Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk. (GTRA) atau GrahaTrans menargetkan omzet Rp1 triliun pada 2026 seiring dengan penambahan armada truk untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Direktur Utama Grahaprima Suksesmandiri Ronny Senjaya mengatakan perseroan menargetkan pendapatan sekitar Rp1 triliun pada 2026 ditopang oleh pertumbuhan sektor Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dan e-commerce, yang masih menjadi motor utama permintaan jasa logistik domestik.

“Perseroan menilai permintaan jasa logistik domestik masih memiliki ruang pertumbuhan yang menjanjikan karena karakteristik usaha yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya dalam Paparan Publik, Selasa (23/6/2026).

Untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambung Ronny Senjaya, perseroan berencana menambah armada. Saat ini, GTRA mengoperasikan 1.200 unit truk, dan diperkirakan menambah 600 unit menjadi 1.800 unit hingga akhir 2026.

Menurutnya, GTRA akan memfokuskan strategi pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Selain itu, perseroan juga menyiapkan ekspansi bisnis ke Makassar sebagai bagian dari perluasan jaringan layanan logistik nasional.

Langkah ekspansi tersebut ditujukan untuk memperkuat jangkauan layanan sekaligus merespons kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, terutama di sektor distribusi barang konsumsi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan pengiriman.

Pembukaan pool baru Makassar bertujuan menyasar pasar Sulawesi. Ekspansi tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelanggan besar GTRA.

“Sebelum berekspansi, kami harus memastikan berapa kebutuhan unit armada hingga total kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, pengiriman unit armada bisa efektif,” imbuhnya.

Di sektor FMCG, pelanggan terbesar GTRA ialah Grup Mayora dan Grup Wings. Adapun, di sektor jasa kurir, mitra perseroan di antaranya ialah JNT dan Shopee Express.

Ronny menegaskan bahwa perseroan akan terus mengandalkan jaringan operasional yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta peningkatan standar layanan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“GTRA memperkuat stabilitas permintaan dengan fokus pada pelanggan di sektor FMCG, e-commerce, dan distribusi barang konsumsi yang memiliki pola permintaan relatif stabil. Ketika ada fluktuasi global dan domestik, basis pelanggan FMCG dan e-commerce masih sangat kuat,” ujarnya.

Optimisme GTRA juga ditopang oleh kinerja awal tahun yang solid. Pada kuartal I/2026, pendapatan perseroan meningkat 45,30% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp198,21 miliar, dari sebelumnya Rp136,42 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih juga tercatat naik 12,69% yoy menjadi Rp20,17 miliar, dibandingkan Rp17,90 miliar pada kuartal I/2025.

Kinerja tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sepanjang 2025 yang mencerminkan penguatan fundamental bisnis perseroan di tengah dinamika industri transportasi dan logistik global.

Sepanjang 2025, GTRA membukukan pendapatan sebesar Rp656,30 miliar, meningkat dari Rp428,93 miliar pada 2024. Laba bersih juga naik signifikan menjadi Rp69,28 miliar dari sebelumnya Rp39,48 miliar.

Di sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi Rp1,24 triliun dari Rp989,89 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi usaha serta investasi pada aset produktif, khususnya armada operasional.

Ronny Senjaya mengatakan peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari strategi optimalisasi operasional, terutama melalui peningkatan utilisasi armada dan efisiensi biaya.

Perseroan sebelumnya mencatat tingkat utilisasi kendaraan di kisaran 80%–85% dan menargetkan peningkatan hingga 90%–95% seiring penguatan fasilitas operasional baru.

Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan proses perawatan, peningkatan kecepatan turnaround kendaraan, serta penguatan sistem pendukung operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan EBT Grup Salim, PT Tamaris Hidro berencana menghimpun dana hingga Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026.

Dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada aset pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah beroperasi komersial.

Perseroan menawarkan sukuk dengan nilai emisi maksimal Rp1 triliun yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor 5 tahun dan Seri B bertenor 7 tahun. Pembayaran imbalan ijarah akan dilakukan setiap tiga bulan.

Instrumen syariah tersebut memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan didukung fasilitas pembiayaan atau credit enhancement facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon standby maksimal Rp450 miliar.

