JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan UU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Yang kami hormati ketua dan wakil ketua DPR RI, kami hormati rekan anggota DPR RI, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi ini Pak Moerdiono yang disempurnakan, yang kami hormati Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, yang kami hormati pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," katanya. Tok! Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Polri ke Rapat Paripurna

Diketahui, DPR menyepakati untuk mengesahkan revisi UU No 3/2002 tentang Polri menjadi UU. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan ke V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Kesepakatan diambil setelah Ketua Panja RUU Polri, Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut.

Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri. “Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco pada peserta rapat.

“Setuju,” sahut para anggota legislator. Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis

Sebelumnya, Kemenkum telah menyerahkan 112 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (RUU Polri) kepada Komisi III DPR. Penyerahan dilakukan saat rapat pembahasan RUU Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Dari rekapitulasi daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sudah dilakukan oleh tim sekretariat, tadi menerima dari pihak pemerintah terkait Undang-Undang Polri ini," kata Habiburokhman.

Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR.

“Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.

Sejalan dengan hasil tersebut, Pemerintah menyetujui agar RUU Perubahan UU P2SK dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menkeu menyebut pembahasan yang berlangsung secara intensif antara pemerintah dan DPR RI menghasilkan kesepahaman yang kuat terhadap berbagai substansi perubahan yang diperlukan untuk memperkuat sektor keuangan nasional.

Dia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, dan berdaya saing global.

Ia menilai perubahan terhadap UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berkembang.

“Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat,” ujarnya.

Melalui penguatan kerangka hukum sektor keuangan, Pemerintah berharap perubahan UU P2SK dapat makin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor keuangan pun Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyetujui draf RUU Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah selesai dibahas di tingkat Panja, Rabu (3/6/2026). Rancangan omnibus law sektor keuangan ini akan segera dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan.

Rapat Kerja Komisi XI DPR ini diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);⁠
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat technical, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

JAKARTA - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya. Di antaranya terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Hal itu disampaikan politikus yang akrab disapa Dayat El saat Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V. Dalam sidang tersebut dia menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan BULD.

Dia menyoroti sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pada lingkup Komite I, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penataan ruang, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, hingga pentingnya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini



Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan pentingnya perlindungan Hutan Meratus melalui semangat #SaveMeratus. Menurutnya, Hutan Meratus merupakan jantung alam Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup di Banua.

Tak kalah penting, dia turut mendorong percepatan tindak lanjut pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat di daerah.

“Melalui penyampaian aspirasi tersebut, saya berharap berbagai persoalan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, dapat menjadi perhatian bersama dan segera mendapatkan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun stakeholders terkait,” katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab gaji pekerja, termasuk guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum kecil. Menurut dia, sekitar USD343 miliar atau setara Rp5.500 triliun kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Sehingga, kondisi itu menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan fiskal negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia selama bertahun-tahun secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor nasional selalu lebih besar dibanding impor. Kondisi itu seharusnya membuat Indonesia tidak pernah mengalami krisis ekonomi.

Namun demikian, dia menilai manfaat ekonomi dari surplus perdagangan tersebut belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri akibat aliran kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai mekanisme perdagangan dan investasi.

"Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun sebesar USD436 miliar, yang keluar adalah USD343 miliar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah USD436 miliar dikurangi USD343 miliar," ujar Prabowo.

"Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," lanjutnya.

Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun yakni pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah nilai sebenarnya sehingga sebagian keuntungan dan devisa tidak tercatat secara penuh di dalam negeri.

"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," ungkapnya.

Sebagian pelaku usaha diduga membentuk perusahaan afiliasi di luar negeri, lalu menjual komoditas dari Indonesia kepada perusahaan tersebut dengan harga yang dicatat jauh di bawah harga pasar sebenarnya.

Praktik itu menyebabkan sebagian keuntungan dan nilai tambah komoditas Indonesia tercatat di luar negeri, sehingga potensi penerimaan negara dan devisa tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri. Akibatnya, Indonesia mengalami kekurangan penerimaan ekspor hingga USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

"Saya bukan mau jatuhkan moral siapa pun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Sembilan ratus miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau sembilan ratus miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini," kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti maraknya penyelundupan di sejumlah pintu ekspor, termasuk pelabuhan yang dinilai turut menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

"Kita sudah hitung, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan sebenarnya," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran ekspor, termasuk praktik under invoicing. Melalui kebijakan tersebut, prosedur ekspor komoditas sumber daya alam akan dikelola melalui satu entitas BUMN yang ditunjuk pemerintah.

