JAKARTA - Pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR lahir dari kaidah hukum yang tidak baik dinilai sangat aneh dan tidak berdasar. Tidak hanya itu, pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah.

"Kita melihat pernyataan Pak Mahfud MD sangat aneh dan berlebihan. Saya menilai pernyataan itu bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah," kata Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, Selasa (16/6/2026).

Dosen Politik Hukum Kepolisian ini menyebut, proses pembentukan Undang-Undang Polri telah melalui tahapan yang panjang dan sudah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, pemerintah dan DPR juga telah membuka ruang partisipasi publik serta meminta berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi, masyarakat sipil, hingga tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

“Buat saya, Pak Mahfud MD sangat ngawur mengatakan Undang-Undang Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik. Proses pembentukannya sudah melalui tahapan yang panjang dan melibatkan banyak pihak,” katanya.

Dosen pascasarjana ini menjelaskan salah satu pihak yang dimintai masukan dannrekomendasinya dalam penyusunan revisi Undang-Undang Polri adalah KPRP. Menurut Edi, Mahfud MD sendiri merupakan bagian dari tim tersebut sehingga seharusnya memahami proses dan substansi yang dibahas selama penyusunan regulasi tersebut. Semua masukan KPRP sudah diakomodasi sehingga jadi UU Polri yang kemudian disahkan DPR.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun

“Kita mengetahui bahwa masukan dari KPRP juga menjadi salah satu referensi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Karena itu, sangat mengherankan jika Pak Mahfud justru menyebut undang-undang tersebut lahir dari kaidah hukum yang tidak baik,” ujarnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 itu, menegaskan kritik terhadap sebuah undang-undang merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara objektif dan didasarkan pada fakta mengenai proses pembentukannya.

Menurut Edi, tidak ada alasan untuk menyebut revisi Undang-Undang Polri dibuat secara tertutup atau tanpa partisipasi publik. Setiap hari DPR melakukan pembahasan secara terbuka dan mengundang banyak pemangku kepentingan. Semua mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan dan perundang-undangan dilalui sesuai kaidah hukum yang benar.

“Proses pembentukan UU Polri sudah melewati tahapan panjang, materi dalam UU Polri juga logis dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi kepolisian,” ujarnya.

Edi menambahkan, pembentukan UU Polri sudah sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan dan perundang undangan yang baik yakni adanya azas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan undang undang tersebut. "Kalau Pak Mahfud MD sebut UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik, saya bilang itu salah besar,” ucapnya.

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah mengakomodasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Sebab sejak pembahasan, DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dan pertimbangan dari KPRP.

Hal itu disampaikan Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam sekaligus eks Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP menurutnya kurang elok.

“Kita menilai UU Polri yang baru disahkan DPR isinya telah mengakomodasi sejumlah rekomendasi penting dari KPRP. Mulai dari rekomendasi kedudukan Polri yang tetap berada di bawah Presiden, pengangkatan Kapolri yang masih melibatksn DPR, penguatan Kompolnas dan pengaturan penempatan anggota Polri pada lenbaga yang terkait fungsi kepolisian,” ujarnya, Senin (15/6/2026)

Dosen Pascasarjana ini menilai. kurang elok apabila Mahfud MD belakangan ini menyebutkan revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan komisi tersebut. Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, pernyataan Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP sangat membingungkan banyak pihak.

“Kita melihat UU Polri yang baru sudah disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan organisasi Polri yang semakin kompleks,” katanya.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun



Penulis buku-buku politik hukum kepolisian ini menambahkan, revisi UU Polri dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin berat.

“Atas disahkannya UU Polri itu pihaknya mengajak semua pihak objektif dan sama-sama mengawal agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat reformasi kelembagaan Polri,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menghormati adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak atas disahkanya UU Polri. Edi juga mengajak masyarakat mengawal agar implementasi UU Polri itu dilakukan dengan baik agar Polri semakin baik.

JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).

Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya



"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.

DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA



Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Saat ini pengawasan baru diterapkan pada tiga komoditas utama (batu bara, crude palm oil/CPO, dan ferro alloys) sebagai titik awal untuk memantau volume, aliran dana, dan nilai riil ekspor secara transparan. Ke depan, Mahfud berharap komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah juga turut diawasi secara bertahap demi memaksimalkan devisa negara dari praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan, DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

"(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar," kata Pandu.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan ambang batas parlemen nol persen. Bila tetap ingin ada ambang batas parlemen, perlu diatur pemberlakuan fraksi threshold.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Mahfud berkata, ada 17 juta suara terbuang dan tak terkonversi menjadi kursi parlemen saat pemilu lalu.