Objek ijarah yang menjadi dasar penerbitan sukuk berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik perseroan sebesar 1,83 miliar kilowatt hour (kWh). Pendapatan berasal dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

Presiden Direktur Tamaris Hidro M. Syahrial mengatakan penerbitan sukuk menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung percepatan transisi energi.

“Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan jadwal indikatif, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 18–24 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 2–6 Juli 2026 dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026.

Jadwal Penawaran Sukuk Tamaris Hidro sebagai berikut:

• Masa Bookbuilding: tanggal 18 sd 24 Juni 2026;
• Pernyataan Efektif OJK: tanggal 30 Juni 2026;
• Masa Penawaran Umum: tanggal 2 sd 6 Juli 2026;
• Penjatahan: tanggal 7 Juli 2026;
• Distribusi Elektronik KSEI: tanggal 9 Juli 2026; dan
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: tanggal 10 Juli 2026

Penerbitan sukuk didukung oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai joint lead underwriters.

Dari sisi kinerja, Tamaris Hidro membukukan pendapatan sebesar Rp563,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp389,2 miliar. Total aset perseroan tercatat Rp5,18 triliun dan total ekuitas Rp2,53 triliun.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan jangka panjang yang cukup kuat sejak 2014, dengan compound annual growth rate (CAGR) pendapatan sebesar 23,87%, EBITDA 28,45%, dan total aset 20,07%.

Pada tahun lalu, Tamaris Hidro telah melunasi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp200 miliar menggunakan kas internal. Perseroan juga mengakuisisi PLTA Batu Gajah yang memiliki kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 megawatt (MW).

Hingga akhir 2025, Tamaris Hidro mengelola 20 pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas terpasang 167,8 MW. Portofolio tersebut terdiri atas 18 pembangkit yang telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas 142,8 MW, satu proyek konstruksi berkapasitas 5 MW, serta satu proyek dalam tahap pengembangan berkapasitas 20 MW.

Perseroan menilai pembangkit listrik tenaga air akan memainkan peran penting dalam mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 34,3% pada 2034 karena memiliki karakteristik energi bersih yang stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber listrik baseload.

Selain itu, Tamaris Hidro mengklaim telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 551.550 ton CO2 ekuivalen pada 2025.

Perseroan juga mencatat penanaman kumulatif 417.534 pohon hingga akhir tahun lalu sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai di sekitar wilayah operasional pembangkit.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) menyiapkan transformasi bisnis jangka panjang hingga 2034 untuk mengubah struktur bisnis perusahaan dari yang selama ini didominasi apartemen menjadi berbasis hunian tapak (landed house), hunian mahasiswa (student residence), dan retirement house.

Melalui peta jalan tersebut, setelah 2034, PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat fundamental bisnis sekaligus menciptakan model usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Berbagai langkah strategis yang kami lakukan, termasuk optimalisasi portofolio melalui divestasi aset untuk memperkuat arus kas, merupakan bagian dari upaya menciptakan fondasi perusahaan yang lebih sehat," ujarnya dalam paparan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Dyah, agenda transformasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kinerja usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan.

Di tengah proses transformasi tersebut, sejauh ini kinerja keuangan PPRO hingga Maret 2026 belum optimal. Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp10,58 triliun, turun 41,13% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp17,98 triliun. Liabilitas juga menyusut 24,80% menjadi Rp4,52 triliun dari sebelumnya Rp6,01 triliun.

Sementara itu, ekuitas turun 49,33% menjadi Rp6,06 triliun dibandingkan Rp11,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi operasional, pendapatan perseroan mencapai Rp79 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 21,54% dibandingkan Rp65 miliar pada kuartal I/2025.

Namun demikian, EBITDA masih berada di zona negatif sebesar Rp81 miliar. Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan rugi EBITDA Rp209 miliar pada kuartal I/2024.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, PPRO akan menggeser komposisi portofolio bisnisnya secara signifikan. Saat ini sekitar 70% portofolio perseroan masih berasal dari apartemen, 20% student residence, dan 10% landed house. Ke depan, perusahaan menargetkan komposisi tersebut berubah menjadi 70% landed house, 20% student residence dan retirement house, serta hanya 10% apartemen dan service apartment.

