IDXChannel - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI meresmikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Melalui dokumen tersebut, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk meningkatkan batas bawah target penerimaan negara dari 11,8 persen menjadi 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara batas atas target penerimaan negara tidak berubah, tetap 12,4 persen dari PDB.

Dalam laporan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan, terkait batas bawah dan batas atas perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan disesuaikan lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, untuk kepabeanan dan cukai, Kemenkeu dipersilakan untuk mengenakan cukai minuman manis masuk dalam agenda peningkatan negara yang siap diimplementasikan pada 2027.

Ketua Panja Penerimaan KEM PPKF 2027 sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengatakan, arah kebijakan pendapatan negara memperhatikan distribusi beban pajak yang berkeadilan, penguatan efektivitas administrasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar, perluasan basis pajak, dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari sumber daya alam.

"Kementerian Keuangan dapat mengoptimalkan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan kita daripada Dirjen Bea Cukai," ujarnya dalam Raker Bersama Pemerintah, OJK, dan BI di Kompleks DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Fauzi menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem digital. Panja sepakat memperkuat sistem SIMBARA untuk memastikan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan dari sektor tambang dan komoditas.

"Penegakan hukum akan kita perketat melalui Automatic Blocking System dalam penagihan piutang PNBP. Kita ingin setiap pemanfaatan kekayaan negara memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat," kata dia.

Terkait pemberian insentif pajak (Tax Holiday/Tax Allowance), Fauzi memberikan catatan tegas. Menurutnya, insentif tidak boleh diberikan secara cuma-cuma tanpa dampak nyata bagi ekonomi nasional.

"Insentif perpajakan ke depan harus memiliki nilai tukar yang terukur. Harus ada transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perlindungan lingkungan hidup. Ini prasyarat mutlak untuk mendukung hilirisasi industri," kata Fauzi.

Selain itu, dalam dokumen tersebut Pemerintah juga didorong untuk menyusun roadmap dan melaksanakan pengenaan pajak karbon mulai 2027 untuk meningkatkan penerimaan negara sesuai target yang telah ditentukan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Lewat kerangka tersebut disepakati kenaikan batas bawah target penerimaan negara dari 11,8 persen menjadi 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, batas atas target penerimaan negara pada KEM-PPKF 2027 tidak berubah, tetap 12,4 persen terhadap PDB.

Upaya peningkatan pendapatan negara itu akan dikerek melalui pajak dengan mengoptimalkan coretax.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

"Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan, dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan," ujar Purbaya dalam Rapat di Kompleks DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Adapun hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam raker hari ini yaitu, pertama, dari Panitia Kerja (Panja) Pertumbuhan, menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8-6,5 persen, sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. Pemerintah akan memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mendorong cost of fund yang kompetitif. Oleh karena itu, inflasi dijaga dalam rentang 1,5 - 3,5 persen, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 Tahun antara 6,5-7,3 persen, dan nilai tukar rupiah dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

Kemudian, Panja Penerimaan menyepakati rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2027 pada kisaran 12,01 persen sampai 12,40 persen terhadap PDB.

Terakhir, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit APBN tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai 2,40 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai langkah pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus menangani ekspor penting untuk memperkuat kedaulatan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan instrumen perdagangan nasional yang lebih terintegrasi agar ekspor sumber daya alam tidak lagi berjalan parsial dan rentan terhadap kebocoran penerimaan negara.

"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," kata Labib dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menilai tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari praktik praktik underpricing (penetapan harga di bawah nilai pasar), lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor hingga rendahnya posisi tawar di pasar global.

Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan nilai tambah dari kekayaan alam nasional belum sepenuhnya memberikan pendapatan maksimal bagi negara.

"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai agregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara," tuturnya.

Ia mengharapkan pembentukan BUMN baru tersebut tidak hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga mampu menjadi perusahaan negara yang berorientasi pada penguatan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.

Melalui mekanisme satu pintu, ekspor komoditas tertentu seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), nikel hingga paduan besi (ferroalloy) diharapkan dapat berjalan dalam sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

Legislator bidang perdagangan itu menilai model tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga ekspor sekaligus meminimalisasi praktik permainan harga yang merugikan negara.