"17 juta itu di atas 7 partai yang lain yang mendapat kursi hanya karena 4% diraih. Kan yang lebih dari 17 juta itu kalau ndak salah PDIP, Gerindra, dan Golkar," kata Mahfud.

Menurut Cawapres 2024 itu, tak boleh ada satu pun suara yang terbuang. Pasalnya, kata dia, satu suara pun sangat penting dan berarti. Menurutnya, ada sejumlah cara agar suara rakyat ini tak terbuang.



"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold. Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu bukan parliamentary threshold , tapi fraksi threshold, tadi disebutkan," ucap Mahfud.

Bagaimana caranya? "Dulu di zaman-zaman lalu itu ada istilah stembus accord. Stembus accord itu menggabungkan suara sampai mencapai sejumlah fraksi, sejumlah minimal anggota fraksi."

Dengan konsep ini, Mahfud berkata, partai politik bisa berhimpun untuk membuat satu fraksi sendiri hingga syarat batas pembentukan fraksi terpenuhi. Ia berkata, usulan ini telah disampaikan saat RDPU bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

"Nah sekali lagi, kita mengusulkan adanya stembus accord paling tidak, kalau tidak bisa sampai ke nol persen. Nah, itu yang pokok dari ini tadi," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas RUU Pemilu . Dalam forum itu, turut hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof Zainal Arifin Mochtar (Uceng).

Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

"Hari ini kita akan menerima dan mendengar masukan dari Pak Mahfud MD atas inisiatif Sekjen Satgas Kedaulatan dari Suara Keadilan Rakyat, yang sebentar lagi akan kita dengar bagaimana seharusnya yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa, dan tidak ada menyinggung apa-apa, tapi menyinggung hati nurani semua pihak agar kita tidak menghilangkan satu suara pun lagi di dalam pemilu yang akan datang," tutur OSO saat membuka FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani menyampaikan, FGD ini untuk mempertaruhkan arah demokrasi Indonesia, mempertanyakan kualitas representasi rakyat, dan menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi monopoli elit politik.

"Satu, bagaimana menjelaskan situasi politik nasional terkait PT? Parliamentary threshold kembali menjadi isu strategis menjelang revisi Undang-Undang Pemilu di mana sejumlah partai mulai mendorong kenaikan PT. Misalnya, ada yang mengusulkan 5%, 6%, bahkan 7%. Tapi ada partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional yang mengusulkan 0%. Dan ada partai yang belum terbuka menyampaikan berapa persen, dalam hal ini PDI Perjuangan misalnya," tutur Benny.

Benny berkata, alasan parpol yang mengusulkan PT ada tiga, yakni penyederhanaan partai agar pemerintahan berjalan efektif, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas presidensialisme.

"Pertanyaan kita GKSR adalah: jika disebut efektif, efektif untuk siapa? Jika dikatakan stabil, stabil bagi siapa? Dan apakah stabilitas boleh dibayar dengan hilangnya (suara) jutaan rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan memilih kita, partai yang bergabung di GKSR?" tuturnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM sekaligus anggota Komisi Percepatan Refornasi Polri (KPRP) Mahfud MD menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri. Alasannya karena militer bertugas menjaga pertahanan negara dengan karakter komando yang ketat, disiplin tinggi, dan cenderung refresif.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai tidak semua pandangan Mahfud MD itu benar. Karena untuk hal tertentu, polisi juga harus memiliki sifat semi militer walau polisi bukan militer.

“Polisi tetap harus memiliki sifat semi militer dan polisi harus tetap memiliki karakter seperti taat terhadap disiplin, komando, penggunaaan seragam, latihan taktis dan penggunaan senjata bila sangat dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Dosen Pascasarjana ini menyebut dalam perspektif hukum kepolisian modern, tindakan polisi harus legal, proporsional, akuntabel, dan menghormati HAM. Penggunaan senjata atau kekuatan fisik hanya diperlukan sebagai upaya terakhir dan tujuannya untuk melindungi masyarakat atau diri petugas.

“Harus diingat, polisi memiliki tugas utama melindungi masyarakat dari kriminal bersenjata, terorisme, kerusuhan, dan kejahatan berisiko tinggi. Artinya dalam menjalankan tugas, polisi harus juga memiliki sifat semi militer agar bisa melindungi masyarakat saat keselamatannya terancam," kata Dosen Hukum Kepolisian dan Kriminologi ini.

Lihat video: Mahfud MD Ungkap Nasib Komisi Reformasi Polri Usai Serahkan Rekomendasi ke Prabowo

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memiliki semangat ingin menciptakan polisi sipil atau civilian police dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dengan begitu tugas utama kepolisian mengayomi, melindungi, dan melayani akan semakin seperti yang diharapkan masyarakat.