Manajemen menilai bisnis apartemen memiliki kebutuhan belanja modal yang tinggi dengan pasar yang relatif terbatas. Sebaliknya, segmen rumah tapak menawarkan basis pasar yang lebih luas dan kebutuhan investasi yang lebih efisien.

Untuk mendukung transformasi tersebut, PPRO juga mengandalkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan pemilik lahan maupun investor. Melalui strategi ini, perusahaan berharap dapat mengembangkan proyek baru tanpa membebani kebutuhan modal secara berlebihan.

"Kami optimis dapat melanjutkan proses perbaikan secara bertahap, menjaga disiplin pengelolaan USAHA. Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan fundamental usaha, peningkatan kualitas TATA kelola, serta pengelolaan bisnis yang prudent," imbuhnya.

Transformasi Bisnis PPRO

Rencananya transformasi bisnis PPRO dibagi dalam empat fase utama yang berlangsung hingga 2034.

Pada fase penyehatan pada 2025, perusahaan fokus membentuk tim pengendali kesehatan keuangan, mempercepat penjualan ready stock dan lahan, pemulihan branding, serta restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya pada fase pemulihan 2026–2027, PPRO menargetkan perbaikan prosedur operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi dan simplifikasi proses, optimalisasi lahan eksisting, konversi aset menjadi service apartment, serta penguatan merek perusahaan.

Memasuki fase transformasi awal pada 2028–2030, perseroan menargetkan peluncuran proyek baru melalui kerja sama dengan pemilik lahan, mendaur ulang aset-aset lama yang mengalami penurunan kinerja, serta memperkuat building management sebagai pusat laba baru.

Adapun pada fase transformasi akhir periode 2031–2034, PPRO membidik lima proyek yang berjalan sukses, peluncuran proyek Prime Permata Puri, penyelesaian sistem manajemen hunian mahasiswa, pengembangan retirement house, dan pembangunan basis data konsumen yang lebih luas.

Setelah itu PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan lebih suka melaksanakan suatu program diawali dengan uji coba terlebih dahulu, tidak terkecuali pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia juga menilai perlunya ada program yang diprioritaskan dibandingkan dengan daerah lain.

Luhut mengatakan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah proyek yang sangat bagus. Namun, dia tidak menampik perlunya evaluasi.

"Satu-satunya yang harus kami evaluasi adalah bagaimana pelaksanaannya. Sejujurnya, rekan-rekan Indonesia, saya sukanya melaksanakan program tersebut didahului dengan uji coba [piloting]," jelasnya pada seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut mencontohkan penerapan teknologi pemerintahan atau government technology (govtech) yang diujicobakan pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur. Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini mengklaim uji coba itu berhasil.

Salah satu uji coba govtech yang diklaim olehnya berhasil menyasar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di daerah. Sebelum adanya digitalisasi, penyaluran salah satu bansos ini seringkali tidak tepat sasaran hingga memicu inefisiensi yang tinggi.

"Sekarang, hanya dalam sebulan, kami sudah memperbaikinya. Sekarang kami uji coba di 44 kabupaten," terangnya.

Luhut juga mengaku sudah melaporkan apa saja yang bisa dievaluasi dari program dengan pagu anggaran Rp335 triliun itu. Misalnya, dengan govtech yang diusung olehnya, pemerintah bisa menyajikan data kebutuhan MBG per daerah yang lebih membutuhkan sehingga lebih tepat sasaran.

Mantan Kepala Staf Presiden pada pemerintahan Joko Widodo ini menilai, data yang akurat bisa membantu Presiden dalam pengambilan keputusan. Apalagi, program ini bisa menghabiskan dana anggaran estimasi Rp1 triliun sehari.

"Jadi Presiden jangan nanti kami berikan data yang tidak benar. Jadi keinginan Presiden itu dapat tercapai, karena saya kira apa yang Presiden sampaikan itu proyek-proyek yang sangat baik. Belum pernah sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana sampai ke bawah Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan dan hilirisasi nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, berencana melanjutkan aksi pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimal Rp1 triliun setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 Juni 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, buyback saham akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST 2026, yakni mulai 1 Juli 2026.

Manajemen menjelaskan total dana yang disiapkan untuk pelaksanaan buyback mencapai maksimal Rp1 triliun, termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek, dan biaya lain yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.