Negara, kata dia, juga akan memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap arus perdagangan, devisa hasil ekspor serta sinkronisasi data perpajakan dan transaksi internasional secara lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Labib, pembentukan BUMN ekspor juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan persaingan perdagangan global yang semakin ketat.

Namun demikian, dia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tetap dirancang secara profesional dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi baru bagi pelaku usaha nasional.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah melibatkan asosiasi eksportir, pelaku industri serta sektor hilirisasi dalam penyusunan skema operasional sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia.

"Yang terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Salah satu aturannya, BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.

Presiden mengumumkan itu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

"Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," kata Presiden.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dapat mencapai hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah target utama dalam kerangka ekonomi makro 2027, mulai dari pendapatan negara, belanja negara, defisit APBN, hingga sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

RIVAN AWAL LINGGA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/kye

“Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,4 persen dari Produk Domestik Bruto kita,” ujar Prabowo.

Untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, pemerintah juga menyiapkan belanja negara pada kisaran 13,62 hingga 14,8 persen terhadap PDB.

“Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB kita,” katanya.

Dari sisi fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada level 1,8 hingga maksimal 2,4 persen terhadap PDB.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menetapkan target stabilitas makroekonomi, termasuk menjaga suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

canva.com ilustrasi

Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dollar AS.

“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ujarnya.

Di sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 70 hingga 95 dollar AS per barrel.

Adapun lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602.000 hingga 615.000 barrel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak per hari.

Prabowo optimistis dengan strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang disiplin, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi tersebut harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pun menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditekan ke level 4,3 hingga 4,87 persen.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan perbaikan rasio gini menjadi 0,362 hingga 0,367 guna mengurangi ketimpangan ekonomi.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” ujar Prabowo.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen pada 2027 dari sebelumnya sekitar 35 persen pada 2026.

“Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran,” tegas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pentingnya reformasi fiskal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius. Tetapi, ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata," kata Achmad saat dihubungi ANTARAdi Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan secara jangka pendek, pidato tersebut dapat memberikan efek stabilisasi psikologis, sehingga pasar bisa merespons positif.

Pergerakan nilai tukar rupiah juga berpotensi lebih stabil dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan yang pemerintah nantinya jalankan sebagai konsekuensi politik dari penyampaian pidato tersebut.

“Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi," ujar Achmad.

Ia menyatakan jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, maka tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.

Ia menekankan pemerintah harus memahami bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, salah satunya akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang masih menekan arus modal ke negara berkembang.

"Konflik geopolitik juga meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi China ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia. Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit," tutur Achmad.

Dalam pidato pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target fiskal tahun depan dan kebijakan pemerintah terbaru.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun mendatang di rentang 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,5-7,3 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Sementara, kebijakan baru yang disampaikan antara lain pembentukan badan ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027, yang disampaikan Presiden Prabowo di DPR, bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Airlangga menyampaikan KEM-PPKF dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun depan itu diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih tinggi.

"Bapak Presiden telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penyusunan APBN di 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian yang tumbuh lebih cepat, lebih tinggi," kata dia.

Dijelaskan dia, dalam kerangka tersebut pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82-12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62-14,80 persen terhadap PDB.

Adapun defisit anggaran diarahkan pada level 1,80-2,40 persen terhadap PDB.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8-6,5 persen, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Inflasi diperkirakan berada pada rentang 1,5-3,5 persen, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,5-7,3 persen.

Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, dibanding asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Harga minyak mentah dipatok pada level 70-95 dolar AS per barel, dengan lifting minyak sebesar 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 934-977 ribu barel setara minyak per hari.

Pada sasaran pembangunan 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6,0-6,5 persen dari target 2026 sebesar 6,5-7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan menurun menjadi 4,30-4,87 persen dibanding target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575 pada 2027, naik dari target 2026 sebesar 0,57, dengan rasio gini di 0,362-0,367 persen.