Hal itu juga sesuai dengan Catur Prasetya dan Tri Brata Polri. "Nah nanti bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian police, polisi-polisi sipil bukan militer. Polisi sipil," ujar Mahfud di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, seluruh personel harus bisa menjadi prajurit Korps Bhayangkara yang berperan sebagai protagonis. "Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenangi, gitu kan. Sehingga nanti polisi itu paradigmanya tuh disenangi orang. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis," ungkap Mahfud.

Ke depan Polri diharapkan tidak bergaya militeristik, hedonis, flexing, hingga melakukan pelanggaran yang menyakiti hati masyarakat.

"Jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membekingi perjudian, jangan macam-macam yang jelek-jelek itu flexing-flexing dan macam-macam itu kan perilaku yang banyak perilaku aktual," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan yang memuat rekomendasi ke presiden.

Anggota KPRP, Mahfud MD mengatakan KPRP merupakan komisi yang bersifat ad hoc atau keberadaannya selesai ketika tujuannya sudah tercapai.

"Begini. Kalau komisi ini kan sifatnya ad hoc, ya. Ad hoc itu artinya mengerjakan hal tertentu sampai waktu yang ditentukan," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, pekerjaan KPRP sudah berlangsung selama tiga bulan sejak tahun lalu. Dua bulan dilakukan untuk belanja masalah terkait Polri, sisa waktunya dilakukan untuk pembahasan atau perumusan rekomendasi untuk disampaikan ke Presiden.

"Waktunya kan semula ditentukan tiga bulan. Kami sudah selesai, sudah lapor. Pada dasarnya sudah enggak ada kerjaan lain apalagi sudah tiga ribu halaman gitu," imbuhnya.

Namun demikian, eks Menkopolhukam ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih berniat untuk berdiskusi dengan anggota KPRP nantinya.

"Tapi kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita," pungkasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas arah besar reformasi Polri, termasuk rekomendasi kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Dalam pembahasan lain, Presiden Prabowo memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap seperti saat ini, yakni diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR hingga mengatur tugas anggota di luar institusi.

Salah satu poin penting lainnya adalah penguatan Kompolnas. Presiden menyetujui agar lembaga tersebut diperkuat dengan kewenangan yang lebih mengikat serta keanggotaan yang lebih independen.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) tidak mengusulkan kepolisian berada di bawah kementerian. Rekomendasi itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto .

"Pertama soal apakah Polri itu bisa diletakkan sebagai kementerian atau di bawah kementerian, itu memang kami dari Komisi Reformasi itu tidak mengusulkan. Tidak mengusulkan," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Mahfud menjelaskan, semua usulan memang masuk dalam KKRP. Namun, diskusi berjalan musyawarah memutuskan komite tak mengusulkan Polri di bawah kementerian atau langsung berada di bawah Presiden.

"Artinya Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Polri dari segi politisnya lebih aman berada langsung di bawah Presiden. Dengan begitu, kepolisian akan semakin lebih independen dalam menjalankan tugasnya.

"Karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang sudah didiskusikan biar kita enggak bolak-balik lagi, dan kedua secara politis lebih aman, karena kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai. Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden saja langsung."

JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD mengungkap suasana pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat menyerahkan rekomendasi reformasi kepolisian. Menurut Mahfud, diskusi penyerahan rekomendasi reformasi Polri tersebut berjalan hangat.

Proses dialektika pun berjalan lancar dalam pertemuan tersebut. "Diskusi yang paling hangat itu kemarin sore. Bahwa pertemuan itu sangat cair dan diskusinya berjalan sangat lancar," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Mahfud, dokumen yang tebalnya sekira 3.000 halaman tersebut merupakan hasil kerja dari KPRP selama tiga bulan bekerja. Rekomendasi itu berisikan pujian maupun cercaan serta harapan dari masyarakat.

"Dan bagaimana kita melanjutkannya agar Polri itu kembali ke rel reformasi yang diinginkan, ya kira-kira tahun 2.000 lah dan seterusnya. Itu agar kembali ke sana, kita sudah tulis semua," ujar Mahfud.

Dalam hal ini, Mahfud menegaskan, semua rekomendasi itu merupakan hasil diskusi mendalam semua anggota dan elemen masyarakat.

"Dan dilaporkan ke Presiden dan sama sekali tidak ada benturan, apa namanya, problem dengan Polri karena semuanya lahir ini berdasar diskusi-diskusi mendalam," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan hasil rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Laporan rekomendasi Reformasi Polri tersebut setebal 3.000 halaman.