Corporate Secretary NCKL Rafika Fazrin menjelaskan buyback dilakukan lantaran harga saham perseroan dinilai belum mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya.

“Perseroan melakukan pembelian kembali saham dengan pertimbangan bahwa harga pasar saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai Perseroan yang sesungguhnya, walaupun Perseroan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik,” ujar Rafika dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (25/5/2026).

Adapun, buyback saham akan dilakukan baik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di luar bursa. Perseroan menunjuk PT Harita Kencana Sekuritas sebagai anggota bursa untuk melaksanakan buyback saham melalui pasar reguler.

Harita Nickel memastikan seluruh pendanaan buyback berasal dari kas internal perseroan dan bukan berasal dari dana hasil penawaran umum maupun pinjaman.

Manajemen juga menegaskan aksi buyback tidak akan memengaruhi kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan secara signifikan.

“Pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan,” ujar Rafika.

NCKL juga menyebut buyback saham tidak diperkirakan memberikan dampak material terhadap laba bersih maupun laba per saham perseroan.

Sebelumnya, Harita Nickel juga telah memperoleh persetujuan buyback saham senilai maksimal Rp1 triliun dalam RUPST 2024 dan RUPST 2025.

Perseroan menjelaskan periode buyback 2026 tidak akan beririsan dengan program buyback sebelumnya. Program buyback 2025 sendiri akan berakhir pada 18 Juni 2026, sebelum periode buyback terbaru dimulai pada Juli 2026.

Mengacu pada ketentuan POJK No. 29/2023, saham hasil buyback nantinya dapat dialihkan kembali melalui sejumlah mekanisme, seperti dijual kembali melalui bursa atau di luar bursa, pengurangan modal, penyelesaian transaksi tertentu, konversi efek bersifat ekuitas, hingga distribusi kepada pemegang saham secara proporsional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) tengah menjajaki sejumlah potensi penyaluran pembiayaan baru. Salah satu proyek yang dijajaki untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan berada di sektor telekomunikasi, khususnya data center, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menyampaikan, total nilai pembiayaan proyek yang bakal disalurkan perseroan itu kurang lebih sekitar Rp500 miliar sampai dengan Rp1 triliun. Komitmen penyaluran fasilitas pembiayaan tersebut ditargetkan rampung pada kuartal II/2026.

“Mungkin harapannya nanti sebelum Juni ini bisa terealisasi pemberian fasilitas untuk pembangunan data center di Indonesia. Jadi ada dua yang kami lagi proses,” kata Rizki dalam kunjungannya ke Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, Rizki belum bisa mengungkapkan nama perusahaan yang akan menerima pembiayaan tersebut, mengingat belum ada penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rizki menuturkan, sektor telekomunikasi atau digital infrastruktur menjadi sektor kedua terbesar yang dibiayai oleh IIF. Alokasinya mencapai kisaran 18%–20% dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan.

“Kami masih melihat sebenarnya di pipeline kami juga masih ada beberapa potensi proyek terkait data center atau industri telekomunikasi secara umum,” ujarnya.

Selain sektor infrastruktur digital, IIF sebelumnya telah mengumumkan komitmennya untuk menyalurkan pembiayaan senilai Rp485,5 miliar kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pengembangan fasilitas layanan kesehatan berupa rumah sakit khusus jantung di wilayah Bogor.

Dalam catatanBisnis, pembiayaan yang disalurkan perseroan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, khususnya layanan kardiovaskular, bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

Fasilitas kesehatan ini dirancang untuk memiliki kapasitas hingga 98 tempat tidur, serta dilengkapi dengan fasilitas medis unggulan seperticatheterization laboratory(cath lab) dan radioterapi.

Kehadiran rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan layanan kesehatan ke Jakarta ataupun ke luar negeri, sekaligus mempercepat penanganan pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan medis segera dan terintegrasi.

Rizki kala itu mengatakan, dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

“Dalam 16 tahun operasinya, IIF tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan layanannya guna memenuhi beragam kebutuhan klien di sektor infrastruktur. Hal ini mencakup peningkatan standar sosial dan lingkungan yang membantu klien memenuhi tolok ukur internasional dengan tetap mempertimbangkan praktik lokal, variasi produk yang lebih beragam, suku bunga yang kompetitif, serta kemampuan menyediakan pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan durasi proyek,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Melalui pembiayaan ini, dia mengharapkan perseroan dapat terus mendorong pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.

