral dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau, khususnya melalui program KPR bersubsidi, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan sosial.

Keunggulan BTN terletak pada kemitraan eratnya dengan pemerintah untuk merealisasikan target pembangunan sejuta rumah, sekaligus memastikan inklusi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Seperti diketahui, BTN memiliki pangsa pasar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbesar di Indonesia dan menjadi contributor utama program pemerintah di sektor perumahan, terutama di segmen MBR.

BTN juga merupakan pelopor pembiayaan KPR sejak 1976 dengan total pembiayaan lebih dari 5,8 juta unit rumah hingga November 2025. Jumlah ini terdiri dari 4,4 juta penyaluran KPR subsidi dan 1,4 juta penyaluran KPR nonsubsidi.

Sebelumnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, Direktur Consumer Banking BBTN Hirwandi Gafar menyebut salah satu upayanya yakni dengan melakukan dukungan pembiayaan baik bagi sisi suplai maupun sisi demand.

"Bank BTN memiliki peran sentral dalam membantu Pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebagai kontributor utama dalam penyediaan pembiayaan pada sisi demand serta supply," jelasnya dalam acara BIG Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Mengacu paparan yang disampaikan, terdapat tiga program yang dijalankan untuk mendukung sisi suplai.

Pertama, Kredit Program Perumahan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah berupa individu atau perseorangan. Di mana, bentuknya berupa kredit investasi dan atau kredit modal kerja dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Kedua, kredit konstruksi yang diberikan kepada pengembang dalam rangka menyediakan kawasan atau hunian baik untuk rumah subsidi maupun rumah non subsidi.

Ketiga, kredit pembelian lahan yang diberikan kepada pengembang dalam rangka pembelian lahan yang bertujuan untuk menyediakan kawasan atau hunian baik rumah subsidi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pendanaan sisi demand beberapa program yang digulirkan yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, Kredit Agunan Rumah, hingga Kredit Bangun Rumah.

Lebih lanjut, dalam menjawab tantangan pembiayaan perumahan ke depan, BBTN juga berkomitmen untuk turut serta menyuntik permodalan khususnya untuk renovasi sejumlah rumah tak layak huni (RTLH).

"Terkait dengan program 3 juta rumah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen bahwa program 3 juta rumah itu tidak hanya untuk penyediaan rumah baru tapi juga termasuk renovasi rumah bahkan yang besar itu adalah dari sisi renovasi terhadap rumah yang tidak layak," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Bank Bjb berkomitmen untuk mendukung program pembangunan tiga juta rrumah yang digagas pemerintah.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, bank bjb berpartisipasi aktif, sebagai penanggap, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (29/10/2025) lalu di Lapangan Kompleks Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Turut hadir Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, bersama perwakilan asosiasi pengembang, perwakilan perbankan dan BUMD, komunitas UMKM dan pelaku usaha jasa konstruksi.

Bank bjb menilai bahwa sektor perumahan memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan rumah tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memacu pertumbuhan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.

Kabupaten Sumedang dipilih menjadi lokasi strategis pelaksanaan sosialisasi karena memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan topografi pegunungan dan sektor pertanian yang dominan, wilayah ini juga berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan industri, perdagangandan pendidikan, yang mendorong peningkatan kebutuhan akan hunian layak.

Dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung penuh dengan rencana pembangunan Kampung Turis dan pengembangan UMKM berbasis perumahan rakyat.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan budaya dan ekonomi, Pemprov Jawa Barat akan membangun Kampung Turis sebagai destinasi berbasis perumahan rakyat, untuk Kabupaten Sumedang kami minta menyiapkan satu kampung untuk direnovasi dan dijadikan kawasan wisata budaya. Pemprov juga sedang menyiapkanprototipepengembangan UMKM yang bisa terintegrasi dengan sektor perumahan dan pariwisata," kata Dedi.

Saat ini, permintaan terhadap rumah terjangkau di Sumedang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang datang dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan Sumedang sebagai wilayah prioritas dalam perluasan akses pembiayaan perumahan melalui program KPP.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb berupaya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pembiayaan dan manfaat program. Edukasi publik menjadi bagian penting dari strategi bank bjbdalam mempercepat realisasi penyaluran kredit dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.

bank bjb meyakini bahwa keberhasilan program perumahan bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pengembang, dan masyarakat. Oleh karena itu, bank bjb hadir tidak hanya sebagai penyalur pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan implementasi program perumahan berkelanjutan.

Selain memperluas akses pembiayaan rumah, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pelaku industri properti dan lembaga keuangan. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membangun kerja sama jangka panjang dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang inklusif. bank bjb berperan aktif dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga kebijakan perumahan dapat diimplementasikan secara efektif.

Peserta sosialisasi yang berasal dari unsur pemerintahan, pengembang dan masyarakat menerima pemaparan komprehensif tentang kebijakan pembiayaan perumahan nasional, prosedur pengajuan kredit, dan strategi percepatan pembangunan rumah rakyat di Sumedang.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman teknis antarinstansi, yang akan memperlancar proses administrasi dan meminimalkan hambatan dalam penyaluran pembiayaan rumah rakyat.

Bank bjb melihat program Kredit Program Perumahan ini sebagai peluang strategis dalam memperkuat portofolio pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Dengan jaringan kantor yang luas di seluruh Jawa Barat, bank bjb memiliki kemampuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan akses layanan keuangan yang merata. Hal ini sekaligus memperkuat posisi bank bjb sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Melalui inovasi produk dan digitalisasi layanan, bank bjb terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kredit perumahan. Pengajuan yang cepat dan transparan menjadi keunggulan kompetitif bank bjb dalam meningkatkan kepercayaan nasabah.

Komitmen bank bjb dalam mendukung program nasional pembangunan perumahan juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Akses terhadap hunian layak diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

Kolaborasi yang solid antara bank bjb, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan tiga juta rumah. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang tumbuh bersama masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan yang relevan, mudah diakses, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Program perumahan yang inklusif merupakan bagian penting dari misi bank bjb untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan memperluas pemerataan kesejahteraan.

Dukungan terhadap program pembangunan perumahan mencerminkan peran aktif bank bjb dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sektor riil. Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan produk pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.