Dari pantauan SindoNews, tampak yang hadir Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, kemudian para anggota diantaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Mahfud MD Supratman Andi Agtas, hingga Ahmad Dofiri.

Jimly mengatakan banyak hal yang akan dilaporkan beserta anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. "Banyak. (Berkasnya) Ada nanti dibagi," kata Jimly di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu ditanya mengenai ada 8 rekomendasi yang bakal disampaikak, Jimly belum mengonfirmasi. "Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju apa yang tidak," kata Jimly.

Kemudian, anggota Komisi lainnya, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kedatangan Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Istana dalam rangka memenuhi undangan Prabowo untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komisi.

Jimly menyampaikan Komisi telah bekerja selama berapa bulan dan lebih kurang dua bulan lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. "Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau," kata Yusril.

Lihat video: Presiden Siapkan Keppres Komisi Reformasi Polri



"Usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Nah untuk selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini," sambung Yusril.

Yusril belum menjelaskan detail mengenai rekomendasi yang menjadi prioritas Komisi. Yusril akan menyampaikan lebih lanjut usai melaporkan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana. "Kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung ke tangan Bapak Presiden," kata Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) ini berkeyakinan rekomendasi yang telah dihasilkan dapat berdampak baik terhadap Polri.

"Iya, betul. Dan cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada pak presiden. Dan itu kalau disetujui maka akan ada implikasi perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang," kata Yusril.

Sementara itu, Mahfud MD, anggota lainnya, menyampaikan lebih lanjut perihal sejumlah berkas yang akan dilaporkan kepada Prabowo. "Ada 10 buku tebal-tebal gitu ya, yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua halaman itu resume. Gitu aja," kata Mahfud.

Bisnis.com, SURABAYA — Gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon kembali menjadi sorotan.

Ahli hukum tata negara Mahfud MD mendesak pemerintah pusat mengambil sikap tegas untuk memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit Indonesia yang bertugas di wilayah konflik.

Sorotan tersebut mengemuka setelah anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia, meninggal dunia pada usia 31 tahun.

Ia mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka akibat terkena peluru artileri yang ditembakkan oleh tank pasukan pertahanan Israel di Lebanon selatan.

Mahfud menilai serangkaian insiden yang menimpa prajurit Indonesia dalam misi perdamaian perlu mendapat respons serius dari pemerintah. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada era Presiden Joko Widodo itu, negara memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan prajurit yang ditugaskan di luar negeri.

“Ya menurut saya pemerintah harus punya sikap yang tegas ya. Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu, harus dijamin juga keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada penjelasan mengapa itu terjadi,” ujar Mahfud di Surabaya, Senin (27/4/2026).

Ia juga menyoroti kompleksitas situasi di lapangan, terutama terkait pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan pasukan perdamaian di wilayah konflik. Mahfud menilai kondisi semakin rumit karena terdapat pihak yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum internasional.

“Memang pasukan perdamaian itu di bawah PBB, tetapi ada pengaruh seperti Israel yang tidak tunduk pada aturan-aturan tersebut. Sehingga tidak ada jaminan yang jelas bahwa ini siapa yang menjamin keselamatan orang-orang ini. Meskipun kita tahu kalau pasukan perdamaian itu pasti PBB, tetapi kan ada pengaruh-pengaruh," ungkapnya.

Lebih jauh, Mahfud menilai pola serangan bersenjata di wilayah konflik kerap terjadi tanpa membedakan sasaran, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Kondisi tersebut, menurutnya, kini turut berdampak pada prajurit Indonesia yang menjalankan mandat perdamaian internasional.

"Seperti Israel misalnya, 'kan tidak tunduk kepada aturan-aturan PBB untuk menjaga pasukan perdamaian itu, menyelamatkan. Mereka tetap menyerang saja tanpa memilih-milih lokasi begitu. Tanpa memilah dulu. yang mana yang pasukan perdamaian, bahkan banyak juga sukarelawan-sukarelawan di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat juga dihantam habis. Nah, ini sekarang pindah ke tentara kita," jelasnya.

Atas situasi tersebut, Mahfud kembali menegaskan pentingnya sikap tegas pemerintah terkait keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ia juga menekankan perlunya jaminan keselamatan maksimal bagi seluruh prajurit yang menjalankan tugas negara di wilayah konflik.

Mengenai usulan penarikan pasukan TNI yang bergabung dalam UNIFIL, Mahfud menegaskan dirinya menyerahkan segenap keputusan akhir kepada pemerintah dan TNI. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail penerapan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, total sebanyak empat prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Mereka adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon, dan Praka Rico Pramudia.