Sebagai catatan, IIF adalahspecial mission vehicle(SMV) milik Pemerintah RI yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sebagai lembaga keuangan swasta nonbank, IIF bergerak dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi yang dikelola secara profesional dan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

IIF didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif pemerintah bersama dengan lembaga keuangan internasional. Saat ini kepemilikan IIF adalah PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari World Bank, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) yang sepenuhnya dimiliki oleh KfW, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon menyepakati rencana penggabungan usaha PT BPR Cirebon Jabar (BCJ) dan PT BPR Kabupaten Cirebon (BKC) sebagai langkah memperkuat struktur permodalan dan daya saing bank perekonomian rakyat (BPR) di daerah.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari strategi konsolidasi industri BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan, mengatakan penggabungan usaha menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan daerah.

“Penggabungan usaha antara BPR Cirebon Jabar dan BPR Kabupaten Cirebon merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong daya saing BPR di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Penggabungan ini juga merupakan tindak lanjut kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait single presence policy atau kepemilikan tunggal, yang mendorong konsolidasi lembaga keuangan guna menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, entitas hasil merger diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun. Skala tersebut dinilai akan memperkuat kapasitas pembiayaan, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon.

Menurut Deny, penguatan skala usaha melalui merger juga diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional BPR.

"Proses penggabungan akan sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, regulator, hingga internal perusahaan," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung penuh rencana merger dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain memperkuat industri perbankan daerah, penggabungan dua BPR ini juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas literasi dan inklusi keuangan, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Sebelumnya, BPR Cirebon Jabar pada akhir tahun 2025 berhasil menghimpun tabungan dan deposito masyarakat mencapai Rp392 miliar, sementara dari sisi performa penyaluran kredit mengalami peningkatan Rp18,9 miliar dengan total kredit Rp279 miliar. Kemudian aset mengalami peningkatan Rp33 miliar menjadi Rp476 miliar. Dan mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jabar sebesar Rp3,2 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Permintaan durian di pasar global terus melonjak, dengan China muncul sebagai salah satu konsumen terbesar. Nilai kebutuhan Negeri Tirai Bambu terhadap komoditas ini bahkan ditaksir mencapai Rp120 triliun per tahun, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan memperkuat posisinya di pasar internasional.

Peluang tersebut mulai terlihat nyata dari kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut potensi ekspor durian dari wilayah ini bisa menembus lebih dari Rp1 triliun dalam setahun.

“Dalam ukuran waktu tiga bulan saja bisa mencapai Rp400 miliar. Artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke China,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Optimisme tersebut diperkuat oleh langkah pemerintah yang terus mendorong konektivitas dan infrastruktur di kawasan produksi. Dengan dukungan logistik yang memadai, komoditas dari daerah seperti Parigi Moutong tidak lagi terisolasi, melainkan dapat langsung terhubung ke pasar global.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan pihaknya akan segera meninjau langsung proses ekspor durian dalam skala besar ke China. Ekspor tahap awal diperkirakan mencapai puluhan ribu ton dengan nilai sekitar Rp42 miliar.

Ia menegaskan bahwa kawasan Parigi Moutong memiliki salah satu kebun durian terbesar, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global. Potensi ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi mampu berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis komoditas unggulan.

Langkah konkret juga telah dilakukan melalui komunikasi bilateral. Pada 13 April lalu, Menteri Transmigrasi bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, guna membahas peluang kerja sama ekspor durian. China disebut berpotensi menjadi offtaker utama bagi produk durian Indonesia.

Skema ekspor akan dimulai dari durian beku, sebelum dikembangkan ke durian segar yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan permintaan yang lebih besar di pasar China. Strategi ini dinilai realistis untuk menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi standar pasar internasional.

Data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mencatat produksi durian di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya mencapai 903,9 ton per tahun. Angka ini diyakini masih bisa terus meningkat seiring penguatan ekosistem pertanian dan investasi di sektor hortikultura.

Namun, di balik peluang besar tersebut, tantangan tetap membayangi. Standar kualitas, konsistensi pasokan, hingga sertifikasi produk menjadi prasyarat utama untuk menembus pasar China yang dikenal sangat kompetitif. Tanpa kesiapan tersebut, peluang besar bisa berubah menjadi potensi yang tidak tergarap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo angkat bicara terkait mundurnya dua direktur jenderal (dirjen) di lingkungan kementeriannya.