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam," katanya.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar anak muda Indonesia berwiraswasta dalam pidato kenegaraan di Rapat Paripurna DPR.

Harapannya, dukungan pemerintah bisa mewujudkan hal ini.

"Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru," kata Prabowo dikutip dari Kompas.com, Rabu (20/5/2026).

Pemerintah saat ini membahas bagaimana skema untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda.

Agar, kedepannya iklim bisnis Indonesia meningkat dan sehat.

"Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri tidak hanya pendidikan entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita harus memberi kredit startup," ucap Prabowo.

Prabowo berkeinginan pengusaha-pengusaha muda ini nantinya bersaing di kancah global, jangan hanya menginginkan jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta menjadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah," jelasnya.

Perketat ekspor

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan adanya kebocoran devisa hingga praktik manipulasi ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia mencapai 150 miliar dollar AS (sekitar Rp 2,6 kuadriliun) per tahun.

Selama puluhan tahun kebocoran kekayaan nasional gegara praktik under invoicing, transfer pricing hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dollar AS per tahun. Potensi," jelas Prabowo dikutip dari Kontan.

Usaha penyelamatan kebocoran devisa tergantung sejauh mana keberanian pemerintah memberantasnya.

Untuk itulah, Prabowo ingin kekayaan Indonesia harus kembali kepada masyarakat.

"Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo: Jangan Semua Anak Muda Minta Jadi ASN" dan "Prabowo Perketat Ekspor SDA, Bidik Selamatkan US$150 Miliar per Tahun"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia menentukan sendiri harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang diekspor, bukan mengikuti harga yang ditetapkan negara lain.

Prabowo bahkan menyatakan Indonesia tak perlu menjual sawit ke negara lain apabila pembeli tidak mau mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri," ujar Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo mengatakan selama ini Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia justru tidak memiliki kendali terhadap penentuan harga komoditas tersebut. Ia pun mengaku telah meminta para menterinya untuk mengubah kondisi tersebut.

"Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah ingin harga sawit ditentukan langsung oleh Indonesia sebagai negara produsen utama.

"Saya tidak mau harga kelapa sawit kita ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti masih terjadinya praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor Indonesia. Dalam hal ini, nilai ekspor yang dilaporkan selama ini jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

Bahkan, nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya diduga mencapai 50 persen.

Selain sawit, Prabowo meminta pola serupa diterapkan pada komoditas sumber daya alam lain seperti nikel dan emas.

Menurut dia, Indonesia harus memiliki posisi tawar lebih kuat sebagai negara penghasil komoditas strategis dunia.

Presiden Prabowo Subianto menyorot keuntungan dari penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri mencapai US$93 miliar selama 22 tahun terakhir.

Prabowo menerangkan Indonesia selama ini tidak pernah rugi dalam menjual kekayaannya. Artinya, seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi.

"Kalau ilmu dagang yang kita jual lebih banyak dari kita beli. Artinya, negara ini enggak akan pernah mengalami, yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun adalah US$436 miliar, yang keluar US$343 miliar. Ini angka-angka dari PBB," ujarnya saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

"Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gai ASN kecil. Ini yang (menyebabkan) anggaran tak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya," sambungnya.

Hal itu bisa terjadi karena terjadi praktik kecurangan. Misalnya, underinvoicing di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya.

Pemerintah mencatat selama 34 tahun (1991-2024) nilai underinvoicing mencapai US$900 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

"Banyak yang membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya," ujarnya.

Menurut Prabowo, praktik curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk kelapa sawit.

Karenanya, pemerintah akan mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi feroalloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yg ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," sambungnya.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini.

Pemerintah disebut akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan mineral.

Dalam skema yang diusulkan, eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produknya kepada badan baru tersebut, yang kemudian akan menangani ekspor secara langsung.