Lebih lanjut, indeks kesejahteraan petani diproyeksikan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731, sedangkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen, lebih tinggi dibanding target 2026 sebesar 35,00 persen.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 secara langsung dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.

Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan langsung kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 demi membangun kepercayaan publik dan investor.

Ia mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya terkait pertumbuhan, tapi juga mengenai persepsi publik terhadap masa depan perekonomian nasional.

“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” ujar Achmad Nur Hidayat saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam beberapa bulan terakhir mulai muncul kecemasan publik terhadap kondisi fiskal negara. Defisit APBN memang masih terkendali secara formal tapi tekanan pembiayaan semakin berat, sedangkan penerimaan negara mulai menghadapi perlambatan seiring turunnya harga komoditas global.

Sementara itu, lanjutnya, kebutuhan belanja pemerintah meningkat tajam, mulai dari subsidi energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program populis lainnya.

Ia mengatakan saat para pelaku pasar melihat arah fiskal berpotensi melebar tanpa kepastian sumber pendapatan yang kuat seperti itu, maka yang akan muncul adalah sikap kehati-hatian.

“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” kata Achmad.

Untuk menjawab kecemasan publik tersebut, menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu pagi ini tentu sangat penting.

Melalui langkah tersebut, ia menilai pemerintah berupaya untuk menunjukkan bahwa kendali ekonomi tetap berada di tangan pimpinan negara, bukan berjalan sendiri-sendiri di bawah berbagai kementerian teknis.

“Pidato Presiden hari ini menjadi lebih dari sekadar seremoni kenegaraan. Ia berubah menjadi panggung penegasan arah ekonomi nasional. Kehadiran Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya meredam spekulasi negatif,” kata Achmad menambahkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pidato pendahuluan KEM-PPKF RAPBN biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan. Baru kali ini pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebutkan penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF menjadi tradisi baru dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR.

Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung pidato pendahuluan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.

"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto akan langsung membacakan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Langkah yang tak biasa ini dinilai memberi sinyal kuat bahwa arah fiskal pemerintah semakin dipusatkan ke tangan Presiden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, selama ini dokumen KEM-PPKF identik disampaikan Menteri Keuangan sebagai bagian dari proses teknokratis penyusunan APBN. Namun kali ini, Presiden mengambil alih panggung karena dokumen tersebut memuat program prioritas pemerintah.

“Dalam politik anggaran, simbol seperti ini penting karena memberi sinyal bahwa prioritas fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari agenda politik utama pemerintahan,” ujar Yusuf dalam pesan singkatnya, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, persoalannya bukan terletak pada kewenangan. Sebab, secara konstitusional Presiden memang memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan fiskal.

Namun, pasar dinilai mulai memperhatikan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dijalankan. Ketika prioritas anggaran diumumkan langsung oleh Presiden di ruang politik tertinggi, ruang koreksi teknokratis dianggap semakin sempit.

“Pasar mulai bertanya apakah proses penyusunan kebijakannya tetap berbasis kajian yang matang atau justru bergerak terlalu cepat mengikuti momentum politik,” tuturnya.

Yusuf menilai sensitivitas pasar mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi cukup dalam dan rupiah ikut melemah, sementara sebagian besar bursa regional bergerak relatif lebih stabil.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pasar melihat adanya faktor domestik yang meningkatkan persepsi risiko terhadap Indonesia. Ia mencontohkan rumor pembentukan badan ekspor komoditas yang sempat beredar. Meski belum menjadi kebijakan resmi, isu tersebut dinilai cukup memicu kekhawatiran investor karena minim penjelasan rinci dari pemerintah.

“Masalah utamanya bukan semata substansi kebijakannya, tetapi ketidakpastian prosesnya,” ujar Yusuf.

Ia mengatakan pasar pada dasarnya masih bisa menerima perubahan kebijakan selama arahnya jelas, komunikasinya konsisten, dan desainnya dapat dipahami. Namun ketika gagasan besar muncul tanpa kajian terbuka maupun komunikasi awal dengan pelaku usaha, investor cenderung membentuk asumsi negatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penyampaian langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi tradisi baru dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Menurut Misbakhun, selama ini dokumen KEM-PPKF selalu disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden.

“Biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, penyampaian KEM-PPKF setiap 20 Mei merupakan tahap awal atau kick off pembahasan RAPBN tahun berikutnya, dalam hal ini RAPBN 2027.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah dan DPR akan mulai membahas berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi fondasi penyusunan APBN.

“Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah,” kata Misbakhun.

Selain itu, pembahasan juga mencakup asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting minyak dan gas, hingga pagu indikatif kementerian dan lembaga.

“Di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Misbakhun menilai langkah Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional ke depan.

Karena itu, menurut dia, publik akan menaruh perhatian besar terhadap pesan dan fokus kebijakan yang akan disampaikan Presiden dalam pidato tersebut.

“Orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini,” kata Misbakhun.

Ia menambahkan, langkah tersebut berpotensi menjadi tradisi baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam proses penyusunan APBN.

Berdasarkan jadwal agenda yang diperoleh Kompas.com, rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 akan digelar pukul 10.00 WIB.

Adapun salah satu agenda rapat yakni “Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah”.

Selain itu, DPR juga akan menggelar agenda laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Paripurna juga dijadwalkan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III DPR tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang langsung disampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menjawab keraguan pasar.

"Tradisi baru atau bukan, tetapi nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentu punya makna dalam, yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas, stabilitas, kemampuan, kesehatan, dan kontinuitas fiskal kita," ucap Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia melanjutkan "Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini."

Selain itu, Said menyebut Presiden juga akan merespons ketidakpastian ekonomi saat ini yang tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global.

"Tentu karena ini KEM-PPKF, kita tunggu apa arahan Bapak Presiden, apa visi Bapak Presiden, bagaimana mengelola fiskal di tahun 2027," ucapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo.

Berdasarkan agenda dari DPR RI, Rapat Paripurna itu akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun agenda yang akan diisi oleh Presiden Prabowo adalah penyampaian KEM-PPKF Tahun Anggaran 2027.

Selain agenda penyampaian KEM-PPKF oleh Presiden, rapat paripurna itu juga beragendakan pelaporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Kemudian, agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap langkah Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Rapat Paripurna DPR menjadi tradisi baru dalam penyusunan APBN.

Selama ini, pembacaan KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh menteri keuangan atas nama presiden, pada setiap 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan RAPBN.

"Biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan KEM-PPKF memuat sejumlah asumsi makro ekonomi dalam bentuk rentang, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), hingga lifting minyak dan gas.

Selain itu, dokumen tersebut juga akan memuat pagu indikatif kementerian dan lembaga sebagai kerangka awal RAPBN 2027.

"Ini adalah sebuah tradisi baru. Orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan," ujar Misbakhun.

Misbakhun juga menepis anggapan langkah Prabowo membacakan langsung KEM-PPKF berkaitan dengan pelemahan rupiah maupun tekanan di pasar saham. Ia menilai keputusan ini lebih mencerminkan keinginan Prabowo agar APBN sejak awal menjadi instrumen kebijakan yang disampaikan langsung kepada publik oleh kepala negara.

"Menurut saya jangan ditarik soal situasi indeks harga saham gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan ke KEM-PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tradisi baru.

Dia mengatakan biasanya KEM-PPKF untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Jadi, kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden itu menjadi sebuah tradisi baru memang," kata Misbakhun di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan KEM-PPKF secara reguler dilakukan setiap 29 Mei sebagai tanda dimulainya pembahasan Rancangan APBN di DPR RI. Dalam KEM-PPKF itu, menurut dia, biasanya akan dibahas soal asumsi ekonomi makro, mulai dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah hingga produksi minyak dan gas.

Selain itu, dia mengatakan isi KEM-PPKF juga akan membicarakan alokasi pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga. Dalam KEM-PPKF yang dibahas pada 2026 ini, maka hal itu akan menjadi Rancangan APBN untuk 2027.

"Ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan Presiden Prabowo menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan.

"Insya Allah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan (Rabu) tanggal 20 (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa (19/5).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026