Dia menjelaskan pengunduran diri tersebut terjadi di tengah proses pemeriksaan internal dan menjadi bagian dari langkah pembenahan di tubuh Kementerian PU.

Menurut Dody, pengunduran diri itu berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tergolong pelanggaran disiplin berat aparatur.

“Sipil berat itu kan macam-macam, bisa gratifikasi, bisa perselingkuhan, bisa macam-macam lah. Macam-macam-macam,” kata Dody dalam Media Gathering di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan, detail temuan terkait kasus tersebut sebenarnya telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun, kedua pejabat tersebut memilih mengundurkan diri sebelum keputusan pemberhentian resmi diambil.

Dody menambahkan dirinya tidak berniat membuka lebih jauh detail kasus tersebut ke publik. Dia menegaskan seluruh proses dan langkah yang diambil telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, baik secara lisan maupun tertulis.

Bahkan, menurutnya, Presiden sempat menghubunginya secara langsung saat dirinya sedang melakukan kunjungan kerja.

“Saya berhenti di tengah jalan tol [waktu kunjungan kerja ke Sumbar] karena Pak Presiden telepon, memberikan apresiasinya, berterima kasih, sekaligus meminta saya terus mengerjakan bersih-bersih ini dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerjaan lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian PU,” katanya.

Di sisi lain, Dody menegaskan fokus utama kementeriannya saat ini adalah menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kebocoran anggaran sekitar Rp1 triliun.

Dia menjelaskan BPK memberikan waktu 60 hari kepada Kementerian PU untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sejak surat resmi diterima pada awal Maret 2026.

“Masalahnya surat itu baru kita terima kemarin, tanggal 3 Maret, walaupun surat itu tertanggal Agustus 2025, tapi fisik suratnya itu baru kita terima kemarin, 3 Maret,” ujarnya.

Dody menyebut pihaknya telah berkomitmen kepada BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius, termasuk dengan membentuk tim khusus.

Dia menegaskan dana Rp1 triliun tersebut harus segera dikembalikan ke negara karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan publik, mulai dari jembatan, fasilitas pendidikan agar anak-anak dapat bersekolah dengan lebih mudah, hingga pembangunan rumah dan rumah sakit.

Karena itu, dia menegaskan kementeriannya akan mengejar penyelesaian kasus tersebut sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh BPK.

“Makanya itu kamu akan kejar, mudah-mudahan sebelum dengan waktu 60 hari yang disampaikan oleh BPK dari tanggal waktu kamu terima surat kami sudah bisa menjawab dengan lebih positif lagi,” ujarnya.

Dody juga menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di internal Kementerian PU agar praktik kebocoran anggaran tidak terulang kembali.

Dia bahkan mengisyaratkan akan mengambil langkah lebih tegas terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan kementeriannya sebagai bagian dari mandat langsung Presiden.

“Saya akan lebih keras lagi. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua di sini, saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Di hari pertama saya dipanggil Kepala Negara, minta cuma satu, bersih-bersih. Bukan bisa bangun jalan jembatan, enggak, bersih-bersih,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Manajemen Investasi menilai kehadiran produk Exchange Traded Fund atau ETF Emas lebih memiliki nilai strategis bagi investor domestik.

Direktur Investasi Mandiri Manajemen Investasi Ernawan R. Salimsyah mengatakan dengan target dana kelolaan (AUM) Rp1 triliun, produk ini tidak secara khusus ditujukan untuk menarik dana asing.

Pasalnya, secara global, ETF emas telah berkembang pesat dengan likuiditas tinggi dan ragam produk yang luas, sehingga investor asing umumnya sudah memiliki akses melalui bursa internasional.

Sementara bagi investor domestik, produk ini memberikan akses yang lebih mudah, transparan, dan efisien untuk berinvestasi emas dalam format yang diperdagangkan di bursa tanpa perlu membuka akses ke pasar luar negeri.

"Jadi fokus utama produk ETF Emas ini sebenarnya adalah memperluas pilihan instrumen investasi di pasar domestik dan memberikan kanal investasi emas yang lebih efisien bagi investor Indonesia," ujarnya, Kamis (5/3/2026).