JAKARTA - Rapatparipurna DPR menyepakati Polri menjadi lembaga negara di bawah Presiden. DPR juga sepakat, Polri tak jadi lembaga di bawah institusi kementerian. Hal itu disepakati dalam kesimpulan percepatan reformasi Polri DPR yang dibacakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di dalamRapat Paripurna, Selasa (27/1/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat memimpin sidang. "Setuju," seru para peserta rapat. DPR Sepakat Polri di Bawah Presiden hingga Perpol Atur Polisi di Jabatan Sipil

Adapun delapan poin percepatan reformasi yang direkomendasikan DPR sebagai berikut. Pertama, Komisi III menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Komisi III DPR mendukung maksimalilsasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

Ketiga, Komisi III DPR menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan mater tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.Keempat, Komisi III DPR akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam

Kelima, Komisi III DPR menegaskan Perencanaan dan Penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip bebasis akar rumput (bottom up). Yakni diawali dari usulan kebutuhan dan masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan.

Keenam, Komisi III DPR meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititikberatkan pada reformasi kultural mulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. 57 Kombes Pol Dimutasi Kapolri Awal 2026, Ini Nama-namanya

Ketujuh, Komisi III DPR meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kedelapan, Komisi III DPR menegaskan pembentukan RUU Polri akan dilakukan DPR dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD , serta peraturan perundang-undangan terkait.

Komisi XI DPR RI menargetkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan rampung pada Senin (26/1). Hasil uji tersebut selanjutnya akan dilaporkan dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa (27/1).

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan jadwal fit and proper test ditetapkan melalui rapat internal komisi XI DPR RI.

Calon Deputi Gubernur BI Solikin M Juhro dijadwalkan menjalani sesi fit and proper test pada Jumat (23/1) pukul 09.00-10.00 WIB.

"Hari Jumat untuk Bapak Solikin M. Juhro jam 9 sampai jam 10, kemudian lanjut hari Senin karena hari Jumat itu harinya pendek, itu dilanjutkan pada hari Senin," ujar Misbakhun saat ditemui di Gedung AA Maramis, Rabu (21/1).

Kemudian, pada Senin (26/1), giliran Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono menjalani fit and proper test. Dicky dijadwalkan pukul 15.00 WIB, sedangkan Thomas mengikuti sesi pukul 16.00 WIB.

Ia menjelaskan, masing-masing calon akan menjalani uji kelayakan selama sekitar satu jam. Proses tersebut meliputi pemaparan visi dan misi, sesi tanya jawab, serta pendalaman jawaban oleh anggota Komisi XI.

"Rencananya kita berikan waktu 1 jam 25 menit membacakan visi misi, 15 menit tanya jawab, dan 20 menit berikutnya adalah jawaban dari para kandidat calon anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia," ujarnya.

Misbakhun menegaskan seluruh proses uji kelayakan ditargetkan selesai pada hari yang sama. Setelah itu, Komisi XI akan langsung menggelar rapat internal untuk mengambil keputusan.

"Hari Senin itu juga (selesainya). Rencana kita juga akan mengadakan rapat internal di Komisi XI dan dari sana kita akan memutuskan dan kemudian kita laporkan untuk masuk kepada Paripurna tanggal 27 hari Selasa," katanya.

Ia memastikan seluruh calon Deputi Gubernur BI telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Semua. Jadi semua persyaratan kita sudah cek semuanya. Sekuen tanggal, pengunduran diri, dan sebagainya semuanya kita sudah cek sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan," pungkas Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani membuka Rapat paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Puan mengungkapkan sejumlah tantangan pembangunan nasional, salah satunya capaian target ekonomi.

Mulanya, Puan membuka sidang yang dihadiri 294 dari 579 anggota DPR dari seluruh fraksi. Dalam pembukaan pidatonya, dia mengatakan Tanah Air dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga perlu peran pemerintah bersama DPR.

"Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan nasional yang menuntut peran aktif tanggungjawab politik DPR RI, sebagai lembaga perwakilan rakyat," katanya.

Puan menyebutkan tantangan berupa pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif dan berkeadilan dan berkelanjutan.

Puan juga menyampaikan perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tranformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pemerintah turut meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel

"Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, Puan menjelaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional.

Peningkatan lainnya adalah pelayanan maupun fasilitas di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.

"Penganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga kualitas, stabilitas, persatuan dan kohesi nasional," jelas Puan

Di sektor lingkungan, Puan mengatakan pentingnya strategi mitigasi untuk menangani perubahan iklim dan perlindungan hidup. Menurutnya upaya ini merupakan tanggungjawab negara bagi generasi di masa depan.