MMI memposisikan ETF Emas sebagai instrumen diversifikasi portofolio sekaligus alternatif investasi emas yang lebih praktis dibanding kepemilikan fisik.

Dengan diperdagangkan secara real-time di BEI, ETF Emas memungkinkan investor memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga emas tanpa harus menghadapi tantangan seperti spread harga beli-jual yang lebar maupun kendala penyimpanan dan likuiditas.

Bagi investor ritel, produk ini dapat dibeli dalam satuan lot di pasar sekunder sehingga lebih terjangkau.

Alhasil instrumen ini dapat menjadi pilihan menarik untuk melengkapi portofolio yang selama ini didominasi instrumen seperti reksa dana, saham, atau obligasi.

Sementara bagi investor institusi, ETF Emas membuka peluang alokasi aset dalam skala besar melalui mekanisme basket di pasar primer, sekaligus berfungsi sebagai instrumen lindung nilai (hedging) terhadap inflasi dan volatilitas pasar.

Hal ini juga relevan bagi spektrum investor yang luas dan sejalan dengan upaya pendalaman pasar modal Indonesia.

Saat ini, MMI tengah menyusun kelengkapan dokumen untuk pengajuan Pernyataan Pendaftaran ETF Emas ke OJK.Secara paralel, perseroan juga melakukan pre-marketing atau market sounding guna mengukur minat investor serta mempersiapkan aspek operasional produk.

Dalam proses ini, MMI menggandeng sejumlah mitra strategis, yakni Deutsche Bank sebagai Bank Kustodian untuk administrasi dan penitipan kolektif.

Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan yang bertugas menjaga likuiditas perdagangan di bursa.

Sementara itu, Pegadaian sebagai Penyedia Emas sekaligus Penyimpan Emas fisik atas nama ETF.

Mengacu pada POJK No. 2/2026, penerbitan ETF Emas dilakukan melalui Penawaran Umum yang diawali dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, lengkap dengan dokumen pendukung seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), prospektus, serta perjanjian terkait.

OJK akan menelaah dokumen tersebut dan menerbitkan surat efektif paling lambat 20 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap tanpa tanggapan tambahan. Setelah efektif, Unit Penyertaan ETF Emas wajib ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia maksimal 30 hari kerja sejak surat efektif diterbitkan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Manajemen Investasi menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) sebesar Rp1 triliun dari produk Exchange Traded Fund (ETF) emas yang tengah dipersiapkan.

ETF tersebut akan berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif dengan underlying emas fisik yang disimpan di Lembaga Jasa Keuangan Bulion. Perseroan tercatat telah menggandeng PT Mandiri Sekuritas sebagai dealer partisipan untuk peluncuran ETF Emas Syariah.

Direktur Investasi Mandiri Investasi, Ernawan R. Salimsyah, mengatakan target tersebut mencerminkan optimisme terhadap meningkatnya minat investor pada instrumen safe haven di tengah ketidakpastian global.

“Kami menargetkan dana kelolaan Rp1 triliun. Peluang ETF emas semakin relevan di tengah fragmentasi geopolitik dan meningkatnya risiko kebijakan fiskal maupun moneter global,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Mandiri Investasi memperkirakan produk dapat diluncurkan dua hingga tiga bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait ETF emas resmi diterbitkan. Saat ini, perseroan memantau perkembangan regulasi sembari mematangkan kesiapan operasional, legal, dan infrastruktur produk.

Optimisme tersebut juga ditopang tren global. Berdasarkan data World Gold Council, aset kelolaan ETF emas dunia mencapai rekor US$559 miliar pada 2025 dengan total kepemilikan 4.025 ton, naik dari 3.224 ton pada 2024.

Ernawan menegaskan emas memiliki fungsi struktural sebagai lindung nilai terhadap inflasi, depresiasi mata uang, dan ketidakpastian global. Dalam beberapa tahun terakhir, korelasinya terhadap aset berisiko seperti saham dan obligasi relatif rendah, sehingga efektif sebagai instrumen diversifikasi dalam strategi multi-aset.

Lonjakan harga emas yang sempat diikuti koreksi tajam dinilai bukan mencerminkan pelemahan fundamental, melainkan perubahan ekspektasi terhadap suku bunga riil global, terutama kebijakan bank sentral AS. Selama real yield global berada dalam tren menurun atau volatil, emas dinilai tetap menarik. Bahkan, koreksi harga bisa menjadi entry point yang lebih sehat.

Secara strategis, ETF emas diposisikan sebagai pelengkap reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham, bukan produk musiman atau spekulatif. Dalam periode kenaikan risk premium, termasuk saat tekanan terhadap sovereign rating atau gejolak pasar saham, emas kerap menjadi penyeimbang portofolio.

“ETF emas ditempatkan sebagai alat diversifikasi jangka panjang, bukan instrument spekulatif,” tegasnya.

Tantangan

Di balik prospeknya, Mandiri Investasi mengakui sejumlah tantangan. Pertama, persepsi market timing. Saat harga tinggi, investor khawatir terlambat masuk; ketika harga terkoreksi, sentimen bisa cepat berubah negatif. Edukasi mengenai peran emas sebagai alokasi strategis menjadi krusial.

Kedua, sensitivitas terhadap suku bunga riil AS dan pergerakan dolar. Kenaikan real yield yang signifikan berpotensi menekan harga emas.

Ketiga, tantangan struktur pasar domestik. ETF emas membutuhkan underlying yang kredibel, mekanisme creation dan redemption yang efisien, serta dukungan market maker aktif agar spread kompetitif. Tanpa kedalaman pasar memadai, risiko tracking error dan likuiditas sekunder dapat muncul.

Selain itu, preferensi investor Indonesia yang masih kuat pada emas fisik dan tabungan emas digital menjadi pekerjaan rumah tersendiri, sehingga diferensiasi produk dan edukasi harus diperkuat.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual reksa dana. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Daya Invetasi Tbk. (CDIA) mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback saham dengan alokasi nilai sebesar Rp1 triliun.

Manajemen CDIA menyampaikan buyback saham dilakukan sebagai salah satu upaya perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan kinerja saham sesuai dengan kondisi fundamental perusahaan, dan menjaga kepercayaan publik.

"Dana pembelian kembali saham direncanakan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun, yang berasal dari kas internal perseroan secara bertahap," paparnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (5/2/2026).

Adapun, jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali tetap akan memperhatikan jumlah saham free float CDIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi buyback saham CDIA itu akan dilaksanakan dalam 3 bulan, yaitu pada 6 Februari 2026 hingga 5 Mei 2026. CDIA menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai perusahaan perantara perdagangan efek yang akan melaksanakan buyback saham CDIA.

Sebelumnya, tiga emiten afiliasi konglomerat Prajogo Pangestu lebih dulu mengumumkan rencana buyback saham.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026), manajemen BRPT mengumumkan rencana buyback saham dengan alokasi maksimal Rp1 triliun. Aksi tersebut akan dilaksanakan mulai 4 Februari 2026 sampai dengan 3 mei 2026.

BRPT menyebutkan pelaksanaan transaksi buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja perseroan melalui harga saham perseroan.

“Biaya untuk melaksanakan buyback berasal dari saldo kas internal perseroan.”

Mengekor BRPT, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mengalokasikan dana Rp2 triliun untuk buyback saham. Jumlah saham yang akan dibeli kembali sebanyak-banyaknya 0,29% atau sebesar 250 juta saham.

“Pembelian kembali saham akan dilakukan dengan harga setinggi-tingginya Rp10.000 per saham.”

Manajemen TPIA menjabarkan buyback saham diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas kepada perseroan untuk mengelola kebutuhan modal jangka panjang. Perseroan menilai saham treasury dapat dialihkan di masa yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) juga mengumumkan buyback saham mulai 4 Februari 2026 hingga 3 Mei 2026 dengan dana maksimal mencapai Rp2 triliun. Langkah ini ditempuh perseroan untuk menjaga stabilitas harga saham serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan struktur permodalan di tengah dinamika pasar.

Sebagai catatan, aksi buyback saham dilakukan BREN dan TPIA meskipun free float-nya tercatat kurang dari 15%. Berdasarkan data Bloomberg Terminal per 2 Februari 2026, free float BREN sebesar 12,29% dan TPIA sebesar 10,65%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.